<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/02/27c20858-e07b-4ca2-9801-61641c49a9d5-2468952122.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (2/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (2/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 75 triliun yang sempat tersimpan di perbankan. Purbaya menegaskan, langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk mendukung belanja rutin pemerintah, khususnya belanja kementerian dan lembaga. &ldquo;Itu buat belanja rutin. Buat belanja rutin kementerian lembaga. Jadi saya tarik, seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjain lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian,&rdquo; ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1). Lebih lanjut, Purbaya memastikan, penarikan dana SAL tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap likuiditas maupun uang beredar di sistem perekonomian. Justru sebaliknya, belanja pemerintah dinilai memberi dampak positif bagi aktivitas ekonomi nasional. &ldquo;Jadi tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian. Malah harusnya lebih bagus karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah, pusat maupun daerah,&rdquo; jelasnya. Meski menarik Rp 75 triliun untuk kebutuhan belanja, Purbaya menegaskan masih ada dana SAL yang tetap ditempatkan di sektor perbankan, yakni sekitar Rp 200 triliun. &ldquo;Jadi itu nggak apa-apa. Tapi yang Rp 200 masih saya taruh di perbankan,&rdquo; tukasnya. Jauh sebelum itu, Purbaya akhirnya menambah suntikan dana ke perbankan senilai Rp 76 triliun, dari sebelumnya yang sudah menyalurkan sebesar Rp 200 triliun. Dana tambahan itu telah disalurkan ke empat bank. Masing-masing Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank DKI. Penempatan dana likuiditas tambahan senilai Rp 76 triliun sudah diberikan sejak 12 September 2025. Rinciannya, Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun, dan Bank DKI Rp 1 triliun. &nbsp;

Purbaya tarik dana SAL Rp 75 triliun dari perbankan untuk belanja rutin pemerintah. Langkah ini dukung stabilitas likuiditas dan ekonomi.

Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Tarik Dana SAL Rp 75 Triliun dari Perbankan: Buat Belanja Rutin Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/WhatsApp-Image-2025-08-07-at-230309-2713676937.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa terpilih menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). (Humas LPS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa terpilih menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). (Humas LPS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Perlu strategi yang tepat untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh di atas 5-6 persen. Yakni, mengakselerasi sumber-sumber penopang pertumbuhan seperti konsumsi rumah tangga, investasi, maupun ekspor. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dari faktor permintaan domestik. Per Juni 2025, konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah berkontribusi 62,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemudian, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sebesar 27,83 persen. Artinya, permintaan domestik memiliki porsi sekitar 90 persen. Selebihnya adalah ekspor. "Kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari besarnya domestic demand. Sebab itu dua mesin yang menggerakkan potensi domestik itu harus dioptimalkan," ungkap Purbaya dalam LPS Financial Festival di Surabaya, Kamis (7/8). Dalam dua dekade terakhir, lanjut dia, perekonomian nasional tumbuh hanya di kisaran 5 persen. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika harga komoditas booming, pertumbuhan ekonomi berada di level 6 persen. Saat itu, sektor swasta atau private sector lebih dominan perannya sebagai engine penggerak ekonomi. "Hal itu yang menyebabkan utang pemerintah saat itu cenderung turun," terang Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga komoditas tinggi. Tapi itu sudah berakhir. Ditambah masa pandemi Covid-19 selama 2020 hingga 2022. Mesin perekonomian lebih dominan digerakkan pemerintah, termasuk untuk membangun infrastruktur. "Dalam dua puluh tahun terakhir ini, kita menyadari bahwa mesin ekonomi kita selalu timpang. Satu mati, satu jalan. Ke depan kita harus jalankan dua-duanya agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, perekonomian Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh lebih tinggi. Jika dua mesin penggerak ekonomi berfungsi seimbang. Yaitu, private sector dan belanja pemerintah. Meski banyak tantangan eksternal yang menyebabkan ketidakpastian kebijakan ekonomi global. "Sekarang ada program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi Merah Putih. Ini untuk menjaga stabilitas dan memang harus ada. Tapi jangan melupakan private sector," ujar Purbaya. Menurut dia, perlu mendorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi yang digerakkan oleh dunia usaha. Kondisi tersebut bisa berjalan dengan baik jika tercipta optimisme. "Kalau pun ada gonjang-ganjing, kekuatan domestik kita 80 persen. Hanya 20 persen dari ekspor. Tinggal bagaimana kita pintar menggerakkan semua mesin perekonomian di domestik," imbuh Purbaya Yudhi Sadewa. Saat ini, industri perbankan tetap kuat dengan likuiditas yang memadai. Ditopang oleh permodalan yang kuat. Bahkan di tengah guncangan akibat ketidakpastian eksternal. Rasio kecukupan modal alias credit adequacy ratio (CAR) per Juni tumbuh 25,81 persen. Penyaluran kredit juga positif naik 7,77 persen year-on-year (YoY). Sedangkan, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 6,96 persen YoY. Kualitas kredit terjaga dengan non-performing loan (NPL) gross berada di level 2,22 persen pada Juni 2025. Untuk simpanan perbankan di tier saldo kurang dari Rp 2 miliar naik 4,29 persen YoY menjadi Rp 143,22 triliun. Sementara tier saldo lebih dari Rp 2 miliar tumbuh 8,46 persen YoY menjadi Rp 459,49 triliun. "Peningkatan likuiditas ke dalam perekonomian akan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Purbaya. Dalam upaya memperkuat ekonomi domestik itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mempunyai resep dalam merakit ketahanan ekonomi. Salah satunya, menggerakkan sekitar 2,8 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mempunyai omzet sekitar 188 miliar rupiah. Pemkot juga menyulap aset-aset yang menganggur menjadi tempat usaha warga miskin. Seperti digunakan sebagai kafe, laundry, dan cucian motor. "Jadi aset-aset menganggur bukan hanya untuk pengusaha besar, tetapi juga ke pelaku UMKM," kata Eri.

