<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/Screenshot_2024-04-24-19-33-38-660_comgoogleandroidgm-edit-1306424778.jpg" alt="Ilustrasi logo Direktorat Bea dan Cukai" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Direktorat Bea dan Cukai</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan sejumlah relaksasi aturan barang kiriman. Aturan itu berlaku 5 Maret 2025 mendatang. Relaksasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 yang merupakan PMK perubahan kedua atas barang kiriman yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 111 Tahun 2023. Kepala Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Kementerian Keuangan Chotibul Umam menjelaskan, salah satu relaksasi yang diberikan adalah pembebasan bea masuk dan pajak untuk hadiah perlombaan/penghargaan dari luar negeri. &rsquo;&rsquo;Pemberian fasilitas ini dilakukan untuk memberikan apresiasi bagi warga negara Indonesia yang mengharumkan nama bangsa melalui pemberian fasilitas fiskal atas barang kiriman hadiah perlombaan atau penghargaan internasional,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada media briefing di Jakart, Selasa (25/2). WNI yang menerima hadiah/penghargaan dapat mengirimkan barang serupa satu buah medali, trofi, lencana, dan/atau barang sejenis lainnya; dan/atau satu buah barang hadiah lainnya. Ia menyebut, pengiriman tersebut dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut PPN, serta dikecualikan dari bea masuk tambahan (BMT) dan pajak PPh. Dia melanjutkan, aada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar barang kiriman hadiah perlombaan atau penghargaan dari luar negeri ini mendapatkan fasilitas. Pertama, merupakan hadiah dari perlombaan atau penghargaan internasional yang meliputi namun tidak terbatas pada bidang olahraga, ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan, dan keagamaan. Kedua, pengirim barang dan/atau penerima barang adalah warga negara Indonesia yang menerima hadiah dari perlombaan atau penghargaan internasional. Ketiga, terdapat dokumen atau bukti keikutsertaan dalam perlombaan atau penghargaan internasional yang berasal dari: Kementerian, lembaga, atau institusi di Indonesia; Penyelenggara perlombaan atau penghargaan di luar negeri; dan/atau Media massa nasional atau internasional. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menambahkan, Bea Cukai terus berupaya melakukan perbaikan pelayanan dan memberikan kejelasan regulasi dalam impor dan ekspor barang kiriman dengan mendengarkan aspirasi dan melihat isu-isu yang pernah terjadi di masyarakat. &rsquo;&rsquo;Kami berharap penerbitan aturan baru terkait barang kiriman ini dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai regulasi barang kiriman asal impor dan ekspor,&rsquo;&rsquo; tambahnya. (*)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan sejumlah relaksasi aturan barang kiriman. Aturan itu berlaku 5 Maret 2025 mendatang.

Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk untuk Hadiah Lomba Internasional

<div id="m#msg-f:1806886586210672470" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/Sudah-3-atlet-Indonesia-sumbangkan-medali-untuk-Indonesia-di-Olimpiade-Paris-2024-Gregoria-Mariska-Tunjung-Veddriq-Leonardo-dan-Rizki-Juniansyah-617242013.jpg" alt=". Sudah 3 atlet Indonesia sumbangkan medali untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Gregoria Mariska Tunjung, Veddriq Leonardo, dan Rizki Juniansyah. (Instagram: @timindonesiaofficial)" width="100%">
<figcaption>. Sudah 3 atlet Indonesia sumbangkan medali untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Gregoria Mariska Tunjung, Veddriq Leonardo, dan Rizki Juniansyah. (Instagram: @timindonesiaofficial)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Viral di media sosial, soal medali emas Olimpiade Paris 2024 milik Veddriq Lenardo yang disebut bakal kena bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta (CGK). Untuk diketahui, Veddriq Leonardo berhasil meraih medali emas dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/014957762/puan-maharani-ucapkan-selamat-kepada-veddriq-leonardo-yang-sukses-raih-emas-panjat-tebing-pada-olimpaliade-paris-2024">Puan Maharani Ucapkan Selamat kepada Veddriq Leonardo yang Sukses Raih Emas Panjat Tebing pada Olimpaliade Paris 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam unggahan viral itu, Veddriq Leonardo diminta untuk tidak menebar senyum usai berhasil memperoleh medali emas pertama buat Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Lantaran dikhawatirkan akan dihalau Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui unggahan yang sama, akun X, @rizkidwika, juga menautkan kejadian yang sempat viral pada tahun lalu. Di mana, ada seorang pemenang lomba nyanyi di Jepang dikenakan bea masuk saat pialanya dikirim ke Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan senyum2 Veddriq. Bea cukai CGK menantimu," kata akun tersebut, dikutip Jumat (9/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa waktu berselang,&nbsp; Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo merespons cuitan viral itu dan memastikan bahwa medali yang diraih Veddriq Cs di Olimpiade Paris 2024 bebas dari bea masuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak lupa, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengucapkan selamat kepada Veddriq dan Rizki yang telah berhasil meraih medali di ajang olahraga internasional itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selamat Veddriq dan Rizki! Luar biasa capaian di Paris. Emas yang begitu bermakna bagi Indonesia. Bea Cukai siap menyambut dengan penuh hormat, sukacita, dan tentunya dengan fasilitas negara: dijamin semua yang diraih bebas bea! Kami bangga!," ujar Prastowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, peringkat Indonesia di Olimpiade 2024 yang digelar di Paris berangsur naik ke peringkat 28. Hal ini berkat torehan dua medali emas yang berhasil diraih Rizky Juliansyah di cabang olahraga angkat besi dan medali emas Veddriq Leonardo cabang olahraga panjat tebing nomor speed.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, juga Indonesia pertama kali mendapatkan medali di Olimpiade 2024 lewat Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil menyabet medali perunggu dalam cabang olahraga bulutangkis nomor tunggal putri. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Viral di media sosial, soal medali emas Olimpiade Paris 2024 milik Veddriq Lenardo yang disebut bakal kena bea cukai di Bandara Soetta

