<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/taUh8lAADrqfuw7BcW6SVgOfJtRUJreXUQCzhAaD-1311862341.jpg" alt="14 RSUD di Jatim tandatangani Pakta Integritas bersama Gubernur Khofifah. (Pemprov Jatim)." width="100%">
<figcaption>14 RSUD di Jatim tandatangani Pakta Integritas bersama Gubernur Khofifah. (Pemprov Jatim).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 14 rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk mewujudkan sistem layanan kesehatan yang transparan dan bersih dari praktik korupsi. Komitmen itu ditegaskan lewat penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (20/5), usai Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya. Penandatanganan ini juga diikuti oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Erwin. Prosesi diawali oleh para direktur RSUD, dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan ditutup oleh Gubernur Khofifah. Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa pakta integritas ini merupakan wujud kebangkitan tata kelola sektor kesehatan yang mengedepankan prinsip bersih, transparan, dan berintegritas. "Sistem layanan kesehatan yang kuat harus ditopang oleh integritas yang tinggi di seluruh lini pelayanan," ucapnya. Adapun rumah sakit yang menandatangani pakta integritas tersebut di antaranya RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Saiful Anwar, RSUD dr. Soedono Madiun, RSUD Haji Provinsi Jatim, RS Jiwa Menur, RSUD Karsa Husada Batu, RSUD Sumberglagah, RSUD Mohammad Noer Pamekasan, RSUD Dungus Madiun, RSUD Daha Husada Kediri, RSUD Husada Prima, RS Paru Jember, RS Mata Masyarakat (RSMM) Provinsi Jatim, dan RS Paru Mangunharjo Provinsi Jatim. Dalam pakta tersebut, para pimpinan rumah sakit berkomitmen untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa secara transparan, jujur, objektif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka juga menyatakan kesanggupan untuk tidak meminta atau menerima suap, hadiah, bantuan, atau bentuk pemberian lain yang melanggar ketentuan. Seluruh proses pengadaan akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bila terjadi pelanggaran, mereka siap menerima sanksi sesuai ketentuan hukum. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan semangat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). Program ini merupakan upaya konkret KPK dalam mencegah praktik korupsi di pemerintah daerah serta memantau kinerja tata kelola yang akuntabel, khususnya di sektor pelayanan publik seperti kesehatan. Ia berharap penandatanganan ini bisa menjadi momentum transformasi budaya kerja di lingkungan rumah sakit milik pemerintah provinsi. &ldquo;Semoga ini menjadi langkah awal menuju layanan kesehatan yang unggul, profesional, dan berstandar internasional, yang berdiri di atas integritas, efisiensi, dan tanggung jawab moral,&rdquo; tutur Khofifah.

14 rumah sakit milik Pemprov Jatim menandatangani Pakta Integritas untuk layanan kesehatan bersih dari korupsi, di Surabaya.

Transparan dan Bersih! 14 RSUD Jatim Kompak Teken Pakta Integritas Kesehatan, Komitmen Bebas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/20231019134453_IMG_0749JPG-3184420536.jpg" alt="Ganjar Pranowo mengatakan bersama Mahfud MD dirinya akan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan bersih, terlebih menyangkut isu antikorupsi." width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo mengatakan bersama Mahfud MD dirinya akan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan bersih, terlebih menyangkut isu antikorupsi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari ini, Kamis (19/10) siang WIB. Ganjar mengatakan, bersama Mahfud dirinya akan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan bersih, terlebih menyangkut isu antikorupsi. Menurutnya, semua harus fokus untuk melayani masyarakat. Ganjar menyebut, negara harus menciptakan iklim ekonomi baik dan adil. "Negara ini harus berjalan dengan baik, negara ini harus berjalan dengan bersih, negara ini harus membawa dirinya untuk antikorupsi dan melayani masyarakat," kata Ganjar yang disambut meriah para pendukungnya di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (19/10). Selain itu, bersama Mahfud MD, Ganjar ingin menciptakan iklim ekonomi yang baik dan adil, yang sama-sama menguntungkan para pengusaha dan para buruh lewat komitmen antikorupsi. "Ketika rakyat kita semuanya betul-betul mengharapkan buruh bekerja dengan keras, pengusaha harus membanting tulang agar survive dari keadaan ekonomi yang tidak mudah ini, itu adalah cerita tentang kita," ucap Ganjar. "Insya Allah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya dan Pak Mahfud akan menjalankan tugas itu," sambungnya. Ganjar memastikan dirinya maju sebagai calon presiden bukan semata-mata hanya untuk meraih kekuasaan. Ia ingin Indonesia lebih baik, sehingga harus memikirkan bagaimana nasib bangsa dan rakyat ke depan. "Kami berdua ingin menekankan, sekali lagi. Ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud Md, ini bukan cerita tentang kekuasaan, tapi cerita tentang nasib bangsa, nasib rakyat, cerita tentang anak-anak kita yang butuh perlindungan dan akses pendidikan yang baik, cerita tentang ibu-ibu dan kelompok perempuan yang harus mendapatkan tindakan khusus, cerita penyandang disabilitas yang harus mendapatkan kesetaraan," ungkap Ganjar. Selain itu, Ganjar juga akan memberikan perhatian kepada para guru untuk bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Serta menaikan derajat para petani dan nelayan, serta memberikan taraf hidup lebih baik untuk TNI, Polri, dan para aparatur negara yang senantiasa mengamankan, melayani dan melindungi masyarakat. Bukan itu saja, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga akan memberikan perhatian kepada para tenaga medis yang berada di pelosok negeri ini. "Bapak ibu tentu saja, kalau kita melihat bidang tenaga medis dokter, mereka yang berada di ujung-ujung Indonesia, betapa mereka butuh perhatian kita semua," pungkas Ganjar.