LPS menekankan perlunya sinergi antara sektor swasta dan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen

LPS Sebut Butuh Penguatan Sektor Swasta dan Belanja Pemerintah Agar Ekonomi Tumbuh di Atas 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/josua-2719566954.jpg" alt="Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. (Agas Putra Hartanto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. (Agas Putra Hartanto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Chief Economist Permata Bank Josua Pardede melihat ketidakpastian perang dagang memang masih cukup tinggi. Sehingga membuat investor ataupun pelaku usaha cenderung wait and see, menunda investasi, dan juga menunda keperluan ekspansinya. Memang yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah cara meresponnya dengan kebijakan yang countercyclical. "Artinya kebijakan fiskal mesti lebih ekspansif lagi. Stimulus agar lebih tepat sasaran. Agar konsumsi dan juga investasi bisa lebih bergerak lagi. Meskipun memang government spending range ataupun dampaknya ke pertumbuhan tidak besar, bisa kita bayangkan bahwa multiply effect kepada konsumsi dan investasi ini cukup besar," terang Josua. Kalau bicara kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, sebenarnya dampak langsungnya relatif terbatas ataupun marginal ke Indonesia. Hanya memang perlu mempertimbangkan dampak tidak langsung dari perlambatan mitra dagang utama yang juga dikenakan tarif resiprokal. Tentunya akan memengaruhi kinerja dagang dan di saat bersamaan membuat harga komoditas ekspor utama Indonesia terkoreksi.&nbsp;Josua merevisi ke bawah beberapa indikator dari harga komoditas utama ekspor Indonesia. Seperti harga batu bara di tahun ini di kisaran USD 85 per ton. Lalu harga CPO berkisar USD 880 per ton dan juga harga minyak dunia di USD 67 per barrel.&nbsp;Dari sisi fiskal, sekalipun memang fokus pemerintah di tahun ini akan cukup besar untuk makan bergizi gratis (MBG), Josua melihat bahwa defisit fiskal masih akan tetap dijaga di kisaran 2,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Yang perlu ditekankan yakni produktivitas kebijakan fiskal perlu ditingkatkan. "Artinya pemerintah harus bisa mendorong proyek ataupun program yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Untuk bisa menutupi dampak PHK yang juga cukup besar di beberapa industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan juga alas kaki," jelasnya. Dari sisi inflasi, masih akan tetap terjaga di kisaran 3 persen. Setidaknya di kisaran 2,33 persen pada akhir 2025. Dengan kondisi melihat bahwa The Federal Reserve (The Fed) berpeluang untuk memakas hubungannya 75 sampai 100 basis point (bps) tahun ini. Bank Indonesia (BI) juga masih memiliki ruang untuk memakas suku bunganya sekitar 50 bps tahun ini. Dengan demikian, Josua melihat kondisi tahun ini memang tantangannya dari eksternal cukup berat. Dari dalam negeri juga konsumsi maupun daya beli kelas menengah cukup berat. Sehingga kebijakan fiskal memang perlu diambil dengan hati-hati dan manageable. "Harapannya kebijakan MBG ataupun nanti kebijakan investasi yang diambil oleh danantara akan bisa menggerakkan ekonomi Indonesia ke depannya," tandasnya.

