<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/LPG-3-Kg-Dery-Ridwansah-1-938614295.jpg" alt="Pedagang eceran bongkar muat tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg atau gas melon di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pedagang eceran bongkar muat tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg atau gas melon di Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat subsidi energi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 159,6 triliun. Realisasi ini tercatat melebihi target yang ditetapkan yang sebesar Rp 145,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya, subsidi BBM dan LPG pada tahun 2023 mencapai Rp 95,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 74,8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, realisasi subsidi listrik justru lebih rendah dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar Rp 70,5 triliun. Hanya terealisasi sebesar Rp 64 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Realisasi subsidi energi 2023 sebesar Rp 159,6 triliun terdiri dari subsidi BBM &amp; LPG sebesar Rp 95,6 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 64 triliun," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Konferensi Pers 'Capaian Kinerja Sektor ESDM 2023 dan Program Kerja 2024' di kantornya, Senin (15/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Arifin memastikan bahwa subsidi energi masih akan terus dipertahankan pada tahun 2024 ini. Ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari data yang dipaparkan, subsidi energi tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 186,9 triliun. Rinciannya, Rp 113,3 triliun ditargetkan untuk memenuhi subsidi BBM dan LPG bagi masyarakat. Sedangkan sisanya, Rp 73,6 triliun, disiapkan untuk memberikan subsidi listrik bagi masyarakat sepanjang tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita melihat bahwa subsidi energi ini tetap dipertahankan. Di tahun 2024 targetnya untuk BBM dan LPG itu sebesar Rp 113,3 triliun, ini trennya meningkat ini dilakukan untuk mengantisipasi harga bahan baku minyak mentahnya juga <em>demand</em> yang juga meningkat," jelas Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan kita melihat listrik juga meningkat menjadi Rp 73,6 triliun, totalnya subsidi ini sebanyak 186,9 triliun," tandasnya.</div>

Realisasi subsidi energi 2023 terdiri dari subsidi BBM & LPG sebesar Rp 95,6 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 64 triliun.

Subsidi BBM dan LPG Bocor hingga Rp 95,6 Triliun Sepanjang 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/Screenshot_2024-01-05-16-53-39-465_comgoogleandroidgm-edit-1729381481.jpg" alt="Ilustrasi pegawai pangkalan LPG 3 kg mendata KTP pembeli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pegawai pangkalan LPG 3 kg mendata KTP pembeli</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah membuat kebijakan baru terkait pembelian LPG 3 Kg bersubsidi, yaitu dengan menunjukkan KTP untuk setiap kali bertransaksi. Kebijakan itu sudah berlaku per 1 Januari 2024.</p> <p>Lalu setelah kebijakan pembelian LPG 3 Kg bersubsidi dengan menunjukkan KTP berlaku, bagaimana cara pembeliannya?</p> <p>Ketua V DPP Hiswana Migas, Heddy S Hedian mengatakan, saat ini setiap masyarakat masih bisa menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi namun dengan syarat membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK). Data dalam kartu identitas tersebut akan dimasukkan dalam aplikasi saat pembelian LPG bersubsidi.</p> <p>"Setiap masyarakat boleh mendaftarkan dengan membawa KTP dan KK di pangkalan untuk di daftarkan dalam aplikasi," kata Heddy,&nbsp;dalam keterangannya dikutip Sabtu (13/1).</p> <p>Dia melanjutkan, setelah data konsumen dimasukkan ke aplikasi maka transaksi pembelian LPG 3 Kg bersubsidi bisa dilakukan, konsumen pun hanya perlu membawa KTP untuk pembelian selanjutnya.</p> <p>Menurut Hedy, meski ada syarat dalam pembelian LPG 3 Kg bersubsidi, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya dan tidak dibatasi jumlahnya. Pembelian LPG 3 Kg pun tetap bisa dilakukan menggunakan uang tunai dengan harga normal.</p> <p>"Jadi tinggal menunjukkan KTP untuk dicocokkan dengan data yang ada di aplikasi dan dicatat oleh pangkalan," tuturnya.</p> <p>Dia juga menjelaskan, kebijakan pembelian LPG 3 Kg bersubsidi dengan menunjukkan KTP merupakan program tranformasi dalam penyaluran subsidi energi. Tujuannya agar subsidi yang disalurkan pada LPG 3 Kg tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang berhak.</p> <p>"Karena sudah jelas konsumennya berdasarkan data di KTP, masyarakat tetap tenang progam ini tidak mempengaruhi stok LPG susbisidi," ujarnya.</p> <p>Heddy mengungkapkan Pertamina dan pemangku kepentingan terus melakukan sosialisasi pembelian LPG 3 Kg bersubsidi dengan menunjukkan KTP. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.</p> <p>"Sosialisasi dan edukasi terus dilakukan dengan dibantu oleh Pemda dan para pangkalan, semoga masyarakat bisa memahami kebijakan ini dan sesuai harapan kita semua," katanya.</p> <p>Salah satu pelaku usaha dan agen LPG 3 Kg bersubsidi Rianti mengungkapkan, pembelian LPG 3 Kg dengan menunjukkan KTP itu sebenarnya bukan satu hal yang sulit. Namun, ia mengakui saat ini masyarakat masih awam dengan aturan itu.</p> <p>"Konsumen memang awalnya masih awam, setelah kami jelaskan ada program baru dari pemerintah terkait pembelian LPG 3 Kg bersubsidi harus menggunakan KTP akhirnya masyarakat mengerti," ungkap Rianti.</p> <p class="class-paragraph">Program pendataan tersebut pun dikatakannya tidak menganggu proses transaksi dan menurunkan minat masyarakat. Sebab, proses pendataan cukup mudah karena dilakukan oleh pihak pangkalan.</p> <p>Agen LPG di kawasan Cempaka Putih itu pun mengaku tak keberatan untuk turut membantu melakukan sosialisasi program pemerintah itu. Ia juga dibantu oleh pihak Pertamina untuk melakukan tahapan-tahapan penginputan data.</p> <p>"Ada dari Pertamina waktu awal-awal kan kita enggak ngerti gimana masukin data-datanya, tetapi kami diajarkan caranya oleh pihak Pertamina," imbuhnya.</p>

