<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/belanja-KL-1398627206.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan belanja Kementerian/Lembaga terus dipercepat. Hingga 24 November 2025 belanja Kementerian/Lembaga sudah mencapai Rp 1.109 triliun.&nbsp; Angka tersebut tercatat meningkat dari sebelumnya pada akhir Oktober sebesar Rp 961,2 triliun. Adapun belanja program prioritas Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp 213 triliun. &nbsp; "Percepatan realisasi belanja pemerintah per 24 November, Belanja Kementerian/Lembaga Rp1.109 triliun, dan Program Prioritas Presiden Rp 213 triliun," kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (28/11) malam.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp 2.593 triliun atau sekitar 73,5 persen dari outlook belanja negara dalam laporan semester sebelumnya.&nbsp; Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menilai capaian ini menunjukkan akselerasi pengeluaran yang mulai kuat menjelang akhir tahun. Terutama, dari belanja pemerintah pusat yang telah mencapai Rp 1.879,6 triliun. &nbsp; Suahasil mengatakan, angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.834,5 triliun, atau naik Rp 45,1 triliun. Wamenkeu menilai capaian belanja itu memberikan dorongan signifikan terhadap pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional.&nbsp; &ldquo;Berarti tahun ini belanja pemerintah pusat itu Rp 45,1 triliun lebih tinggi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu. Jadi belanja pemerintah pusat itu memiliki dorongan kepada gerak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11). &nbsp; Lebih rinci, Suahasil membeberkan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 961,2 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa komponen terbesar tetap berasal dari belanja pegawai yang sifatnya rutin setiap bulan. &nbsp; Untuk belanja barang, realisasinya telah mencapai Rp 344,9 triliun dan terus meningkat sejak April. Meski sempat melambat akibat efisiensi awal tahun, kini belanja barang sudah mencapai 72,3 persen.&nbsp; Pemerintah memastikan percepatan akan terus didorong hingga November&ndash;Desember agar memberi efek lebih besar pada perekonomian. &nbsp;

Belanja Kementerian/Lembaga hingga 24 November 2025 mencapai Rp 1.109 triliun, dorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menko Airlangga Sebut Belanja K/L Terus Digenjot, hingga 24 November 2025 Sentuh Rp 1.109 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/Menkeu-Sri-Mulyani-3145019256.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 1.572,2 triliun hingga 31 Oktober 2023. Angka ini setara 70 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. Menkeu merinci dari total belanja tersebut sebesar Rp 768,7 triliun atau setara dengan 76,8 persen dari pagu anggaran telah digunakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Belanja tersebut digunakan untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga penyaluran berbagai bantuan sosial (Bansos). "Ini terutama belanja yang cukup terlihat adalah mulai dari pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas dan berbagai belanja bansos," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2023 secara daring, Jumat (24/11). Sementara itu, untuk belanja non K/L tercatat sebesar Rp 803,6 triliun atau setara 64,5 persen dari pagu anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk realisasi subsidi dan kompensasi seperti BBM dan listrik, program kartu prakerja, subsidi pupuk, serta pembayaran pensiun. Dengan total belanja tersebut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa capaian tersebut menurun 5,9 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 1.671,4 Triliun. "Inilah makanya penting pada bulan November-Desember ini, belanja K/L dan non K/L, semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa merealisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan dalam APBN," jelasnya. Lebih lanjut, Menkeu membeberkan dari total belanja tersebut sebanyak Rp 899,1 triliun atau 57,2 persen manfaat belanja pemerintah pusat langsung dinikmati masyarakat. Dalam kategori belanja K/L, anggaran bansos PKH tercatat sebesar Rp 19,6 triliun untuk 9,9 juta KPM, kartu Sembako Rp 36,3 triliun untuk 18,5 juta KPM, PBI JKN Rp 38,6 triliun untuk 96,4 juta peserta, dan bansos pangan untuk beras, telur serta ayam sebesar Rp 8,2 triliun. Selain itu, juga terdapat bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp 1,2 triliun untuk 489,5 ribu Ha, bantuan alat dan mesin pertanian Rp 574,6 miliar, dan bantuan ternak Rp 196,6 triliun. Dari sisi pendidikan, dikucurkan untuk program pendidikan indonesia pintar (PIP) sebesar Rp 8,4 triliun untuk 14,3 juta siswa. "Program KIP Kuliah sebesar Rp 11,4 triliun untuk 789,7 ribu mahasiswa, BOS Kemenag sebesar Rp 10,5 triliun untuk 9,1 juta siswa, dan BOPTN Rp 4,6 triliun untuk 197 PTN. Sedangkan dari sisi infrastruktur untuk pembangunan/rehabilitasi Rp 129,7 triliun untuk jalan, jembatan hingga irigasi," lanjutnya. Tak hanya itu, Pemerintah juga turut mengucurkan anggaran belanja bagi bantuan bencana sebesar Rp 1,8 triliun. Anggaran tersebut ditujunkan untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu Kepala Keluarga (KK). Dari sisi belanja non K/L tercatat telah dibelanjakan untuk subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 83,4 triliun untuk 39,6 juta pelanggan subsidi dan 48,2 juta pelanggan kompensasi. Lalu, Subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 52,2 triliun sebanyak 6,1 juta MT, dan subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 97,2 triliun sebanyak 13.327,6 ribu KL subsidi dan 11.489,3 KL kompensasi. "Kemudian, subsidi perumahan sebesar Rp 724,2 Miliar untuk 177,6 unit dan kartu prakerja Rp 4,3 triliun untuk 1,2 juta peserta," pungkasnya.