Josua Pardede, menekankan perlunya kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan hati-hati untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Kontribusi Belanja Pemerintah ke PDB Memang Kecil, tapi Dampak Dominonya Signifikan, Ekonom Sarankan ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/PELINDO-3800655749.jpg" alt="Ilustrasi angkutan peti kemas pada aktivitas ekspor impor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi angkutan peti kemas pada aktivitas ekspor impor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Melambatnya konsumsi domestik dan belanja pemerintah menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2025 menjadi sebesar 4,87% dibandingkan 5,11% pada kuartal-I 2024. Melambatnya pertumbuhan ekonomi juag makin diperparah dengan tekanan eksternal tarif resiprokal AS. Chairman ALFI Institute, Yukki Nugrahawan Hanafi, melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2025 masih resilien meskipun terdapat indikasi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi. &ldquo;Meskipun terdapat tekanan dan indikasi perlambatan pertumbuhan, namun pencapaian pertumbuhan kuartal-I ini masih pada kisaran target 4,7%-5,5% sesuai target pertumbuhan pemerintah tahun 2025.,&rdquo; katanya. Sebagai informasi, BKPM merilis bahwa realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai Rp465,2 Triliun atau tumbuh dibandingkan kuartal-I tahun 2024 sebesar Rp401,5 Triliun. Selain itu, program MBG telah menjangkau 82,9 juta penerima dan membuka 54.000 lapangan kerja baru hingga bulan April 2025. Yukki melanjutkan bahwa fundamental perekonomian domestik terus dibayangi perlambatan pertumbuhan karena tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, efisiensi belanja pemerintah yang turut memangkas pembangunan infrastruktur, serta terbatasnya ruang fiskal saat ini. &ldquo;Jika dilihat secara struktur PDB Indonesia, maka faktor konsumsi domestik memainkan peran sekitar 55% kontribusi, baru disusul oleh belanja pemerintah sekitar 15%. Kami mendorong agar pemerintah terus memperkuat konsumsi domestik dengan berbagai insentif bagi kelas menengah seperti stimulus belanja di UMKM, membuka lapangan kerja pada industri manufaktur, serta juga melakukan serapan belanja pemerintah yang dapat menggairahkan ekonomi&rdquo; tambah Yukki. Riset yang dilakukan oleh CORE Indonesia pada akhir April 2025 lalu menemukan bahwa terdapat serangkaian faktor yang menunjukan pelemahan pada konsumsi domestik, termasuk indikator pelemahan Indeks Penjualan Riil yang melemah pada level 1%, tingkat deflasi bahkan menjelang hari raya Ramadan, serta penurunan mobilitas orang pada masa liburan. &ldquo;Faktor konsumsi domestik Indonesia merupakan keunggulan yang dimiliki dibandingkan negara lain. Dengan pasar dan jumlah kelas menengah yang konsumtif, pemerintah perlu mendorong agar ada katalis yang meningkatkan daya beli masyarakat ditengah tekanan eksternal yang penuh ketidakpastian.&rdquo; tutup Yukki.

