<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/81e1d2ec-86af-43bd-a4b0-038b3e6b99d6-2245090935.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti tingginya&nbsp;bea masuk sementara (countervailing duties)&nbsp;terhadap impor produk sel dan panel surya asal Indonesia sebesar 104,38 persen. Pemerintah Indonesia diminta bersikap tegas terhadap pemerintah Amerika Serikat.</p> <p>Rivqy mengatakan, kebijakan Amerika ini bisa berdampak pada kinerja ekspor nasional. Pemerintah harus mengambil langkah berani agar tidak mudah ditekan&nbsp;dalam perdagangan internasional.</p> <p>&ldquo;Jangan sungkan mencari tujuan ekspor baru selain Amerika. Saya kira wibawa bangsa tentu sangat dipertaruhkan kalau AS seolah menjadikan setiap produk sel dan panel surya kita seperti itu,&rdquo; kata Rivqy di Jakarta, Jumat (27/2).</p> <p>Politikus PKB ini menyakini bahwa Indonesia bisa berdiri tegap tanpa mengandalkan satu pasar tertentu. Diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat.</p> <p>Oleh karena itu, Rivqy menilai perlunya kementerian terkait mengambil langkah diplomasi. Selain itu juga mendorong penjajakan akses pasar baru&nbsp;di kawasan potensial seperti Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.</p> <p>&ldquo;Jadi saya minta pemerintah tegas dalam hal ini, wibawa bangsa di atas segalanya. Tidak ada negara manapun yang bisa menekan Indonesia karena kita sangat bisa berdikari,&rdquo;&nbsp;imbuhnya.</p> <p>Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan perdagangan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan industri dalam negeri serta memastikan perlindungan terhadap produk strategis nasional, termasuk sektor energi baru dan terbarukan.</p> <p>Langkah tegas pemerintah dinilai penting untuk memastikan Indonesia tetap dihormati dalam percaturan perdagangan global serta tidak menjadi objek tekanan kebijakan sepihak negara lain,</p> <p>&nbsp;</p>

Rivqy Abdul Halim menyoroti tingginya bea masuk sementara (countervailing duties) terhadap impor produk sel dan panel surya.

Produk Panel Surya Dicekik Amerika dengan Bea Masuk 104,38%, DPR Minta Pemerintah RI Bersikap Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/ieu-cepa-piaggio-1252348573.jpg" alt="PT Piaggio Indonesia, perusahaan produsen sepeda motor dan skuter, menilai IEU CEPA dapat memberikan dampak positif pada industri otomotif. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Piaggio Indonesia, perusahaan produsen sepeda motor dan skuter, menilai IEU CEPA dapat memberikan dampak positif pada industri otomotif. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT Piaggio Indonesia, perusahaan produsen sepeda motor dan skuter, menilai&nbsp;<em>Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement</em>&nbsp;(IEU CEPA) dapat memberikan dampak positif pada industri otomotif, khususnya pabrikan Eropa. Public Relation and Communications Manager PT Piaggio Indonesia Ayu Hapsari mengatakan dampak positif akan dirasakan terhadap Bea Masuk produk impor atau&nbsp;<em>Completely Built Up</em>&nbsp;(CBU) dari Italia.</p> <p>"Secara umum kesepakatan ini berpotensi memberikan dampak positif pada industri otomotif, khususnya dalam hal Bea Masuk produk CBU," ujar Ayu Hapsari, dikutip dari <em>Antara</em>, Sabtu (27/9).</p> <p>Meski demikian, Ayu menuturkan pihaknya masih menunggu regulasi turunan dari perjanjian kemitraan Indonesia dan Uni Eropa tersebut. Menurut dia, pengaruh IEU CEPA bakal berbeda disesuaikan dengan negara asal produksi masing-masing model.</p> <p>"Jadi, pengaruh IEU-CEPA nantinya bisa berbeda-beda tergantung asal negara produksi masing-masing model," ujar Ayu.</p> <p>Sebab, tidak semua produk Piaggio diproduksi di Italia. Ada sejumlah model Piaggio yang diproduksi di negara Asia seperti Vietnam. Ayu menambahkan prioritas utama Piaggio ingin tetap menghadirkan produk roda dua premium untuk konsumen Indonesia.</p> <p>"Jadi, tentu kami menyambut positif setiap inisiatif yang bisa memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan roda dua berkualitas," tambahnya.</p> <p>Piaggio saat ini memang telah memiliki fasilitas produksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun, fasilitas ini dikhususkan untuk memproduksi Vespa seri LX i-get yang dibanderol paling murah, yakni Rp 45.350.000. Sedangkan beberapa produk Piaggio lain masih diproduksi di luar Indonesia.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maro&scaron; &Scaron;efčovič resmi menandatangani penyelesaian substansial perundingan IEU CEPA di Nusa Dua, Bali, pada Selasa (23/9). Perjanjian ini ditargetkan dapat diimplementasikan mulai 1 Januari 2027.</p> <p>Uni Eropa sendiri merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Nilai total perdagangan kedua pihak tercatat mencapai USD 30,1 miliar pada 2024. Dari perdagangan itu, Indonesia mencatat peningkatan surplus dari USD 2,5 miliar pada 2023 menjadi USD 4,5 miliar pada tahun lalu.</p>

