<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/JKT-prabowo-ziarah-haritsah-almudatsir1-4273027169.jpg" alt="Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa warga usai berziarah ke makam ayahnya Soemitro Djojohadikusumo di TPU Karet Bivak, Jakarta, Kamis (15/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa warga usai berziarah ke makam ayahnya Soemitro Djojohadikusumo di TPU Karet Bivak, Jakarta, Kamis (15/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski belum ada penetapan resmi sebagai pemenang Pilpres 2024, diskursus seputar program pasangan Prabowo-Gibran mulai masuk ranah teknis. Yang banyak diperbincangkan adalah program makan siang dan susu gratis. Kontroversi muncul menyusul kabar rencana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber dananya. Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, realokasi anggaran menjadi pilihan yang tak bisa dihindari dari adanya program baru. Sebab, seperti diketahui, ruang fiskal di APBN sangat terbatas. Apabila yang dipilih memangkas subsidi energi, Lina meminta pemerintah menghitung secara cermat. Sebab, pemangkasan subsidi dipastikan memiliki implikasi sangat luas. Dapat dipastikan terjadi kenaikan harga, baik BBM maupun elpiji. Kenaikan BBM juga memiliki efek domino yang panjang seperti meningkatkan biaya produksi dan distribusi semua bahan kebutuhan. Dibandingkan pemangkasan subsidi BBM, Lina mengusulkan realokasi diambil dari belanja birokrasi. Dia menilai banyak pengeluaran birokrasi yang sebetulnya bisa diperketat. Misalnya, kunjungan dinas dan rapat-rapat di hotel. Mengacu pengalaman selama pandemi Covid-19, fungsi koordinasi bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Menurut dia, potensi efisiensi belanja birokrasi cukup besar. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, menggeser anggaran subsidi energi cukup berisiko. Menurut dia, perlu langkah kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara demi membiayai agenda itu. Bhima mengatakan, anggaran makan siang gratis jangan mengutak-atik subsidi energi. Apalagi dengan konteks saat ini terjadi tekanan ekonomi di kelompok menengah rentan. Harga pangan masih tinggi. Lapangan kerja pascapandemi belum sepenuhnya pulih. Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno menepis isu pemangkasan subsidi energi. Dia berdalih, yang potensial dilakukan adalah memastikan subsidi tepat sasaran. Saat ini subsidi energi mencapai Rp 350 triliun. Mayoritas untuk subsidi pertalite dan elpiji 3 kg. Sayang, banyak yang tak tepat sasaran. &rdquo;Sebanyak 80 persen pengguna dan penikmat elpiji dan pertalite adalah masyarakat mampu,&rdquo; ujar Sekjen PAN tersebut. Dia menegaskan, subsidi salah sasaran itulah yang akan dievaluasi. Sementara itu, subsidi energi untuk yang berhak menerima tidak akan diubah. (far/dee/han/c19/fal)

Program pasangan Prabowo-Gibran mulai masuk ranah teknis. Yang banyak diperbincangkan adalah program makan siang dan susu gratis.

