<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/Screenshot_2025-06-26-09-48-25-695_comandroidchrome-edit-3375319956.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) merangkul seorang anak, didampingi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. (ANTARA/Pemkot Bogor)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) merangkul seorang anak, didampingi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. (ANTARA/Pemkot Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk lebih waspada saat membeli motor atau barang lainnya. Hal ini dilakukan guna menghindari risiko membeli barang hasil kejahatan. Peringatan ini disampaikan setelah adanya kasus yang menimpa seorang warga bernama Usep yang harus berurusan dengan kepolisian Sumedang karena diduga membeli sepeda motor hasil curian. Menanggapi kasus ini, Dedi Mulyadi turun langsung membantu dan menemui pihak keluarga Usep. Ia pun berdialog dengan Yanti, kakak Usep, serta kedua orang tua mereka. &ldquo;Beli motor yang ada suratnya mahal katanya dia (Usep) gak mampu. Terus kalau beli motor yang tidak ada suratnya murah,&rdquo; kata Yanti dalam pernyataannya pada akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Rabu (25/6). Yanti menjelaskan kepada Gubernur bahwa awalnya adiknya mendapatkan motor bekas tersebut melalui platform Facebook. Namun, motor itu dibeli tanpa adanya dokumen resmi seperti BPKB dan STNK. Usep membeli motor tersebut dengan harga Rp2 juta. Tiga minggu setelah transaksi, ia ditangkap oleh pihak berwajib karena kendaraan yang dibelinya diduga kuat merupakan barang curian. Terlebih lagi, pelaku pencurian motor itu telah lebih dulu diamankan. Menurut penuturan Yanti, adiknya tidak menyadari bahwa motor tersebut hasil pencurian, meskipun sejak awal ia mengetahui bahwa kendaraan itu tidak dilengkapi dengan BPKB.&nbsp; Dia bahkan dijanjikan akan mendapatkan STNK, tetapi hingga akhirnya ditangkap, dokumen tersebut tidak juga diberikan oleh si penjual. Atas hal ini, Yanti berharap adiknya dapat dibebaskan karena tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan. Menanggapi harapan tersebut, Dedi menyampaikan bahwa proses pembebasan tetap harus mengikuti jalur hukum. Ia menjelaskan bahwa sebagai gubernur, dirinya tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan peradilan.&nbsp; Yang bisa dilakukan hanyalah memberi bantuan hukum dan mendampingi melalui mekanisme restorative justice, namun keputusan akhir tetap berada di tangan kejaksaan. Atas kejadian ini, Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat, khususnya warga Jawa Barat, agar tak tergiur membeli kendaraan bekas yang tidak disertai dokumen resmi seperti STNK dan BPKB, sebab tindakan tersebut berpotensi menjerat pembeli dalam kasus hukum. &ldquo;Warga Jabar hati-hati kalau melakukan pembelian kendaraan bermotor, melakukan pembelian apapun yang tidak dilengkapi oleh tertanda kepemilikan otentik karena anda nanti bisa dikenakan pasal pidana,&rdquo; pesan gubernur Jawa Barat. Dedi juga menambahkan bahwa kasus Usep harus menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar tidak gegabah dalam melakukan transaksi, terutama dalam hal kendaraan bermotor. &ldquo;Nah ini pelajaran penting bagi semua, membeli motor yang tidak ada suratnya dimungkinkan motor itu, satu memang surat-suratnya, tidak diurus sejak lama tidak bayar pajak sehingga hangus atau STNK-nya hilang atau BPKB-nya hilang tetapi tidak diganti dengan STNK atau BPKB baru,&rdquo; tukas Dedi Mulyadi. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengingatkan masyarakat untuk waspada saat membeli motor agar terhindar dari barang curian.