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo Pastikan Medali yang Dibawa Kontingen Indonesia saat Kembali ke Tanah Air Bebas dari Bea Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perundingan-tuntas-7000-produk-ri-bebas-bea-masuk-australia_m_.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perundingan perjanjian kemitraan komprehensif Indonesia dan Australia (IA-CEPA) akhirnya tuntas. Rencananya, hari ini (4/3) Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham meneken kerja sama tersebut dengan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. IA-CEPA diharapkan dapat mendorong kinerja ekspor dan meningkatkan kualitas produksi manufaktur. Dari hasil perundingan terakhir pada akhir 2018 lalu, 7.000 pos tarif ekspor Indonesia rencananya mendapatkan fasilitas bea masuk 0 persen ke Australia. Direktur Perdagangan Bilateral Kemendag Ni Made Ayu Marthini menegaskan, seluruh ekspor Indonesia ke Australia akan mendapatkan pembebasan bea masuk impor. Made menyebutkan, beberapa pos tarif yang dibebaskan bea masuk, antara lain, produk tekstil, herbisida, dan pestisida yang semula dikenai 5 persen. Ada pula produk lain seperti bahan kayu dan turunannya, kopi, cokelat, kertas, dan permesinan. "Jadi, kalau ekspor ini ekspor itu ke Australia, Indonesia tidak lagi dikenai bea masuk," ujar Made seperti dikutip Jawa Pos, Senin (4/3). Made menyatakan, jumlah pos tarif itu lebih banyak ketimbang jumlah impor barang Australia yang tiba di Indonesia. Adapun jumlah pos tarif asal Australia yang tidak dikenai bea masuk di Indonesia mencapai 6.404 pos tarif. Meski demikian, bukan berarti impor Australia yang masuk ke Indonesia adalah barang konsumsi. Impor dari Australia sebagian besar adalah bahan baku yang proses pertambahan nilainya bisa dilakukan di Indonesia. Misalnya, gandum yang bisa diolah menjadi tepung terigu. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut baik penyelesaian perundingan IA-CEPA karena memberikan arti positif bagi dunia usaha. Dengan selesainya perundingan tersebut, Indonesia secara perlahan memiliki same level of playing field dengan negara-negara pesaing dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh tantangan. "Yang menjadi PR besar pemerintah setelah ini adalah memastikan bahwa IA-CEPA dapat segera diratifikasi untuk dimanfaatkan pelaku usaha Indonesia," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani. Lebih spesifik, Shinta menambahkan, kerja sama di bidang pendidikan dan vokasi dengan Australia menjadi salah satu manfaat yang diterima Indonesia. Hal itu sangat berkontribusi bagi perluasan dan peningkatan kualitas produksi industri manufaktur kita. Perundingan perjanjian kemitraan IA-CEPA yang diawali pada 2016 lalu melibatkan sejumlah lembaga. Indonesia Australia Business Partnership Group yang terdiri atas Kadin, Apindo, Indonesia-Australia Business Council (IABC), Australia Chambers of Commerce and Industry, Australia Industry Group, dan Australia-Indonesia Business Council (AIBC) bersama-sama memberikan masukan kepada pemerintah kedua negara.