Ayu Hapsari mengatakan dampak positif akan dirasakan terhadap Bea Masuk produk impor atau Completely Built Up (CBU) dari Italia.

IEU CEPA jadi Angin Segar bagi Pabrikan Eropa dengan Pasar Indonesia, Piaggio Nantikan Regulasi Turunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/PLN-30-648342436.jpg" alt="ILUSTRASI. PLN UID Jatim mengoperasikan 7 PLTS di Kepulauan Madura. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. PLN UID Jatim mengoperasikan 7 PLTS di Kepulauan Madura. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Industri modul surya di Indonesia dinilai perlu mendapatkan insentif, khususnya terkait pembebasan bea masuk bahan baku pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini diperlukan guna mendorong pertumbuhan industri domestik sekaligus meningkatkan permintaan dalam negeri.</p> <p>Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Institute for Essential Services Reform (IESR), Alvin Putra, menyatakan bahwa saat ini sudah ada insentif pajak bagi industri yang berinvestasi di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Namun, insentif tersebut belum mencakup pembebasan bea masuk untuk impor bahan baku.</p> <p>"Padahal, 50 sampai 60 persen dari total biaya produksi industri modul surya adalah untuk mengimpor bahan baku," kata Alvin, dikutip Selasa (2/9).</p> <p>Menurut Alvin, harga modul surya lokal saat ini relatif lebih mahal, sekitar 30-40 persen, dibandingkan produk impor. Kondisi ini membuat penyerapan kapasitas produksi yang sudah mencapai 11,7 GWp per tahun masih perlu ditingkatkan.</p> <p>Untuk mengatasi kesenjangan harga ini, pemberian insentif seperti pembebasan bea masuk bahan baku dinilai sangat dibutuhkan. Alvin menambahkan, untuk memastikan keberlanjutan investasi pada rantai pasok, pemerintah harus menjamin adanya permintaan yang konsisten dari dalam negeri, terutama melalui proyek PLTS skala utilitas.</p> <p>"Pemerintah perlu menyiapkan strategi agar aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tetap mampu menarik investasi sambil tetap melindungi industri lokal," ucapnya.</p> <p>Alvin juga menyoroti kondisi industri sel surya di dalam negeri. Meskipun beberapa pabrik telah dibangun, sebagian besar produksinya masih berorientasi ekspor karena harga jual di pasar internasional lebih tinggi.</p> <p>Akibatnya, pasar domestik untuk sel surya menjadi terbatas karena industri modul surya masih belum berkembang pesat. Menurutnya, kondisi industri modul surya di Indonesia masih rentan, antara berpotensi maju pesat atau justru terhambat.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, menyampaikan pemanfaatan PLTS di Indonesia berkembang dengan pola berbeda pada setiap skala, mulai dari elektrifikasi desa, kebutuhan industri, hingga pembangkit skala utilitas.</p> <p>Meski demikian, tantangan yang dihadapi relatif serupa, yakni regulasi yang kerap berubah, keterbatasan skema pembiayaan, serta rantai pasok domestik yang masih lemah.</p> <p>Ia memaparkan dalam lima tahun terakhir, Indonesia sebenarnya mulai menunjukkan momentum pengembangan PLTS. Indonesia baru memiliki regulasi khusus PLTS atap pada 2018, yang mendorong adopsi relatif cepat terutama di sektor industri dengan kapasitas mencapai puluhan MW per lokasi. Hingga Mei 2025, kapasitas terpasang PLTS nasional akhirnya berhasil melampaui 1.000 MW.</p> <p>Sementara itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menjelaskan pemerintah sedang menyusun regulasi pendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia, termasuk revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS Operasi Paralel.</p> <p>Andriah juga mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan energi terbarukan di antaranya dengan menyelaraskan tata ruang wilayah untuk mendukung investasi PLTS, menjadi mediator dalam isu pembebasan lahan, mengalokasikan APBD untuk proyek PLTS di bangunan pemerintah dan publik, serta memberikan insentif untuk pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.</p>

