<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/19/PEMKO-MEDAN-19-3905041929.jpg" alt="Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Zulkarnain Lubis. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Zulkarnain Lubis. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Realisasi pajak daerah yang diperoleh Pemko Medan Tahun Anggaran (TA) 2024 mengalami pertumbuhan cukup baik. Dibandingkan dengan TA 2023 dalam periode yang sama sampai dengan 16 Oktober 2024, tercatat tumbuh sebesar 16,48%. Artinya, dari Rp.1,6 teriliun tahun 2023 menjadi Rp.2 triliun di tahun 2024. Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Zulkarnain Lubis di Balai Kota Medan, Jumat (18/10). Dengan pertumbuhan sebesar 16,48 persen ini, ungkap Zulkarnain, maka sampai September 2024, APBD Kota Medan mengalami surplus. &ldquo;Surplus APBD TA 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp. 326,47 miliar (total realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah). Surplus tahun berjalan sebesar Rp. 277,92 miliar (tanpa SILPA TA. 2023),&rdquo; kata Zulkarnain. Diungkapkan Zulkarnain, pertumbuhan kinerja realisasi pajak daerah TA 2024 ini banyak dipengaruhi dengan semakin membaiknya kinerja di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kinerja realisasi pajak daerah TA 2024 sampai saat ini, jelas Zulkarnain, relative tumbuh cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Diharapkannya, kondisi ini dapat mencapai target pendapatan dari kelompok pajak daerah TA 2024 sebagaimana yang ditetapkan sampai akhir tahun, baik melalui upaya penambahan Wajib pajak (WP) baru maupun pemeriksaan pelaporan pajak yang semakin akurat. Sedangkan di kelompok retribusi daerah, terang Zulkarnain, baik nominal maupun presentase agregat, realisasinya cenderung meningkat yaitu dari 20,96 persen di TA 2023 menjadi 28,15% (TA 2024). Artinya, terjadi kenaikan dari Rp.66,7 miliar di TA 2023 menjadi Rp.81 miliar di TA 2024. Selanjutnya, Zulkarnain mengungkapkan, jenis retribusi daerah yang mendapat perhatian khusus kinerjanya adalah jenis retribusi yang anggarannya dainggap dapat mempengaruhi secara signifikan realissi retribusi daerag secara keseluruhan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pelayanan Persampahan, dan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Untuk realisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan 16 Oktober 2024, bilang Zulkarnain, tercatat Rp.2,6 triliun atau 73,14%. Artinya, cenderung meningkat 1,28% dibandingkan TA 2023. &ldquo;Secara keseluruhan (agregat) realisasi pendapatan daerah TA 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024 meningkat 9%. Artinya, terjadi peningkatan dari Rp.4,3 triliun di TA 2023 menjadi Rp.4,9 triliun di TA 2024. Atau mencapai 69,04% dari target pendapatan daerah TA 2024,&rdquo; jelasnya. Dikatakan mantan Kepala Bappeda dan Dispenda Kota Medan ini, sesuai dengan Rencana Anggaran KAS, reaisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir Triwulan 4 diharapkan dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Zulkarnain menyampaikan, berdasarkan catatan dalam kelompok belanja daerah realisasinya secara nominal maupun presentase cendrung meningkat , Dimana Rp.4,2 triliun di TA 2023 menjadi Rp.4,6 triliun di TA 2024. Atau dari 53,58% di TA 2023 menjadi 64,54% di TA 2024. &ldquo;Terjadi peningkatan 10,97% terhadap pagu Anggaran Belanja Daerah,&rdquo; ungkapnya. Menurut Zulkarnain, signifikannya realisasi belanja daerah ini sekaligus membangun optimisme seluruh program strategis yang dilaksanakan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, khususnya program-program di bidang infrastruktur dan sosial ekonomi lainnya. Sekaligus, imbuhnya, menjadikan belanja daerah menjadi stimulus perekonomian kota. Disamping itu, ungkap Zulkarnain, kualitas Belanja Daerah juga relatif cukup baik dengan persentase Belanja Daerah yang bersifat &ldquo;investasi&rdquo; 63,50 %, lebih besar dibandingkan dengan proporsi Belanja Daerah yang bersifat &ldquo;subsidi&rdquo; (36,50 %). Kemudian, lanjutnya, proporsi Belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa (42,05 %), serta Belanja Pegawai (32,12 %) dan Belanja Modal (21,45 %). &ldquo;Surplus APBD TA 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024 sebesar Rp. 326,47 miliar (total realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah). Surplus tahun berjalan sebesar Rp. 277,92 miliar (tanpa SILPA TA. 2023),&rdquo; jelasnya. Di penghujung penjelasannya, Zulkarnain menambahkan, surplus APBD TA. 2024 juga ditandai dengan peningkatan cukup signifikan realisasi pendapatan daerah / belanja daerah dibandingkan TA. 2023 pada periode yang sama. Hal ini, ungkapnya, tidak terlepas dari kebijakan yang konsisten, terutama dalam intensifikasi pendapatan daerah yang dikendalikan langsung Wali Kota Medan melalui evaluasi dan monitoring yang ketat. &ldquo;Melalui evaluasi dan monitoring ini, Bapak Wali Kota mendorong administrasi perpajakan yang efisien dan politik perpajakan yang efektif dan tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha yang taat pajak. Dengan demikian, pengelolaan APBD TA. 2024 sampai saat ini cenderung &ldquo;sehat&rdquo; dan focus kepada program &ndash; program kesejahteraan yang berkelanjutan,&rdquo; pungkasnya.

Pertumbuhan kinerja realisasi pajak daerah TA 2024 ini banyak dipengaruhi dengan semakin membaiknya penerimaan sektor PBB dan BPHTB.

Sampai 16 Oktober, Surplus APBD Kota Medan TA 2024 Sebesar Rp. 326,47 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/Pj-Penyerahan-LKPJ-3266222824.jpg" alt="Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyerahkan LKPJ Provinsi Bali 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Senin (25/3)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyerahkan LKPJ Provinsi Bali 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Senin (25/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyebut, total belanja daerah yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 926,2 miliar. Hal itu akibat tidak tercapainya sejumlah target pendapatan daerah. &rdquo;Total belanja daerah yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayaran sampai akhir 2023 sehingga harus dialokasikan pada APBD 2024 sebesar Rp 926,2 miliar,&rdquo; kata Mahendra Jaya seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (25/3). Dia menyampaikan hal tersebut dalam Pidato Pengantar Pj Gubernur Bali tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali 2023. &rdquo;Alokasi belanja sejumlah itu (Rp 926,2 miliar) menjadi beban tambahan yang harus ditanggung APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2024,&rdquo; ucap Sang Made Mahendra Jaya. Mahendra Jaya merinci anggaran Pendapatan Daerah 2023 direncanakan sebesar Rp 7,24 triliun lebih dan realisasinya (unaudited) terealisasi sebesar 93,39 persen atau Rp 6,76 triliun lebih. Sedangkan anggaran belanja daerah, direncanakan Rp 7,93 triliun lebih dan terealisasi 83,29 persen atau Rp 6,60 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah yang direncanakan Rp 683,93 miliar terealisasi sebesar 0,06 persen atau Rp 4,51 miliar. Berdasar realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, terdapat Silpa sebesar Rp 166,98 miliar lebih. Namun Silpa tersebut masih bersifat unaudited dan di dalamnya masih mengandung Silpa Terikat Rp 102,58 miliar yang di antaranya adalah sisa DAK Fisik dan Kas BLUD. &rdquo;Namun pada kenyataannya, APBD Provinsi Bali 2023 mengalami tekanan yang sangat berat yang apabila tidak dikelola dengan cermat dan hati-hati akan menimbulkan dampak sangat serius pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,&rdquo; ujar Sang Made Mahendra Jaya. Mahendra Jaya mengatakan, selain tidak tercapainya target Silpa sebesar Rp 683,93 miliar juga tidak tercapainya target pendapatan secara signifikan. Terdapat target sumber pendapatan daerah yang tidak terpenuhi yaitu pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pendapatan dari pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali, yang ditargetkan Rp 650 miliar. Selanjutnya, tidak terealisasinya pendapatan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah Rp 560 miliar dari kerja sama pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali di kawasan Nusa Dua dengan PT Narendra Interpacific Indonesia (PT NII). