<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Screenshot_2025-11-19-13-28-10-300_comandroidchrome-edit-3945827860.jpg" alt="Dua prajurit TNI Angkatan Laut (AL) adu mulut dengan sejumlah nelayan di Pulau Kangean, Sumenep, Jawa Timur viral di medsos. (Instagram @badanintelejenngopi" width="100%">
<figcaption>Dua prajurit TNI Angkatan Laut (AL) adu mulut dengan sejumlah nelayan di Pulau Kangean, Sumenep, Jawa Timur viral di medsos. (Instagram @badanintelejenngopi</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sebuah video yang memperlihatkan keributan antara dua prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dengan sejumlah nelayan di Pulau Kangean, Sumenep, Jawa Timur, mendadak viral di media sosial.&nbsp; Rekaman tersebut memunculkan narasi bahwa prajurit TNI AL diduga membekingi perusahaan migas saat terjadi konflik dengan para nelayan. Video itu diunggah akun Instagram @badanintelejenngopi, memperlihatkan prajurit TNI AL terlibat cekcok ketika para nelayan hendak menyetop kapal perusahaan migas di tengah laut. "Viral! Oknum TNI Bekingi Perushaan Minyak di Kangean. Satu kapal besar datang, satu kampung bisa hancur," tulis narasi dalam unggahan tersebut. <h2> TNI AL Bantah: Prajurit Hanya Menengahi Konflik</h2> Menanggapi kabar yang berkembang, Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul memberikan klarifikasi resmi. Ia memastikan keberadaan personel TNI AL di lokasi bukan untuk membekingi perusahaan migas, melainkan untuk meredam ketegangan yang terjadi. "Mersepons pertanyaan tersebut, kemungkinan berkaitan dengan unggahan di Medsos tentang kegiatan survei di daerah Kangean," ujar Tunggul kepada JawaPos.com, Rabu (19/11). Ia menjelaskan, keberadaan prajurit TNI AL di perairan Kangean bertujuan menjaga situasi tetap kondusif saat nelayan memprotes aktivitas survei seismik. "Dapat kami jelaskan bahwa keberadaan personel TNI AL di lokasi itu guna menegahi/mediasi aksi protes sejumlah nelayan terhadap Survei Seismik yang dilaksanakaan oleh Kapal SK Carina dari PT KEI (Kangean Energi Indonesia) yang berada di bawah pengawasan SKK Migas (Institusi Pemerintah), di wilayah Perairan Pulau Kangean," katanya. <h2>Video Dinilai Tak Utuh</h2> Tunggul juga menyoroti bahwa rekaman yang beredar hanya menampilkan potongan tertentu sehingga berpotensi memunculkan persepsi keliru. Menurut informasi yang diterimanya, konflik antara nelayan dan pihak perusahaan kini telah mencapai kesepakatan bersama. "Saat ini menurut informasi yang saya peroleh, permasalahan antara Nelayan dan pelaksanaan survei Seismik oleh Kapal SK Carina sudah menemukan titik tengah, dan permasalahan selesai dengan damai," imbuhnya. (*)

Sebuah video keributan antara prajurit TNI AL dan nelayan di Kangean viral, TNI AL klarifikasi bukan membekingi perusahaan migas.

