<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/15_uang-799120387.jpg" alt="Pasukan Tentara Separatis Papua. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pasukan Tentara Separatis Papua. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bukan kali ini saja ada tentara atau mantan tentara yang terlibat jual-beli senjata dengan kelompok separatis di Papua. Personel kepolisian pun demikian. Mengutip Antara, pada 12 Maret 2020, misalnya, Pengadilan Militer III-19 Mahmil Jayapura menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Pratu Demisia Arista Tefbana, anggota Kodim Mimika yang terbukti menjual amunisi dan senjata api ke kelompok separatis teroris (KST) Papua. Tentara 28 tahun itu didakwa dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat No mor 12 tahun 1951 dan dijatuhi hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer serta membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000. Mundur enam tahun sebelumnya, ada tiga personel Kodam XVII Cenderawasih yang diduga juga menjual amunisi ke KST. Dua tantara aktif dan satunya memasuki usia pensiun. &rdquo;Saya sudah perintahkan untuk mengusut sejauh mana keterlibatan ketiga anggota TNI dalam penjualan amunisi itu,&rdquo; kata Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan ketika itu, seperti dikutip Antara. Di tahun yang sama, 2014, anggota Polsek Nduga, Polres Jayawijaya, Briptu Tanggam Jikwa, juga dipecat dari ke polisian karena menjual amunisi kepada kelompok separatis. Dia ditangkap bersama lima anggota kelompok bersenjata Papua di Wamena. Dalam sidang di aula Polda Papua di Jayapura, terungkap Tanggam menjual 29 amunisi dan dua magasin ke kelompok bersenjata yang dipimpin Rombo Wonda dan Derius Wanimbo. Imbalannya, dia mengantongi uang sebesar Rp 5,5 juta. Biaya beli senjata dan amunisi tentu saja tidak murah. Lalu, dari mana kelompok separatis Papua memperoleh uang? Menurut Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Pa pua Barat-Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom, uang diperoleh dari perusahaan yang beroperasi di daerah pegunungan. &rdquo;Itu kami minta dari Perusahaan dan itu juga sebagai kompensasi beroperasi di daerah kami,&rdquo; kata Sebby kepada Cenderawasih Pos pekan lalu. Tapi, Sebby tak menjelaskan perusahaan mana saja yang dikenai &rdquo;pajak&rdquo; oleh kelompoknya. Juga, berapa besar an nominalnya. (idr/ttg)

Bukan kali ini saja ada tentara atau mantan tentara yang terlibat jual-beli senjata dengan kelompok separatis di Papua.

Sumber Uang OPM Separatis Papua untuk Beli Senjata dari “Pajak Perusahaan”

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/harus-pintar-pintar-menahan-diri_m_.jpg" alt="Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Pemilu 2019</figcaption>
</figure>Ekonom: Sebut Anggaran Cekak, tapi Beli Senjata Rp 100 T  JawaPos.com – Alasan yang disampaikan para ketua umum (Ketum) partai pendukung pemerintah untuk menunda Pemilu 2024 dinilai tidak relevan. Bahkan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.  Alasan yang disampaikan para Ketum setidaknya terdiri atas tiga garis besar. Yakni, situasi pandemi, kondisi ekonomi, dan kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi yang diklaim tinggi.  Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyatakan, alasan kondisi ekonomi tidak dapat diterima.  Guru besar UI itu mengatakan, rutinitas pemilu merupakan agenda prinsip yang diatur konstitusi. Karena itu, kebutuhannya wajib dipenuhi. Dia justru menyayangkan kebijakan pemerintah yang terkesan menghamburkan dana untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Faisal mencontohkan rencana pemindahan ibu kota yang membutuhkan Rp 500 triliun. ”Yang lebih dari separonya dibiayai APBN,” ujarnya dalam diskusi kemarin (2/3).  Kebijakan lain yang disoroti Faisal adalah rencana pembelian senjata. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertahanan akan membeli 42 pesawat tempur Rafale pabrikan Prancis dengan kebutuhan anggaran di atas Rp 100 triliun. Hal itu, lanjut dia, menunjukkan negara jor-joran dalam penggunaan anggaran. Atas dasar itu, Faisal menilai alasan ekonomi untuk menunda pemilu tidak masuk akal. ”Alasan menguras anggaran ini seperti menepuk air di dulang tepercik muka sendiri,” imbuhnya.  Dia juga menyoroti klaim tingginya kepuasan untuk menambah masa jabatan. Sebab, jika ditilik dari situasi ekonomi, faktanya mayoritas masyarakat berada dalam kesulitan. Itu dibuktikan dengan data ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan rendah, tax ratio menurun, hingga beban utang yang kian besar. Satu-satunya angka yang baik, menurut dia, adalah keberhasilan menjaga inflasi. ”Tidak ada prestasi yang luar biasa,” jelasnya.  Faisal justru khawatir ada motif tertentu yang tengah diagendakan elite bersama para oligarki. Karena itu, perpanjangan masa jabatan dibutuhkan untuk memastikan agenda tersebut tidak terganjal suksesi kepemimpinan.  Cendekiawan Azyumardi Azra menyampaikan hal senada. Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu juga mengkritik sikap yang menjadikan pandemi sebagai alasan. Dia mengingatkan, pemerintah pernah ngotot menggelar pilkada saat puncak pandemi pada 2020. Saat itu penolakan dari masyarakat yang begitu besar tidak dipertimbangkan. ”Sekarang malah dipaksakan ditunda. Ya, karena kepentingan itu,” imbuhnya.  Azyumardi mengajak masyarakat untuk terus mengawal isu tersebut. Dia menilai penundaan pemilu digulirkan secara serius untuk memenuhi agenda tertentu. Pria 66 tahun itu mengingatkan masyarakat untuk tidak terlena dengan penolakan yang disampaikan partai politik atau bahkan presiden.  Jika menilik rekam jejak, sikap elite bisa berubah mendadak apabila mendapatkan momentum. Itu terlihat saat revisi UU KPK dan pengesahan UU Cipta Kerja. ”Kuncinya itu, masyarakat harus waspada,” tegasnya.  Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas belasan organisasi juga menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu. Mereka, antara lain, Perludem, Kopel Indonesia, Puskapol LPPSP FISIP UI, Netgrit, DEEP Indonesia, Netfid Indonesia, ICW, dan Pusako FH Universitas Andalas.  Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai alasan memundurkan jadwal pemilu tidak masuk akal. Wacana itu juga jauh dari esensi demokrasi dan amanat konstitusi. ”Akan menjadi preseden buruk untuk demokrasi,” kata Egi kemarin. Masyarakat sipil menilai stabilitas ekonomi sebagai alasan penundaan pemilu tidak relevan. Sebab, berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia triwulan II 2021 tumbuh 7,07 persen jika dibandingkan dengan triwulan II 2020. Tahun ini pertumbuhan itu diprediksi naik. ”Jadi, tidak relevan pemilu ditunda karena alasan stabilitas ekonomi,” ujar Egi.  Pandemi Covid-19 juga tidak relevan sebagai alasan penundaan. Sebab, berkaca pada Pilkada Serentak 2020, peserta dan pemilih mampu menerapkan protokol kesehatan dengan tertib. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tersebut mencapai 76,09 persen atau naik 7,03 persen jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.  Egi menambahkan, penundaan Pemilu 2024 akan mengancam proses demokrasi dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian. Wacana itu juga mencederai amanat reformasi Indonesia dan memantik kemarahan publik. ”Jadi, kami mendesak partai politik yang setuju penundaan pemilu segera mencabut pernyataannya,” ungkapnya.