Fundamental perekonomian domestik terus dibayangi perlambatan pertumbuhan karena tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025, Pemerintah Diminta Perkuat Konsumsi Domestik dan Belanja Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/ANK-JATIM-28-A-3691981689.jpg" alt="Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menerima penghargaan dari Kepala Kanwil DJPb Jatim Didyk Choiroel sebagai Peringkat Pertama Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar Semester I/2024. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menerima penghargaan dari Kepala Kanwil DJPb Jatim Didyk Choiroel sebagai Peringkat Pertama Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar Semester I/2024. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) sukses meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai Peringkat Pertama Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar Semester I/2024. Bertempat di Gedung Graha Samudera KODIKLATAL Bumimoro Surabaya, penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Jatim Didyk Choiroel dan diterima langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dalam acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran pada hari Selasa (27/8). Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Operasi bankjatim Arif Suhirman. Busrul menjelaskan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur atas penghargaan yang telah diberikan kepada bankjatim ini. &ldquo;Kami terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN. Sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN, baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dananya, dapat terus ditingkatkan,&rdquo; terangnya. Sebab menurutnya, belanja pemerintah merupakan game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Jawa Timur, di tengah berbagai tantangan yang ada. Sehingga dengan kelancaran belanja otomatis akan semakin meningkatkan akselerasi dan kualitas spending pemerintah. &ldquo;Jadi berbagai sasaran output dan outcome dapat tercapai dengan maksimal,&rdquo; ucap Busrul. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur, hingga 31 Juli 2024, kredit program tersalur sebesar Rp 27,82 triliun kepada 643,6 ribu debitur. Kredit program tersebut didominasi oleh penyaluran KUR (yaitu skema mikro, kecil, supermi, dan TKI) yang mencapai Rp 27,30 triliun dan telah tersalur kepada 519 ribu debitur. Kemudian penyaluran UMi sebesar Rp 516,03 miliar untuk 124 debitur. Selanjutnya, penyaluran FLPP di Jawa Timur mencapai 595,40 miliar sebanyak 5.116 rumah. bankjatim sediri sukses menyalurkan kredit program sebesar Rp 2,20 triliun dengan jumlah debitur sebesar 16.987. &rdquo;Kami meyakini dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, bankjatim dapat membantu para pelaku UMKM untuk mencapai potensi maksimal yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jawa Timur secara berkelanjutan,&rdquo; tegasnya. Kemudian untuk rekening pemerintah daerah di Jawa Timur per 31 Juli 2024, bankjatim telah mengelola 39 RKUD (provinsi/kabupaten/kota) dengan dana pagu APBN yang dikelola sebesar Rp 63,49 triliun. Selain itu, BJTM juga menghimpun 7.379 RKD (desa) dengan dana pagu APBN dikelola Rp 7,71 triliun. Didyk menjelaskan, APBN pada Kementerian/Lembaga dan Pemda di Jawa Timur berperan penting dan strategis bagi kemajuan serta kesejahteraan rakyat Jawa Timur, bahkan Indonesia. APBN dikumpulkan dari kegiatan perekonomian masyarakat dan harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan, pembangunan, ketertiban, keamanan masyarakat, serta keutuhan NKRI. &rdquo;Untuk mencapai tujuan APBN, kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting,&rdquo; terangnya. Adapun kapasitas meliputi proses administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pembayaran. Kemudian akuntabilitas meliputi proses pencatatan, pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja output, outcome, impact. &rdquo;Maka dari itu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas seluruh dukungan, kolaborasi, dan sinergi semua pihak sehingga penyaluran APBN bisa berjalan dengan optimal. belanja pemerintah yang solid juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat,&rdquo; ungkap Didyk.

Belanja pemerintah merupakan game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Jawa Timur, di tengah berbagai tantangan yang ada.