Menurutnya, semua harus fokus untuk melayani masyarakat. Ganjar menyebut, negara harus menciptakan iklim ekonomi baik dan adil.

Daftar ke KPU RI, Pasangan Ganjar-Mahfud MD Tegaskan Indonesia Bakal Bebas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20210118-WA0009_copy_1024x682-1.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelayanan publik harus terbebas dari pratik korupsi. Menurut Tito, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik akan sangat memengaruhi indeks persepsi korupsi.  Dengan demikian, pelayanan publik harus menjadi beranda negara yang menampilkan wajah pemerintahan yang baik dan bersih.  ’’Salah satu kontributor terbesar, atau berpengaruh dalam menentukan angka indeks persepsi korupsi itu adalah pelayanan publik dan perizinan,” kata Tito dalam Sharing Session acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/8).  Tito menjelaskan, salah satu terobosan untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan adalah dibentuknya Mal Pelayanan Publik. Ia menjelaskan, keberadaan Mal Pelayanan Publik memudahkan urusan masyarakat karena pelayanan yang efektif dan tidak berbelit-belit.  ’’Mal Pelayanan Publik ini banyak sekali manfaatnya, yang pertama akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa banyak bersentuhan dengan birokrasi yang panjang, dan bisa hitungannya dalam waktu menit selesai, dan sangat transparan, pembayarannya pun tidak ada yang cash tapi menggunakan bank,” ucap Tito.  Namun sayangnya, ia menuturkan, belum semua daerah memiliki Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan semua layanan, termasuk perizinan, menjadi satu pintu. Karena itu, pihaknya terus mendorong agar setiap pemerintah daerah (Pemda) memiliki Mal Pelayanan Publik. Selain untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi, Mal Pelayanan Publik juga akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang serba cepat.  ’’Kalau mal ini ada di semua kota, ini saya yakin ini akan bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, CPI (Corruption Perceptions Index) kita, karena komponen terbesarnya adalah pelayanan publik dan perizinan yang berbelit, dipersulit, publik susah dilayani,” tuturnya.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga pencegahan yang mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi. Karenanya, KPK melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat secara khusus melaksanakan tugas serta fungsi sosialisasi dan kampanye, pendidikan, serta pelatihan antikorupsi.  "Kita punya tujuan yang mulia ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’, termasuk juga tujuan untuk mencegah Bapak/Ibu sekalian dari korupsi," ujar Firli.  Dia menjelaskan, sebagai negara demokrasi, Indonesia harusnya terbebas dari budaya praktik korupsi. Sebab, akuntabel, keterbukaan, dan transparansi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem demokrasi. Namun sayangnya, hal itu tak cukup mencegah para pejabat negara untuk terlibat praktik rasuah. "Kami sungguh tidak berbahagia kalau ada yang tertangkap karena kasus korupsi. Kalaupun ada, kami tidak akan pernah mundur, tidak akan menyerah, dengan tegas kita akan lakukan penegakan hukum," ungkap Firli. (*)

