<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/fdf530e9-dfbe-415d-b190-4c1516712d36-3536540954.jpeg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh badan usaha swasta alias SPBU swasta di Indonesia wajib membeli bahan bakar minyak (BBM) produksi dalam negeri melalui Pertamina. Kebijakan ini sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi BBM nasional seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Hal tersebut sebagaimana disampaikan Bahlil dihadapan Presiden Prabowo Subuanto saat melaporkan hasil rapat maraton bersama jajaran pimpinan PT Pertamina (Persero). &ldquo;Tadi malam Bapak Presiden kami laporkan, rapat sampai jam 2 pagi, Pak. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon (Dirut Pertamina) dan seluruh direksi serta komisarisnya, komut hadir,&rdquo; ujar Bahlil dalam acara peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1). Menurut Bahlil, melalui RDMP Kilang Balikpapan, pemerintah menargetkan peningkatan produksi BBM dengan angka oktan tinggi, mulai dari RON 92, RON 95 hingga RON 98. Langkah ini dilakukan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM jadi. &ldquo;Nanti dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95, dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi, Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina,&rdquo; tegasnya. Bahlil menegaskan kebijakan tersebut merupakan perintah konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. &ldquo;Ini perintah konstitusi, perintah Pasal 33. Negara harus menyiapkan dan menguasai cabang produksi yang menyangkut hajat orang banyak,&rdquo; ujarnya. Tak hanya BBM, pemerintah juga menargetkan penghentian impor avtur. Bahlil menyebut, mulai 2027 Indonesia diharapkan tidak lagi mengimpor avtur seiring peningkatan kapasitas kilang nasional. &ldquo;Termasuk avtur, atas perintah Bapak Presiden, 2027 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan kita hanya impor crude-nya saja,&rdquo; katanya. Bahlil menyadari kebijakan tersebut berpotensi menuai polemik, terutama dari pihak-pihak yang selama ini menikmati bisnis impor BBM. Namun ia menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi tekanan tersebut. &ldquo;Kalau ini mampu kita lakukan, maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis. Dan setelah ini pasti rame lagi di sosmed, karena dianggap Menteri ESDM potong-potong jalur para importir,&rdquo; tuturnya. Meski demikian, Bahlil menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan tersebut demi kepentingan nasional. Bahkan, ia rela menaruhkan harta dan nyawa untuk tanah air ini. &ldquo;Tidak ada masalah, Bapak Presiden. Demi Merah Putih, jangankan harta, nyawa pun kita kasih, karena kita semua ini orang Merah Putih,&rdquo; pungkasnya.

Bahlil tegas, SPBU swasta wajib beli BBM produksi dalam negeri lewat Pertamina mulai 2024. Kebijakan ini dorong pengurangan impor BBM di RI.

Bahlil Tegaskan SPBU Swasta Wajib Beli BBM dari Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PERTAMINA-CASHBACK1.jpg" alt="Salah satu pelanggan melakukan transaksi pembayaran BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pelanggan melakukan transaksi pembayaran BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai 1 Juli 2022 pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Bersubsidi tidak bisa secara tunai seperti sekarang. PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga akan mengatur pembelian dua jenis BBM agar benar-benar tepat sasaran.  Konsumen yang akan membeli pertalite dan solar bersubsidi diwajibkan mendaftar terlebih dahulu ke website MyPertamina. Sistem yang digunakan itu mirip dengan aplikasi PeduliLindungi.  Sehingga ketika konsumen yang sudah terdaftar, pada saat membeli BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) cukup meng-capture barcode yang disediakan pihak pengelola SPBU. Atau dengan memakai Electronic Data Capture (EDC) petugas SPBU akan mengecek nomor kendaraan konsumen.  Bila konsumen belum melakukan pendaftaran maka tidak bisa membeli BBM Pertalite dan diarahkan ke BBM produk yang lain seperti Pertamax. Secara teori setelah registrasi maka operator SPBU akan melihat apakah kendaraan tersebut sudah terdata di MyPertamina.  Dalam hal ini pihak Pertamina juga menyiapkan sistem digitalisasi di SPBU mereka, di mana kendaraan-kendaraan yang sudah terdaftar dalam MyPertamina akan masuk ke dalam sistem.  SPBU juga menggunakan Electronic Data Capture (EDC) untuk mengecek nomor kendaraan atau konsumen yang memakai sistem barcode. Saat ini, Pertamina masih mengkaji kriteria kendaraan yang tidak diperbolehkan membeli Pertalite dan Solar Subsidi.  Sistem ini masih belum sepenuhnya diterapkan di semua daerah, karena ada kendala misalnya ketersediaan jaringan di pelosok. Atau juga mereka yang tidak memiliki smartphone (bisa memasukkan nomor polisi secara manual).  Walupun pendaftaran baru efektif dibuka 1 Juli 2022, sebaiknya konsumen BBM Pertalite tidak ada salahnya mengetahui dulu cara dan syarat untuk melakukan pendaftaran. Penerapan aturan ini diharapkan sudah berlangsung pada September tahun ini.  Melansir dari website MyPertamina, berikut daftar implementasi tahap 1: 1. Kota Bukit Tinggi 2. Kab. Agam 3. Kota Padang Panjang 4. Kab. Tanah Datar 5. Kota Banjarmasin 6. Kota Bandung 7. Kota Tasikmalaya 8. Kab. Ciamis 9. Kota Manado 10. Kota Yogyakarta 11. Kota Sukabumi  Konsumen yang berada di wilayah implementasi tahap 1 atau yang sering berpergian ke lokasi tahap 1 menjadi prioritas pertama yang melakukan pendaftaran.

Ini 11 Wilayah yang Akan Diberlakukan Beli BBM Pakai Aplikasi

Beli BBM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Beli BBM

Berita Terkini

Bahlil Tegaskan SPBU Swasta Wajib Beli BBM dari Pertamina

Ini 11 Wilayah yang Akan Diberlakukan Beli BBM Pakai Aplikasi

Download Aplikasi JawaPos.com