Bank Jatim Raih Peringkat Pertama Sebagai Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1JPG-2653308479.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani.</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 427,6 triliun hingga akhir Maret 2024. Angka ini tercatat naik sebesar 17,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu merinci dari total belanja tersebut sebesar Rp 222,2 triliun atau setara dengan 20,4 persen dari pagu anggaran telah digunakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Belanja tersebut digunakan untuk bantuan program sembako dan dukungan pelaksanaan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;(Selain itu) Kemudian juga ada beberapa bantuan sembako pangan. Dan kalau kita lihat realisasi subsidi juga cukup besar mempengaruhi dari sisi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) kita,&rdquo; kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi April 2024 di Jakarta, Jumat (26/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menjelaskan belanja K/L hingga akhir Maret 2024 ini tercatat meningkat signifikan pada komponen belanja pegawai sebesar 42,8 persen dibanding periode yang sama dari tahun sebelumnya. Salah satunya ditopang oleh kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, serta pemberian penuh 100 persen tukin pada THR.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain belanja pegawai, Menkeu juga menyebut terdapat kenaikan pada belanja barang hingga mencapai Rp 80,6 triliun atau 38,9 persen, disebabkan belanja operasional terkait Pemilu. Sementara, belanja modal dan bantuan sosial juga dikatakan Menkeu menunjukan kenaikan yang cukup impresif dibandingkan tahun sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk belanja bansos yang mencapai Rp 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun,&rdquo; rinci Menkeu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 205,4 triliun atau setara 14,9 persen dari pagu. Menkeu menyebut, pemberian subsidi dan kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Debitur KUR jumlah orangnya meningkat 937,4 (ribu) dan itu cukup baik karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata, jadi naiknya 88,6 persen,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Menkeu merinci dari total belanja tersebut sebesar Rp 222,2 triliun.  Belanja tersebut digunakan untuk bantuan program sembako.

Sri Mulyani: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Maret 2024 Tembus Rp 427,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi belanja negara hingga April 2022 adalah Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 sebesar Rp 2.708,7 triliun.  "Saat dunia diguncang berbagai hal seperti pandemi, inflasi, suku bunga dan potensi terjadinya pelemahan ekonomi, APBN menjadi instrumen penjaga negara dan ekonomi," kata dia dalam konferensi pers, Senin (23/5).  Dari realisasi itu, belanja barang mencapai Rp 77 triliun per April 2022 dan belanja modal Rp 33,4 triliun per April 2022. Adapun, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp 254,6 triliun atau 26,8 persen dari APBN.  Anggaran APBN untuk K/L ini digunakan utamanya digunakan pada belanja pegawai, salah satunya tunjangan hari raya (THR). Lalu juga kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan dan mesin, jalanan, jaringan, irigasi, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.  Sementara itu, untuk belanja non K/L terealisasi Rp 254,4 triliun atau 25,5 persen dari APBN. Anggaran digunakan untuk penyaluran subsidi, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran pensiunan termasuk THR dan jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).  Untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasikan Rp 242,4 atau 31,5 persen dari APBN. Realisasi penyaluran ini utamanya didukung oleh kepatuhan daerah dalam menyalurkan dana lebih baik dan juga digunakan untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) regular TA 2022 tahap satu.  Adapun, untuk pembiayaan investasi hingga Mei 2022 sudah tersalurkan Rp 17 triliun. Pembiayaan ini ditunjukan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pembelian berbagai lahan infrastruktur nasional Rp 10 triliun, investasi pemerintah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 6 triliun dan BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 1 triliun.  "APBN menjadi instrumen pertama dan utama yang diandalkan masyarakat," tandasnya.