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014419805/pameran-pernikahan-usung-konsep-the-spirit-of-bridal-showcase-sajikan-tarian-tradisional-bali">Pameran Pernikahan Usung Konsep The Spirit of Bridal Showcase Sajikan Tarian Tradisional Bali</a> &rdquo;Sehingga total kekurangan pendanaan pada APBD 2023 sekitar Rp 1,9 triliun,&rdquo; terang Sang Made Mahendra Jaya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Mahendra Jaya menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah-langkah serius agar proyeksi defisit tersebut dapat dirasionalisasikan dalam APBD 2023. Di antaranya optimalisasi rasionalisasi belanja perangkat daerah melalui efisiensi kegiatan-kegiatan rutin yang mendesak yang masih berjalan sampai akhir tahun. Kemudian menghentikan atau meniadakan kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan, yang belum berjalan. &rdquo;Pemprov Bali juga menghentikan kegiatan-kegiatan yang belum berkontrak, baik kegiatan perangkat daerah maupun bantuan keuangan khusus kabupaten/kota,&rdquo; tutur Sang Made Mahendra Jaya. Selanjutnya melakukan skema penundaan pembayaran bagi kegiatan-kegiatan sudah berkontrak yang bernilai besar, baik kegiatan di perangkat daerah maupun BKK kabupaten/kota, untuk dialokasikan anggarannya kembali pada APBD 2024. &rdquo;Berikutnya dengan pembayaran beberapa kewajiban pemerintah provinsi kepada pihak lain yang bernilai signifikan, untuk dibayarkan pada 2024, seperti dana bagi hasil pajak triwulan IV kepada kabupaten/kota dan hibah kepada desa adat tahap III,&rdquo; ujar Mahendra Jaya.

Pj Gubernur Bali menyebut, total belanja daerah yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda sampai akhir 2023 mencapai Rp 926,2 miliar

Target Pendapatan Tak Tercapai, Pemprov Bali Tunda Pembayaran Belanja Rp 926,2 Miliar pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221115-WA0086.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah memaksimalkan belanja produk dalam negeri kembali ditekankan pada Rakernas APPSI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2).  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir pada rakernas tersebut menyampaikan, pihaknya menjaga komitmen untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan produk dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan aplikasi Jatim Bejo (Belanja Online).  ”Karena Jatim Bejo saat ini telah mudah diakses pelaku UMKM. Pemprov Jatim telah berkomitmen untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 triliun. Jatim juga memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp 2,27 triliun,” ungkap Gubernur Khofifah.  Selain belanja pemerintah daerah, Gubernur Khofifah juga mengajak masyarakat terus mendorong penguatan belanja nasional maupun daerah dengan produk dalam negeri. Yakni melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).  ”Saya mengajak untuk membeli dan memakai produk lokal. Produk tersebut bukan hanya barang, tapi juga objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Begitu pula bagi warga daerah lain,” tutur Khofifah.  Gubernur minta dilaksanakan promosi wisata dengan lebih gencar. Promosi wisata memiliki pengaruh pada peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat Jawa Timur.  ”Jika kunjungan wisata di daerah meningkat, saya optimistis pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata tersebut juga akan meningkat pula. Masyarakat yang menjadi pelaku UMKM dan di sekitar wilayahnya memiliki potensi wisata, bisa buka stan,” kata Khofifah.  Gubernur menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, Forkopimda Jawa Timur dan kabupaten/kota se-Jatim akan memberi kemudahan perizinan untuk menggelar event seni dan olahraga. Hal itu agar masyarakat bisa bersama menggerakkan ekonomi di semua lini.  ”Namun tidak sekadar itu, promosi UMKM lokal asal Jatim juga terus kami gaungkan. Agar masyarakat mencintai dan membeli produk lokal sehingga mendorong UMKM naik kelas,” papar Khofifah.