Viral Video Diduga TNI AL Bekingi Perusahaan Migas di Kangean, Begini Klarifikasi Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/19/UNAk7MaS4RkgUKbLSVgDfCJGjqTDXEA8eUVhNxgY-3592644725.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera lakukan penangkapan besar penyelundup. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera lakukan penangkapan besar penyelundup. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan menindak tegas praktik penyelundupan barang-barang ke tanah air. Ia memastikan dalam waktu dekat akan ada penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang bertindak nakal dan merugikan ekonomi nasional. Purbaya mengaku tidak takut kepada siapapun yang berada di belakang para pemain itu. Menurutnya, ia sendiri memiliki backing yang cukup kuat, yakni Presiden Prabowo Subianto. "Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya enggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya pasti ada yang paling tinggi kan ya, Presiden paling tinggi di sini. Pasti beres," kata Purbaya dalam sebuah acara di JS Luwansa, Jakarta, dikutip Minggu (19/10). Lebih lanjut, Purbaya membeberkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih marak penyelundupan dari berbagai sektor. Ia berkomitmen akan menindak tegas para pemain di sektor tekstil, rokok hingga baja yang secara jelas telah berdampak pada pelemahan penerimaan negara. "okok, saya akan beresin. Tekstil. Jadi rokok, abis itu tekstil, habis itu baja, habis itu yang lain. Satu per satu saya akan kejar," bebernya. Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan bahwa rupanya penyelundupan yang terjadi tidak melulu melibatkan pegawai Bea Cukai. Justru mereka mengeluhkan adanya bekingan besar yang berada di belakang para pelaku penyelundupan. "Saya panggil orang Bea Cukainya, &lsquo;lo enggak benar&rsquo;. &lsquo;Bukan begitu Pak, di belakangnya ada bekingan gede, kami enggak bisa apa-apa&rsquo;," ungkap Purbaya. Meski begitu, Purbaya meminta agar para pegawainya tidak takut terhadap para oknum-oknum nakal itu. Pasalnya, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Santoso merupakan seorang aparat tinggi dengan bintang tiga. Namun, Purbaya menyebut, jika kemudian bekingan itu lebih tinggi jabatannya dari Dirjen Bea Cukai, maka dirinya akan langsung melapor kepada Prabowo. "Ya sudah sekarang sikat aja. Kan Dirjen Bea Cukai saya bintang tiga. Kecuali bintang empatnya yang nyuruh. Kalau bintang empat kita lapor presiden," tegasnya. Bukan tanpa alasan, Purbaya optimistis dengan penegakan tegas terhadap para penyelundup di sektor Bea Cukai, ekonomi Indonesia ke depan akan bisa mencapai lebih dari 5 persen. Dan, bukan sebuah hal yang mustahil bisa segera mencapai 8 persen. "Dengan strategi seperti itu, saya yakin pelan-pelan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Tapi enggak langsung besok 8 persen ya. Tahun depan mungkin bisa mendekati 6 persen atau lebih. Tahun depannya lebih cepat lagi," tutup Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera lakukan penangkapan besar penyelundup. Dia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bakal Ada Penangkapan Besar-besaran untuk Bersih-bersih Mafia Penyelundupan, Purbaya: Saya Enggak Peduli di Belakangnya Siapa!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/15/WhatsApp-Image-2024-11-15-at-161108-1-2790631330.jpeg" alt="Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa perwira menengah berpangkat kolonel tidak punya hubungan bisnis dengan Ivan Sugianto (Puspen TNI)." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa perwira menengah berpangkat kolonel tidak punya hubungan bisnis dengan Ivan Sugianto (Puspen TNI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes TNI mengklarifikasi foto salah seorang perwira menengah TNI bersama tersangka kasus dugaan perundungan, Ivan Sugianto. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa perwira menengah berpangkat kolonel di foto tersebut tidak punya hubungan bisnis dengan Ivan. Mayjen Hariyanto menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com pada Jumat siang (15/11). &rdquo;Foto tersebut diambil 18 September 2024. Ivan dan pamen TNI sudah bersahabat sejak lama,&rdquo; terang dia. Sebulan kemudian, versinya pada 21 Oktober 2024, Ivan memarahi seorang siswa SMA Gloria 2 Surabaya dan meminta siswa berinisial E itu sujud serta menggonggong di hadapannya. Rekaman video berisi kemarahan Ivan kemudian viral di jagat maya. Warganet pun merespons video tersebut dengan berbagai ekspresi. Mereka ikut marah karena Ivan dinilai bertindak tidak manusiawi. Berdasar informasi yang diterima oleh Mabes TNI, foto Ivan dengan perwira menengah TNI itu ikut viral dan dikaitkan dengan kasus hukum yang menyeret Ivan sejak Senin (11/11). &rdquo;Sekitar 11 November 2024 kasus Ivan viral dikaitkan dengan adanya foto dalam kendaraan, dimana Ivan berfoto dengan seorang perwira menengah TNI,&rdquo; terang Hariyanto. Setelah ditelusuri oleh Mabes TNI, Hariyanto menyatakan bahwa perwira menengah TNI tersebut tidak punya hubungan bisnis Ivan. &rdquo;Mereka berteman seperti layaknya sahabat biasa dan tidak ada hubungan bisnis apalagi sampai menjadi beking,&rdquo; terang Hariyanto.

