<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/jamaah-2379602886.jpg" alt="ILUSTRASI. Mulai 6 Juni, Barang Bawaan Jamaah Haji Reguler Bebas Bea Masuk Seluruhnya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Mulai 6 Juni, Barang Bawaan Jamaah Haji Reguler Bebas Bea Masuk Seluruhnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) secara resmi membebaskan pajak dan bea masuk barang bawaan jamaah haji khusus mulai 6 Juni 2025. Namun, pembebasan itu dibatasi FOB hanya senilai USD 2.500 atau Rp 40,75 juta (kurs Rp 16.300 per dolar AS). Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut ini mulai berlaku efektif per 6 Juni 2025. "Terhadap jamaah haji khusus itu nanti akan diberikan pembebasan biaya masuk paling banyak, FOB USD 2.500," kata Plh Kasubdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Chairul Anwar dalam konferensi pers secara daring, Rabu (4/6). Lebih lanjut, Chairul menyampaikan jika kemudian, barang bawaan jamaah haji khusus lebih dari USD 2.500. Maka, atas kelebihannya dilakukan pemungutan biaya masuk dan PDRI atau pajak dalam rangka impor sebesar 10 persen. "Biaya masuknya nanti adalah 10 persen, PPN-nya dikenakan sesuai dengan ketentuan, dan terhadap PPH-nya itu dikecualikan. Ini untuk haji khusus," jelas Chairul. Sementara itu, untuk jamaah haji reguler pemerintah memutuskan untuk membebaskan bea masuk atas seluruh barang bawaan. Adapun alasannya karena haji reguler ditentukan waktunya, sehingga tidak sembarang waktu bisa naik haji. Kedua, membutuhkan biaya yang banyak dan memiliki periode tunggu yang lama. "Selain itu, satu orang umumnya hanya melaksanakan ibadah hanya satu kali seumur hidup dan setiap jamaah akan membawa oleh-oleh sebagai rasa syukur telah melaksanakan ibadah yang berat dan panjang," jelas Chairul. Chairul mengungkapkan bahwa Kemenkeu menilai bahwa haji reguler itu membutuhkan waktu tunggu yang lebih lama. Kurang lebih sekitar 20-25 tahun. Dan umumnya jamaah haji reguler diikuti oleh masyarakat menengah ke bawah. "Makanya untuk ibadah haji reguler ini diberikan pembebasan biaya masuk seluruhnya," tutupnya.

Kemenkeu resmi membebaskan pajak dan bea masuk barang bawaan jamaah haji khusus mulai 6 Juni 2025, dengan ketentuan tertentu.

Barang Bawaan Jamaah Haji Khusus Bebas Pajak dan Bea Masuk, Tapi Dibatasi Maksimal Rp 40,75 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/JKT_Pidato-Politik-Prabowo-di-Hut-ke-17-Partai-Gerindra_SALMAN-TOYIBI_-3JPG-2195725509.jpg" alt="Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan&nbsp;delapan kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 2025. Kebijakan mulai dari tentang Tunjangan Hari Raya (THR) hingga gaji Rp 10 juta bebas pajak. Kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers terkait Kewajiban Menyimpan DHE SDA di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2). "Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025," kata Prabowo. Tak hanya soal THR, dalam keterangan pers tersebut Prabowo juga menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di antaranya seperti, kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024. Lalu, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. "Empat stimulus pada bulan Ramadhan, yaitu diskon harga tiket pesawat. Diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, stabilitas harga pangan," jelasnya. Selain itu, kata Prabowo, ada juga sejumlah paket stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti, diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif. "PPN BM DTP otomotif EV dan hybrid, subsidi pajak DTP motor listrik, PPH DTP sektor padat karya. Optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, dan panen padi terealisasi secara optimal," tutupnya. Lebih lengkap berikut ini daftar 8 kebijakan Prabowo di awal tahun 2025: 1. Kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 sebesar 6,5 persen 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR pada Maret 2025 4. Stimulus bulan Ramadhan, berupa diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilitas harga pangan. 5. Program makan bergizi gratis 6. Optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 7. Panen padi 8. Stimulus pajak, meliputi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) otomotif EV dan hybrid, PPN DTP motor listrik, Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPH DTP) khusus gaji di bawah Rp 10 juta di sektor padat karya.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan delapan kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 2025. Kebijakan mulai dari tentang Tunjangan Hari