Belanja tersebut digunakan untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga penyaluran berbagai bantuan sosial (Bansos).

Belanja APBN Tembus Rp 1.572,2 Triliun hingga Oktober 2023, Paling Banyak Dikucurkan untuk IKN hingga Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/SRI-MULYANI-TV-PARLEMEN-3137875524.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencetak surplus. APBN secara konsisten mencatat surplus sepanjang delapan kali berturut-turut sejak awal tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, per Agustus 2023, APBN tercatat surplus Rp 147 triliun. "Kinerja APBN masih cukup solid dan kuat. Sampai dengan Agustus masih surplus Rp 147 triliun atau 0,70 persen dari PDB. APBN yang sehat dan kuat bisa melindungi masyarakat dan menjaga momentum ekonomi untuk tumbuh dan pulih," ujarnya pada konferensi pers, Rabu (20/9). Ani -sapaan Menkeu- memerinci, surplus itu disebabkan karena pendapatan negara Rp 1.821,9 triliun lebih besar dibanding belanja negara yang mencapai Rp 1.674,7 triliun. Dari sisi pendapatan negara yang mencapai Rp 1.821,9 triliun itu tercatat sudah 74 persen dari target. Adapun target pendapatan tahun ini mencapai Rp 2.463 triliun. Pendapatan negara itu disumbang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.418,5 triliun. Rinciannya yakni penerimaan pajak Rp 1.247 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp 171,6 triliun. Serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 402,8 triliun. "Penerimaan pajak Januari-Agustus 2023 tumbuh positif, terutama didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik," jelas Menkeu. PBB dan pajak lainnya terkontraksi akibat pergeseran pembayaran PBB migas, sedangkan PPh migas mengalami kontraksi sebagai dampak moderasi harga minyak bumi. Kinerja penerimaan melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama dipicu turunnya harga komoditas secara signifikan, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS. Ke depannya, Menkeu menyebut bahwa penerimaan pajak akan mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro. Terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor, dan variabel lainnya. "Kita harus waspada terhadap tren pertumbuhan penerimaan yang menunjukkan adanya perlambatan," imbuh dia. Dari sisi belanja negara yang mencapai Rp 1.674,7 triliun itu tercatat sudah 54,7 persen dari target. Tahun ini, pemerintah menetapkan target belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun. Bendahara Negara memerinci, belanja K/L mencapai Rp 581,6 triliun. "Ini dipengaruhi percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan IKN, penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan pemilu," jelas dia. Kemudian belanja non K/L Rp 589,1 triliun. Ini terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk. Selain itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp 503,9 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menambahkan, untuk belanja pemilu, pagu anggaran yang ditetapkan yakni mencapai Rp 30 triliun. Dari jumlah total itu, sudah terealisasi sekitar Rp 14 triliun. "Jadi, realisasinya mencapai 46,7 persen," jelas dia. Adapun rinciannya yakni realisasi melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 12,6 triliun (dari pagu Rp 23,8 triliun). Serta realisasi melalui 14 K/L lain sebesar Rp 1,4 triliun (dari pagu Rp 6,2 triliun).