Perundingan Tuntas, 7.000 Produk RI Bebas Bea Masuk Australia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pola-travelling-berganti-nominal-pembebasan-bea-masuk-tak-lagi-ideal_m_158512.jpeg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK)&nbsp;Nomor 188/2010, pemerintah telah memberi batasan yang ditetapkan untuk tarif cukai barang dari luar negeri per individu. Dulu, angkanya sebesar USD 50 per individu yang kini direvisi menjadi USD 250, dan per keluarga USD 1.000. &nbsp; Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, batasan itu perlu dikaji kembali. Sebab, nilai itu terlalu rendah dan tak sesuai kondisi saat ini. &nbsp; Jika dulu masyarakat pergi ke luar negeri untuk berbelanja, pola itu berubah. Saat ini mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di negeri orang untuk jalan-jalan. &nbsp; Menurutnya, saat ini pelancong tak lagi menghabiskan uangnya untuk membeli barang mahal. Melainkan, membeli oleh-oleh untuk orang tersayang. &nbsp; "Kalau menurut saya, memang terlalu rendah. Karena ada beberapa faktor seperti inflasi, peningkatan daya beli, depresiasi rupiah, termasuk juga ada perubahan pola. Kalau dulu ke luar negeri untuk belanja, sekarang travelling dengan membawa oleh-oleh," kata Yustinus kepada JawaPos.com saat dihubungi, Kamis (21/9). &nbsp; Fakta itulah yang menurutnya perlu mendapat perlakuan berbeda. Termasuk, untuk pola pengawasan bagi pelancong yang ingin kulakan. &nbsp; Lebih jauh dirinya menilai, saat ini batas kewajaran cukai barang dari luar negeri seharusnya sebesar USD 500 &ndash; USD 1.000 untuk individu. Sementara untuk keluarga, batasnya ditingkatkan menjadi USD 2.000.&nbsp; &nbsp; Nilai itu dianggap pantas untuk diterapkan. Sebab, pengenaan bea masuk ke Indonesia terlalu banyak. Hal itu membuat pajak yang dibebankan ke masyarakat justru semakin tinggi, bukan meringankan. &nbsp; "Kalau internasional itu kan USD 250 (per orang) dan USD 1.000 (per keluarga). Kita itu meski cukup moderat, tapi banyak bea masuk. Itu menimbulkan barang menjadi sangat mahal, apalagi dia cuman bawa oleh-oleh tapi dikenakan pajak mahal," tutupnya.

Pola Travelling Berganti, Nominal Pembebasan Bea Masuk Tak Lagi Ideal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/impor-kurang-dari-usd-100-bebas-bea-masuk_m_118669.jpeg" alt="MUDAHKAN ONLINE SHOP: Miniatur kendaraan DHL, perusahaan kargo dengan jejaring global. Aturan bea masuk terbaru diharapkan memudahkan bisnis e-commerce." width="100%">
<figcaption>MUDAHKAN ONLINE SHOP: Miniatur kendaraan DHL, perusahaan kargo dengan jejaring global. Aturan bea masuk terbaru diharapkan memudahkan bisnis e-commerce.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah membenahi sejumlah regulasi untuk mendorong bisnis digital (e-commerce). Salah satunya membebaskan bea masuk untuk barang impor dengan nilai kurang dari USD 100. Kepala Seksi Humas Ditjen Bea Cukai Devid Yohannis Muhammad menyatakan, pembebasan bea masuk terbatas diberlakukan terhadap barang dari luar negeri yang masuk melalui perusahaan jasa titipan atau PT Pos Indonesia. Sebelumnya, pembebasan bea masuk diterapkan untuk barang kiriman dengan nilai kurang dari USD 50.&nbsp; "Bea Cukai menyederhanakan prosedur pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) untuk menyelaraskan praktik kepabeanan internasional," terang Devid. Pembebasan tarif bea masuk berlaku dari semua negara asal. Namun, pembebasan bea masuk hanya berlaku untuk satu barang atau lebih dari satu barang yang jika ditotal harganya masih di bawah USD 100. Kebijakan itu tidak berlaku jika barangnya lebih dari satu dengan nilai di atas USD 100.&nbsp; "Kalau barangnya lebih dari satu dan secara akumulasi harganya melebihi USD 100, ya tetap dikenai tarif bea masuk. Karena batasannya itu," terangnya. Untuk badan usaha yang memiliki preferensial tarif, juga diberikan fasilitas dengan pemberitahuan umum pemberitahuan impor barang (PIB). "Kebijakan ini juga hanya berlaku untuk satu hari penuh," jelasnya. Menurut Devid, regulasi itu dibuat dalam rangka mendukung Paket Kebijakan Ekonomi XIV. Salah satu poinnya adalah memberikan tarif tunggal dan penyederhanaan ribuan tarif. (ken/c6/noe)&nbsp;

Impor Kurang Dari USD 100 Bebas Bea Masuk

bebas bea masuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bebas bea masuk

Berita Terkini

Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk untuk Hadiah Lomba Internasional

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo Pastikan Medali yang Dibawa Kontingen Indonesia saat Kembali ke Tanah Air Bebas dari Bea Masuk

Perundingan Tuntas, 7.000 Produk RI Bebas Bea Masuk Australia

Pola Travelling Berganti, Nominal Pembebasan Bea Masuk Tak Lagi Ideal

Impor Kurang Dari USD 100 Bebas Bea Masuk

Download Aplikasi JawaPos.com