<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resmi-ri-stop-program-kuliah-sambil-magang-di-taiwan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengiriman mahasiswa program kuliah sambil kerja ke Taiwan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengiriman mahasiswa program kuliah sambil kerja ke Taiwan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akhirnya mengambil keputusan tegas terkait persoalan peserta program kuliah-magang (Industry Academia Collaboration/IAC) di Taiwan. Setelah dilakukan rapat lintas kementerian, diputuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) pengiriman dan rekrutmen mahasiswa program IAC. Moratorium diberlakukan sampai ada pembenahan. Hal itu disampaikan Kabid Perlindungan WNI dan Penerangan Sosial Budaya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) <a href="https://www.jawapos.com/internasional/04/01/2019/pengakuan-mahasiswa-asal-indonesia-yang-kuliah-di-taiwan" target="_blank">Taipei</a> Fajar Nurhadi. ''Pilihan penghentian sementara tersebut dibahas dalam rapat interkem (inter kementerian, Red) di Jakarta tanggal 14 Januari lalu,'' kata dia saat dihubungi kemarin (28/1). Fajar menuturkan, saat ini persoalan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/04/01/2019/mahasiswa-yang-kerja-paksa-di-taiwan-berangkat-lewat-calo" target="_blank">mahasiswa peserta program IAC</a> ditangani pemerintah pusat di Jakarta. Di antaranya, Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, serta Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri. Dia menegaskan, pemerintah Indonesia sebatas menghentikan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/06/01/2019/mahasiswa-indonesia-yang-bermasalah-di-taiwan-diupayakan-tetap-kuliah" target="_blank">perekrutan dan pengiriman mahasiswa</a>, bukan menghapus program itu. ''Karena program tersebut milik Taiwan,'' jelasnya. Dari Taiwan, keputusan penghentian sementara <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/08/01/2019/mahasiwa-di-taiwan-keluhkan-magang-tak-sesuai-jurusan" target="_blank">pengiriman mahasiswa program IAC</a> itu mendapat respons beragam. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Dayeh University Taiwan Abu Bakar mengatakan, ada kelompok mahasiswa yang menerima dan menolak keputusan tersebut. ''Yang menolak moratorium rata-rata karena sudah sesuai dengan yang dijanjikan sebelum berangkat,'' jelasnya. Dia tidak memungkiri bahwa ada beberapa implementasi program IAC yang berjalan baik. Meski begitu, ada persoalan yang dialami sebagian mahasiswa program IAC. Misalnya, program magang tidak sesuai dengan bidang kuliah yang diambil. Kemudian, jam magang melebihi ketentuan pemerintah Taiwan. Ada juga laporan bahwa mahasiswa program IAC tinggal di asrama bersama TKI. Kelompok mahasiswa yang menerima moratorium biasanya karena status kuliah dan magang mereka tidak jelas. Dia menuturkan, saat ini ada mahasiswa program IAC yang menganggur selama dua hingga tiga bulan. Otomatis mereka tidak mendapat pemasukan untuk membayar kuliah maupun biaya hidup.&nbsp;

Resmi! RI Stop Program Kuliah sambil Magang di Taiwan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekomendasi-kdei-taipei-soal-kuliah-magang-hentikan-program-iac_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Ruang Kuliah" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ruang Kuliah</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Tidak semua kegiatan kuliah sambil magang melalui program Industry Academia Collaboration (IAC) di Taiwan bermasalah. Ada sebagian yang berjalan baik. Khususnya yang tidak terlalu melibatkan banyak agensi atau yayasan dan sejenisnya. Kondisi itu diakui Kepala Bidang Perlindungan WNI dan Penerangan Sosial Budaya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan Fajar Nurhadi. Dia bercerita cukup lama ketika ditemui Jawa Pos di kantor KDEI di Distrik Naihu, Taipei, kemarin sore (9/1). "Rekrutmennya berserakan. Dugaan saya, individu saja bisa (mengirim mahasiswa <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/07/01/2019/cara-mendapatkan-beasiswa-luar-negeri-yang-aman-versi-lpdp" target="_blank">program kuliah-magang</a> ke