8 Kebijakan Ekonomi RI Awal Tahun di Era Presiden Prabowo, dari THR hingga Gaji Rp 10 Juta Bebas Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/WhatsApp-Image-2024-09-13-at-174346-3987290310.jpg" alt="Peresmian Proyek pembangunan Mall Duty Free Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Peresmian Proyek pembangunan Mall Duty Free Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proyek pembangunan Mall Duty Free Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar IKN. Direktur Utama PT Kusuma Putra Alam, Ali Hanafia Lijaya menjelaskan bahwa kompleks&nbsp;mixed-use ini&nbsp;dibangun dengan tujuan menarik minat, baik dari lokal maupun internasional. Diharapkan, proyek ini dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar IKN dengan nilai investasi sebesar Rp 5 triliun. "Semoga proyek Mall Duty Free Nusantara ini dapat menyongsong Nusantara Baru Indonesia Maju," ujar Ali dikutip Sabtu (14/9). Keberadaan Mall Duty Free Nusantara diharapkan dapat semakin memperkuat posisi IKN sebagai pusat modern dan terintegrasi di masa depan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Hotel Swissotel Nusantara dan melakukan&nbsp;groundbreaking&nbsp;untuk Mall Duty Free Nusantara, di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9). Kompleks hotel berbintang dan pusat perbelanjaan tersebut merupakan proyek yang dibangun oleh Konsorsium Nusantara. Kompleks ini akan mencakup pusat perbelanjaan, hotel berbintang, serviced apartment, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya yang mengusung konsep&nbsp;people-oriented&nbsp;dan ramah lingkungan (green) dan futuristik. Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Konsorsium Nusantara atas keberhasilan mereka dalam membangun Swissotel Nusantara dalam kurun waktu 9 bulan. Swissotel Nusantara sudah mulai beroperasi bersamaan dengan peringatan HUT ke-79 RI. Hotel tersebut menawarkan fasilitas berupa 191 kamar mewah, NUSA Restaurant, ruang pertemuan dengan berbagai kapasitas, kolam renang, dan pusat kebugaran. Lebih lanjut, Mall Duty Free Nusantara akan dikelola oleh ASRI, anak perusahaan Agung Sedayu Grup yang dikenal dengan pengelolaan mall ternama di Jakarta, seperti Mall of Indonesia, ASHTA District 8 SCBD, PIK Avenue, Grand Galaxy Park Bekasi, dan Hublife Taman Anggrek Residences.

Diharapkan, proyek ini dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar IKN dengan nilai investasi sebesar Rp 5 triliun.

IKN akan Punya Mall Duty Free Nusantara, Diyakini Bakal Kerek Ekonomi Warga Kalimantan Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ngecharge-mobil-listrik.jpg" alt="BEBAS EMISI: Pengisian daya pada mobil listrik Hyundai di salah satu mal di Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBAS EMISI: Pengisian daya pada mobil listrik Hyundai di salah satu mal di Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasar mobil listrik di Indonesia mulai masif, tak sedikit masyarakat yang tertarik memiliki mobil tanpa BBM ini. Perlahan tapi pasti, infrastruktur pendukung mulai dibangun, baik oleh pemerintah maupun Agen Pemegang Merek.  Pemerintahan Jokowi sejak 2019 telah membuat regulasi yang mendukung percepatan mobil listrik selain membahas aturan, infrastruktur juga kemudahan dan keuntungan calon konsumen untuk bisa membeli kendaraan listrik.  Pemerintah memberikan instentif untuk pembelian mobil listrik bahkan bukan hanya itu ada beberapa keuntungan lain juga didapatkan konsumen pembeli mobil listrik. Apa saja keuntungan yang didapatkan konsumen, simak pembahasan berikut:  Dapat PPnBM 0 Persen  Konsumen akan mendapatkan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen alias gratis. Aturan ini masuk dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.  Strategi pemberian insentif ini agar bisa menekan harga jual kendaraan yang berbasis Battery Electric Vehicle (BEV), supaya lebih terjangkau. Meskipun telah mendapatkan PPNBM nol persen, beberapa mobil listrik harganya masih bisa dibilang tinggi, misalnya Hyundai Ioniq 5 yang dibanderol Rp 700 – 800 jutaan.  Namun berbeda dengan Wuling Air EV yang dibanderol dua ratus jutaan, harga ini masih bisa dibilang terjangkau. Harga dberikan masing masing APM, model, dimensi dan fitur sudah pasti hal yang menentukan harga.  Meskipun begitu beberapa di negara maju, pemerintah setempat memberikan subsidi harga jual yang lebih menarik agar masyakarat bisa beralih ke mobil listrik. Hanya saja ini bisa dilakukan, bila pendapatan pajak negara sehat.  Tidak Kenal Biaya BBNKB dan PKB  Insentif berukutnya adalah pemilik tidak perlu bayar bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Aturan tersebut diatur lewat Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD yang berlaku mulai 5 Januari 2025.  Meskipun begitu saat ini sudah ada daerah yang memberlakukan BBNKB nol persen untuk mobil listrik, salah satunya DKI Jakarta. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2020 yang berlaku sejak 15 Januari 2020 hingga 31 Desember 2024.  Sementara itu untuk PKB mobil listrik, sesungguhnya sudah ada insentif dari pemerintah. Keringanan untuk saat ini memang belum nol persen, melainkan cukup dibayarkan 10 persen dari tarif normal. Maka PKB mobil listrik umumnya sangat murah.  Keringanan pembayaran PKB untuk mobil listrik diatur lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disebutkan, pajak kendaraan listrik hanya perlu dibayarkan 10% dari tarif normalnya. Itu berlaku untuk PKB kendaraan listrik untuk orang atau barang serta untuk angkutan umum orang atau barang.  Gratis Bea Masuk  Pemerintah berikan insentif berupa penetapan Bea Masuk 0% khusus untuk kendaraan yang diimpor dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-13/MK.010/2022.  Mobil listrik IKD diberikan bea masuk gratis bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perakitan lokal di Tanah Air, sekaligus menambah komponen lokal ke baterai electric vehicle (BEV) yang dijual di Indonesia. Kalau sudah begitu, harusnya harga jual mobil listrik jadi semakin murah.  Bebas Ganjil Genap  Pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif mobil listrik berupa bebas ganjil genap saat melintas di jalur yang telah ditentukan. Jalur ganjil genap tujuannya untuk mengurangi kemacetan serta mengurangi pencemaran akibat emisi gas buang dari kendaraan. Namun ganjil genap tidak berlakuk bagi mobil listrik. Aturan ini tertuang di Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sitem Ganjil-Genap.  Bisa Kredit DP Nol Persen  Mobil listrik bisa dibeli dengan uang muka atau DP nol persen. Ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 20/8/2018 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka).  Tentu, dengan DP 0 persen sangat memudahkan untuk mempunya mobil listrik. Pasalnya kalau mobil bensin konvensional, minimal DP ketika pembelian kredit adalah 25 persen.  Namun kemudahan DP nol persen untuk kredit mobil listrik ini kembali lagi ke bank penyedia jasa kredit, serta kesanggupan masyarakat. Jadi tidak serta kamu pasti dibolehkan kredit mobil listrik tanpa pakai uang muka.  Diskon PLN untuk Cas Mobil Listrik di Rumah  PT PLN (Persero) memberikan kemudahan dengan memberi diskon tarif sebesar 30 persen untuk pengecasan baterai mobil listrik di malam hari. Diskon ini berlaku mulai pukul 22.00 WIB hingga hingga 05.00 WIB, khusus isi daya menggunakan alat home charging.  &nbsp;