Tito Karnavian Tegaskan Pelayanan Publik Harus Bebas dari Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/brimob-dok-Polri.jpg" alt="Caption: Pasukan Gegana Korps Brimob Polri melaksanakan Apel Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) untuk Tahun Anggaran 2021. Foto: Dokumen Polri" width="100%">
<figcaption>Caption: Pasukan Gegana Korps Brimob Polri melaksanakan Apel Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) untuk Tahun Anggaran 2021. Foto: Dokumen Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasukan Gegana Korps Brimob Polri melaksanakan Apel Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) untuk Tahun Anggaran 2021.Penandatanganan Pakta Integritas dan deklarasi zona integritas itu dilaksanakan di Mako Pasukan Gegana pada Senin (17/5).  Komandan Pasukan Gegana Brigjen Pol Reza Arief Dewanto mengatakan, penandatangan Pakta Integritas dan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan pasukan gegana dalam rangka mendukung program prioritas Kapolri pada kegiatan 39, yaitu peningkatan status WBK dan WBBM pada seluruh sentra pelayanan publik.  Serta merupakan bentuk kesungguhan Pasukan Gegana serta komitmen Korps Brimob dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Hal itu demi terwujudunya tiga fokus sasaran yang dilaksanakan dalam reformasi birokasi. Yaitu terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta terwujudnya peningkatan pelayanan personel dan ASN Pasukan Gegana serta masyarakat.  "Untuk mewujudkan WBK, Pasukan Gegana memiliki tahapan dasar pembangunan zona integritas," kata Brigjen Pol Reza Arief Dewanto dalam keterangannya, Senin (17/5).  Arief menuturkan, pembangunan zona integritas dapat bisa dilakukan dengan terbentuknya komitmen antara pimpinan dan seluruh anggota dalam pelibatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menularkan semangat visi yang sama.  Serta memberikan kemudahan pelayanan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik dan semangat hospitality atau keramahan untuk kepuasan Personel dan publik.  "Kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi yaitu dengan pemantauan merasakan kehadiran satuan kerja Pasukan Gegana yang berkelanjutan sesuai dengan program satuan kerja Pasukan Gegana untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap pada jalur yang direncanakan," ucap Arief.  Selain itu, dapat menetapkan strategi manajemen media sebagai sarana komunikasi, untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pasukan Gegana diketahui oleh masyarakat.  "Saya berharap dengan dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas menjadi komitmen bersama yang digelorakan seluruh Personel dan ASN Pasukan Gegana Korps Brimob. Sehingga memiliki kesiapan dan semangat yang sama dalam membangun zona integritas menuju WBK secara konsisten dan berkelanjutan," ungkap Arief.  Dia mengharapkan, hal itu tidak hanya dijadikan acara sebatas seremonial semata, tetapi harus betul-betul dilaksanakan dan dirasakan hasilnya oleh seluruh personel Pasukan Gegana. "Pastikan seluruh program kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, tingkatkan koordinasi dengan semua bagian baik internal maupun eksternal sehingga  pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dapat terlaksana dengan baik di Satuan Kerja Pasukan Gegana Korps Brimob," tegasnya. (*)

Tekan Pakta Integritas, Gegana Brimob Harapkan Bebas dari Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenperin-targetkan-19-satuan-kerja-raih-wilayah-bebas-dari-korupsi_m_211561.jpeg" alt="Plt Irjen Kemenperin Haris Munandar." width="100%">
<figcaption>Plt Irjen Kemenperin Haris Munandar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian telah mencanangkan gerakan Zona Integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. "Pembangunan Zona Integritas ini guna mendorong dan menciptakan seluruh aparatur Kemenperin yang bebas dari korupsi, bersih, dan melayani," kata Plt Irjen Kemenperin Haris Munandar di Jakarta, Kamis (10/5). Implementasi Zona Integritas ini juga diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Haris menyampaikan, ada lima satuan kerja di lingkungan Kemenperin yang telah memperoleh predikat WBK dari Kementerian PANRB, yaitu SMK-SMTI Yogyakarta, Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, SMK-SMAK Bogor, Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya serta Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Samarinda. "Untuk tahun ini, kami mengusulkan satu satker yang diharapkan bisa mendapat predikat WBBM, yaitu SMK-SMTI Yogyakarta serta 16 satker untuk predikat WBK," ujarnya. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan, WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pemilihan unit kerja atau satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM, memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya setingkat eselon I-III, dianggap sebagai unit yang penting atau strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, serta memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit kerja atau satuan kerja tersebut. Haris menjelaskan, dalam upaya mewujudkan target tersebut, peran assurance (jaminan) dan consultancy (konsultasi) dari Inspektorat Jenderal diharapkan berjalan secara pararel dan beriringan. "Peran pemberi assurance dan consultancy pada pengelola program di lingkungan Kemenperin perlu diiringi dengan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kemenperin," tuturnya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 adalah 85 persen kapabilitas APIP berada pada Level 3. &ldquo;Kami menargetkan pada 2018 ini, APIP Kemenperin dapat mencapai Kapabilitas Level 3," imbuhnya. Dengan predikat berada pada level 3, APIP akan mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi pada governance (tata kelola), risk (manajemen risiko) dan pengendalian (kontrol). Saat ini, hasil assessment BPKP pada tahun 2016 terhadap 86 K/L, APIP Kemenperin bersama dengan 18 K/L lain telah berada pada level 2 dan lima APIP K/L yang telah berada pada level 3. &ldquo;Dengan meningkatnya level Kapabilitas APIP, peran APIP harus meningkat dan kehadirannya harus memberi nilai tambah bagi organisasi di Kemenperin,&rdquo; paparnya. Di samping itu, lanjut Haris, Kemenperin juga terus berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampai tahun 2017, Kemenperin telah menerima opini WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2008. Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada empat kriteria. Yakni, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. "Predikat itu juga perlu dipertahankan dengan meningkatkan koordinasi dan untuk meminimalkan temuan hasil pemeriksaan dan makin meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan," pungkasnya.

