<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/Screenshot_21-491367485.jpg" alt="Situasi pertempuran perbatasan Thailand dan Kamboja di distrik Kantharalak, Provinsi Sisaket, Thailand. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Situasi pertempuran perbatasan Thailand dan Kamboja di distrik Kantharalak, Provinsi Sisaket, Thailand. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengklaim telah berbicara langsung dengan para pemimpin Kamboja dan Thailand untuk mendorong dihentikannya konflik bersenjata di perbatasan kedua negara. Klaim tersebut disampaikan saat Trump sedang berada di Skotlandia dalam rangka perjalanan golf, tepatnya di resor Turnberry miliknya. "Baru saja berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja terkait penghentian Perang dengan Thailand," tulis Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada hari Sabtu, dikutip dari Aljazeera, Minggu (27/7). Tak lama kemudian, ia melanjutkan dalam unggahan terpisah. "Saya baru saja berbicara dengan Penjabat Perdana Menteri Thailand, dan percakapannya sangat baik." Trump mengklaim bahwa kedua negara menginginkan de-eskalasi konflik yang sudah memanas tersebut. Thailand, seperti Kamboja, menginginkan gencatan senjata dan perdamaian segera.&nbsp; &ldquo;Saya sekarang akan menyampaikan pesan itu kembali kepada Perdana Menteri Kamboja. Setelah berbicara dengan kedua belah pihak, gencatan senjata, perdamaian, dan kesejahteraan tampaknya menjadi sesuatu yang wajar. Kita lihat saja nanti!" ucapnya. Trump juga mengisyaratkan kemungkinan pembekuan kerja sama dagang antara AS dengan kedua negara itu jika konflik tidak segera diakhiri. Diketahui bentrok bersenjata antara Thailand dan Kamboja telah memasuki hari ketiga, dengan total korban tewas tercatat mencapai 32 orang dan lebih dari 130 lainnya mengalami luka-luka. Konflik dipicu oleh insiden ledakan ranjau di perbatasan yang melukai lima tentara Thailand. Pertempuran menyebar dari wilayah kuil yang lama diperebutkan hingga ke lahan-lahan pertanian di sepanjang garis perbatasan.

Presiden AS Donald Trump mengklaim telah berbicara langsung dengan para pemimpin Kamboja dan Thailand untuk mendorong dihentikannya konflik.