Pengamat Sarankan Anggaran Makan Siang Gratis Berisiko Tidak Diambil dari Subsidi BBM, tapi Belanja Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/belanja-birokrasi-masih-boros-dan-belum-efektif_m_121149.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara beberapa waktu lalu. Penghematan anggaran sudah dilakukan oleh keduanya." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara beberapa waktu lalu. Penghematan anggaran sudah dilakukan oleh keduanya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Jurus penghematan besar-besaran yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo tidak terelakkan lagi. Setelah tahun lalu kementerian dan lembaga diminta berhemat sampai Rp 64 triliun, sekarang harus dilakukan lagi untuk menekan defisit Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara (APBN). Menurut pengamat ekonomi, defisit terjadi karena pemerintah tidak efektif. &nbsp; Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, penghematan sebenarnya bagus. Namun, harus didukung oleh pelaksanaan di lapangan yang serius. "Berhemat itu bagus, dari keluarga sampai pemerintah ya seharusnya berhemat," katanya saat dihubungi, Selasa (4/4) malam. &nbsp; Katanya, kementerian dan lembaga negara selama ini tidak optimal dalam menggunakan anggaran. Terutama soal belanja negara yang dinilai boros pada sektor birokrasi. "Salah satunya yakni belanja habis buat birokrasi," ucapnya. &nbsp; Selain itu, Enny menyebut&nbsp;masih adanya sektor pemerintahan yang menyamakan belanja barang dengan belanja modal. Supaya program pengetatan anggaran berhasil, pemerintah harus meluruskan dulu kedua jenis pengeluaran itu karena sifatnya yang berbeda. "Selama ini kedua jenis belanja ini sering kali tidak jelas dan tidak optimal," jelasnya. &nbsp; Lebih lanjut dia menjelaskan, sejauh ini pengeluaran negara paling boros terletak di sektor belanja birokrasi. Pemerintah menargetkan belanja barang dan jasa bisa lebih ditekan lagi. Tetapi, percuyma jika birokrasi yang menggemuk tiap tahunnya dan menyedot hampir separuh dari APBN tiap tahunnya tidak dievaluasi. &nbsp; Belanja birokrasi yang didalamnya termasuk PNS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2010 tercatat belanjanya mencapai Rp 351.08 triliun, membengkak dua kali lipat menjadi Rp 732.90 triliun pada 2016. Tahun lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyebut 58 daerah masih mengalokasikan belanja birokrasi sampai 60 persen. &nbsp; Selain itu, sebanyak 177 daerah masih mengalokasikan 50 - 60 persen APBD untuk belanja birokrasi. Sisanya, sebanyak 300 daerah sudah berhasil menekan pengeluaran belanja birokrasi di bawah 50 persen. Belanja pegawa yang begitu besar menyandera ruang fiscal untuk melakukan berbagai pembangunan. &nbsp; Hal tersebut harus menjadi perhatian penting pemerintahan Jokowi. Bagaimana peningkatan semua sektor birokrasi itu memberikan nilai ekonomi bagi negara. "Sebenarnya, nggak masalah naik. Tapi harus efektif dan berdampak ekonomi," ucapnya. Kalau itu tidak efektif, menurutnya percuma karena tidak menimbulkan impact. &nbsp; Seperti diketahui, Jokowi menyampaikan kebijakan penting saat membuka Sidang Kabinet Paripurna membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018. Dia meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi dan penghematan belanja negara. Menurutnya saat ini masih banyak sektor yang harus dipotong untuk keperluan lain. &nbsp; "Banyak biaya yang bisa dihemat dan bisa dilarikan kepada belanja modal," ucap Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Selasa (4/4). &nbsp; Pemerintah tahun ini telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 dapat mencapai 5,6 persen. Selain penghematan, Jokowi memerintahkan untuk adanya peningkatan total ekspor dan investasi agar terjadi pertumbuhan meski ekspor terkendala akibat pasar global. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah bisa memanfaatkan pasar non-tradisional. &nbsp; Selain itu, peningkatan jumlah investasi ke Indonesia menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini punya peluang cukup besar. Meskipun kerap terkendala masalah regulasi. "Yang berminat banyak, yang mau diinvestasi juga banyak," jelas Jokowi. &nbsp;  Terakhir, kebijakan yang diminta presiden &nbsp;asal Solo ini adalah agar belanja modal mencapai di atas 2.200 triliun. Semuanya diarahkan pada belanja modal untuk target pembangunan. (ded/JPG)

Belanja Birokrasi Masih Boros dan Belum Efektif

belanja birokrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#belanja birokrasi

Berita Terkini

Pengamat Sarankan Anggaran Makan Siang Gratis Berisiko Tidak Diambil dari Subsidi BBM, tapi Belanja Birokrasi

Belanja Birokrasi Masih Boros dan Belum Efektif

Download Aplikasi JawaPos.com