Simak Keuntungan yang Didapatkan Membeli Mobil Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pekerja-asing-ombudsman-ungkap-temuan-mengejutkan_m_207809.jpeg" alt="Terbitnya Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai merugikan para pekerja lokal." width="100%">
<figcaption>Terbitnya Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai merugikan para pekerja lokal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menampik isu pembebasan pajak untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menegaskan, pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi TKA tetap dilakukan.  Suryo memaparkan, hanya saja, selama empat tahun pertama pekerja asing diberikan insentif hanya membayar PPh atas pendapatan yang mereka terima di Indonesia.  "Untuk penghasilan yang diperoleh di Indonesia itu tidak dibebaskan, tetap dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja selama empat tahun pertama," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (12/10).  Kemudian, kata Suryo, jika setelah empat pekerja asing masih berada di Indonesia, maka pemerintah kembali memberlakukan rezim pajak normal karena Indonesia menganut basis pajak global.  "Lebih dari empat tahun dan dia masih berada di Indonesia, ya dia dikenakan pemajakan dengan rezim normal karena Indonesia menganut world wide income based,” ucapnya.  Suryo menurutkan, adapun tujuan utama insentif bagi para pekerja asing yang memiliki keahlian khusus mau ke Indonesia untuk berbagi ilmu atau keahliannya. Dengan demikian, tidak semua pekerja asing mendapatkan fasilitas tersebut, namun hanya pekerja asing dengan keahlian tertentu.  Saat ini, pihaknya sedang mendefinisikan keahliannya seperti apa yang diinginkan untuk berbagi pengetahuan kepada pekerja Indonesia. Sebab, dalam hal tertentu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang minim pengetahuan dan kemampuannya dapat diisi oleh pekerja asing.  “Karena yang kita inginkan bagaimana TKA itu dapat transfer knowledge juga,” tegasnya.  Seperti diketahui, selama ini Indonesia memungut pajak dari wajib pajak (WP) yang penghasilannya bersumber dari dalam dan luar negeri karena menganut sistem world wide income. Namun dengan adanya UU Cipta Kerja, TKA dengan keahlian tertentu selama empat tahun pertama hanya dikenakan PPh yang bersumber dari Indonesia saja, sedangkan penghasilan yang bersumber dari luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia.

Bantah Pekerja Asing Bebas Pajak, Kemenkeu: PPh Tetap Akan Dipungut

bebas pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bebas pajak

Berita Terkini

Barang Bawaan Jamaah Haji Khusus Bebas Pajak dan Bea Masuk, Tapi Dibatasi Maksimal Rp 40,75 Juta

8 Kebijakan Ekonomi RI Awal Tahun di Era Presiden Prabowo, dari THR hingga Gaji Rp 10 Juta Bebas Pajak

IKN akan Punya Mall Duty Free Nusantara, Diyakini Bakal Kerek Ekonomi Warga Kalimantan Timur

Simak Keuntungan yang Didapatkan Membeli Mobil Listrik

Bantah Pekerja Asing Bebas Pajak, Kemenkeu: PPh Tetap Akan Dipungut

Download Aplikasi JawaPos.com