"Kinerja APBN masih cukup solid dan kuat. Sampai dengan Agustus masih surplus Rp 147 triliun atau 0,70 persen dari PDB," kata Menkeu.

APBN Surplus Delapan Bulan Beruntun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Hari-bakti-perben-1_11.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kementerian Keuangan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kementerian Keuangan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Membuka awal tahun, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat cemerlang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, per 31 Januari 2023, APBN tercatat surplus Rp 90,8 triliun. Jumlah itu setara 0,43 persen terhadap PDB.  "Kalau kita bandingkan dengan (surplus) tahun lalu, naiknya tiga kali lipat. Makanya, growth-nya 207,1 persen," ujarnya pada konferensi pers Rabu (22/2).  Ani –sapaan Menkeu– memerinci bahwa surplus tersebut berasal dari pendapatan negara Rp 232,2 triliun yang lebih besar daripada belanja negara yang mencapai Rp 141,4 triliun. Pendapatan negara itu tercatat 9,4 persen dari target. Tahun ini target pendapatan negara dalam APBN dipatok mencapai Rp 2.463 triliun.  Pendapatan negara ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 186,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp 162,2 triliun; kepabeanan dan cukai Rp 24,1 triliun; serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 45,9 triliun.  "Dari sisi pendapatan negara, kita overshoot. Lebih tinggi daripada target dan tumbuhnya tinggi juga," katanya.  Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik itu dipengaruhi aktivitas ekonomi yang meningkat pada Desember sejalan dengan libur Natal dan tahun baru. Serta, dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  "Ini adalah salah satu yang menggambarkan di satu sisi kita melihat pemulihan ekonomi yang bagus. Dan, reformasi, terutama UU HPP, yang sudah mulai dilaksanakan memberikan kontribusi dari capaian penerimaan perpajakan yang meningkat sangat kuat," jelasnya.  KINERJA APBN PER 31 JANUARI 2023  -Pendapatan negara: Rp 232,2 triliun (naik 48,1 persen YoY)  -Belanja negara: Rp 141,4 triliun (naik 11,2 persen YoY)  -Surplus: Rp 90,8 triliun (0,43 persen terhadap PDB)  -Keseimbangan primer: Rp 113,9 triliun  Sumber: Kemenkeu

Surplus APBN Januari Naik Tiga Kali Lipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/G20-SRI.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers The 1st G20 Finance and Health Ministerial Meeting di Jakarta, Selasa (21/6/2022). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers The 1st G20 Finance and Health Ministerial Meeting di Jakarta, Selasa (21/6/2022). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, hingga semester I 2022, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.243,6 triliun. Angka ini tumbuh 6,3 persen dibandingkan dengan semester I-2021 (year-on-year/yoy).  "Ini kenaikan yang sangat besar terutama didominasi oleh belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L) yang kenaikannya ini adalah untuk subsidi, terutama energi," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (1/7).  Realisasi belanja negara tersebut merupakan 40 persen dari target Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 yang sebesar Rp 3.106,4 triliun. Oleh karena itu, ia menuturkan windfall profit yang diterima negara karena kenaikan harga komoditas global digunakan untuk melindungi masyarakat.  Termasuk melalui belanja non-K/L untuk subsidi yang dinaikkan dengan sangat dramatis. Secara perinci, belanja negara semester I 2022 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 876,5 triliun atau tumbuh 10,1 persen (yoy).  Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp 367,1 triliun atau terkontraksi 1,8 persen (yoy). Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp 392,8 triliun atau turun 12,6 persen (yoy). Sementara itu, belanja non K/L Rp 483,7 triliun atau melesat 39,5 persen (yoy).  Bendahara Negara itu pun akan meninjau kembali belanja K/L yang terkontraksi lantaran adanya kebijakan automatic adjustment kepada seluruh K/L. "Namun kalau kami lihat bahwa risiko automatic adjustment akan mendistribusi belanja K/L terlalu besar, kami mungkin akan sedikit merelaksasikan dengan penerimaan negara yang cukup baik," ungkapnya.  Sementara itu, ia menjelaskan untuk TKDD terdiri dari transfer ke daerah senilai Rp 333,1 triliun atau terkontraksi 3,9 persen (yoy). Sedangkan dana desa yang telah terbayarkan Rp 34 triliun atau tumbuh 24,8 persen.