Menurut Alvin, harga modul surya lokal saat ini relatif lebih mahal, sekitar 30-40 persen, dibandingkan produk impor.

Akselerasi Transisi Energi, IESR Dorong Pembebasan Bea Masuk Bahan Baku PLTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/jamaah-2379602886.jpg" alt="ILUSTRASI. Mulai 6 Juni, Barang Bawaan Jamaah Haji Reguler Bebas Bea Masuk Seluruhnya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Mulai 6 Juni, Barang Bawaan Jamaah Haji Reguler Bebas Bea Masuk Seluruhnya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengumumkan bakal membebaskan bea masuk atas seluruh barang bawaan jamaah haji reguler.</p> <p>Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut ini mulai berlaku efektif per 6 Juni 2025.</p> <p>"Bagi jamaah reguler itu nanti akan diberikan pembebasan biaya masuk atas seluruh barang bawaannya," kata Plh Kasubdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Chairul dalam konferensi pers secara daring, Rabu (4/6).</p> <p>Lebih lanjut, Chairul juga memastikan melalui PMK baru ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada para jamaah haji. Kebijakan ini juga hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum dalam proses kepabeanan barang bawaan penumpang.</p> <p>Chairul juga mengungkapkan alasan di balik pembebasan bea masuk untuk seluruh barang bawaan jamaah haji reguler. Pertama, karena haji reguler ditentukan waktunya, sehingga tidak sembarang waktu bisa naik haji.</p> <p>"Yang kedua, membutuhkan biaya yang banyak dan memiliki periode tunggu yang lama. Selain itu, satu orang umumnya hanya melaksanakan ibadah hanya satu kali seumur hidup dan setiap jamaah akan membawa oleh-oleh sebagai rasa syukur telah melaksanakan ibadah yang berat dan panjang," jelas Chairul.</p> <p>Selain itu juga, Chairul mengungkapkan bahwa Kemenkeu menilai bahwa haji reguler itu membutuhkan waktu tunggu yang lebih lama. Kurang lebih sekitar 20-25 tahun. Dan umumnya jamaah haji reguler diikuti oleh masyarakat menengah ke bawah.</p> <p>"Makanya untuk ibadah haji reguler ini diberikan pembebasan biaya masuk seluruhnya," tutupnya.</p>

Pemerintah membebaskan bea masuk barang bawaan jamaah haji reguler, efektif mulai 6 Juni 2025, untuk memudahkan ibadah.

