<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/JKT_Raker-Perdana-Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa_SALMAN-TOYIBI_-2JPG-3846841250.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan," width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun. Angka ini tercatat 63,4 persen dari target yang ditetapkan dalam <em>outlook</em> sebesar Rp 3.527,5 triliun.</p> <p>Secara rinci, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja negara ini terdiri dari Rp 1.589,9 triliun belanja pemerintah pusat. Dimana di dalamnya sudah termasuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 789 triliun.</p> <p>Di sisi lain, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 644,9 triliun. Atau sebesar 74,6 persen dari <em>outlook</em> yang ditetapkan sebesar Rp 864,1 triliun. Meski begitu, Suahasil menyoroti terkait perlunya percepatan belanja menjelang akhir tahun 2025 ini, terlebih tinggal tersisa tiga bulan lagi.</p> <p>"Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini sebesar Rp 1.589,9 triliun, atau 59,7 persen dari outlook. Namun, kita juga <em>noted</em> bahwa ini adalah angka akhir September, dan tahun 2025 ini tinggal 3 bulan. Di tiga bulan terakhir kita melihat perlunya belanja, dan ini perlunya percepatan sekitar Rp 1.292,7 triliun untuk mencapai <em>outlook</em>," kata&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa percepatan belanja pemerintah perlu dilakukan. Pasalnya, percepatan itu akan sejalan dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat hingga menggenjot pertumbuhan ekonomi RI.</p> <p>"Selain itu juga perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan penting untuk pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu saya akan mulai menguraikan bahwa yang namanya belanja negara harus segera kita lakukan percepatan belanja," lanjutnya.</p> <p>Secara rinci, Suahasil menyampaikan bahwa belanja K/L sudah terbelanjakan Rp 800,9 triliun. Sehingga masih ada Rp 475 triliun lagi yang harus dibelanjakan di Kuartal IV-2025 ini.</p> <p>"Ini juga kita dorong kementerian, lembaga untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan," jelasnya.</p> <p>Di sisi lain, dari sisi belanja non K/L, Suahasil menyebut perlunya percepatan untuk belanja modal. Adapun biasanya, belanja ini akan digenjot jelang akhir tahun, yakni November dan Desember 2025.</p> <p>"Kami sudah menyampaikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk percepatan pelaksanaan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur," tutupnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com</p>

Kemenkeu melaporkan belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun, perlunya percepatan belanja untuk pertumbuhan.

Belanja Negara baru Capai Rp 2.234,8 Triliun, Kemenkeu Minta Kebut Jelang Akhir Tahun