Realisasi Belanja Negara April 2022 Capai 27,7 Persen APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-10-at-18.47.54.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. maritim.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. maritim.go.id/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  Luhut menyebut, target pembelian produk dalam negeri sebesar Rp 400 triliun melalui e-katalog dan toko daring pada 2022. Tujuannya untuk meningkatkan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri guna menyukseskan program Bangga Buatan Indonesia.  “Kita ingin yang dibelanjakan dalam e-katalog semua barang-barang dalam negeri sehingga berdampak untuk menciptakan lapangan kerja, teknologi, dan peningkatan ekonomi masyarakat," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2).  Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengungkapkan, jika seluruh anggaran belanja pemerintah dibelanjakan untuk produk dalam negeri dan tidak membeli produk impor maka berpotensi meningkatkan ekonomi nasional sebesar 3,79 persen. “Jika belanja pemerintah pusat dan daerah dapat dialokasikan sebesar 40-50 persen saja pada produk dalam negeri dan UMKM, maka akan dapat meningkatkan lebih dari 1,5 persen ekonomi nasional pada tahun 2022,” ucapnya.  Luhut mengklaim, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran belanja negara untuk membeli produk dalam negeri. Pada tahun 2021, Kemendikbudristek telah mengalihkan dari belanja produk elektronik impor ke produk dalam negeri sebesar Rp 1,27 triliun. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah membeli alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri sebesar Rp 648 miliar. “Hal ini memiliki dampak yang besar pada perekonomian dalam negeri kita,” imbuhnya.  Luhut melanjutkan, pada Juni 2021, Kemenkes pun telah melakukan aksi afirmatif dengan melakukan freezing produk-produk impor yang dapat disubstitusi dengan produk dalam negeri. Sebanyak 5.462 barang impor di e-katalog dan toko daring dengan nilai Rp 6,5 triliun dialihkan untuk produk dalam negeri, alokasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri adalah bentuk nyata keberpihakan terhadap produk dalam negeri.  “Belanja pemerintah wajib untuk Produk Dalam Negeri, termasuk belanja barang dan jasa, namun jika ada impor maka hal tersebut adalah pengecualian, serta kementerian atau lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut hingga 2023," tegasnya.  Luhut juga menegaskan bahwa penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah itu bersifat wajib dan telah diatur dalam UU 3/2014 tentang Perindustrian, PP 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Sedangkan kewajiban pemerintah untuk memberdayakan UMKM diatur dalam PP 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.  “Sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada semua, tinggal kita yang harus tegas untuk melaksanakannya,” sebutnya.  Terkait hal tersebut, kata Luhut, pemerintah Indonesia memiliki kekuatan daya beli besar yang perlu dimanfaatkan untuk menciptakan permintaan terhadap produk dalam negeri, proses industrialisasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kekuatan daya beli ini dapat dimanfaatkan untuk menggiring produsen luar negeri berinvestasi di Indonesia.  Luhut  meminta agar Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri dapat mempercepat pembentukan Tim P3DN atau BBI pada seluruh Pemda untuk memastikan belanja produk dan jasa dalam negeri sebesar minimal Rp 200 triliun.  &nbsp;