Alasan Penundaan Pemilu Tak Relevan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-pamer-ke-sultan-bolkiah-brunei-beli-alutsista-buatan-pindad_m_209750.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah saat mengunjungi Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah saat mengunjungi Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada rangkaian kunjungan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah ke Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur,&nbsp;Kamis (3/5), Presiden Jokowi "memamerkan" sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan PT Pindad. Dari hasil 'pamer', Sultan Brunei ke-29 itu kepincut dan memutuskan membeli senjata dari Indonesia. Rencananya, Brunei membeli senjata api dan kendaraan lapis baja buatan PT Pindad. "Yang jelas, tadi (kunjungan Bolkiah) dengan PT Pindad untuk (membeli) senjata dan Anoa," terang Presiden Jokowi yang menerima kunjungan Bolkiah di Mabes TNI kemarin. Keputusan belanja alutsista itu sudah dalam proses. Jokowi sudah memerintahkan agar transaksi pembelian dipercepat. Dalam kunjungan di Mabes TNI, Bolkiah yang datang berseragam militer lengkap dengan baret Kopassus sempat disuguhi demonstrasi sejumlah kemampuan prajurit TNI. Jokowi juga mengajak Sultan Brunei ke-29 itu melihat langsung pameran industri pertahanan (inhan) yang digelar khusus dalam kunjungan singkat Bolkiah. Sejumlah alutsista buatan dalam negeri dipamerkan. Dari pantauan Jawa Pos, ada dua jenis alutsista PT Pindad yang dipamerkan. Yakni, satu unit kendaraan taktis Komodo dan empat kendaraan lapis baja Anoa. Namun, Jokowi tidak hanya menawarkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/17/205039/tak-hanya-senjata-pindad-produksi-alat-pertanian" target="_blank">alutsista</a> yang dipamerkan. Dia juga menawarkan alutsista lain. "Kami tadi menawarkan juga kapal. Beliau masih menghitung-hitung dulu," imbuhnya. Selain itu, Jokowi menawarkan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Pihak Brunei, kata dia, masih berhitung dulu atas penawaran tersebut. Yang sudah pasti dibeli, lanjut dia, adalah senjata api dan Anoa buatan PT Pindad. Namun, Jokowi juga belum tahu pasti jumlah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/17/205037/begini-alasan-pindad-dilirik-oleh-dunia" target="_blank">senjata api</a> dan Anoa yang akan dibeli Brunei. "Menteri (Brunei) yang urus tidak sampai sedetail itu," ujarnya. Selain bidang pertahanan, kunjungan Bolkiah membahas isu lain. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, ada sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor. Mulai <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/26/207535/bersenjata-lengkap-brimob-patroli-berantas-preman-jalanan" target="_blank">isu perdagangan</a>, investasi, tenaga kerja, hingga peran kedua negara di kawasan ASEAN. Retno menambahkan, salah satu isu yang juga mendapat perhatian khusus adalah 80 ribu WNI yang bekerja di Brunei. Sebab, jumlah tersebut sangat signifikan atau setara dengan 20 persen total penduduk Brunei. Dalam pertemuan, kedua negara sepakat membuat MoU mengenai penempatan dan perlindungan WNI.&nbsp;

Jokowi 'Pamer' ke Sultan Bolkiah, Brunei Beli Alutsista Buatan Pindad

beli senjata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beli senjata

Berita Terkini

Sumber Uang OPM Separatis Papua untuk Beli Senjata dari “Pajak Perusahaan”

Alasan Penundaan Pemilu Tak Relevan

Jokowi 'Pamer' ke Sultan Bolkiah, Brunei Beli Alutsista Buatan Pindad

Download Aplikasi JawaPos.com