Alokasi Belanja UMKM di Jatim Capai Rp 2,27 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wamen-PUPR.jpg" alt="Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo (zaking)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo (zaking)</figcaption>
</figure>KPPOD: Pengaruh Inflasi dan Skema Dadakan Pusat  JawaPos.com – Tahun anggaran 2022 sudah tuntas. Dari hasil rekapitulasi, kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam menggenjot realisasi belanja mengalami penurunan dibanding satu tahun sebelumnya.  Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan, realisasi menyeluruh belanja daerah hingga Kamis (29/12) ada di angka 83,04 persen. Sementara data 31 Desember 2021, realisasinya mencapai 86,16 persen. ”(Tahun 2022, Red) lebih rendah 3,12 persen,” ujar John Wempi Wetipo kemarin (2/1).  Penurunan secara year-on-year itu terjadi merata di berbagai level pemerintahan. Namun, karena data masuk baru per 29 Desember, Wempi menyebut realisasi final hingga 31 Desember bisa jadi sedikit lebih tinggi. ”Realisasi APBD masih terus bergerak,” tutur Wempi.  Terhadap daerah yang rendah, Wempi menerangkan, Kemendagri akan menjatuhkan sanksi teguran. Sementara untuk yang serapannya baik, pihaknya memberikan piagam apresiasi. Rendahnya serapan, lanjut Wempi, disebabkan sejumlah persoalan. Antara lain lelang dan penetapan pejabat pengelola keuangan yang telat.  Kemudian keterlambatan penetapan petunjuk teknis (juknis) dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian.  Kemudian, ada juga kasus kekhawatiran ASN berurusan dengan aparat, kurangnya monitoring dan evaluasi (monev) dari kepala daerah, hingga sistem pemda yang rumit.  ”Misalnya, setiap akan melaksanakan kegiatan, kepala OPD wajib meminta persetujuan dari kepala daerah,” ungkapnya. Di tahun ini, pihaknya meminta daerah mempersiapkan lebih matang.  Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai, selain persoalan klasik, rendahnya serapan itu juga disebabkan daerah cenderung hati-hati dalam eksekusi anggaran. ”Tahun ini karena pemda sedikit terganggu dengan isu inflasi. Itu membuat cukup hati-hati,” ujarnya.  Apalagi, dalam dua tahun terakhir, selalu ada skema dadakan yang kerap muncul di tengah tahun dari pusat. Misalnya kebijakan refocusing. Arman menilai tren tersebut membuat daerah terkesan menunggu arahan.  Agar tahun 2023 lebih baik, Arman mendesak agar monev oleh pusat dilakukan sejak awal. Jadi, tidak hanya ”teriak-teriak” di akhir tahun. Terakhir, dia juga menyarankan skema penghargaan dan sanksi yang lebih serius. Dia mengusulkan insentif anggaran bagi yang realisasinya baik. Sebaliknya, sanksi bisa langsung menyasar keuangan daerah.  ---  CAPAIAN REALISASI TERTINGGI DAN TERENDAH  PROVINSI <ul> 	<li>Tertinggi: Kepulauan Riau, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Banten</li> 	<li>Terendah: Papua, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan</li> </ul> KOTA <ul> 	<li>Tertinggi: Serang, Pariaman Banjar Baru, Sukabumi, Bekasi</li> 	<li>Terendah: Makassar, Parepare, Banjarmasin, Baubau, Kediri</li> </ul> KABUPATEN <ul> 	<li>Tertinggi: Aceh Tamiang, Gayo Lues, Lanny Jaya, Merangin, Tolikara</li> 	<li>Terendah: Bondowoso, Memberamo Raya, Wakatobi, Maluku Barat Daya, Sukamara</li> </ul> Sumber: Kemendagri

Belanja Daerah di 2022 Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/QODIR-PKB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023 telah rampung. Kalangan DPRD Gresik telah mengambil keputusan bersama Pemkab Gresik. Terdapat beberapa perubahan nilai anggaran, baik sektor belanja maupun pendapatan.  Awalnya, RAPBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 4,190 triliun. Namun, jumlahnya berubah setelah menyesuaikan surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. ’’Tentang adanya penurunan dari pendapatan transfer pusat dan dana insentif daerah (DID),’’ ujar Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Muhammad Nasir.  Akhirnya, setelah dilakukan finalisasi, disepakati belanja dalam APBD 2023 sebesar Rp 4,08 triliun. Demikian halnya dengan sektor pendapatan. Dari target Rp 3,9 triliun turun menjadi Rp 3,877 triliun. ’’Pada APBD 2023 prediksi defisit sebesar Rp 208 miliar,” imbuhnya.  Menurunnya pendapatan transfer juga membuat kalangan legislatif mengusulkan peningkatan pendapatan dari sektor lain. Salah satunya dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD). ’’Kami mengusulkan kenaikan sebesar Rp 100 miliar,” ujarnya.  Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penurunan angka kemiskinan. Bahkan, alokasi anggaran yang disiapkan mencapai 20 persen dari total APBD 2023. ’’Program tersebut juga melekat di beberapa dinas terkait. Sehingga harus ada sinergisitas dan keberlanjutan untuk menekan angka kemiskinan,’’ jelas Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir.  Politikus asal Wringinanom itu juga menekankan bahwa sektor infrastruktur dan penanganan banjir Kali Lamong segera tuntas. Dengan begitu, Pemkab Gresik diharapkan konsisten terhadap dokumen perencanaan yang sudah disusun secara sistematis.  Terutama, pada sektor penganggaran belanja yang menjadi prioritas pada APBD 2023. ’’Agar pemerintah melakukan pengembangan potensi pendapatan untuk menuju kemandirian fiskal,” pungkasnya.  ---  KOMPOSISI BELANJA DAERAH DALAM NOTA RAPBD 2023 <ul> 	<li>Belanja operasi sebesar Rp 2,4 triliun</li> 	<li>Belanja modal sebesar Rp 715 miliar</li> 	<li>Belanja tidak terduga sebesar Rp 10 miliar</li> 	<li>Belanja transfer sebesar Rp 880 miliar</li> </ul> SEKTOR PRIORITAS <ul> 	<li>Penurunan angka kemiskinan</li> 	<li>Peningkatan infrastruktur</li> 	<li>Penanggulangan banjir Kali Lamong</li> </ul> Sumber: DPRD Gresik

Fokus untuk Kemiskinan, Kekuatan APBD Gresik 2023 Rp 4,08 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DPRD-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Realisasi belanja daerah dalam APBD Gresik 2022 mendapat sorotan kalangan DPRD Gresik. Betapa tiak, hingga triwulan III (September), jumlah serapan masih sebesar Rp 2,02 triliun atau 54,97 persen. Dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp 3,68 triliun.  Di sisa tahun anggaran 2022, setidaknya masih menyisakan anggaran Rp 1,65 triliun yang belum terserap. Salah satunya, anggaran belanja hibah yang masih mencapai 48,71 persen.  Dari alokasi hibah sebesar Rp 289 miliar, baru terserap sebesar Rp 140 miliar. ’’Padahal, tidak masuk APBD Perubahan (APBDP) Gresik 2022. Ini yang sangat disayangkan,’’ ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Syaichu Busiri kemarin.  Menurut dia, belanja di APBD harus konsisten didasarkan pada dokumen perencanaan. Dengan mendahulukan program dan kegiatan prioritas. ’’Hal itu juga perlu menjadi catatan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selaku pelaksana. Agar perencanaan yang sudah ditetapkan tidak menjadi rancu dan tumpang-tindih,’’ papar politikus PKB itu.  Setidaknya, hal tersebut dapat terlihat dari program penanganan banjir Kali Lamong. Program prioritas pemerintah itu belum berjalan maksimal jika dilihat dari realisasi belanja modal tanah. Legislatif mencatat anggaran yang baru terserap sebesar Rp 4,8 miliar atau hanya 8,95 persen.  Padahal, DPRD Gresik mengalokasikan anggaran untuk kepentingan tersebut sebesar Rp 54 miliar. ’’Dari jumlah serapan anggaran, tentu ini sangat kecil. Sehingga tidak terlihat keseriusan untuk menangani banjir,’’ papar Luthfi Dawam, anggota banggar lainnya.  Meski demikian, realisasi pendapatan daerah secara umum terbilang bagus. Dari target sebesar Rp 3,43 triliun, sudah terealisasi sebesar Rp 2,42 triliun atau 70,6 persen. Sementara itu, kekurangannya sekitar Rp 1 triliun.  Namun, lanjut dia, pendapatan retribusi daerah masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari target sebesar Rp 174 miliar, baru terealisasi sebesar Rp 44,6 miliar atau 25,54 persen. ’’Salah satu yang jeblok adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Tidak bisa memenuhi target,’’ papar politikus Partai Gerindra itu.  ---  REALISASI APBD GRESIK 2022 HINGGA SEPTEMBER  Belanja Daerah <ul> 	<li>Alokasi: Rp 3,682 triliun</li> 	<li>Realisasi: Rp 2,024 triliun</li> 	<li>Persentase: 54,97 persen</li> </ul> Pendapatan Daerah <ul> 	<li>Alokasi: Rp 3,439 triliun</li> 	<li>Realisasi: Rp 2,429 triliun</li> 	<li>Persentase: 70,64 persen</li> </ul> Sumber: DPRD Gresik