Luhut Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Utamakan Pembelian Produk UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/soekarwo.jpg" alt="Soekarwo" width="100%">
<figcaption>Soekarwo</figcaption>
</figure>PEREKONOMIAN dunia saat ini menghadapi guncangan. Sejumlah negara mengalami resesi akibat berbagai kebijakan yang diambil untuk menekan persebaran Covid-19. Di Indonesia, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengurangi kegiatan bisnis dan aktivitas masyarakat berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi.  Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 terkontraksi atau negatif 5,32 persen. Pemicunya, anjloknya konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.  Sektor-sektor mengalami kontraksi pertumbuhan. Di antaranya, transportasi 30,84 persen; akomodasi dan makan-minum 22,02 persen; impor barang dan jasa 16,96 persen; ekspor barang dan jasa 11,66 persen; investasi 8,61 persen; perdagangan 7,57 persen; konsumsi pemerintah 6,9 persen; industri pengolahan 6,19 persen, konstruksi 5,39 persen; dan konsumsi rumah tangga 5,51 persen.  Di sisi lain, beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif. Misalnya, sektor informasi dan komunikasi 10,88 persen; pengadaan air 4,56 persen; jasa kesehatan 3,1 persen; real estate 2,3 persen; pertanian 2,19 persen; dan jasa pendidikan 1,21persen.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/25/08/2020/antisipasi-resesi-anggaran-pemulihan-ekonomi-baru-terserap-seperempat/">Antisipasi Resesi, Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru Terserap Seperempat</a>  Berangkat dari kondisi empiris ini, sejumlah ahli ekonomi memperkirakan Indonesia sulit menghindari resesi karena pertumbuhan di kuartal ketiga juga diprediksi negatif. Kita tentu tidak mengharapkan itu terjadi.  Kuartal ketiga sudah kita jalani selama dua bulan, yaitu pada Juli dan Agustus. Kita masih memiliki 30 hari sepanjang September untuk memaksimalkan upaya-upaya dan ikhtiar menghindari resesi.  Pendek kata, keinginan pemerintah untuk menggenjot belanja sebesar Rp 1.670,8 triliun hingga akhir Desember 2020 menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi.  Berbagai program dalam mengimplementasikan government spending (belanja pemerintah) di kuartal ketiga sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Sisi lemahnya ada pada implementasi yang masih lambat sehingga diperlukan pilihan-pilihan strategi yang lebih tepat.  Menteri keuangan menyatakan, ada tiga strategi percepatan penyerapan pertumbuhan yang akan ditempuh. Ketiganya adalah akselerasi eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN), penguatan konsumsi pemerintah, dan penguatan konsumsi masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/23/08/2020/apa-yang-terjadi-bila-resesi/">Apa Yang Terjadi bila Resesi?</a>  Pertumbuhan negatif di kuartal kedua memberi konsekuensi bahwa pemerintah perlu meningkatkan belanja pada sektor-sektor andalan agar pertumbuhan di kuartal ketiga positif. Karena itu, belanja pemerintah pada sektor informasi dan komunikasi (infokom), pengadaan air, jasa kesehatan, dan sektor pertanian harus ditingkatkan sepanjang September 2020.  Peningkatan belanja, antara lain, bisa dilakukan dengan penguatan penerapan teknologi dan informasi komunikasi selama pemberlakuan PSBB lanjutan, menjaga pertumbuhan bisnis logistik dan transportasi sebagai dampak pembatasan pertemuan fisik, serta mendorong inovasi pada sektor hotel dan restoran.  Belanja pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan upaya memperkuat imunitas kesehatan masyarakat juga harus ditingkatkan. Programnya bisa dilaksanakan dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam produksi masal masker, sanitasi, herbal, dan suplemen untuk memperkuat imun tubuh.  Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan dan percepatan pencairan bantuan dana produktif bagi sektor UMKM. Penyaluran langsung bantuan dana Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro kecil di Jakarta dan Aceh oleh Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang tepat dan perlu diperluas. Upaya-upaya seperti itu perlu terus digencarkan dalam sebulan ke depan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/23/08/2020/antisipasi-ancaman-resesi-kuncinya-kendalikan-pandemi/">Antisipasi Ancaman Resesi, Kuncinya Kendalikan Pandemi</a>  Pinjaman superlunak kredit usaha rakyat (KUR) serta supermikro untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga yang berusaha juga perlu direalisasikan tepat sasaran sepanjang September 2020 ini.  Di sektor pertanian dan pangan, pemerintah juga perlu menggalakkan KUR lewat gabungan kelompok tani (gapoktan) yang membentuk koperasi tani. Pembiayaan KUR Rp 500 juta bagi koperasi tani diberikan untuk membeli alat-alat pertanian dengan bunga 6 persen dan selama lima tahun kembali.  Pengembangan sektor pangan lainnya melalui kawasan food estate berbasis korporasi petani di Kalimantan Tengah yang, antara lain, dengan menyiapkan ketersediaan tanah dan infrastruktur juga akan mendorong percepatan penyerapan anggaran.  Pemerintah juga perlu menggalakkan program-program yang melibatkan banyak orang, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Program-program padat karya itu bisa dilakukan di sektor pertanian, perkebunan, dan desa. Selain itu, pengembangan program digital ekonomi berbasis rakyat, pengembangan program UMK agro digital, serta penguatan desa digital perlu digalakkan dan diperluas di berbagai daerah.  Dari sisi tenaga kerja, program kartu prakerja yang kini telah memasuki gelombang kelima dan pendaftarannya ditutup pada 23 Agustus 2020 turut meningkatkan belanja pemerintah.  Upaya menjaga pertumbuhan agar tidak negatif juga bisa dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus mempercepat penyerapan anggaran dan belanja daerah masing-masing.  Sepanjang September ini, pemerintah daerah harus menyiapkan dan mengeksekusi program pendukung penyelamatan perekonomian di daerah masing-masing. Prinsipnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menjaga daya beli dan menggerakkan ekonomi rakyat.  Pemerintah daerah bisa mengeksekusi kebijakan pemulihan ekonomi khas lokal, melibatkan UMKM, dan menggelontor penggunaan belanja pemerintah daerah yang menumpuk pada Januari sampai Agustus 2020. Stimulus ekonomi lokal bisa ditempuh dengan memperkuat petani, pelaku wisata, nelayan, maupun peternak.  Langkah-langkah di atas akan semakin memperkuat program perlindungan sosial yang telah terserap Rp 85,51 triliun. Belanja pemerintah juga akan semakin meningkat dengan dijalankannya empat program perluasan perlindungan sosial.  Pertama, bantuan beras untuk penerima program keluarga harapan (PKH) Rp 4,6 triliun yang mulai cair pada September. Kedua, bantuan tunai Rp 500.000 untuk penerima kartu sembako di luar PKH Rp 5 triliun yang dicairkan mulai Agustus.  Ketiga, ketahanan pangan dan perikanan Rp 1,5 triliun dan bantuan produktif untuk 12 juta UMKM senilai Rp 2,4 juta per UMKM dengan total Rp 28 triliun. Keempat, bantuan gaji Rp 600.000 untuk empat bulan bagi 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta dengan nilai total anggaran Rp 31,2 triliun.  Jika langkah-langkah dan upaya-upaya di atas dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran sepanjang September ini, kita berharap dan meyakini Indonesia akan mampu menghindari resesi ekonomi. (*)  *) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Cb_Ve6IJlmk