Mabes TNI mengklarifikasi foto salah seorang perwira menengah TNI bersama tersangka kasus dugaan perundungan, Ivan Sugianto.

Soal Foto Ivan Sugianto Bersama Perwira Menengah TNI, Mabes TNI Beri Klarifikasi, Tegaskan Bukan Beking Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-100117-1299747419.jpeg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan juru parkir (jukir) liar di Jakarta sangat meresahkan. Bahkan sampai ada yang mematok tarif Rp 150 ribu, sebagaimana yang terjadi di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kini keberadaanya jukir liar merambah ke semua sisi. Mulai dari minimarket, pertokoan, di luar mal, trotoar, dan badan jalan. Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dipertanyakan dalam hal penertiban. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memang belakangan ini Pemprov DKI Jakarta telah melakukan razia. Namun, razia saja tidak cukup. Harus ada pembinaan dan memberikan efek jera. Sehingga kasus serupa tidak terulang lagi. "Harus ada satu konsep yang inovatif, supaya permasalahan ini bisa ada penyelesaian yang konkret. Kalau mau dilakukan pembinaan juga harus jelas bentuk pembinaannya seperti apa. Tindakan sebaiknya harus dibarengi dengan solusi," kata Kenneth kepada wartawan, Jumat (17/5). Anggota Fraksi PDIP itu menilai, keberadaan jukir ⁮liar di Jakarta karena tidak ada kontrol dari Dishub Jakarta. Selain itu, fenomena menjamurnya jukir liar di sejumlah tempat publik sebenarnya sudah sangat lama terjadi. Dasar aturannya tercantum di Perda No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Pergub No 31 Tahun 2017. Hanya saja dari regulasi itu harus diakui pengawasannya sangat lemah, sehingga bisa muncul permasalahan parkir liar yang mematok tarif yang tidak masuk akal. "Permasalahan jukir ini sebenarnya sudah lama sekali dan sudah berlarut, sudah mengakar dan menjadi kebiasaaan turun temurun serta tidak menutup kemungkinan juga ada oknum Pemprov DKI yang membekingi dan bermain," beber Kenneth. Dia berharap penindakan jukir liar tidak hanya berlangsung musiman dan sementara saja. Harus dilakukan secara terus menerus, berani dan agresif. Tidak hanya di minimarket, penertiban juga bisa menyasar wilayah perkantoran, mal, dan restoran yang terdapat di ruko pinggir jalan. Sampai hari ini masih banyak ditemukan parkir liar yang tidak ditindak. Terkesan dibiarkan dan malah ada jukir liar mengarahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraan di trotoar. "Itu memakan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan parah," sambungnya. Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu pun merasa pesimistis dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menjanjikan bakal memberikan pekerjaan kepada para juru parkir liar. Padahal, memberikan pekerjaan untuk para pengangguran di Jakarta saja pada kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kent menyarankan tiga solusi yang bisa dipertimbangkan Pemprov DKI Jakarta dalam menertibkan jukir liar. Pertama, penyediaan lahan parkir yang cukup. Kantor-kantor pemerintahan dan swasta di Jakarta bisa diminta untuk menyediakan lahan parkir untuk umum. Selain itu, jika ada lahan kosong milik pemerintah, baik pusat maupun pemprov, dibangun lahan parkir vertikal. Kedua, libatkan operator jasa parkir swasta mengelola lahan parkir serta merekrut para jukir liar. Selain itu, pemprov DKI bisa berbagi keuntungan dengan operator jasa parkir sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Tarif parkir bisa diatur dengan harga yang kompetitif, sehingga para pengendara mengurungkan niatnya untuk menggunakan kendaraan pribadinya. Ketiga, transportasi umum massal perlu diperbanyak termasuk yang menjangkau para pekerja dari kawasan aglomerasi seperti Depok, Bekasi, Tangerang hingga Bogor. "Kenyamanan dan pelayanan juga jadi pertimbangan agar para pengendara kendaraan pribadi mau beralih ke transportasi umum," pungkasnya.