Respons Kasus yang Timpa Warganya, Dedi Mulyadi Imbau Masyarakat Agar Waspada Beli Motor atau Barang Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/man-buying-fast-motorcycle-with-help-beautiful-brunette-saleswoman-1-3689082619.jpg" alt="Ilustrasi beli motor baru (aleksandarlittlewolf/Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beli motor baru (aleksandarlittlewolf/Freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Beli motor baru itu bikin senang, tapi jangan asal terima unitnya tanpa dicek terlebih dahulu. Banyak orang yang langsung tanda tangan dan pulang tanpa tahu kondisi motornya seperti apa. Padahal, ada beberapa hal penting yang wajib diperiksa supaya nggak kecewa di kemudian hari. Berikut ini 6 hal penting yang harus kamu tanyakan dan cek sebelum beli motor baru, dilansir dari kanal YouTube Kang Mas Bro. 1. Tanya Harga dan Promo dengan Detail Sebelum beli motor, pastikan kamu tahu harga OTR (On The Road) untuk pembelian tunai dan kredit. Kalau kamu memilih pembayaran secara kredit, jangan ragu untuk nego soal DP dan cicilan. Banyak promo menarik dari dealer atau leasing yang bisa bikin kamu lebih hemat. Maka dari itu, jangan malu untuk menanyakan langsung hal tersebut ke sales agar semuanya jadi transparan. 2. Cek Bonus dan Kelengkapan Dealer biasanya memberikan bonus berupa helm, jaket, karpet, atau aksesoris lainnya. Tapi jangan sampai kamu berekspektasi lebih, karena bonusnya berbeda-beda tergantung dealer-nya. Tanyakan dari awal, termasuk soal buku servis dan kupon servis gratis karena beberapa dealer masih memakai buku manual, jadi penting untuk diingat. 3. Periksa Kondisi Fisik Motor Saat motor diantar, jangan langsung tandatangan serah terima motor begitu saja. Periksa bagian bodi motor, terutama bagian yang catnya mudah lecet seperti spakbor atau bodi samping. Kalau ada lecet, laporkan saat itu juga karena dealer biasanya tak terima komplain setelah motor menginap semalam di rumah. 4. Cek Semua Fungsi Fiturnya Coba semua fitur yang ada, dari mulai panel meter, tombol-tombol, lampu-lampu, sampai fitur ISS (Idling Stop System). Pastikan semua fungsi fitur yang ada pada motor pilihanmu itu berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya. Kalau kamu tak paham, bisa minta sales untuk menjelaskan satu-satu. Jangan sampai baru sadar error setelah dibawa berkeliling. 5. Tanya Proses STNK dan BPKB STNK biasanya keluar sekitar 1,5 bulan, sedangkan BPKB bisa sampai 3&ndash;6 bulan. Kalau kamu beli kredit, biasanya BPKB akan ditahan leasing terlebih dahulu sampai motor lunas. Pastikan kamu tahu kantor leasing-nya dan bagaimana prosedur pengambilan BPKB nanti. Tanyakan juga apakah ada biaya tambahan saat pengambilan dokumen tersebut nantinya. 6. Proses Pengiriman dan Etika Motor biasanya diantar tanpa dipungut biaya alias gratis, tapi banyak pembeli yang tetap kasih tips atau sekadar suguhan buat kurir sebagai bentuk penghargaan. Ini bukanlah sebuah kewajiban yang harus benar-benar kamu lakukan, tapi ini perihal etika saja. Hal yang penting adalah saat motor dikirim, kamu tetap harus cek kondisi motor bersama si pengantar. ***

Berikut ini 6 hal penting yang harus kamu tanyakan dan cek sebelum beli motor baru, dilansir dari kanal YouTube Kang Mas Bro.

Jangan Asal Beli! Ini 6 Hal Penting yang Harus Kamu Ingat Sebelum Beli Motor Baru

beli motor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beli motor

Berita Terkini

Respons Kasus yang Timpa Warganya, Dedi Mulyadi Imbau Masyarakat Agar Waspada Beli Motor atau Barang Lainnya

Jangan Asal Beli! Ini 6 Hal Penting yang Harus Kamu Ingat Sebelum Beli Motor Baru

Download Aplikasi JawaPos.com