Genjot Belanja Pemerintah untuk Hindari Resesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/menko-perekonomian.jpg" alt="OPTIMISTIS TUMBUH: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memamparkan kondisi perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19, Rabu (5/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>OPTIMISTIS TUMBUH: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memamparkan kondisi perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19, Rabu (5/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 tercatat minus 5,32 persen, optimisme harus tetap dipelihara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak semua sektor terpuruk. Masih ada yang menunjukkan pertumbuhan.  Salah satu sektor yang mencatatkan kinerja positif adalah pertanian. Angkanya mencapai 2,19 persen. Selain pertanian, ada dua sektor lain yang tumbuh. Informasi dan komunikasi tumbuh 10,88 persen dan jasa keuangan 1,03 persen.  "Sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Sektor informasi dan komunikasi juga positif. Beberapa hal sejak Juni sudah mengalami perbaikan," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/8).  Itu membuat Airlangga optimistis kondisi perekonomian pada kuartal III nanti lebih baik. Apalagi, beberapa indikator juga menunjukkan peningkatan. Purchasing manager’s index (PMI) Indonesia atau indeks manufaktur Indonesia berada pada tingkat 46,9. Sementara itu, indeks keyakinan konsumen juga meningkat menjadi 83,8.  "Kita lihat dari sektor kendaraan bermotor juga ada kenaikan dari minus 82 ke minus 54. Dari segi inflasi inti, ini juga mencerminkan aggregate demand sudah meningkat pada Juli. Sektor perdagangan internasional dan ekspor meningkat menjadi USD 12 miliar," jelasnya.  Dia menambahkan bahwa belanja pemerintah akan lebih terakselerasi pada kuartal III 2020. Sebab, pemerintah agresif memberikan stimulus pemulihan ekonomi. Itu diharapkan bisa berkorelasi pada kinerja ekonomi yang diharapkan sudah lebih baik pada akhir tahun.  Terpisah, Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede menyatakan bahwa penyebab turunnya daya beli masyarakat adalah keengganan keluar rumah. Padahal, sebenarnya konsumsi masyarakat Indonesia bisa jauh lebih baik lagi.  "Kita harus akui bahwa pandemi ini membuat mereka yang relatif lebih senior, yang punya lebih banyak uang, tidak mau berbelanja dan tidak mau berinvestasi,"ungkapnya.  Karena itulah, menurut Raden, pemerintah menempuh berbagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Salah satunya, aktif berstrategi untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin.  SEKTOR-SEKTOR YANG MASIH TUMBUH  Pertanian 2,19 persen  Infokom 10,88 persen  Jasa keuangan 1,03 persen  PMI manufaktur Indonesia per Juli 2020 46,9  Indeks keyakinan konsumen per Juli 2020 83,3  Sumber: BPS, BI  https://www.youtube.com/watch?v=nfTrmreiB9k

Sejumlah Indikator Membaik, Airlangga Yakin Ekonomi Pulih Kuartal-III

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#belanja pemerintah

Berita Terkini