Taiwan, Red)," tuturnya. Menurut dia, sistem rekrutmen yang berserakan dan tidak termonitor pemerintah Indonesia tersebut tidak baik. Pembenahan rekrutmen, antara lain dengan keterlibatan agensi, menjadi salah satu saran perbaikan dari pihak KDEI. Fajar menjelaskan, agensi yang terlibat dalam pengiriman mahasiswa magang IAC tersebut tidak hanya berada di Indonesia. Ada juga agensi lagi di Taiwan. Misalnya yang dialami sejumlah mahasiswa program IAC di Chia Nan University of Pharmacy and Science. Dia juga mendengar ada mahasiswa Indonesia peserta program IAC di kampus tersebut yang ditempatkan satu asrama bersama pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI. Menurut dia, ada kasus satu agensi di Taiwan yang menangani program magang untuk sejumlah kampus. "Contohnya, agensi untuk kampus Chia Nan itu sama dengan kampus Far East University," tuturnya. Tetapi, dengan alasan tertentu, akhirnya kampus Far East memutuskan untuk mengelola sendiri mahasiswa magangnya. Saat ini kuliah sambil magang di Far East University relatif berjalan baik. Fajar menjelaskan, lalu lintas perjalanan mahasiswa <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/08/01/2019/mahasiwa-di-taiwan-keluhkan-magang-tak-sesuai-jurusan" target="_blank">program magang</a> IAC tersebut tidak diketahui KDEI. Begitu tiba di Taiwan, mereka langsung dibawa agensi. Kemudian diserahkan ke kampus. Menurut dia, sampai saat ini, KDEI Taipei tetap merekomendasikan program IAC dihentikan sementara. Baik perekrutan maupun pengiriman. Sebab, pengoperasian program itu harus ditata terlebih dahulu. Dia menegaskan bahwa KDEI sudah bertemu dengan Kementerian Pendidikan Taiwan. Mereka siap mengakomodasi masukan Indonesia. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Taipei Sutarsis juga mengungkapkan peran agensi dalam program IAC yang banyak bermasalah itu. Dia menjelaskan, pihak agensi bahkan bisa mengatur atau mengendalikan jurusan yang dipilih mahasiswa. Banyak kasus jurusan yang dipromosikan agensi yang ternyata tidak sesuai dengan jurusan di kampus. Kemudian, pungutan biaya pemberangkatan yang sangat bervariasi oleh agensi-agensi. "Sebaiknya ada standardisasi," jelasnya.&nbsp;

Rekomendasi KDEI Taipei soal Kuliah-Magang, Hentikan Program IAC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiwa-di-taiwan-keluhkan-magang-tak-sesuai-jurusan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahasiwa di Taiwan Keluhkan Magang Tak Sesuai Jurusan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahasiwa di Taiwan Keluhkan Magang Tak Sesuai Jurusan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah sepekan ramai pemberitaan beban magang, mahasiswa Indonesia di Taiwan mengadakan pertemuan dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei. Dalam pertemuan tersebut disampaikan keluhan mahasiswa. Di antaranya magang yang tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Pertemuan yang menghadirkan sekitar 20 mahasiswa Indonesia dari segenap penjuru Taiwan itu digelar Sabtu lalu (5/1). Pertemuan berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 22.00 waktu setempat. "Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyampaikan apa yang mereka alami," kata Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Taiwan Sutarsis kemarin (7/1). Sutarsis ditemui Jawa Pos di tengah kegiatan studi laboratorium S-3-nya di National Chiao Tung University. Ditemani Ketua PPI Hsinchu Albert Budi Christian, dia menjelaskan perkembangan terkini terkait persoalan program kuliah-magang mahasiswa Indonesia di Taiwan. Permasalahan mahasiswa program Industry-Academia Collaboration itu, tegas Sutarsis, bukan mengada-ngada. Memang benar-benar terjadi. Dia memiliki datanya. Baik itu berdasar pengaduan maupun rekaman videonya. Sayang, untuk keamanan si mahasiswa peserta program, dia tidak bersedia video tersebut dirilis. Dari video yang dia tunjukkan, ada mahasiswa yang bekerja menurunkan seperti kemasan kertas dari sebuah mobil bak terbuka. Tumpukan kertas itu kemudian ditarik untuk masuk ke sebuah mesin berjalan. Pekerjaan tersebut sama sekali tidak sesuai atau linier dengan latar belakang studi mahasiswa itu. Sebab, mahasiswa tersebut sedang