Keberadaan juru parkir (jukir) liar di Jakarta sangat meresahkan. DPRD DKI Jakarta menduga ada oknum yang jadi beking.

Diduga Ada Oknum Jadi Beking Jukir Liar Yang Menjamur di Jakarta, DPRD DKI Kenneth Usul Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/Plt-Menteri-Komunikasi-dan-Informatika-Menkominfo-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-2-4026990538.jpg" alt="Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menko Polhukam Mahfud MD memberi peringatan tegas kepada oknum petugas dari institusi pemerintahan yang nekat menjadi beking dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). "Dan, di sini saya mengingatkan bahwa siapa pun tidak boleh membekingi kejahatan pidana perdagangan orang. Kita akan menindak tegas dan jangan main-main, karena ini masalah kemanusiaan," tegas Mahfud MD dalam konferensi pers kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (4/7). Berdasarkan laporan dari tim satgas TPPO yang didapatkan Mahfud, kini sudah ada 698 orang tersangka kasus TPPO. Lima di antaranya oknum pejabat pemerintahan. Mantan ketua MK itu menegaskan bahwa langkah penegakan hukum terhadap TPPO ini terus digalakkan. Pasalnya, TPPO melawan konstitusi. Artinya juga melawan hukum negara. Mahfud mengingatkan, kalau sudah ada istilah beking-bekingan maka itu dari institusi pemerintahan. Bisa dari kantor pemerintahan daerah, kecamatan, camat, TNI, Polri, dan atau dari pihak imigrasi. Diketahui, para institusi yang terkoneksi dengan TPPO segera mendapatkan giliran untuk dapat ditindak. Selain itu, saat ini pemerintah memilih lebih mengutamakan untuk menyelamatkan korban dan mencari tahu siapa agen yang telah mengirimkan para korban tersebut. Hingga hari ini, berdasar data pemerintah. Baik dari PMK, BP2MI, Polri, dan Imigrasi, lebih dari 9 juta WNI menjadi pekerja migran. lebih dari 4,5 juta ilegal. Sekian persen dari jumlah itu korban TPPO.

Menko Polhukam Mahfud MD memberi peringatan tegas kepada oknum petugas dari institusi pemerintahan yang nekat menjadi beking dalam TPPO.

Ancaman Tegas Mahfud MD terhadap Pejabat Nekat Jadi Beking Perdagangan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/moeldoko-ANTARA.jpeg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dituding menjadi pendukung Pondok Pesantren Al Zaytun. Namun, Moeldoko menepis isu itu. Meski demikian, dia tidak mengelak pernah datang ke pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu. &rdquo;Memangnya saya preman kok jadi beking? Enak aja,&rdquo; kata Moeldoko yang ditemui di kompleks Istana Negara kemarin (26/6). Ketika ditanya terkait kedekatannya dengan Panji Gumilang, dia justru mempertanyakan alasan tidak boleh dekat. Moeldoko berdalih bahwa hubungan dengan Panji Gumilang sebatas kerja. &rdquo;Kami harus pandai membangun komunikasi. Apalagi, tugas kepala staf kepresidenan itu harus pandai berkomunikasi dengan siapa pun. Kan gitu,&rdquo; ucapnya. Konteks komunikasi dengan Panji, menurut dia, adalah misi politik dan komunikasi publik. Moeldoko menyatakan bahwa dirinya baru dua kali ke Al Zaytun. Pertama, saat dia menjabat Pangdam. Lalu, ketika dia menjadi kepala staf kepresidenan. Di sana dia menyampaikan ceramah kebangsaan. &rdquo;Ya kan domainnya itu,&rdquo; ujarnya. Ketika ditanya pendapatnya saat berkunjung ke Al Zaytun, Moeldoko menyatakan yang terlihat adalah norma-norma kebangsaan berjalan di pondok pesantren itu. Bahkan, lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Nilai Pancasila juga dibicarakan. &rdquo;Tapi kan saya tidak mengerti apa yang terjadi secara utuh di dalam,&rdquo; ujarnya. Dia juga mendorong agar lembaga terkait bertindak. Misalnya, ketika dinilai ada penyimpangan agama karena berkaitan dengan Islam, MUI wajib bertindak. Moeldoko minta agar kasus ini tidak berlarut-larut. &rdquo;Karena apa? Karena kan ada ribuan anak yang dididik di sana. Kan gelisah itu anak-anak di situ. Harus ada kepastian dari kita,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin menegaskan, kasus Al Zaytun sudah ditangani Kemenko Polhukam. &rdquo;Ditunggu saja hasilnya,&rdquo; katanya di sela kunjungan kerja di Kebumen kemarin. Sejak awal, dia memang menugaskan Kemenko Polhukam untuk mengambil keputusan soal polemik Pondok Al Zaytun. Pada bagian lain, tim investigasi kasus Al Zaytun yang dibentuk Pemprov Jawa Barat sudah melayangkan rekomendasi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah meminta MUI mengeluarkan fatwa soal dugaan penyimpangan ajaran agama dalam ajaran-ajaran di Pondok Al Zaytun. Sebab, fatwa adalah domain MUI. Bukan dari instansi pemerintahan. (lyn/wan/c19/oni)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dituding menjadi pendukung Pondok Pesantren Al Zaytun. Namun, Moeldoko menepis isu itu.