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/menkeu-1105752793.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) per Januari 2024 tembus Rp 96,4 triliun. Di antaranya untuk keperluan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dan bayar gaji pensiunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan Januari ini realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 96,4 trilun atau 3,9 persen dari pagu sudah dibelanjakan di bulan Januari," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (22/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ,Bendahara Negara ini merinci realisasi tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu dipengaruhi oleh belanja yang berurusan dengan Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014279076/diprediksi-hari-ini-bakal-cerah-hanya-hujan-pada-malam-hari-berikut-prakiraan-cuaca-dari-bmkg-untuk-wilayah-dki-jakarta"> Diprediksi Hari Ini Bakal Cerah hanya Hujan pada Malam Hari, Berikut Prakiraan Cuaca dari BMKG untuk Wilayah DKI Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belanja non K/L mencapai Rp 51,6 triliun atau 3,8 persen dari pagu dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menyebut, belanja pemrintah pusat pada Januari ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang sama pada Januari tahun 2022 dan 2023. Meskipun relatif hampir sama dengan situasi dengan tahun 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tentunya, kata Menkeu, hal ini menggambarkan tren belanja pada bulan Januari dan karena pada tahun ini ada pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014279063/xabi-alonso-tutup-mulut-soal-peluang-melatih-liverpool">Xabi Alonso Tutup Mulut Soal Peluang Melatih Liverpool</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu. Jenis belanja pegawai pada Januari 2024 ini meningkat mencapai Rp 15,3 triliun dibandingkan dengan realisasi pada Januari 2023 yang sebesar Rp 12,3 triliun," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun rinciannya, untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 10,3 triliun dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pembayaran gaji serta tunjangan pada tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 9,8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian untuk tunjangan kinerja, honorarium lembur, dan lain-lain meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu mencapai Rp 5 triliun dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 2,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014279071/dapat-membantu-pembentukan-sel-darah-merah-berdasarkan-peneliti-berikut-8-manfaat-konsumsi-vitamin-b12-untuk-kesehatan-tubuh">Dapat Membantu Pembentukan Sel Darah Merah, Berdasarkan Peneliti Berikut 8 Manfaat Konsumsi Vitamin B12 untuk Kesehatan Tubuh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belanja pegawai K/L direalisasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri," papar dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, untuk belanja barang, pada Januari 2024 tercapai Rp 12,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai Rp 10,1 triliun dan jauh melebihi tahun-tahun pada saat terjadinya Covid-19 yang tentu pada saat itu sangat terkendala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk belanja barang ini terutama dari Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran BOS, dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Lalu, KPU sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Ad-Hoc, Pengawasan Masa Kampanye dan Penetapan Peserta Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014279064/merasa-aman-asyik-santai-di-rumah-pria-muda-pengedar-ganja-kaget-saat-digerebek-polisi-dari-polrestabes-surabaya">Merasa Aman, Asyik Santai di Rumah, Pria Muda Pengedar Ganja Kaget saat Digerebek Polisi dari Polrestabes Surabaya </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Polri sebesar Rp 1,3 Triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan Logistik dan Kepolisian Perairan. Lalu, Bawaslu sebesar Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemenhan Rp 0,5 triliun untuk Harwat/Peningkatan BMN Matra Darat/Laut/Udara/Integratif dan Alutsista serta pelayanan kesehatan," rincinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 4,1 triliun pada Januari 2024 terutama digunakan untuk pembangunan irigasi, jalan dan jaringan oleh Kementerian PUPR senilai Rp 900 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/014279060/kekurangan-vitamin-b12-dapat-menyebabkan-anemia-berikut-beberapa-gejala-yang-terjadi-jika-tidak-ditangani">Kekurangan Vitamin B12 dapat Menyebabkan Anemia, Berikut Beberapa Gejala yang Terjadi Jika Tidak Ditangani</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, peralatan dan mesin senilai Rp 2,6 triliun untuk pengadaan sarana prasarana bidang hankam Polri. Serta gedung dan bangunan mencapai Rp 500 miliar terutama untuk sarpras bidang kesehatan Kementerian Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita lihat anomali di tahun 2021, pada saat itu terjadi carry over dari proyek yang ditunda tahun 2020. Jadi tahun 2021 bukan komparasi yang baik karena mencapai Rp 11,9 triliun," tandasnya.</div>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) per Januari 2024 tembus Rp 96,4 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat pada Januari 2024 Tembus Rp 96,4 Triliun, di Antaranya untuk Pemilu dan Bayar Gaji Pensiunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/JKT-1-PEMBAGIAN-KUPON-BANSOS-2023-FED-7JPG-1959611796.jpg" alt="Ilustrasi: Warga mengantre mengambil kupon Bansos." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Warga mengantre mengambil kupon Bansos.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja pemerintah pusat (BPP) telah terealisasi Rp 1.840,4 triliun hingga Desember 2023. Dari realisasi tersebut, sebesar 57,6 persen atau Rp 1.060 triliun memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti untuk Bantuan Sosial (Bansos), Subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM, hingga Kartu Prakerja.</p> <p>&ldquo;Saya ingin menyampaikan detail belanja yang langsung dinikmati masyarakat dari angka Rp1.840 T total BPP, berapa yang dinikmati masyarakat? Yaitu Rp 1.060 triliun. Artinya lebih dari 57 persen BPP itu langsung dinikmati masyarakat,&rdquo; ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN Kita yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Jumat (15/12).</p> <p>Menkeu merinci, dana yang digunakan untuk Bansos, meliputi Program Keluarga Harapan sebesar Rp 27,9&nbsp;triliun untuk 9,8 Juta KPM, Kartu Sembako sebesar Rp 44,3&nbsp;triliun untuk 18,7 Juta KPM, bantuan sosial pangan tahap I sebesar Rp 8,2 triliun.</p> <p>Lalu, PBI JKN sebesar Rp 42,4&nbsp;triliun untuk 96,7 juta peserta, bantuan ternak Rp 235,3 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp 681,2 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp 1,5 triliun. Kemudian bantuan beras, daging ayam, dan telur tahap II sebesar Rp 11,2 triliun hingga subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 99,6 triliun.</p> <p>Tak hanya itu, di bidang pendidikan, BPP yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat meliputi Program Indonesia Pintar Rp 11,1 triliun untuk 20,3 Juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp 12,7 triliun untuk 949,2 Ribu mahasiswa.</p> <p>"Bantuan Operasional Sekolah Kementerian Agama sebesar Rp 10,6 triliun untuk 9,3 Juta siswa, BOPTN sebesar Rp 5,1 triliun untuk 197 perguruan tinggi, dan Kartu Prakerja sebesar Rp 4,3 triliun untuk 1,1 juta peserta," rinci Menkeu.</p> <p>Sedangkan untuk belanja infrastruktur, telah dibangun berbagai macam infrastruktur untuk dapat menopang kegiatan masyarakat. Pada tahun 2023, terlihat berbagai infrastruktur yang sudah selesai dibangun.</p> <p>Antara lain, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Bendungan Lolak, Sodetan Kali Ciliwung, Tol Tebing Tinggi-Indrapura, Bendungan Sepaku Semoi, SPAM Semarang Barat, Tol Cibitung-Cilincing, Bendungan Cipanas, dan SPAM Regional Mebidang.</p> <p>&ldquo;Anggaran-anggaran ini yang dikeluarkan oleh APBN yang langsung manfaatnya kepada masyarakat,&rdquo; pungkas Menkeu Sri Mulyani.</p>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja pemerintah pusat (BPP) telah terealisasi Rp 1.840,4 triliun hingga Desember 2023.

Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.060 Triliun, Digunakan untuk Bansos, Subsidi BBM, hingga Kartu Prakerja

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Menkeu-Sri-Mulyani-2831742043.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan belanja negara melalui belanja pemerintah pusat yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai Rp 492 triliun per semester I-2023.</p> <p>&ldquo;Dari belanja pemerintah, yang dirasakan langsung oleh masyarakat Rp 492 triliun. Itu langsung masuk ke kantong dan dinikmati masyarakat,&rdquo; kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin, (10/7).</p> <p>Secara rinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga terdiri dari perlindungan sosial, petani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); pendidikan; serta infrastruktur.</p> <p>Realisasi perlindungan sosial, petani, dan UMKM mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,7 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp 22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp 23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa.</p> <p>Kemudian, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp 463,7 miliar; bantuan alat dan mesin pertanian Rp 250 miliar; bantuan ternak Rp 62,4 miliar; serta bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp 19,2 miliar.</p> <p>Berikutnya, belanja yang disalurkan untuk pendidikan dengan rincian Program Indonesia Pintar sebesar Rp 6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp 6,0 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp 6,9 triliun untuk 6 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp 2,3 triliun untuk 197 PTN.</p> <p>Realisasi berikutnya adalah infrastruktur dengan rincian pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 60,7 triliun dan bantuan bencana Rp 1,5 triliun.</p> <p>Adapun realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi dan kompensasi listrik Rp 42,9 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) Rp 57,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp 32,5 triliun, subsidi perumahan Rp 344,7 miliar, dan Kartu Prakerja Rp 2,28 triliun.</p>

Dari belanja pemerintah, yang dirasakan langsung oleh masyarakat Rp 492 triliun. Itu langsung masuk ke kantong dan dinikmati masyarakat