menempuh kuliah teknik. Ada pula contoh lain, yakni mahasiswa informatika yang magang sebagai pengemas jarum suntik. Menurut pria asal Surabaya itu, adanya kegiatan magang yang sama sekali tidak sesuai dengan jurusan yang ditempuh harus diperbaiki. Apalagi, kegiatan magang tersebut memiliki bobot SKS yang besar. Rata-rata mahasiswa yang mengambil program kuliah sarjana sambil magang dibebani SKS sebanyak 144 dan 128 SKS untuk program diploma tiga. Nah, dari jumlah tersebut, separo lebih beban SKS dikonversi dalam kegiatan magang. Sisanya (36 SKS) untuk teori dan 29 SKS untuk praktik di kampus. Anehnya, ada kampus yang membiarkan mahasiswa asal Indonesia magang tidak sesuai dengan bidang kuliahnya.&nbsp;

Mahasiwa di Taiwan Keluhkan Magang Tak Sesuai Jurusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cerita-alumni-beasiswa-dalam-3-bulan-bisa-berangkat-ke-inggris_m_.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa. Para siswa yang hendak ke luar negeri bisa memanfaatkan LPDP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa. Para siswa yang hendak ke luar negeri bisa memanfaatkan LPDP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di luar negeri tidak sesulit yang dibayangkan. Meski persiapan yang dibutuhkan meliputi banyak hal, tetapi hal itu sebanding dengan hasil yang diharapkan. Sekjen Mata Garuda Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Akbar Nikmatullah Dachlan menceritakan pengalamannya ketika mendapatkan beasiswa kuliah S2 di Universitas Birmingham, Inggris. Dia melewati beberapa tahap selama kurang lebih tiga bulan. Menurutnya, persyaratan utama yang harus dilengkapi untuk mendapat beasiswa dari LPDP cukup banyak. Namun, peserta umumnya harus aktif dalam berbagai aspek di luar akademik. &ldquo;Persyaratan paling utama itu yang diharapkan dari LPDP untuk penerima beasiswanya, mereka yang punya bukan hanya aspek akademik saja, jadi aspek lainnya juga dinilai. Bukan sekadar dia punya IPK, punya segudang prestasi akademiknya, lomba sana sini, tapi aspek pengabdian masyarakat dan ada aspek organisasi,&rdquo; ujar Akbar saat dihubungi JawaPos.com, Senin (7/1). Akbar yang juga menjadi Ketua Sahabat Beasiswa itu berangkat ke Inggris pada 2013 lalu dengan beasiswa fully funded. Awalnya, dirinya juga mendaftar di Universitas Amsterdam, Belanda, karena belum diterima di Inggris. &ldquo;Sebenarnya LPDP itu tidak mensyaratkan kita sudah harus diterima kampus dulu. LPDP dari pemerintah tidak mensyaratkan kita sudah diterima di kampus tertentu, tetapi paling tidak jika kami punya target kampus yang itu sesuai kampus yang ada di list mereka, jadi itu cukup meringankan untuk para kandidat,&rdquo; tuturnya. Lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu menyampaikan, selain administratif, dia juga menyiapkan esai berbentuk motivation letter. Esai itu merupakan salah satu kunci lulus beasiswa. &ldquo;Menyusun berbagai macam esai, di antaranya sumbangsih apa yang bisa kita berikan untuk negara ini, yang pernah, yang sekarang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Jadi tidak hanya melihat feature-nya saja ke depan apa, tetapi juga saat ini in line nggak sih sama yang kita tulis,&rdquo; papar dia. Selain itu, dibutuhkan juga surat rekomendasi dari dosen atau institusi akademik. Namun demikian, LPDP memperbolehkan rekomendasi dari tokoh negara serta masyarakat. &ldquo;Untuk LPDP sendiri rekomendasi dari tokoh negara atau tokoh masyarakat itu juga mereka menerima. Tapi kalau di kampus untuk pendaftaran S2 kampus mereka lebih prefer untuk dapat rekomendasi itu dari orang-orang atau dosen yang dekat dengan kita, meskipun meskipun nggak punya jabatan apa-apa,&rdquo; katanya. Saat seluruh persyaratan rampung, dalam tiga bulan, penerima beasiswa sudah bisa berangkat ke kampus tujuan. Sebelum itu, ada proses persiapan keberangkatan (PK) selama 10 hari berupa orientasi dan pembekalan. &ldquo;Saya sekitar tiga bulan itu prosesnya. Selama tiga bulan itu saya daftar ke kampus S2 saya di Belanda itu, kemudian yang kedua saya mengumpulkan esai-esai, dan yang ketiga meminta rekomendasi ke dosen-dosen, yang ke keempat itu persiapan IELTS bahasa Inggris,&rdquo; terang Akbar.