Sudah September, Serapan APBD Gresik Baru 54,97 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/APBDP-Gresik-2022.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- APBD Perubahan 2022 Kabupaten Gresik resmi disepakati dalam rapat paripurna DPRD Gresik, Senin (26/9). Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 3,672 triliun dan belanja daerah diproyeksikan Rp 3,949 triliun.  Meski demikian, kalangan legislatif memberi catatan agar penggunaan anggaran dimaksimalkan di sisa tahun anggaran yang hanya menyisakan waktu sampai Desember nanti.  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik telah memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintah. Melalui komisi masing-masing saat menggelar rapat bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD).  ’’Pada prinsipnya, perlu konsistensi anggaran terhadap dokumen perencanaan yang ada. Juga, disusun secara sistematis agar mampu menjawab dinamika di masyarakat,’’ ujar Faqih Usman, juru bicara Banggar DPRD Gresik.  Misalnya, pergeseran anggaran terhadap kebutuhan yang lebih mendesak. Termasuk grand design banjir kota yang jadi prioritas menjelang musim hujan di akhir tahun. ’’Serta program prioritas lainnya yang tercantum dalam visi dan misi Nawa Karsa Gresik,’’ ungkap Faqih yang juga politikus PAN.  Demikian halnya potensi pendapatan yang tidak bisa diperoleh karena terhalang regulasi. Namun, masih dimasukkan dalam target pendapatan. ’’Kami perlu penjelasan tentang variabel pendapatan dan penggunaan anggaran. Sehingga bisa mengetahui anggaran yang menjadi prioritas,’’ tutur Faqih.  Catatan legislatif mendapat respons langsung dari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Pihaknya optimistis pendapatan dari sektor pajak dan retribusi serta pendapatan transfer pusat mengalami kenaikan pada akhir tahun nanti. ’’Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan kerja kreatif untuk mencapai target itu,’’ jelas Yani, sapaan akrabnya.  Dia juga mengimbau jajaran OPD agar terus berkontribusi positif. Terutama dalam melaksanakan program kerja sesuai kewenangannya. Mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga tahap evaluasi. ’’Mudah-mudahan keputusan ini bisa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,’’ ucapnya.  ---  Kektuan APBD Perubahan 2022 Kabupaten Gresik  Target Pendapatan Daerah Rp 3,672 triliun <ul> 	<li>Pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,379 triliun</li> 	<li>Pendapatan transfer Rp 2,275 triliun</li> 	<li>Lain-lain pendapatan yang sah Rp 17,033 miliar</li> </ul> Postur Belanja Daerah Rp 3,949 triliun <ul> 	<li>Belanja operasi Rp 2,551 triliun</li> 	<li>Belanja modal Rp 465,292 miliar</li> 	<li>Belanja tak terduga Rp 7,5 miliar</li> 	<li>Belanja transfer Rp 925,652 miliar</li> 	<li>Pembiayaan Rp 263,218 miliar</li> 	<li>Penerimaan Rp 268,241 miliar</li> 	<li>Pengeluaran Rp 5,022 miliar</li> </ul> Sumber: DPRD Gresik

Kebutuhan Belanja Daerah Gresik Capai Rp 3,95 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/FATHONI.jpg" alt="Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan terus berkomitmen mendorong dan mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Keseriusan tersebut diwujudkan dengan menurunkan tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, tim gabungan turun ke daerah untuk mendorong percepatan realisasi APBD, baik dari segi pendapatan maupun belanja.  “Kegiatan monitoring, evaluasi, dan asistensi penyerapan APBD dilakukan untuk mendorong percepatan penyerapan APBD TA 2022 bagi daerah yang masih rendah realisasinya,” kata Fatoni dalam keterangannya, Kamis (25/8).  Fatoni menyampaikan, kedatangan tim gabungan tersebut untuk menggali sekaligus mengetahui penyebab rendahnya realisasi APBD. Tim gabungan, kata dia, juga berupaya membantu daerah menemukan permasalahannya untuk kemudian dicari solusinya bersama-sama.  Berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri per 22 Agustus 2022, realisasi pendapatan APBD provinsi, kabupaten/kota se-NTT TA 2022 sebesar Rp 12.721,23 miliar atau 45,86 persen dari total anggaran pendapatan yang berjumlah Rp 27.736,53. Sedangkan untuk realisasi belanja yakni Rp 10.501,27 miliar atau 35,07 persen dari total belanja Rp 29.944,44 miliar.  Sementara anggaran tersisa dalam kas daerah (kasda) saat ini, yaitu untuk provinsi sebesar Rp 230,10 miliar dan total kasda kabupaten/kota berjumlah Rp 2.051 miliar.  Fatoni mengatakan, beberapa daerah di NTT realisasi pendapatannya terbilang cukup tinggi dengan angka di atas 40 persen. Daerah tersebut yakni Kabupaten Alor 53,99 persen, Kabupaten Sumba Tengah 47,42 persen, Kabupaten Flores Timur 43,71 persen, Kabupaten Manggarai Barat 43,03 persen, serta Kabupaten Manggarai Timur dengan angka 42,80 persen. Sementara untuk daerah lainnya capainnya masih berada di bawah 40 persen.  