Meski ada syarat dalam pembelian LPG 3 Kg bersubsidi, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya dan tidak dibatasi jumlahnya.

Nggak Perlu Resah Bun, Beli LPG 3 Kg Subsidi Pakai KTP Mudah

<div id="m#msg-f:1787242752192551830" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/Screenshot_2024-01-05-16-41-20-563_comgoogleandroidgm-edit-2774357458.jpg" alt="Ilustrasi galon elpiji 3 kilogram" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi galon elpiji 3 kilogram</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah mulai&nbsp; memberlakukan aturan harus membawa atau menyertakan KTP ketika ingin membeli gas LPG 3 kg. Diharapkan implementasi aturan ini dapat membuat LPG 3 kg jadi tepat sasaran yakni digunakan oleh masyarakat miskin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013700272/ma-menangkan-antam-lawan-adiyanto-atas-sengketa-43-kg-emas-batangan">MA Menangkan Antam Lawan Adiyanto atas Sengketa 43 Kg Emas Batangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menyebut, dengan diberlakukannya kewajiban pembelian LPG 3 Kg menggunakan KTP yang dilaksanakan secara nasional, maka konsumsi LPG 3 kg di tahun 2024 akan mampu ditekan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, konsumsi tabung LPG 3 kg melonjak hingga mencapai 8,07 juta ton atau melampaui kuota yang ditetapkan sebesar 8 juta ton selama 2023. "Jadi, saat ini yang bisa membeli LPG 3 kg yang sudah mendaftar saja. Bagi yang belum mendaftar, masih kita perbolehkan, namun menyertakan KTP dan KK untuk mendaftar ke pangkalan,&rdquo; jelas Tutuka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tutuka menjelaskan, kebijakan itu diambil pemerintah karena setiap tahun penjualan LPG subsidi semakin naik. Bahkan mencapai 8 juta ton. Padahal, jumlah rakyat miskin justru berkurang. &rdquo;Ini yang membuat kami berpikir keras kenapa ini terjadi. Kita juga tidak mau sampai ada oplosan di lapangan. Untuk itu, konsekuensinya kami harus lakukan transformasi subsidi ini,&rdquo; paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan tersebut tampaknya membuat ibu-ibu rumah tangga menjadi resah. Khawatir, beli LPG 3 kg wajib KTP akan membuat mereka semakin repot. Belum lagi, banyak masyarakat yang saat ini mulai menyadari pentingnya menjaga data diri termasuk KTP mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pakai KTP takut juga. Nanti kalau KTP kita disalahgunakan bagaimana," jelas Sri Rahajeng, ibu-ibu pengunjung pasar Kelapa Dua, Tangerang saat ditemui JawaPos.com kala sedang berbelanja di toko kelontong yang mengecer gas LPG 3 kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat lainnya juga menyampaikan keresahan yang sama. Abdillah, pedagang nasi goreng yang sehari-hari butuh setidaknya dua tabung LPG 3 kg untuk berjualan juga mengaku takut kalau harus melampirkan KTP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biar kita orang kecil, ya takut juga. Kan banyak tuh sekarang kasus pinjol-pinjol itu. Kalau KTP kita dipakai pinjol gimana," katanya ditemui di tempat yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/013700270/jadi-official-medical-partner-indonesia-open-aquatic-championship-2023-mayapada-hospital-berbagi-tips-bebas-cedera-saat-berenang">Jadi Official Medical Partner Indonesia Open Aquatic Championship 2023, Mayapada Hospital Berbagi Tips Bebas Cedera Saat Berenang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, seperti sudah diberitakan sebelumnya, perlu dicatat bahwa melampirkan KTP untuk membeli LPG 3 kg saat ini hanya berlaku di sub penyalur atau pangkalan resmi saja. Pembeli rumah tangga yang hanya perlu membeli satu atau dua buah LPG 3 kg di warung pengecer tidak perlu melampirkan KTP. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah mulai  memberlakukan aturan harus membawa atau menyertakan KTP ketika ingin membeli gas LPG 3 kg