Bantah Jadi Beking Al Zaytun, Moeldoko: Memangnya Saya Preman, Enak Aja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230222_145412.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombespol I Komang Suartana. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombespol I Komang Suartana. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan menahan seorang anggota Polres Toraja Utara. Polisi berinisial G ditahan usai menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan pelanggaran membekingi pengedar narkoba.  ”Kami sudah ambil tindakan tegas untuk ditempatkan di tempat khusus dulu setelah itu nanti kita proses kode etik,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes I Komang Suartana seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (22/2).  Dia mengatakan, terduga sudah diamankan satuan Bidang Propam Polda Sulsel setelah dilakukan pemeriksaan.  Disinggung apakah terduga akan diperiksa rekeningnya, Komang mengatakan belum. Penahanan itu menindaklanjuti pengakuan tersangka berinisial R yang berani mengedarkan narkoba karena dibekingi aparat.  Saat itu terekam video saat konferensi pers BNNK Toraja Utara pada 15 Februari hingga viral di media sosial.  ”Sudah diamankan. Inisial G, sudah diperiksa satu orang saja, tapi saksi ada sembilan orang. Kalau untuk rekeningnya, tidak,” ujar I Komang Suartana.  Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, saksi-saksi mengaku pelaku pernah memberi uang kepada terduga. Hal itu menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti.  ”Jumlah uang yang dia terima bervariasi. Dari hasil pemeriksaan Propam, ada komunikasi aktif dalam pemberian dana itu. Terduga membekingi tersangka untuk menjual narkoba atau melindunginya mulai pertengahan 2022,” ungkap I Komang Suartana.  Dari situ ada komunikasi aktif antara oknum polisi dengan tersangka. ”Sehingga kesimpulannya terbukti saudara G melakukan pelanggaran disiplin karena diduga membekingi peredaran narkoba,” ucap I Komang Suartana.  Sedangkan untuk jaringan peredaran narkoba dan diperoleh tersangka R melalui lintas kabupaten dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Soppeng, dan daerah sekitarnya.  Saat ditanyakan apabila terduga terbukti secara sah dan meyakinkan melindungi tersangka dalam mengedarkan narkotika, apakah akan dikenakan sanksi pemecatan, I Komang Suartana menyatakan, nanti dilihat hasil pemeriksaan  ”Selanjutnya apakah terbukti dalam kode etik, nanti kita pidanakan,” tutur Komang.  Mengenai hasil pemeriksaan urine seluruh personel Polres Toraja Utara, tambah dia, tidak ada ditemukan anggota yang positif.

Propam Polda Sulsel Tahan Polisi Diduga Beking Peredaran Narkoba

beking

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beking

Berita Terkini