Cerita Alumni Beasiswa, Dalam 3 Bulan Bisa Berangkat ke Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kegiatan-dan-aplikasi-ini-permudah-akses-beasiswa-ke-luar-negeri_m_.jpg" alt="Indonesian Scholarship Network menginformasikan bahwa ada aplikasi bernama" width="100%">
<figcaption>Indonesian Scholarship Network menginformasikan bahwa ada aplikasi bernama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai komunitas serta organisasi bidang pendidikan dan beasiswa akan segera menyelenggarakan kegiatan World Indonesia Scholarship (WISH) Festival 2019. Kegiatan itu dilakukan untuk memperbesar dan memperluas dampak atas inisiatif program beasiswa untuk masyarakat Indonesia. Salah satu perwakilan panitia, Secretary-General Indonesian Scholarship Network (ISN) Agung Adhityawarman menjelaskan, acara tersebut akan bermanfaat bagi para pencari beasiswa baik dalam maupun luar negeri. Mereka akan membantu masyarakat &lsquo;melek&rsquo; beasiswa. &ldquo;Ini kegiatan non provit sosial jadi buat masyarakat Indonesia yang masih bingung soal biasiswa, kita Sahabat Beasiswa, LPDP Mata Garuda, ISN membantu,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (6/1). WISH Festival pertama diselenggarakan pada Agustus 2018 dengan nama WISH Forum 2018, dan berhasil menarik minat lebih dari 25.000 masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun ini, kegiatan tersebut akan dilaksanakan serentak di 20 kota seluruh tanah air. &ldquo;Kan selama ini event (WISH) kegiatannya di Jakarta. Nanti di Februari 2019 kita roadshow di 20 kota,&rdquo; kata Adhit Selain WISH Festival 2019, pada Februari mendatang, pihaknya juga akan meluncurkan aplikasi beasiswa bernama Shoters yang akan menjadi scholarship center di Indonesia. Aplikasi tersebut bisa ditemukan di smartphone, baik Android maupun iOS. &ldquo;Itu nanti akan menjadi informasi pusat beasiswa di Indonesia. Orang Indonesia mau cari tahu tentang biasiswa dibantu melalui aplikasi itu secara gratis,&rdquo; tuturnya. Adhit menerangkan, Shoters akan berjalan beriringan dengan website scholarshipcenter.id yang nantinya akan bekerja sama dengan Google. &ldquo;Sehingga nanti orang yang mau keluar negeri melalui jalur biasiswa yang pertama buka Google dulu, tinggal search mau nyari beasiswa (misalnya) studi S2, di situ akan kebuka daftar tertulis informasi beasiswa beasiswa di Eropa. Lalu pelajari (persyaratan), mau ke Belanda, Inggris, Rusia, negara-negara yang program beasiswanya paling rutin,&rdquo; paparnya. Setelah mengetahui persyaratannya, masyarakat Indonesia harus mengikuti persyaratan dan berjuang dalam seleksi yang berlangsung. &ldquo;Se-simple itu untuk kita bisa belajar ke luar negeri. Yang menjadi perjuangan adalah kita memenuhi persyaratan tersebut, biasanya syarat yang dibutuhkan paling utama itu kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris melalui sertifikasi IELTS (The International English Language Testing System),&rdquo; terang dia

Kegiatan dan Aplikasi Ini Permudah Akses Beasiswa ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-kunci-dan-prosedur-agar-dapat-beasiswa-kuliah-di-luar-negeri_m_.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA. Ketimbang negara Amerika dan Eropa, prosedur kuliah di Australia lebih ringan. Salah satunya pola kursus bahasa Inggris cuma- cuma." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA. Ketimbang negara Amerika dan Eropa, prosedur kuliah di Australia lebih ringan. Salah satunya pola kursus bahasa Inggris cuma- cuma.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beasiswa untuk kuliah di luar negeri bisa ditempuh dengan berbagai cara. Saat ini, banyak lembaga, pemerintah, dan universitas yang menyediakan fasilitas perkuliahan gratis. Umumnya, jarak pendaftaran hingga seseorang bisa diterima beasiswa memakan waktu sekitar enam bulan sampai satu tahun. Masing-masing lembaga ataupun negara menerapkan peraturan yang berbeda. Syarat yang harus diperhatikan pelamar beasiswa, antara lain memiliki kemampuan bahasa asing, diutamakan Bahasa Inggris. Calon penerima beasiswa harus melampirkan sertifikat The International English Language Testing System (IELTS) dengan nilai minimal 6-7. Secretary-General Indonesian Scholarship Network (ISN) Agung Adhityawarman mengatakan, persyaratan tersebut biasanya dibutuhkan beberapa negara di Eropa dan Amerika. Begitu juga dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selain nilai IELTS, calon mahasiswa harus membuat essay berbentuk motivation letter. Syarat tersebut merupakan kunci untuk mendapatkan beasiswa LPDP. &ldquo;LPDP itu kalau mau lolos beasiswa pemerintah, kita sudah harus dapat universitasnya dulu. Sudah lengkap syarat-syarat kebutuhan daftar perguruan tinggi, kunci terakhir motivation