Melalui monev dan asistensi ini, tim gabungan Kemendagri menemukan permasalahan utama terkait rendahnya realisasi belanja APBD di Provinsi NTT. Permasalahan tersebut disebabkan oleh perencanaan dan penganggaran kegiatan yang kurang optimal, serta lambatnya proses lelang.  Fatoni menyarankan pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan secara konsisten dan terukur. Dalam melakukan transaksi belanja pengadaan barang/jasa, daerah dapat memanfaatkan fitur di e-Katalog dan Toko Daring.  Sedangkan dalam melakukan lelang dini, pelaksanaannya dapat dimulai sejak bulan Juli atau Agustus tahun sebelumnya. Terutama pada saat Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah disepakati bersama antara DPRD dan kepala daerah.  “Pemda harus mengoptimalkan uang kas yang ada di rekening kas daerah untuk pembayaran belanja sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pemda juga segera mempercepat pembayaran pengadaan barang/jasa sesuai termin pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas," pungkas Fatoni.

Kemendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi APBD 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220321_124338.jpg" alt="Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Karel A. Polakitan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Karel A. Polakitan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap belanja daerah mampu mendorong peningkatan produksi lokal.  ”Terkait dengan titipan Presiden agar belanja-belanja daerah itu mendorong produksi dari daerah yang bersangkutan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengutif pesan Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) di Manado, Sulawesi Utara, Senin (21/3).  Bila ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jauh lebih baik agar serapan belanja barang dan jasa tidak merembes keluar. ”Harapannya agar berputar di provinsi dan kabupaten dan kota masing-masing,” kata Suharso Monoarfa.  Menteri mencontohkan keluhan dari Papua dan Papua Barat dimana yang memenangkan tender atau kegiatan barang dan jasa berasal dari luar. ”Kita berharap bisa kembali ke daerah sehingga perputaran ekonomi terjadi di daerah,” ucap Suharso Monoarfa.  Karena itu, dia berharap LKPP sebagai market place dapat mendorong usaha mikro kecil dan menengah di daerah agar benar-benar efektif dalam rangka penyediaan barang dan jasa. Daerah harus mengalokasikan setidaknya 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada UMKM lokal, sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.  Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang digelar di Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (21/3), menyepakati pentingnya koordinasi daerah.  ”Sekarang Kementerian PPN/Bappenas menjemput bola, mana program-program yang benar-benar bisa sinkron antara daerah dan pusat, supaya lokasi prioritas itu tidak salah. Ketika major project (proyek besar) itu dilaksanakan di lokasi tertentu, kepala daerah juga tahu. Kemudian apa yang kita harapkan adalah kontribusi dari daerah dan apakah itu bagian dari yang diprioritaskan daerah,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.  Selain memastikan sinkronisasi program, replikasi praktik terbaik, seperti penerapan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bali dan Gorontalo untuk mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga menjadi salah satu fokus pembahasan.  Terkait percepatan pembangunan Papua, sejumlah usul Papua Barat seperti pembangunan Balai Latihan Kerja Provinsi Papua Barat dan pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Kakao dan Kopi juga menjadi prioritas.  Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menjelaskan, pentingnya koordinasi antara daerah dan pusat sebagai tindak lanjut usul. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang me-review major project.  ”Kami juga mengharapkan kalau ada informasi terbaru tentang status terakhir, mohon disampaikan karena akan menjadi masukan penting. Informasi termasuk readiness criteria (peninjauan ulang kriteria persiapan), keterpaduan dalam hal pendanaan, juga mohon dilengkapi,” tutur Taufik Hanafi.  Rakor dihadiri, antara lain Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.