Trump Klaim Kamboja dan Thailand Siap Sepakati Gencatan Senjata, Ancam Bekukan Kerja Sama Dagang Jika Masih Berperang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/j8iyf7p8VQnrBZuVy2tRPdyDDkcKOYVzVJWHeSEe-1010734546.jpg" alt="Pendiri Kaskus Andrew Darwis mengeluhkan rekening bank-nya dibekukan secara sepihak oleh PPATK. (X @adarwis)" width="100%">
<figcaption>Pendiri Kaskus Andrew Darwis mengeluhkan rekening bank-nya dibekukan secara sepihak oleh PPATK. (X @adarwis)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viral di media sosial (medsos), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan pemblokiran sepihak terhadap rekening bank milik masyarakat. Rekening tersebut dinyatakan berstatus dormant alias terbengkalai atau tidak aktif. Topik terkait pemblokiran sepihak rekening bank oleh PPATK banyak dibicarakan di media sosial. Bahkan, masalah tersebut juga menimpa pendiri Kaskus, Andrew Darwis yang speak-up di X, lantas ramai dan banyak netizen juga melaporkan hal serupa. PPATK kemudian menjelaskan di akun X resmi mereka, bahwa berdasarkan analisis dan pemeriksaan PPATK, diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online.&nbsp; Di samping perjudian online, juga diketahui terdapat penggunaan rekening orang lain yang masif digunakan untuk penampungan hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya.&nbsp; "Salah satu yang rawan digunakan untuk aktivitas ilegal adalah penggunaan rekening dormant dari para nasabah yang penguasaannya atau pengendaliannya dilakukan oleh orang lain," kata PPATK di akun X-nya. Diklaim juga kalau langkah itu dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan umum. Maka PPATK berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 telah menghentikan sementara transaksi nasabah-nasabah yang berdasarkan data perbankan rekeningnya dinyatakan dormant. Atas penghentian tersebut, maka nasabah dapat mengajukan permohonan reaktivasi ke cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur reaktivasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perbankan. Atau bisa menghubungi PPATK untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. PPATK mengklaim kalau nasabah tidak akan kehilangan haknya sedikitpun atas dana yang dimiliki di perbankan. Di samping itu, penghentian sementara transaksi tersebut juga bertujuan sebagai pemberitahuan kepada nasabah bahwa yang bersangkutan memiliki rekening di perbankan yang bersatus dormant. Juga pemberitahuan kepada ahli waris ataupun pimpinan perusahaan (bagi nasabah korporasi), apabila rekening tersebut ternyata selama ini tidak diketahui. "Langkah yang dilakukan oleh PPATK semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan umum serta mewujudkan integritas sistem keuangan Indonesia yang lebih baik," kata PPATK. Posting tersebut juga memantik kekesalan netizen lantaran aturannya dinilai absurd. Bahkan, akun X @azvinhutama mengomentari postingan PPATK tersebut dengan membuka lebih jauh aturan tersebut dan menemukan pasal-pasal yang dinilai nggak masuk akal. Seperti di Pasal 67, terdapat bunyi demikian:&nbsp; "Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan."&nbsp; Kemudian, ada juga aturan yang berbunyi seperti ini: "Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak." "Baru tahu ada undang-undang absurd kaya gini: 1. PPATK berhak menghentikan transaksi 2. Dalam 20 hari tidak ada keberatan, maka lanjut ke penyidik 3. Terduga tidak mengajukan keberatan/ tidak ditemukan dalam 30 hari, maka harta menjadi aset negara," komentar akun X tersebut yang juga semakin membuat netizen keheranan lantaran pemblokiran sepihak rekening bank dinilai tidak tepat sasaran. &nbsp;

PPATK memblokir rekening dormant, netizen ramai mengeluhkan kebijakan ini, termasuk Andrew Darwis, pendiri Kaskus

Viral PPATK Bekukan 28.000 Rekening Dormant alias Tidak Aktif yang Diduga Terlibat Judol Sepanjang 2024, Netizen: Aturannya Absurd!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/G54UlGDtqdiQwaGPfRUBVaF8vP9QQohX5Vun2EvQ-3147380576.jpg" alt="Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza)." width="100%">
<figcaption>Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan di Garut dapat atensi dari organisasi kedokteran di tingkat Nasional. Perkumpulan Obsetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menginvestigasi kasus tersebut. Kementerian Kesehatan pun ikut ambil tindakan.&nbsp; Ketua Umum POGI Yudi Mulyana Hidayat menyatakan bahwa kasus yang sudah lama terjadi ini telah ditangani pemerintah daerah. Pihak Dinas Kesehatan setempat bersama IDI dan POGI Jawa Barat telah memeriksa kasus tercela ini. Saat ini, Pengurus Pusat (PP) POGI juga turun tangan. "PP POGI sedang melakukan investigasi dan klarifikasi ulang bentuk pelanggaran yang dilakukan," kata Yudi, Selasa (15/4). Dia menambahkan, jika terbukti ada pelanggaran etika dan disiplin profesi, POGI akan memberikan sanksi tegas.&nbsp; Saat ini PP POGI masih berkoordinasi dengan Ikatan dokter Indonesia (IDI) dan Dinkes Jawa Barat. Tujuannya untuk melakukan pembinaan anggotanya. Oknum dokter tersebut menurut Yudi merupakan anggota baru. Ada kemungkinan POGI memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin praktik. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan bahwa kementeriannya juga sudah bertindak. Mereka telah koordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). "Kami minta menonaktifkan sementara STRnya sambil menunggu investigasi lebih lanjut," tutur Aji. Terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi juga turut merespons aksi bejat yang dilakukan oknum dokter kandungan ini. Arifah mengatakan, dukungan pemulihan pada korban akan menjadi prioritas. "Upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya, dan sebagainya," ujarnya usai acara halal bihalal Kementerian PPPA, di rumah dinasnya, Selasa (15/4). Dalam memberikan upaya perlindungan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat. Sehingga dapat diketahui sudah sejauh mana pendampingan yang dilakukan sejak kasus mencuat. "Kalau pun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan. Meski sebetulnya bukan wilayah kami, tapi kami akan bantu," sambungnya. Menurut dia, mencuatnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan ini harus segera ditangani kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi antarkementerian diyakini dapat mengantisipasi dan mengungkap kasus serupa. Karenanya, dalam waktu dekat dia pun berencana untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk membahas hal ini.&nbsp; Seperti diketahui, sebelum kasus Garut ini, ada pula kasus serupa yang dilakukan oleh Dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Priguna Anugerah Pratama, 31. Dia diduga melakukan rudapaksa terhadap tiga orang dengan modus cek alergi hingga transfusi darah. Ia menyuntikkan cairan anestesi kepada para korban, sebelum membawa mereka ke lantai 7 dan melakukan tindakan tak pantas. Sementara, dalam kasus Garut, aksi bejat dokter kandungan terekam dalam CCTV. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @ppdsgramm, terlihat detik-detik sang dokter diduga meraba payudara ibu hamil yang tengah menjalani pemeriksaan USG. Sang ibu hamil pun tampak tak nyaman dan mencoba menghalangi tangan si dokter yang terus berupaya melakukan aksi bejatnya. &nbsp;

