<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/IMG_20250524_140448-3040445569.jpg" alt="Menteri Pertanian Jepang Taku Eto saat diwawancarai oleh wartawan usai mundur dari Jabatannya. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Jepang Taku Eto saat diwawancarai oleh wartawan usai mundur dari Jabatannya. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian Jepang Taku Eto mengatakan dirinya tidak pernah membeli beras karena selalu diberi oleh para pendukungnya. Sontak pernyataan tersebut menuai kecaman dan reaksi keras dari masyarakat. Akibatnya Taku Eto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian Jepang pada Rabu (21/5/2025). "Saya membuat pernyataan yang sangat tidak pantas di saat warga sedang menderita akibat melonjaknya harga beras," kata Eto kepada wartawan setelah menyerahkan pengunduran dirinya di kantor perdana menteri. Masyarakat menilai bahwa ucapan itu tidak pantas diutarakan oleh Uto disaat Jepang sedang mengalami lonjakan harga beras. Dilansir Reuters, harga beras di Jepang tengah mengalami lonjakan dua kali lipat akibat kurangnya produksi dan maraknya permintaan. Untuk harga beras sekarung 5kg dibanderol 4.628 Yen atau sekitar Rp 500 ribu. Menurut salah satu warga jepang, kisaran harga beras normal yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat adalah sekitar 3.000 Yen atau Rp 350 ribu saja. Mundurnya Taku Eto dari kursi Menteri Pertanian Jepang membuat Pemerintah yang dipimpin Shigeru Ishiba mengalami pukulan keras setalah menerima kecaman dari masyarakat. Untuk itu, Shigeru Ishiba telah meminta Menteri Lingkungan Hidup Shinjiro Koizumi untuk menggantikan Taku Eto selaku Menteri Pertanian Jepang. "Tuan Koizumi adalah seseorang yang memiliki pengalaman, wawasan, dan hasrat untuk reformasi di bidang pertanian dan perikanan," kata Ishiba seperti dikutip Reuters.

Mundurnya Taku Eto dari kursi Menteri Pertanian Jepang membuat Pemerintah yang dipimpin Shigeru Ishiba mengalami pukulan keras