Dibebani Subsidi Energi, Realisasi Belanja Semester I Rp 1.243,6 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PRESIDEN-JOKOWI-SETPRES-9.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur keras menteri dan pemerintah daerah kemarin (25/3). Pasalnya, sebagian besar anggaran pemerintah dibelanjakan barang-barang impor untuk operasional sehari-hari.  Kepala negara pun memberikan target sampai akhir Mei nanti, 40 persen anggaran pemerintah dibelanjakan barang-barang lokal. ”Bukan high tech saja impor,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali.  Dia merasa jengkel dengan menteri-menterinya. Misalnya, saat kunjungan ke Atambua, Jokowi menemukan traktor yang digunakan untuk tanam jagung bersama merupakan barang impor.  Belum lagi, CCTV hingga bolpoin yang merupakan belanja pemerintah juga berasal dari luar negeri.  Jokowi curiga bahwa mereka yang belanja dengan anggaran negara tidak detail sehingga barang-barang impor yang dibeli. ”Jangan ini diteruskan. Stop!” katanya dengan nada tinggi.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu ingin uang belanja negara dibelikan barang-barang dalam negeri. Dia optimistis jika sebagian besar dana pemerintah dibelanjakan barang dalam negeri, ekonomi Indonesia akan meroket.  Dia memberikan target sebelum Mei, dana pemerintah sebesar Rp 400 triliun harus dibelanjakan barang lokal. Kebutuhan pemerintah harus dicukupi dari dalam negeri. ”Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi (kemarin pagi, Red) saya cek baru Rp 2 triliun (yang dibelanjakan),” kata Jokowi.  Dia menilai ada yang tidak semangat untuk mendukung belanja dalam negeri. ”Masak beli bangku, kursi, laptop mau impor. Kita sudah bisa bikin semuanya,” imbuhnya.  Belanja pemerintah untuk membeli barang dalam negeri, kata Jokowi, merupakan wujud dukungan terhadap barang lokal. Nilai investasi dari belanja pemerintah cukup besar. Dampaknya pun akan panjang.  Dua juta lapangan kerja, lanjut dia, juga akan terbuka. Jokowi sampai meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan pemerintah dalam platform e-Katalog sehingga mampu bersaing dan dapat dibeli oleh aparat pemerintahan.  Sebelumnya ada 50.000 UKM (usaha kecil dan menengah) yang sudah masuk dalam e-Katalog. Lalu, jumlah tersebut bertambah sampai 100.000 UKM. ”Akhir tahun harus bisa tembus 1 juta (UKM),” katanya.  Dia juga meminta kepala daerah membantu memilah UKM dengan kualitas terbaik untuk diusulkan masuk dalam e-Katalog. Jokowi meminta semuanya dipermudah dalam hal persyaratan. Termasuk terkait SNI dan sertifikasi lainnya. ”Barang kita sendiri, buat sederhana. Jangan ruwet, mahal pula,” tuturnya.  Menanggapi teguran presiden mengenai pengadaan barang yang masih didominasi impor, Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa produk lokal tidak bisa bersaing dengan produk impor, baik harga maupun kualitas. ”Barang impor, terutama dari Tiongkok, itu harganya sangat kompetitif,” ujar Faisal saat dihubungi kemarin.  Faisal mengatakan bahwa produk-produk impor tersebut bisa memiliki daya saing sebegitu tingginya di negara orang karena banyak didukung negara asalnya. ”Baik soal kemudahan pajak, kemudahan logistik, dan sebagainya. Sehingga, harga produknya bisa lebih murah dibandingkan produk lokal di tujuan,” tambahnya.  Menurut Faisal, pemerintah Indonesia juga patut memberikan perlakuan khusus bagi produk lokal di dalam negeri. Perlakuan spesial tersebut, antara lain, subsidi, keringanan pajak dan nonpajak, kemudahan logistik, pendanaan, sampai pendampingan teknis. ”Ini memang dari hulu ke hilir harus komprehensif,” tegasnya. (agf/lyn/c7/ttg)

