<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/materai-daur-ulang-beredar-di-malang_m_185460.jpeg" alt="DAUR ULANG: Materai habis pakai yang kemudian diperbarui." width="100%">
<figcaption>DAUR ULANG: Materai habis pakai yang kemudian diperbarui.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tidak akan memungut bea materai untuk transaksi saham. Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menanggapi rumor pengenaan bea materai Rp 10 ribu untuk setiap transaksi.  "Banyak yang salah paham terkait kebijakan itu. UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah pengenaan bea materai untuk dokumen elektronik," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani, Senin (21/12).  Dia menjelaskan, bea materai bukanlah pajak transaksi, melainkan pajak dokumen atau yang menyangkut keperdataan. Di bursa saham, bea materai dikenakan atas konfirmasi perdagangan yang merupakan dokumen elektronik.  Bea materai berlaku untuk dokumen trading confirmation (TC) atau dokumen konfirmasi perdagangan saham. "Ini supaya ada kesetaraan terhadap dokumen elektronik maupun konvensional. Sama-sama dikenai bea materai," jelas Ani.  Direktorat Jenderal Pajak, lanjut dia, sedang menyusun peraturan bea materai. Termasuk skema pengenaannya atas dokumen elektronik yang menggunakan materai elektronik.  https://www.youtube.com/watch?v=zNk_C5BuQvg

Sri Mulyani Pastikan Transaksi Saham Tak Dipungut Bea Materai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/materai-daur-ulang-beredar-di-malang_m_185460.jpeg" alt="DAUR ULANG: Materai habis pakai yang kemudian diperbarui." width="100%">
<figcaption>DAUR ULANG: Materai habis pakai yang kemudian diperbarui.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, perubahan tarif bea materai menjadi Rp 10.000 per lembar akan meningkatkan pendapatan negara 2021 mendatang. Adapun potensi kontribusi penerimaan negara dari tarif bea materai mencapai Rp 11 triliun.  "Potensinya Rp 11 triliun di 2021," kata Direktur Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, Arif Yanuar di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (3/9).  Pemerintah mulai memberlakukan tarif bea meterai Rp 10.000 pada awal Januari 2021. Pembahasan tingkat I Rancangan Undang-undang (RUU) Bea Meterai pun telah disepakati dengan Komisi XI DPR, untuk dibahas lebih lanjut menjadi UU.  Selain mengubah tarif bea materai, pemerintah juga menaikkan batasan nilai transaksi atau dokumen yang terkena bea meterai menjadi di atas Rp 5 juta dari yang sebelumnya hanya Rp 1 juta. Kemudian, pemerintah juga memberlakukan bea meterai kepada dokumen kertas dan non-kertas atau digital.  Menurutnya, potensi penerimaan bea meterai dari dokumen elektronik saja mencapai sekitar Rp 5 triliun. Angka ini hampir sama dengan target penerimaan bea meterai tahun ini yang berasal dari meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 per lembar.  "Kemarin disampaikan kita bisa dapat dari dokumen elektronik itu Rp 5 triliun tahun 2021," ucapnya.  https://www.youtube.com/watch?v=VpOSdoISJRs  &nbsp;

Dokumen Digital Kena Bea Materai, Potensi Penerimaan Naik jadi Rp 11 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/SRI-MULYANI-ZAKI1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Zaki)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Zaki)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, penerapan tarif bea materai sebesar Rp 10.000 akan berlaku mulai awal tahun depan. Hal tersebut telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pembahasan tahap lanjut agar menjadi Undang-Undang (UU).  Aturan ini juga diterapkan pada dokumen kertas dan non kertas alias berbasis digital. "UU ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021 jadi tidak berlaku langsung saat diundangkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (3/9).  Sri Mulyani menjelaskan, alasan pemerintah tidak memberlakukan langsung UU Bea Materai pada tahun ini agar dapat menyiapkan aturan turunannya serta mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Sebab, dalam aturan yang baru ini penerapan bea meterai tidak hanya berlaku pada setiap dokumen berbentuk kertas, melainkan pada dokumen atau transaksi digital.  "Jadi dengan UU Bea Meterai baru, diharapkan bisa memperlakukan dokumen yang tidak hanya dalam bentuk kertas namun juga dalam digital. Ini sesuai kemajuan dan perubahan zaman sehingga kita berharap, dengan UU ini kita bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan non kertas," katanya.  Selain itu, lanjutnya, sebagai bentuk keberpihakan, Sri Mulyani juga mengubah batasan transaksi yang terkena bea meterai dari yang sebelumnya dokumen dengan nilai transaksi sebesar Rp 1 juta diubah menjadi di atas Rp 5 juta.  "Ini kenaikan yang tadinya dokumen di atas Rp 1 juta harus biaya meterai," imbuhnya.  Sri Mulyani menambahkan, kenaikan tarif bea meterai menjadi Rp 10.000 juga memberikan kepastian hukum dan kesetaraan baik yang non kertas maupun digital. Hal itu seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang dinamis  "Ini merupakan satu langkah di dalam pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Sehingga ini juga berikan kepastian hukum bagi dokumen-dokumen elektronik," tutupnya.