Ungkap Tak Pernah Beli Beras Saat Harga Melonjak, Menteri Pertanian Jepang Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-1-HARGA-BERAS-MULAI-TURUN-FED-23JPG-788619846.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana penjualan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana penjualan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembatasan pembelian beras diberlakukan seiring dengan persediaan yang terus berkurang. Yakni, maksimal 10 kilogram per hari atau dua pak. Kebijakan tersebut terutama berlaku di toko ritel modern. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengonfirmasi adanya pembatasan jumlah beras yang dapat dibeli di toko ritel. Badan Pangan Nasional (Bapanas), kata dia, menetapkan pembatasan tersebut untuk memastikan distribusi beras yang adil kepada konsumen. &rdquo;Selain beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pemerintah, pembatasan pembelian dipukul rata untuk semua jenis beras, termasuk beras premium. Maksimal dua pak beras dapat dibeli pelanggan ritel setiap hari,&rdquo; ujar Roy kemarin. Pembatasan itu dibuat karena kekeringan panjang di banyak daerah yang mengakibatkan pasokan beras menurun. Di sisi lain, pemerintah berharap penyerapan beras bisa merata untuk masyarakat. &rdquo;Sebagian besar beras yang dijual saat ini adalah stok lama yang masih digunakan dengan harga lama. Oleh karena itu, pembatasan pembelian dibuat untuk menciptakan keadilan sosial dan menghentikan penimbunan,&rdquo; paparnya. Meski stok beras tidak melimpah, pihaknya cukup yakin tidak akan terjadi kelangkaan beras. Namun, pembelian beras masih akan dibatasi sampai pasokan cukup dan harga kembali normal. &rdquo;Stok masih banyak tersedia sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kita harus optimistis bahwa beras tidak akan langka,&rdquo; tegasnya. Corporate Communication Alfamidi Retriantina membenarkan adanya pembatasan dalam pembelian beras di seluruh Alfamidi. Pembatasan itu dilakukan sejak bulan lalu. &rdquo;Di Alfamidi pembatasannya 2 pcs per konsumen per hari. Untuk beratnya bebas, yang penting 2 pcs,&rdquo; katanya kemarin. Dia belum bisa memastikan sampai kapan pembatasan itu berlaku. Termasuk apakah pembatasan hanya berlaku di Alfamidi wilayah tertentu seperti Jabodetabek atau seluruh Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara mengenai pembatasan pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang digelontorkan Perum Bulog. YLKI sepakat dengan pembatasan pembelian maksimal 10 kg per hari yang dilakukan ritel modern. &rdquo;Pembatasan ditujukan menghindari pembelian besar-besaran oleh oknum pedagang dengan maksud dijual kembali dengan harga lebih tinggi,&rdquo; ujar pengurus harian YLKI Agus Sujatno. Pembatasan pembelian beras SPHP itu pun dinilai tidak akan banyak memengaruhi rumah tangga. Jumlah 10 kg per hari dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga karena bukan untuk kegiatan usaha. &rdquo;Secara teoretis, 10 kilogram per hari per keluarga merupakan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, dia berharap masyarakat tidak melakukan aksi panic buying merespons kebijakan tersebut. Mengingat, kebijakan itu bertujuan untuk pemerataan distribusi beras kepada masyarakat. &rdquo;Kalau terjadi panic buying di masyarakat justru akan merugikan kelompok konsumen tertentu,&rdquo; tuturnya. Dia meminta pemerintah lebih aktif menyosialisasikan kebijakan pembatasan pembelian beras SPHP maksimal 10 kilogram per hari tersebut. Sementara itu, dalam pandangan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK), sulit mengurangi konsumsi beras lantaran telah menjadi makanan pokok. &rdquo;Meskipun dibatasi,&rdquo; katanya seusai pembukaan Konferensi Agama dan Perubahan Iklim Asia Tenggara yang digelar Majelis Hukama Muslimin (MHM) di Jakarta kemarin. JK mengatakan, yang terpenting adalah menjaga pasokan atau suplai beras. Menurut dia, saat ini tidak hanya Indonesia yang mengalami masalah stok beras. Banyak negara lain yang mengalami masalah serupa. Bahkan, di Malaysia dikabarkan sudah terjadi panic buying beras. Kebijakan di Malaysia Pemerintah Malaysia berusaha mencari solusi permanen untuk mengatasi kenaikan harga beras yang terus melejit. Wakil Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Chan Foong Hin mengungkapkan, pihaknya akan meminta negara-negara ASEAN yang menjadi pemasok beras utama untuk memprioritaskan anggota blok tersebut. Rencananya, Malaysia akan membicarakan masalah pasokan beras dengan Thailand dan Vietnam dalam pertemuan para menteri pertanian ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur pekan ini. Thailand dan Vietnam merupakan eksportir beras terbesar kedua dan ketiga di dunia setelah India. &rdquo;Pada sesi bilateral, kami akan mengangkat masalah ini. Kami ingin lebih mempererat hubungan kedua negara sehingga prioritas diberikan pada ekspor beras ke negara-negara ASEAN,&rdquo; ujar Chan kemarin (4/10) seperti dikutip Bernama. Malaysia merupakan salah satu negara yang terkena dampak pembatasan ekspor yang dilakukan para penghasil beras seperti India. Malaysia mengimpor sekitar 38 persen kebutuhan berasnya. Karena adanya pembatasan, harga beras impor di Malaysia naik hingga 36 persen dan memicu penduduk untuk menimbun beras varian lokal yang harganya lebih murah. Pemerintah mengatur batas atas harga jual untuk beras lokal, tapi tidak dengan beras impor. (ygi/bry/mim/agf/wan/mia/idr/sha/c6/fal)

Pembatasan pembelian beras diberlakukan seiring dengan persediaan yang terus berkurang. Yakni, maksimal 10 kilogram per hari atau dua pak.

Pastikan Distribusi Adil, Beli Beras di Ritel Modern Dibatasi 10 Kg Per Hari

beli beras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beli beras

Berita Terkini

Ungkap Tak Pernah Beli Beras Saat Harga Melonjak, Menteri Pertanian Jepang Mundur

Pastikan Distribusi Adil, Beli Beras di Ritel Modern Dibatasi 10 Kg Per Hari

Download Aplikasi JawaPos.com