Presiden Jokowi Minta Belanjakan Rp 400 T untuk Produk Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/WNI-dari-wuhan-di-natuna.jpg" alt="MENUJU KARANTINA: WNI yang dievakuasi dari Wuhan disemprot cairan disinfektan saat turun dari pesawat di Bandara Hang Nadim, Batam, Minggu (2/2). (Indonesian Foreign Ministry via AP)" width="100%">
<figcaption>MENUJU KARANTINA: WNI yang dievakuasi dari Wuhan disemprot cairan disinfektan saat turun dari pesawat di Bandara Hang Nadim, Batam, Minggu (2/2). (Indonesian Foreign Ministry via AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global akibat wabah virus korona. Meskipun demikian, dampak wabah virus korona tetap harus diantisipasi.  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti mengatakan, wabah virus korona berdampak terhadap perekonomian banyak negara. Apalagi Tiongkok sebagai sumber penyebaran virus. Beberapa institusi melihat, jika penyebarannya berlangsung cukup lama, maka pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan mengalami perlambatan.  "Tekanan ekonomi Tiongkok berpotensi memberi efek limpasan ke negara-negara mitra termasuk Indonesia melalui beberapa transmisi seperti sektor pariwisata, perdagangan internasional, dan aliran investasi," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (14/2).  Akan tetapi, lanjutnya, dampak perlambatan ekonomi Tiongkok ke Indonesia tak akan sebesar ke negara-negara lain. Sebut saja Thailand, Malaysia, Vietnam, atau Singapura yang punya hubungan lebih dengan ekonomi Tiongkok.  Dia menyebut, dampak paling terasa adalah berkurangnya pergerakan arus orang dari Tiongkok ke Indonesia. Hal ini terlihat pasca diberlakukannya larangan penerbangan dari dan menuju Tiongkok.  "Pergerakan penumpang masuk asal Tiongkok mencapai puncak pada 25 Januari 2020 dan mengalami penurunan drastis hingga saat ini jumlah penumpang Tiongkok mencapai lebih dari 500 orang," tuturnya.  Sementara itu pada arus pergerakan barang, dampak virus korona pada awal tahun belum terlalu terasa, karena ada faktor lain. Salah satunya, Hari Raya Imlek.  Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Arif Baharudin melanjutkan, guna mengantisipasi dampak wabah virus korona, pemerintah akan mendorong konsumsi pada kuartal I. Pemerintah akan mempercepat realisasi belanja Kementerian/Lembaga, terutama belanja bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan kesehatan, serta belanja nonoperasional.  "Kemudian, mendorong pusat-pusat pariwisata melalui berbagai program pendukung, seperti percepatan pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas, antara lain Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo, dan Mandalika," imbuh Arif.  Pemerintah juga akan menyiapkan kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk menstimulasi sektor pariwisata. Langkahnya yakni dengan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja.  Misalnya, belanja infrastruktur di pusat dan daerah. Terakhir, pemerintah akan mempercepat penajaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk perluasan sasaran.

Jurus Pemerintah Mitigasi Perekonomian dari Serangan Virus Korona

belanja APBN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#belanja APBN

Berita Terkini