Kemenperin Targetkan 19 Satuan Kerja Raih Wilayah Bebas dari Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/target-perbanyak-wilayah-bebas-korupsi_m_126538.jpeg" alt="EVALUASI KINERJA: Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin (dua dari kanan) dan Wakapolda Jatim Brigjen Gatot Subroto menghadiri Taklimat Akhir Wasrik Rutin Itwasda Tahap I." width="100%">
<figcaption>EVALUASI KINERJA: Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin (dua dari kanan) dan Wakapolda Jatim Brigjen Gatot Subroto menghadiri Taklimat Akhir Wasrik Rutin Itwasda Tahap I.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin punya rencana jangka pendek untuk menciptakan wilayah bebas korupsi di Polda Jatim dan Polres Jajaran. Salah satunya lewat pelayanan publik berbasis teknologi.   Hal tersebut disampaikan Machfud saat kegiatan Taklimat Akhir Wasrik Rutin Itwasda Tahap I di Wyndham Surabaya City Centre Kamis (27/4). Target utamanya adalah peningkatan kinerja. Terutama terkait dengan pelayanan publik. &rsquo;&rsquo;Itu mutlak, harus terus ditingkatkan,&rdquo; tegasnya.  Pria asal Ketintang itu menerangkan, salah satu cara untuk mencapai target tersebut adalah memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Dengan begitu, transparansi bisa tercipta. Masyarakat bisa ikut memantau. &rsquo;&rsquo;Sehingga tidak ada lagi main-main,&rdquo; katanya.  Muaranya, wilayah bebas korupsi di kepolisian bisa bertambah. Selama ini hanya Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, dan Polres Jember yang masuk kategori wilayah bebas korupsi. Tahun ini Machfud berharap kondisi tersebut bisa menular ke tempat lain. &rsquo;&rsquo;Khususnya Polda Jatim sendiri, kami harus memberikan contoh,&rdquo; jelas mantan Kadiv TI Mabes Polri itu.  Apalagi, tahun depan Jatim menjadi salah satu wilayah yang paling banyak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut Machfud, pada momen tersebut, rentan terjadi konflik antar golongan. Karena itu, perlu ada gerakan untuk melakukan pemetaan mulai sekarang. &rsquo;&rsquo;Jatim akan terus semangat memberikan rasa aman kepada masyarakat,&rdquo; janjinya.  Terkait dengan pilkada, Machfud menginstruksi para Kapolres untuk segera mempersiapkan diri. Mereka dituntut proaktif dalam mengambil tindakan. Jangan sampai lebih banyak menunggu. &rsquo;&rsquo;Itu sesuai program saya, harus proaktif,&rdquo; tegasnya.  Dalam kegiatan itu, para satuan wilayah (satwil) dan satuan kerja (satker) dikumpulkan. Mereka mengevaluasi kinerja selama tiga bulan pertama tahun ini sekaligus menjadi persiapan menghadapi kegiatan penting dalam waktu dekat. Misalnya, May Day dan Operasi Ramadaniyah. Sorotan utamanya adalah gangguan kamtibmas dan kecelakaan lalu lintas. &rsquo;&rsquo;Kami juga mengevaluasi kejadian menonjol seperti serangan teroris di Tuban dan tahanan kabur,&rsquo;&rsquo; tandasnya. (aji/c7/fal/sep/JPG)

Target Perbanyak Wilayah Bebas Korupsi

bebas korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bebas korupsi