letter. Isinya kenapa kita mau di sana (universitas di negara yang dipilih), apa motivasi untuk bangsa. Dari situ jadi alat ukur kita diterima LPDP,&rdquo; ujar Adhit saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (6/1). Berbeda dengan kebanyakan negara Amerika dan Eropa, para pendaftar di universitas Australia mendapat lebih banyak kemudahan. Pasalnya, pemerintah Australia bersedia untuk memberikan kursus secara cuma-cuma bagi calon mahasiswa dengan nilai IELTS yang belum mencukupi. &ldquo;Jadi walaupun misalnya nilai IELTS-nya belum bagus, terus belum daftar kampusnya, masih proses, (tetapi) lolos administrasi persyaratan karakter penerima beasiswa dulu, baru diproses lah itu nila IELTS, dikasih kesempatan,&rdquo; tuturnya. Di Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) juga sudah menerapkan hal yang sama seperti pemerintah Australia. Kemenag memberikan beasiswa ke luar negeri tanpa menjadikan kemampuan bahasa asing atau IELTS menjadi syarat utama. &ldquo;Kemenag juga sudah melakukan itu sekarang ini. Jadi tes dulu, tesnya diwawancara, motivation letter-nya dia bagus, barulah dilatih bahasa Inggrisnya. Biasanya alat ukurnya tetap nilai IELTS harus ada, misalkan nilainya 4-5 itu masih bisa diterima. Nanti dia bantuin (kursus) sampai nilainya 6-7,&rdquo; terang dia. Adapun calon mahasiswa luar negeri akan bisa langsung berangkat ke negara tujuannya masing-masing setelah proses tersebut berjalan dengan baik. Khususnya, jika sudah memegang surat tanda diterima oleh kampus yang dituju atau Letter of Acceptance (LoA). &ldquo;Kalau sudah masuk proses pendaftaran, dokumen-dokumen lengkap, sudah tinggal berangkat. Kan dalam proses itu dia sudah ngurusin visa, ngurusin paspor, LoA, tiket. Biasanya dalam periode sebulan itu sudah pasti berangkat,&rdquo; pungkasnya.

Ini Kunci dan Prosedur Agar Dapat Beasiswa Kuliah di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenali-jenis-beasiswa-kuliah-di-luar-negeri-awas-jebakan-batman_m_.jpg" alt="Ilustrasi beasiswa. ISN meminta para calon mahasiswa yang akan kuliah ke luar negeri untuk berhati-hati dalam menerima penawaran beasiswa di luar negeri." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beasiswa. ISN meminta para calon mahasiswa yang akan kuliah ke luar negeri untuk berhati-hati dalam menerima penawaran beasiswa di luar negeri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melanjutkan pendidikan tinggi semakin mudah seiring dengan perkembangan zaman. Era digital bahkan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin sekolah hingga ke luar negeri, termasuk melalui beasiswa. Secretary-General Indonesian Scholarship Network (ISN) Agung Adhityawarman menjabarkan, beasiswa kuliah memiliki berbagai macam jenis. Berdasarkan jenjang studi, antara lain program D3, S1, S2, dan S3. Selain itu, ada juga beasiswa short course dan pertukaran pelajar. Menurutnya, saat ini program beasiswa yang tengah digemari serta menjadi tren di kalangan mahasiswa dan dosen adalah beasiswa profesor. “Beasiswa bukan dari lembaga, bukan dari universitas, tapi dari porfesor di universitasnya (di luar negeri). Ini lagi tren saat ini,” ujar Adhit saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (6/1). Cukup mudah untuk mendapat beasiswa dari profesor. Calon penerima beasiswa yang memiliki relasi dengan profesor di suatu kampus luar negeri juga bisa melakukan pendaftaran sendiri. “Jadi banyak teman-teman mahasiswa, dosen mau cari beasiswa tinggal chatting doang deh. Cari profesor yang dikenal di universitas luar negeri, sudah tinggal chat atau by email, ‘ada beasiswa nggak prof’. Kita tinggal rayu profesornya untuk dapatin beasiswanya,” tutur dia. Di samping itu, ada pula beasiswa berdasarkan pembiayaannya, seperti fully funded atau dibiayai sepenuhnya dan parsial funded, atau separuhnya. Adhit menjelaskan, keduanya banyak ditemukan di negara-negara Eropa. “Biasanya profesor nego, ‘oke biaya kuliah kamu saya tanggung, tapi kamu paling keluar uang buat keberangkatan’. Kalau full ditanggung kan semua tiket pesawat, tempat tinggal, biaya kuliah, biaya hidup ditanggung. Semua di-cover. Kalau parsial milih, nggak semuanya (ditanggung pemberi beasiswa),” paparnya. Meski demikian, dalam memilih beasiswa, masyarakat harus berhati-hati dengan kemungkinan kecurangan yang terjadi. Misalnya, penawaran potongan harga biaya kuliah yang tidak sesuai sehingga mahasiswa masih harus mengeluarkan banyak uang. “Banyak janji-janji universitas luar negeri, beasiswanya cuma kortingan biaya kuliahnya. Misalnya setahun kuliahnya itu USD 8.000, dikortingnya USD 1.000, tetap saja harus bayar USD 7.000 kan. Banyak kasus penipuan atau ‘jebakan batman’ ya saya bilang, di Indonesia. Baik itu dari agency ataupun universitas,” tutur dia.

