<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-4JPG-2580028474.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L)&nbsp;Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melonjak menjadi Rp 1.500,4 triliun. Berdasarkan catatan&nbsp;Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi tersebut setara 129,3 persen dari target Rp 1.160,1 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, peningkatan itu disebabkan oleh tambahan belanja maupun pergeseran belanja yang dijalankan sepanjang tahun anggaran.&nbsp;"Jadi, karena dua hal. Yang sifatnya pergeseran anggaran, itu menyesuaikan dengan prioritas, termasuk dari belanja non-K/L menjadi belanja K/L atau sebaliknya,"&nbsp;ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1). Menurut Suahasil, belanja non-K/L umumnya memiliki cadangan anggaran yang bisa dialihkan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, anggaran bencana salah satunya bisa diperoleh dari cadangan anggaran belanja non-K/L. "Kalau terjadi bencana maka anggarannya pindah menjadi belanja K/L," tambahnya. Secara rinci, realisasi sementara belanja K/L terdiri atas belanja barang Rp 654,9 triliun, belanja modal Rp 427,5 triliun, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp 186,6 triliun. Wamenkeu menambahkan, awal tahun anggaran 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang menahan belanja pemerintah, termasuk belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun. Secara total, pemerintah memblokir anggaran sebesar Rp 306,69 triliun yang juga mencakup efisiensi transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Tiga bulan setelah penerapan efisiensi anggaran, tepatnya pada Maret 2025, pemerintah membuka sebagian blokir anggaran dengan nilai Rp 206,4 triliun. Relaksasi pembukaan blokir ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional dasar serta bansos. Dengan relaksasi tersebut, beserta tambahan sejumlah belanja anggaran lain serta catatan belanja non-K/L senilai Rp 1.102 triliun, realisasi sementara belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 2.602,3 triliun, setara 96,3 triliun dari target APBN Rp 2.701,4 triliun. "Jadi, kami berbelanja Rp 100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun, kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah," jelas Suahasil.

Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melonjak menjadi Rp 1.500,4 triliun.

Transfer ke Daerah Disunat Puluhan Triliun, Belanja K/L Malah Melebihi Target Tembus Rp 1.500,4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/belanja-KL-1398627206.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan belanja Kementerian/Lembaga terus dipercepat. Hingga 24 November 2025 belanja Kementerian/Lembaga sudah mencapai Rp 1.109 triliun.&nbsp; Angka tersebut tercatat meningkat dari sebelumnya pada akhir Oktober sebesar Rp 961,2 triliun. Adapun belanja program prioritas Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp 213 triliun. &nbsp; "Percepatan realisasi belanja pemerintah per 24 November, Belanja Kementerian/Lembaga Rp1.109 triliun, dan Program Prioritas Presiden Rp 213 triliun," kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (28/11) malam.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp 2.593 triliun atau sekitar 73,5 persen dari outlook belanja negara dalam laporan semester sebelumnya.&nbsp; Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menilai capaian ini menunjukkan akselerasi pengeluaran yang mulai kuat menjelang akhir tahun. Terutama, dari belanja pemerintah pusat yang telah mencapai Rp 1.879,6 triliun. &nbsp; Suahasil mengatakan, angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.834,5 triliun, atau naik Rp 45,1 triliun. Wamenkeu menilai capaian belanja itu memberikan dorongan signifikan terhadap pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional.&nbsp; &ldquo;Berarti tahun ini belanja pemerintah pusat itu Rp 45,1 triliun lebih tinggi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu. Jadi belanja pemerintah pusat itu memiliki dorongan kepada gerak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11). &nbsp; Lebih rinci, Suahasil membeberkan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 961,2 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa komponen terbesar tetap berasal dari belanja pegawai yang sifatnya rutin setiap bulan. &nbsp; Untuk belanja barang, realisasinya telah mencapai Rp 344,9 triliun dan terus meningkat sejak April. Meski sempat melambat akibat efisiensi awal tahun, kini belanja barang sudah mencapai 72,3 persen.&nbsp; Pemerintah memastikan percepatan akan terus didorong hingga November&ndash;Desember agar memberi efek lebih besar pada perekonomian. &nbsp;

Belanja Kementerian/Lembaga hingga 24 November 2025 mencapai Rp 1.109 triliun, dorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menko Airlangga Sebut Belanja K/L Terus Digenjot, hingga 24 November 2025 Sentuh Rp 1.109 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/IMG_20240611_111856-3669198266.jpg" alt="Rapat kerja KPK bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6)." width="100%">
<figcaption>Rapat kerja KPK bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 117,12 miliar berdasarkan kebutuhan anggaran untuk rencana kerja KPK. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan, tahun depan KPK memiliki kebutuhan anggaran sebesar Rp1,354 triliun. Namun pada pagu indikatif yang ada saat ini untuk 2025 yakni sebesar Rp 1,237 triliun. "Kepada pimpinan Komisi I DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp 117.126.478 miliar," kata Nawawi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6). Dia menjelaskan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 117,12 miliar itu terdiri dari kebutuhan program dukungan manajemen sebesar Rp 65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi itu sebesar Rp 52,11 miliar. Dia menjelaskan, pagu indikatif KPK tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024. Menurut dia, pada tahun 2023, KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,316 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp 1,377 triliun. "Yaitu turun sebesar Rp 139,74 miliar, penurunan anggaran KPK jika dibandingkan dengan DIPA KPK 2024," kata dia. Di samping itu, dia menjelaskan bahwa KPK mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 398,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 hingga 31 Mei 2024, KPK telah mendapatkan PNBP sebesar Rp 267,23 miliar. "Ini PNBP KPK tertinggi diterima dari penanganan perkara tindak pidana korupsi," kata dia. Untuk tahun 2025, dia menjelaskan sebanyak tujuh proyek prioritas yang menjadi rencana kerja KPK. Mulai dari rekomendasi kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang KPK, pendidikan antikorupsi di 78 lembaga, hingga perancangan pusat data analitik pemberantasan korupsi.

Dia menjelaskan, pagu indikatif KPK tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024.

KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 117 Miliar untuk 2025

belanja kementerian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#belanja kementerian

Berita Terkini

Transfer ke Daerah Disunat Puluhan Triliun, Belanja K/L Malah Melebihi Target Tembus Rp 1.500,4 Triliun

Menko Airlangga Sebut Belanja K/L Terus Digenjot, hingga 24 November 2025 Sentuh Rp 1.109 Triliun

KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 117 Miliar untuk 2025

Download Aplikasi JawaPos.com