Mulai 6 Juni, Barang Bawaan Jamaah Haji Reguler Bebas Bea Masuk Seluruhnya

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1803335311978701594" data-legacy-message-id="1906bbe96968a31a"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1nk" class="ii gt"> <div id=":1ny" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perbaiki-neraca-dagang-pemerintah-indonesia-tekan-impor_m_230297.jpg" alt="Ilustrasi impor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi impor</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rencana penerapan tarif bea masuk bagi barang asal Tiongkok sebesar 200 persen mendapat sorotan dari Komisi VI DPR RI. Parlemen mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag RI) untuk berhati-hati dalam penerapan kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, jika kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi industri tekstil, maka model kebijakannya pun mesti dibuat lebih spesifik alias tidak digeneralisir atau diterapkan kepada seluruh industri lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang terancam kan industri tekstil, jadi model kebijakannya sebaiknya dikhususkan untuk industri tersebut. Setiap sektor industri kebijakannya atau pendekatannya harusnya beda-beda. Tidak bisa disamain begitu saja karena habitat atau iklim bisnisnya berbeda antara industri satu dengan lainnya," kata Darmadi, Senin (1/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014814057/tak-masalah-nama-kaesang-menguat-di-jateng-pdip-buka-opsi-usung-andika-perkasa">Tak Masalah Nama Kaesang Menguat di Jateng, PDIP Buka Opsi Usung Andika Perkasa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, langkah yang paling relevan yang harus dilakukan Kemendag yaitu mengidentifikasi persoalan disetiap sektor industri dengan dibarengi kajian mendalam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendag harus mempelajari pasar setiap industri melalui kajian yang komprehensif. Ini penting dilakukan agar resep yang akan diterapkan efektif," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Darmadi memprediksi, potensi membanjirnya barang-barang ilegal sulit dibendung jika kebijakan bea masuk 200 persen diterapkan. Terlebih bila tidak dibarengi dengan penegakkan hukum komprehensif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap kebijakan yang dikenakan pajak sampai 200 persen, maka pasti akan banyak masuk barang illegal, industri dalam negeri kita ujungnya akan collapse jika barang ilegal membanjiri industri dalam negeri, kemungkinan adanya efek semacam ini mestinya dipikirkan oleh Kemendag," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Darmadi kembali mengingatkan, ada sejumlah sektor industri selain tekstil yang jika kebijakan tersebut diterapkan justru berpotensi bakal mengancam keberlangsungan bisnis mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Contohnya seperti kosmetik, elektronik dan alas kaki jelas terancam. Perlu strategi atau pendekatan kebijakan yang berbeda untuk industri tersebut. Jadi tidak boleh semua industri diperlakukan sama untuk kebijakan importnya. Jangan sampai kebijakan itu justru mengancam industri lainnya," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kebijakan bea masuk sebesar itu tidak menjadi jaminan bahwa barang-barang impor asal Tiongkok bisa ditekan. "Sekali lagi tanpa penegakan hukum yang efektif, maka Indonesia akan kebanjiran barang impor illegal," ucap Politikus PDIP itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Darmadi menyarankan, pembatasan impor dengan cara bea masuk tambahan ini lebih tepat diterapkan kepada industri yang padat karya seperti tekstil. Namun untuk sektor lain, sebagai contoh misalnya produk elektronik pendingin AC (Air Conditioner) adalah sebuah industri yang padat teknologi dan membutuhkan inovasi agar dapat memberikan harga yang bersaing untuk masyarakat, dan apabila diterapkan bea masuk tambahan malah berpotensi memicu impor ilegal dan pada akhirnya merusak iklim investasi dan pada akhirnya masyarakat yang akan dirugikan.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Rencana penerapan tarif bea masuk bagi barang asal Tiongkok sebesar 200 persen mendapat sorotan dari Komisi VI DPR RI.

Jika Kebijakan Bea Masuk Barang 200 Persen Diterapkan, DPR Khawatir Banjir Barang Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/12/ilustrasi-peti-jenazah-3294407106.jpg" alt="ILUSTRASI Peti mati." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Peti mati.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Netizen yang sebelumnya heboh menyebut pengiriman peti jenazah dari Penang, Malaysia, dikenakan 30 persen bea masuk di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menyampaikan&nbsp;permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Pemilik akun X @ClarissaIcha, menyebut bahwa nilai yang dibayar oleh temannya itu merupakan tagihan dari pihak swasta yang melakukan jasa pengurusan jenazah, bukan dari pihak Bea Cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biaya yang dipungut di Bandara Soetta dijelaskan adalah murni dari pihak swasta yang melakukan jasa pengurusan jenazah, sehingga di luar kebijakan apapun dari pihak kantor bea cukai," cuit akun tersebut, Minggu (12/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dinamika publik yang terjadi akibat <em>tweet</em> dimaksud, saya mohon maaf dan kedepannya untuk mecoba lebih memahami aturan yang berlaku. Terima kasih," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejalan dengan itu, netizen juga mengapresiasi Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dan pihak Bea Cukai yang dinilai sigap untuk membantu khalayak umum sepertinya untuk mendapatkan informasi yang tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terimakasih kepada @beacukaiRI, Pak @prastow yang segera menyampaikan kepada saya tentang pokok permasalahan, di mana dijelaskan tidak ada pungutan bea cukai sama sekali yang dikenakan pada proses penerimaan jenazah dari luar negeri," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, ramai di media sosial X (dulu Twitter) mengenai importasi peti jenazah yang dialami oleh temannya karena dipungut bea masuk sebesar 30 persen. Ia menyebut, peti itu dikenakan bea masuk karena dianggap barang mewah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin ngelayat ayahnya teman, almarhum meninggal di Penang. Teman ini cerita kalau di airport dia harus bayar bea cukai 30 persen&nbsp;dari harga peti jenazah ayahnya, dianggap barang mewah! Ya peti memang tidak murah, tapi Ga ada waktu debat dan nunggu viral kan. Terlalu," ujar netizen itu beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun terkait itu, Bea Cukai merespons dan menyebut bahwa pernyataan pada cuitan tersebut dipastikan tidak benar karena setelah dilakukan pengecekan atas pengiriman peti jenazah dan jenazah dari Penang, Malaysia, tidak ada yang ditagih atau dipungut bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peti Atau Kemasan Lain yang Berisi Jenazah atau Abu Jenazah, disebutkan bahwa peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah adalah peti atau kemasan dengan tidak memandang jenis atau komposisi, yang digunakan untuk menyimpan jenazah atau abu jenazah bagi keperluan pengangkutan ke dalam daerah pabean Indonesia, diberikan pembebasan bea masuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian diberikan pengiriman rush handling atau pelayanan segera terhadap importasi peti jenazah dan jenazah. Jika terdapat biaya atau pungutan, itu adalah dari pihak handling cargo jenazah untuk biaya pengurusan jenazah seperti sewa gudang, ambulans dan lainnya.</div>