Kenali Jenis Beasiswa Kuliah di Luar Negeri, Awas ‘Jebakan Batman'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiswa-indonesia-yang-bermasalah-di-taiwan-diupayakan-tetap-kuliah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kemenlu tetap mengupayakan mahasiswa Indonesia yang bermasalah di Taiwan tetap kuliah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kemenlu tetap mengupayakan mahasiswa Indonesia yang bermasalah di Taiwan tetap kuliah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenristekdikti dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berupaya segera menuntaskan persoalan mahasiswa Indonesia yang terjadi di Taiwan. Terkait persoalan yang terjadi, opsi pemulangan tidak menjadi pilihan. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal menyatakan, persoalan <a href="https://www.jawapos.com/opini/04/01/2019/ada-yang-membayar-rp-30-juta-rp-40-juta" target="_blank">mahasiswa Indonesia di Taiwan</a> sampai sekarang masih dibahas. "Pembahasan arahnya bukan pemulangan," katanya kemarin (5/1). Iqbal menjelaskan, para mahasiswa tersebut berangkat ke Taiwan sebagai mahasiswa. Sehingga diupayakan mereka tetap melanjutkan studi hingga perkuliahannya selesai. Sebelumnya Kemenlu meminta <a href="https://www.jawapos.com/internasional/04/01/2019/pengakuan-mahasiswa-asal-indonesia-yang-kuliah-di-taiwan" target="_blank">perwakilan Indonesia di Taiwan</a>, yakni Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, terus memantau perkembangan kasus tersebut. Juga meminta berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintahan Taiwan. Sementara itu, Dirjen Kelembagaan Iptek-Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan, kalaupun ada opsi pemulangan para mahasiswa tersebut, Kemenristekdikti tidak bisa memutuskan. "Ini kan urusan pemulangannya bukan domain kita (Kemenristekdikti, Red) ya," katanya. Kalaupun nanti diputuskan program pemulangan, tegas Patdono, Kemenlu yang akan memutuskan. Dia menjelaskan, Kemenristekdikti optimistis program pengiriman mahasiswa untuk belajar di Taiwan berjalan baik jika diterapkan sesuai dengan peraturan. Patdono mengakui, ada informasi <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/04/01/2019/mahasiswa-yang-kerja-paksa-di-taiwan-berangkat-lewat-calo" target="_blank">pengiriman mahasiswa ke Taiwan</a> yang tidak jelas prosedurnya. "Pengiriman mahasiswa seperti itu jangan terjadi lagi," tegasnya. Untuk itu, mahasiswa yang akan mengikuti program pengiriman ke Taiwan harus benar-benar mengecek perjanjian kampusnya dengan kampus di Taiwan. Menurut Patdono, setiap kerja sama lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dengan di Taiwan umumnya dilandasi perjanjian MoU. Kemudian, mahasiswa harus melakukan penelusuran reputasi perguruan tinggi atau kampus di Taiwan yang berstatus sebagai mitra kerja sama. Apakah kampus tersebut bereputasi dan memiliki kerja sama dengan industri sebagai tempat magang. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Ismunandar mengatakan, sampai sekarang koordinasi lintas kementerian terkait mahasiswa Indonesia yang magang di Taiwan terus berlangsung. Saat dikonfirmasi kemarin, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menegaskan, belum ada hasil dari koordinasi tersebut. Ismunandar belum bisa memberikan banyak komentar soal kasus mahasiswa Indonesia di Taiwan itu. Dia mengaku terus berkomunikasi dengan KDEI di Taipei. Dia menjelaskan, KDEI siap membantu bila memang terjadi masalah. Ismunandar kembali menuturkan agar masyarakat Indonesia yang keluarganya mengikuti program kuliah-magang di Taiwan tetap tenang. "Kami (Kemenristekdikti, Red) bersama Kemenlu dan KDEI akan terus mengusahakan ada kejelasan segera," katanya. Rektor ITS Surabaya Joni Hermana menyampaikan, di internal ITS sudah beredar pengumuman terkait persoalan mahasiswa Indonesia di Taiwan. "Pengumuman itu dibuat Wakil Rektor IV ITS Prof Ketut Buda Artana," katanya. Joni menegaskan bahwa ITS tidak bekerja sama dengan perguruan tinggi di Taiwan dalam kerangka New Southbound Policy (NSP). Baik itu kerja sama dalam bidang akademik maupun magang. Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa NSP adalah upaya pemerintah Taiwan untuk memperbaiki kualitas kerja sama dan pertukaran atau mobilitas antara Taiwan dan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, serta Australia. "Program ini dimaksudkan untuk mempromosikan pendidikan tinggi. Memperlebar kesempatan mobilitas skilled labor dan menjadi platform kerja sama akademik," tuturnya. Ketut menambahkan, saat ini ITS menjalin kerja sama dengan beberapa kampus terkemuka di Taiwan. Hubungan kerja sama itu berlangsung sangat baik. ITS juga sangat selektif dalam memilih kampus di Taiwan sebagai mitra kerja sama.&nbsp;

Mahasiswa Indonesia yang Bermasalah di Taiwan Diupayakan Tetap Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiswa-yang-kerja-paksa-di-taiwan-berangkat-lewat-calo_m_.jpg" alt="Menristekdikti Mohamad Nasir" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohamad Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar tentang ratusan mahasiswa yang tertipu program kuliah-magang di Taiwan langsung direspons Kemenristekdikti. Menristekdikti Mohamad Nasir sudah melakukan sejumlah konfirmasi. Hasilnya, menurut dia, mahasiswa yang tertipu itu berangkat melalui jalur di luar kerja sama Kemenristekdikti dengan Taiwan. Nasir mengatakan sudah berkomunikasi dengan sejumlah instansi pada Rabu (2/1). Baik di Indonesia maupun Taiwan. Dia berkesimpulan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/internasional/04/01/2019/pengakuan-mahasiswa-asal-indonesia-yang-kuliah-di-taiwan" target="_blank">kasus kerja paksa di Taiwan</a> itu dialami mahasiswa yang berangkat melalui calo. "Calo itu menawari siswa masuk ke perguruan tinggi di sana," katanya saat dihubungi setelah membuka Rakernas Kemenristekdikti 2019 di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, kemarin (3/1). Menurut dia, sebagian pendaftar yang berangkat lewat calo ternyata tidak diterima perguruan tinggi di Taiwan. Akhirnya, menurut Nasir, mereka bekerja di beberapa perusahaan di sana. Dia menegaskan, skema pemberangkatan yang melalui calo, kemudian tertipu di Taiwan, bukan tugas dan fungsi (tusi) Kemenristekdikti. Kecuali jika pemberangkatan tersebut melibatkan perguruan tinggi di Indonesia, barulah Kemenristekdikti turun tangan. Kemenristekdikti akan menjatuhkan sanksi kepada kampus yang terlibat dalam pengiriman studi ke luar negeri dengan skema ilegal. Terkait ramainya kabar ratusan mahasiswa Indonesia direkrut kerja paksa, Nasir mengatakan, kerja sama resmi mereka dengan Taiwan tidak terpengaruh. "(Mahasiswa, Red) yang akan kami kirim itu sudah diminta (pihak Taiwan, Red) agar segera berangkat," jelasnya. Nasir mengatakan, pada periode Januari sampai Februari bakal ada pengiriman 350 <a href="https://www.jawapos.com/opini/04/01/2019/ada-yang-membayar-rp-30-juta-rp-40-juta" target="_blank">mahasiswa Indonesia ke Taiwan</a>. Pengiriman itu melalui skema resmi antara Kemenristekdikti dan Taiwan. Melalui program Industry Academia Collaboration (IAC). Pada April 2019 juga akan diberangkatkan kembali 1.000 mahasiswa. Nasir menegaskan, dengan skema resmi dari Kemenristekdikti, penempatan kuliah sudah jelas. Selain itu, sudah pasti diterima karena rekrutmen dan seleksinya dilakukan di Indonesia. Dia lantas menjelaskan skema perkuliahan kerja sama Indonesia-Taiwan tersebut. Pada tahun pertama, mahasiswa melakukan kegiatan penuh di kampus atau laboratorium. Tahun berikutnya baru terjun magang di industri yang sudah bekerja sama dengan kampus penempatan di Taiwan. Tujuan magang itu, mahasiswa asal Indonesia bisa menerapkan kemampuannya. Juga, saat lulus nanti bisa mendapatkan ijazah sekaligus sertifikat kompetensi. Setelah lulus, apakah pulang ke Indonesia atau tetap di Taiwan adalah hak setiap mahasiswa. Dari gegernya kasus ratusan mahasiswa yang tertipu di Taiwan tersebut, Nasir berharap masyarakat lebih hati-hati dan selektif. Khususnya jika ada iming-iming kuliah sambil bekerja di Taiwan ataupun negara lainnya. Sebaiknya masyarakat menanyakan ke Kemenristekdikti, apakah program itu resmi dari pemerintah. Nasir menjelaskan, program pengiriman mahasiswa untuk kuliah kemudian bekerja atau magang tersebut juga berjalan di Korea Selatan. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek-Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menambahkan, pada prinsipnya, Kemenristekdikti tidak mengirim calon mahasiswa atau anak yang baru lulus SMA/SMK di Indonesia. Dia menjelaskan, yang dikirim sudah berstatus mahasiswa. Patdono juga menjelaskan terkait pembiayaan. Dia mengatakan, selama kuliah di Indonesia, mereka bayar sendiri seperti biasanya. Kemudian, saat kuliah di Taiwan, biaya ditanggung kampus. Lalu, saat magang di industri, mereka mendapat bayaran dari industri. Dia menjelaskan, program itu di tingkat bawah dijalankan antara politeknik negeri di Indonesia dan politeknik di Taiwan. "Yang heboh itu kerja sama yang tidak diselenggarakan dengan baik," tuturnya. Ada pihak swasta, baik agensi, perguruan tinggi, maupun perorangan, yang mengirim mahasiswa ke Taiwan. Bahkan, dalam pengiriman itu, mahasiswa dipungut biaya. Kemudian, setelah sampai di Taiwan, mahasiswa tersebut rentan mengalami penipuan. "Sehingga ada yang telantar. Ada yang kerjaannya terlalu banyak sehingga waktu kuliah terlalu sedikit," jelasnya.

Mahasiswa yang Kerja Paksa di Taiwan Berangkat Lewat Calo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-taiwan-mau-beri-sanksi-jika-ada-penyimpangan-program-magang_m_.jpg" alt="Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar kabar 300 mahasiswa Indonesia disuruh melakukan kerja paksa di Taiwan, dijebak dengan iming-iming beasiswa. Pemerintah Taiwan melakukan klarifikasi tentang dugaan kasus pelecehan terhadap&nbsp;mahasiswa indonesia yang berpartisipasi dalam Program Magang Universitas Industri di Hsing Wu Science and Technology University. Dalam siaran persnya, Jumat&nbsp;(4/1), Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing dan sangat mewajibkan semua universitas dan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam Program Magang Industri-Universitas untuk mengikuti aturan dan peraturan yang relevan. Untuk menyelidiki dugaan kasus pelecehan terhadap mahasiswa Indonesia di Kelas Khusus Kerja Sama Industri-Universitas&nbsp; dari Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu, seorang pejabat senior dari kementerian Pendidikan Taiwan mengunjungi dan mewawancarai para mahasiswa di pagi hari tanggal 28 Desember 2018 dan 3 Januari 2019. Menurut semua pengaturan magang di luar kampus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Taiwan. Mereka juga menyangkal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang tersebut. Untuk memastikan kualitas program magang kelas khusus ini, Kementerian Pendidikan Taiwan telah memonitor sekolah ini sejak tahun ajaran 2017 ketika program diluncurkan. Sanksi hukuman akan dikenakan jika ditemukan penyimpangan atau operasi ilegal: 1. Menghilangkan hak universitas untuk berpartisipasi dalam program international kerja sama industri-universitas. 2. Setiap universitas yang terlibat dalam aktivitas magang ilegal akan dituntut. Dalam magang, siswa pada tahun pertama tidak akan diizinkan untuk bekerja lebih dari 20 jam setiap minggu kecuali di liburan musim panas dan musim dingin.&nbsp;Semua harus mendapatkan izin kerja dan menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan. Mereka harus memiliki asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, membayar dua kali lipat bila lembur, transportasi ke dan dari universitas yang diatur oleh otoritas universitas. Semua siswa yang diwawancarai oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan ditawari kesempatan untuk dipindahkan ke universitas lain, tetapi mereka memilih untuk tinggal di Universitas Hsing Wu.

Pemerintah Taiwan Mau Beri Sanksi Jika Ada Penyimpangan Program Magang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beasiswa taiwan

Berita Terkini