Semester Satu 2023, Belanja Negara untuk Masyarakat Tembus Rp 492 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/SRI-MULYANI-ZAKI1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Zaki)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Zaki)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reformasi sistem anggaran di Kementerian/Lembaga. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, reformasi dilakukan lantaran selama ini banyak program pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.<br /> <br /> Sri Mulyani menjabarkan, hal tersebut juga berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana banyak Kementerian/Lembaga meminta anggaran untuk pengadaan barang yang akan dihibahkan ke pemerintah daerah (Pemda), namun Pemda tidak mau menerima.<br /> <br /> "(Pemda) merasa bahwa saya kalau menerima barang ini berarti saya harus memelihara dan ini adalah bukan barang yang saya minta dari awalnya," ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (23/6).<br /> <br /> Sehingga, kata dia, perlu dilakukan reformasi anggaran agar setiap program sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Selain itu, alokasi anggaran belanja barang dan belanja pegawai juga harus disesuaikan.<br /> <br /> "Kita bisa melakukan secara kombinasi supaya kita bisa makin mengefisienkan dua komponen ini yaitu belanja pegawai dan belanja barang," ucapnya.<br /> <br /> Dengan demikian, lanjut Sri Mulyani, rencana reformasi sistem anggaran ini didiskusikan dengan Komisi XI DPR. "Jadi programnya jelas sehingga uangnya jelas dia kenapa dianggarkan sekian," pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Pengadaan Barang K/L Tak Sesuai Kebutuhan, Menkeu Reformasi Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sudah-ada-e-filing-sri-mulyani-masih-lapor-manual-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesari Rp 1.670 triliun. Angka ini naik 9,4 persen dibandingkan <em>outlook</em> APBN 2019 yang sebesar Rp 1.527,2 triliun.<br /> <br /> Anggaran belanja sebesar itu akan digunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 884,6 triliun. Sementara itu, belanja non K/L dialokasikan sebesar Rp 785,4 triliun.<br /> <br /> Untuk belanja K/L, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hanya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang anggaran belanjanya naik signifikan dibanding dua tahun sebelumnya. Dalam RABPN 2020, pemerintah menganggarkan Rp 127,4 triliun untuk K/L yang dipimpin Ryamizard Ryacudu itu.<br /> <br /> Anggaran belanja sebesar itu menempatkan Kemenhan di peringkat pertama sebagai K/L yang memperoleh 'uang saku' terbanyak dari APBN. Dalam <em>outlook</em> APBN 2019, Kemenhan hanya mendapatkan Rp 109,6 triliun. Sedangkan pada realisasi 2018, Kemenhan hanya memperoleh Rp 106,7 triliun.<br /> <br /> "Kementerian yang dapat anggaran terbesar itu adalah Kemenhan. Naik signifikan dibandingkan 2019 dan 2018," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).<br /> <br /> Setelah Kemenhan, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp 120,2 triliun. Angka tersebut melonjak jika dibanding dari <em>outlook</em> 2019 yang hanya 111,8 triliun dan realisasi 2018 yang hanya mencapai Rp 102,5 triliun.<br /> <br /> "PUPR juga meningkat signifikan," bebernya.<br /> <br /> Di posisi ketiga dan keempat, ada Kepolisian Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Agama (Kemenag). Masing-masing direncanakan akan memperoleh anggaran sebesar Rp 90,3 triliun dan Rp 65,1 triliun.<br /> <br /> Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menempati urutan kelima dan keenam. Masing-masing direncanakan akan memperoleh anggaran sebesar Rp 62,8 triliun dan Rp 57,4 triliun.<br /> <br /> Anggaran Kemenkes 2020 tersebut lebih rendah Rp 400 miliar dibandingkan <em>outlook</em> 2019. "Kemenkes terutama untuk fokus <em>stunting</em>, kemudian promotif preventif, dan kemudian untuk menunjang program JKN, terutama BPJS kesehatan," jelasnya.<br /> <br /> Selanjutnya secara berurut adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan anggaran belanja sebesar Rp 42,7 triliun, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Rp 42,2 triliun), Kemenkeu (Rp 37,2 triliun), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) (Rp 35,7 triliun).<br /> <br /> "Untuk anggara pendidikan, kita masih akan tunggu dari K/L untuk beberapa program yang perlu dimatangkan," tukasnya.<br /> <br /> Sebagai informasi, total belanja K/L yang dimaksudkan di atas adalah total anggaran belanja yang diarahkan pada bidang pembangunan SDM (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, perlindungan sosial, dan hankam. Anggaran tersebut tidak termasuk belanja pegawai dan berbagai kebutuhan belanja lainnya.

Kemenkeu Umumkan Anggaran untuk K/L pada 2020, Mana yang Terbesar?

belanja pemerintah pusat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#belanja pemerintah pusat