Pemilik akun X @ClarissaIcha, menyebut bahwa nilai yang dibayar oleh temannya itu merupakan tagihan dari pihak swasta.

Netizen yang Sebut Importasi Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen Sampaikan Permintaan Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/83_bea_1-4227731615.jpg" alt="BARANG HIBAH: Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo menyerahkan kiriman kepada Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Dedeh Kurniasih, Senin (29/4)." width="100%">
<figcaption>BARANG HIBAH: Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo menyerahkan kiriman kepada Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Dedeh Kurniasih, Senin (29/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polemik barang hibah berupa alat belajar milik sekolah luar biasa (SLB) Pembina Tingkat Nasional Jakarta yang sempat tertahan telah diselesaikan.</p> <p>Kemarin (29/4) barang hibah milik SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta yang tertahan sejak 2022 telah dirilis. Penyerahan barang hibah dari Korea itu dilakukan Kepala KPU Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo kepada Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dedeh Kurniasih.</p> <p>Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjelaskan, lamanya proses penerimaan barang hibah oleh SLB juga disebabkan komunikasi yang tidak lancar. Mulanya, pihaknya memasukkan barang ke kategori barang kiriman sehingga dikenai bea masuk. Namun, setelah dikomunikasikan dengan baik antara penerima, jasa pengiriman, dan bea cukai, barang tersebut dikategorikan hibah dan bebas bea masuk.</p> <p>&rdquo;Setelah kita tahu itu barang hibah, kita kasih info itu bisa fasilitasi untuk kepentingan pendidikan atau sosial. Memang betul dan kalau hibah tidak ada pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka impor biayanya Rp 0,&rdquo; jelas Askolani.</p> <p>Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dedeh Kurniasih juga mengapresiasi komunikasi yang terjalin dari seluruh pihak sehingga barang itu bisa diterima.</p> <p>Sebagai informasi, perusahaan OHFA Tech Korea Selatan (Korsel) mengirimkan hibah alat bantu belajar bagi siswa tunanetra kepada Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional. Persoalan bermula dari barang impor berupa 20 keyboard braille itu tertahan di PJT DHL tertanggal 18 Desember 2022.</p> <p>Barang impor tersebut awalnya ditetapkan sebagai barang kiriman dengan nilai di atas USD 1.500. Pihak jasa pengiriman maupun penerima barang belum menginformasikan kepada bea cukai bahwa barang tersebut merupakan barang hibah sehingga proses penyelesaian barang tersebut terhambat karena perizinannya belum diselesaikan.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/14_bea_3-1091326588.jpg" alt="JADI SOROTAN: Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajaran melihat proses pemeriksaan kepabeanan di gudang DHL, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/4)." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajaran melihat proses pemeriksaan kepabeanan di gudang DHL, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/4).</figcaption>
</figure> <p>Belakangan, baru diketahui ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah untuk SLB tersebut. Karena itu, bea cukai akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait.</p> <p>Bea cukai telah mengupayakan pengeluaran barang tersebut dengan memberikan fasilitas pembebasan fiskal mengacu pada PMK 200/PMK.04/2019. Bea cukai juga telah menginformasikan terkait dokumen yang dibutuhkan pihak SLB untuk pengeluaran barang tersebut.</p> <p>Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo memastikan, sebelumnya tidak ada satu pun pihak yang menginformasikan bahwa barang itu adalah barang hibah. &rdquo;Sejak 2022 lalu sampai kemarin-kemarin, belum ada info bahwa barang itu hibah. Baru ada info ya saat ada orang yang lapor di Twitter (X) itu. Kalau ada informasi bahwa itu hibah, pasti kami bantu,&rdquo; jelas dia.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014482970/bersifat-opsional-dirjen-bea-cukai-sebut-penumpang-laporkan-barang-bawaan-high-value-sangat-minim">Bersifat Opsional, Dirjen Bea Cukai Sebut Penumpang Laporkan Barang Bawaan High Value sangat Minim</a></strong></p> <p>Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo angkat bicara ihwal berbagai suara miring yang ditujukan kepada instansi bea cukai. &rdquo;Kalau saya meminjam (ucapan) Yang Mulia Pak Saldi Isra waktu sidang MK (Mahkamah Konstitusi) itu, MK itu bukan keranjang sampah. Saya juga ingin mengatakan, bea cukai itu bukan keranjang sampah, yang seolah semua hal masalah bisa ditimpakan ke bea cukai begitu saja,&rdquo; katanya.</p> <p>Prastowo melanjutkan, berbagai tudingan yang dialamatkan kepada bea cukai juga akan menjadi perbaikan ke depan. Meski, dia juga menyebutkan bahwa masih banyak pihak yang tidak mengetahui alur dan teknis importasi barang. &rdquo;Kami paham, ini semata-semata karena ketidaktahuan publik yang perlu terus kita edukasi. Maka kita butuh bantuan rekan-rekan untuk terus-menerus mari kita bersama-sama mengedukasi publik supaya lebih paham, supaya tidak terulang di masa-masa mendatang,&rdquo; ujarnya. <strong>(dee/c19/fal)</strong></p>