Bea Materai Rp 10.000 Mulai Berlaku 1 Januari 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SRI-MULYANI-HENDRA-EKA-JAWA-POS.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Dok.Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Dok.Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggunaan meterai dianggap tak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Hal itu mendorong pemerintah mengusulkan beberapa poin perubahan mengenai meterai. Yakni, merevisi UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Poin yang diusulkan, antara lain, pengenaan bea meterai untuk dokumen digital.  Hal tersebut seiring ekonomi dan transaksi digital yang berkembang pesat. Dengan demikian, diperlukan ragam bentuk meterai yang dapat digunakan pada dokumen digital.  "Sekarang kan sudah banyak dokumen yang tidak dicetak di kertas," kata Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan setelah rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (3/7).  Dalam UU mengenai bea meterai, dokumen yang dapat dikenai bea berbentuk kertas. Karena itu, harus ada revisi terhadap UU tersebut jika pemerintah ingin mengenakan bea meterai untuk dokumen digital.  Selain itu, biaya meterai diusulkan naik. Saat ini meterai untuk dokumen dengan nilai transaksi Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta diharuskan menggunakan meterai seharga Rp 3 ribu.  Untuk dokumen dengan nilai transaksi di atas Rp 1 juta, digunakan meterai Rp 6 ribu. Pemerintah mengusulkan bea meterai naik menjadi Rp 10 ribu dan hanya berlaku dokumen dengan minimal nilai transaksi Rp 5 juta.  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, hal tersebut perlu disesuaikan karena pendapatan masyarakat sudah meningkat. "Di samping itu, kami juga ingin ada keberpihakan kepada pelaku UMKM dengan tidak mengenakan meterai untuk dokumen yang nilai transaksinya di bawah Rp 5 juta," ucapnya.  Terakhir, pemerintah mengusulkan pihak pemungut bea meterai ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelunasan bea meterai. Jadi, pihak yang menerbitkan dokumen yang harus melunasi bea meterai.

Dokumen Digital Kena Bea Meterai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/SRI-MULYANI-ISTIMEWA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi XI DPR mulai menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang bea meterai. Pemerintah mengusulkan adanya penyesuaian tarif, batas nominal, dan perluasan definisi mengenai aturan meterai tempel tersebut.  Usulan pertama, pemerintah meminta ada penyesuaian terkait tarif bea meterai yang selama ini terdapat dua jenis, yaitu materai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Usulannya, tarif biaya materai diseragamkan menjadi satu harga. Tapi harganya akan naik menjadi Rp 10.000 per lembar.  Dengan adanya penyesuaian harga itu, pemerintah berasumsi pendapatan negara dari tarif bea meterai akan meningkat dari 3,8 triliun menjadi 8,8 triliun. Penentuan tarif bea materai baru itu juga dipastikan telah melalui perhitungan yang matang.  Salah satunya dengan membandingkan pendapatan perkapita Indonesia yang telah jauh meningkat dibanding terakhir kali tarif bea meterai dinaikkan oleh pemerintah sekitar 2000. Jadi, dipastikan harga baru tidak akan memberatkan masyarakat umum.  “Jadi kami melakukan pendekatan rasio beban bea meterai terhadap pendapatan per kapita,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/7).  Selain tarif, pemerintah juga melakukan penyesuaian batas nominal dokumen yang dikenakan bea meterai. Biasanya, batas dokumen yang dibubuhi materai dengan nilai minimal di atas Rp 250 ribu. Kini nominalnya disederhanakan menjadi di atas Rp 5 juta saja.  "Meski tarif meningkat, RUU menegaskan keberpihakan pemerintah pada UMKM karena batasan nilai nominal dokumen dinaikkan," katanya.  Terakhir, Sri Mulyani juga mengusulkan ada perluasan definisi pada bea meterai. Menurutnya, untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern dan serbadigital, bea materai ke depannya harus dibubuhi bukan hanya dokumen bentuk kertas. Tapi juga berbagai dokumen digital diwajibkan untuk dikenakan bea materai.  Bukan tanpa sebab, Sri Mulyani menyebut seiring perkembangan teknologi, mulai banyak dokumen yang diproduksi dalam bentuk digital. Sayangnya, belum ada regulasi yang mengatur mengenai bea materai untuk jenis tersebut. "Dalam RUU, kami usulkan perluasan definisi dokumen, menjadi termasuk dokumen digital selain kertas," jelasnya.  Sebagaimana diketahui, saat ini aturan mengenai bea meerai memang sudah lama. Regulasi itu termaktub pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai bea meterai. Karenanya, pemerintah berharap regulasi itu dapat ditetapkan sebelum masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) periode pertama usai.

Pemerintah Usulkan Penyesuaian Aturan Bea Meterai, Harganya Rp 10 Ribu

Bea Materai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bea Materai

Berita Terkini

Sri Mulyani Pastikan Transaksi Saham Tak Dipungut Bea Materai

Dokumen Digital Kena Bea Materai, Potensi Penerimaan Naik jadi Rp 11 T

Bea Materai Rp 10.000 Mulai Berlaku 1 Januari 2021

Dokumen Digital Kena Bea Meterai

Pemerintah Usulkan Penyesuaian Aturan Bea Meterai, Harganya Rp 10 Ribu

Download Aplikasi JawaPos.com