Beli LPG 3 Kilogram Harus Pakai KTP, Warga Ada yang Khawatir Data Dirinya Disalahgunakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_70_67_tidak_ada.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Distribusi elpiji 3 kg yang tepat sasaran terus diakselerasi. Saat ini pemerintah akan melakukan pendataan agar subsidinya bisa dinikmati oleh yang berhak.<br /> <br /> Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebutkan, ada beberapa tahapan dalam transformasi tepat sasaran. Yang paling krusial adalah pendataan konsumen.<br /> <br /> Acuan data yang digunakan adalah data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). "Kami uji coba karena sumber data P3KE dari BKKBN dan selalu di-<em>update</em> sehingga harapannya lebih akurat," ujarnya Kamis (29/12).<br /> <br /> Tutuka melanjutkan, sejak Oktober 2022, telah dilakukan uji coba penggunaan sistem <em>merchant apps</em> (MAP) <em>lite</em> di sub penyalur dalam rangka pendataan konsumen. Uji coba dilakukan pada setiap satu kecamatan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Batam, Semarang, dan Mataram.<br /> <br /> Di wilayah-wilayah tersebut, konsumen cukup menyebutkan NIK/KTP sebelum melakukan pembelian. Warga yang telah tercatat dalam data P3KE dapat langsung bertransaksi.<br /> <br /> Sementara itu, yang belum dapat mengisi data pada MAP <em>lite</em> dengan bantuan pangkalan. "Proses hanya perlu dilakukan sekali dan selanjutnya konsumen dapat bertransaksi seperti biasa," tuturnya.<br /> <br /> Tutuka melanjutkan, selama masa uji coba, semua konsumen yang terdata dapat membeli elpiji 3 kg bersubsidi. "Tidak ada pembatasan untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan elpiji untuk memasak," tegasnya.<br /> <br /> Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan di lapangan dari tingkat agen hingga pangkalan. Ke depan, tidak ada lagi pengecer karena masyarakat langsung membeli elpiji 3 kg ke sub penyalur.<br /> <br /> Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyebutkan, kebijakan itu akan diimplementasikan pada tahun depan. Meskipun demikian, Irto belum memastikan kapan tepatnya implementasi kebijakan pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP akan di-<em>launching</em>.<br /> <br /> "Tahun depan akan kami roll out secara bertahap. Kapan implementasi kebijakannya masih dikoordinasikan dengan regulator terkait," bebernya.

Pemerintah Bakal Larang Pengecer Berjualan LPG 3 Kg