Presiden Minta Belanja Daerah Dorong Produksi Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20210118-WA0009_copy_1024x682-1.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh Kepala Daerah mengutamakan program pengendalian pandemi Covid-19 pada 2022 ini. Hal ini semata untuk menstabilkan perekonomian masyarakat.  "Yang paling utama sekali adalah pengendalian pandemi, karena ini menjadi kunci bagi kita untuk bisa mencapai target pendapatan sekaligus membuat dan mengeksekusi program sesuai dengan rencana belanja," kata Tito dalam keterangannya, Kamis (6/1).  Tito mengingatkan jika pandemi tidak terkendali akan sangat sulit bagi daerah mencapai target pendapatan dan target belanja. Karena mengelola pemerintahan, baik di pusat maupun daerah sama, bagaimana caranya pendapatan lebih besar daripada belanja.  "Pendapatan yang banyak belanjanya kira-kira di bawah sedikit itu namanya surplus, jangan sampai target pendapatan tidak sampai belanjanya tinggi itu namanya defisit, tidak bisa di eksekusi," ucap Tito.  Tito juga mengimbau Pemda bisa meningkatkan vaksinasi hingga 70 persen di setiap daerah. Dia pun mengharapkan tidak adanya lonjakan kasus Covid-19 setelah masa libur Natal dan Tahun Baru.  "Tingkat vaksinasi juga sudah di atas 70 persen. Terimakasih banyak, namun saya menyampaikan kepada Bapak Gubernur, Bapak-Ibu Bupati/Walikota supaya tidak boleh lengah. Kenapa?Karena kita sedang menunggu ini, massa yang sangat penting, yaitu setelah Natal dan Tahun Baru, kita lihat dua minggu ke depan, mudah-mudahan secara nasional tidak terjadi lonjakan signifikan," harap Tito.  Tito tak memungkiri, dua minggu setelah puncak libur Nataru, merupakan tes yang sangat penting. Karena dengan capaian vaksin nasional yang tinggi, sehingga kekebalan tubuh sudah terbentuk menjadi modal kita.  "Adanya varian baru Omicon, mudah-mudahan bisa diatasi oleh kemampuan antibodi yang sudah terbentuk," ucapnya.  Selain itu, lanjut Tito, pihaknya juga meminta kepada Kepala Daerah tetap mengampanyekan protokol kesehatan, terutama memakai masker, apapun variannya, masker nomor satu, mengingat ini penyebaran penyakit masuk rongga pernafasan.  "Mempercepat vaksinasi bagi yang belum terutama lansia, sisir kembali door to door, supaya orang tua ini yang paling rentan, sehingga tingkat kematian bisa betul-betul diturunkan," imbuhnya.  Mantan Kapolri ini pun mengimbau, kepala daerah bisa menyiapkan jika ada skenario terburuk apabila terjadi lonjakan kasus. Sehingga ada yang masuk rumah sakit karena varian Omicron dan angkanya tinggi, bisa memberikan perawatan maksimal.  "Karena kita belajar dari pengalaman yang lalu, sarana prasarana fasilitas kesehatan, obat-obatan, oksigen, tenaga kesehatan dalam satu bulan ini, betul-betul disiapkan. Kita belum paham karakter daripada Omicron, mudah-mudahan bisa dinetralisir oleh antibodi kita," pungkas Tito.

Mendagri Minta Kepala Daerah Prioritaskan Program Penanganan Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#belanja daerah

Berita Terkini