Investigasi kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut melibatkan POGI dan Kemenkes untuk memastikan perlindungan  korban.

Kasus Pelecehan oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut, POGI Lakukan Investigasi, Kemenkes Bekukan Sementara STR Pelaku 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/13264_31078_kampus-bekukan2.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com PALU &ndash; Kemarahan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) RI tak terbendung lagi. Kemarin (10/12), puluhan mahasiswa STIE menggunakan almamater ungu melakukan aksi demonstrasi di depan kampus. Mereka meminta agar kampus segera diaktifkan kembali. Permintaan itu ditujukan kepada pihak pengelola kampus STIE Panca Bhakti Palu. Para demonstran yang masih tercatat sebagai mahasiswa STIE aktif ini meminta kampus kembali aktif karena terkait dengan hak-hak mahasiswa yang terbengkalai. Salah satunya, soal wisuda yang terancam tidak bisa dilakukan pada Desember ini. Joni, selaku koordinator lapangan aksi demonstrasi, mengungkapkan sebelum berakhirnya tahun 2015, status non aktif kampus harus dicabut. Joni mengaku demontrasi tersebut dilakukan semata-mata untukmurni&nbsp; kepentingan mahasiswa. Menurutnya, para pendemo tidak berpihak pada salah satu pihak yang berperkara. Sementara itu dalam aksi salah seorang pejabat kampus, meminta agar &nbsp;mahasiswa tetap bersabar. Karena saat ini, katanya pihak kampus masih berusaha untuk mengaktifkan kembali kampus STIE Panca Bhakti Palu. &nbsp;Jawaban dari perwakilan pihak kampus ini sempat membuat masa aksi semakin memanas. Bahkan memantik reaksi keras dari mahasiswa. &nbsp;&ldquo;Kalau tidak mau mengaktifkan kembali kampus, kembalikan saja uang kami,&rdquo; ujar salah seorang pendemo. Karena tidak mendapatkan titik terang dan kesepakatan, mahasiswa STIE tersebut mengaku akan terus melakukan aksi, hingga kampus kembali diaktifkan.(ndr/jpg)

Tolong, tolong Pak Menteri, Aktifkan Kampus STIE

bekukan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bekukan

Berita Terkini

Trump Klaim Kamboja dan Thailand Siap Sepakati Gencatan Senjata, Ancam Bekukan Kerja Sama Dagang Jika Masih Berperang

Viral PPATK Bekukan 28.000 Rekening Dormant alias Tidak Aktif yang Diduga Terlibat Judol Sepanjang 2024, Netizen: Aturannya Absurd!

Kasus Pelecehan oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut, POGI Lakukan Investigasi, Kemenkes Bekukan Sementara STR Pelaku

Tolong, tolong Pak Menteri, Aktifkan Kampus STIE

Download Aplikasi JawaPos.com