barang hibah milik SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta yang tertahan sejak 2022 telah dirilis. Penyerahan barang hibah itu oleh bea cukai

Barang Hibah SLB yang Tertahan di Bandara Soekarno-Hatta Akhirnya Diserahkan, Bea Masuk Rp 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/bea-cukai-981497759.jpg" alt="ILUSTRASI Ditjen Bea Cukai Kemenkeu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), buka-bukaan soal alasan mengenakan bea masuk Rp 30 juta kepada pembeli sepatu impor senilai Rp 10 juta. Salah satunya, dikarenakan ketidaksesuaian nilai barang yang ditetapkan oleh ekspedisi pengiriman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bea Cukai menyebutkan, pihak ekspedisi menyebutkan bahwa barang impor yang berupa sepatu tersebut senilai Rp 562.736. Sedangkan menurut pemeriksaan Bea Cukai, barang tersebut dikenakan nilai pabean sebesar Rp 8,8 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa importasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, jasa kiriman yang digunakan dalam hal ini DHL memberitahukan CIF atau nilai pabean USD 35,37 atau Rp 562.736. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, nilai CIF atau nilai pabean atas barang tersebut adalah USD 553,61 atau Rp 8.807.935," kata Bea Cukai melaui akun X resminya, @beacukaiRI, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, informasi dari jasa kiriman tersebut digunakan oleh Bea Cukai untuk penetapan nilai barang. Kemudian, atas ketidaksesuaian tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 Pasal 28 bagian kelima, Pasal 28 Ayat (3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bea Cukai merinci total bea masuk yang seharusnya dibayarkan oleh importir tersebut sebesar Rp 2,29&nbsp;juta. Namun, jumlahnya menjadi besar karena ditambah dengan denda yang dikenakan sebesar Rp 24,7 juta, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 30 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut adalah bea masuk 30 persen Rp2.643.000, PPN 11 persen Rp1.259.544, dan PPh Impor 20 persen Rp2.290.000, dan Sanksi Administrasi Rp 24.736.000 dengan total tagihan Rp 30.928.544," rinci Bea Cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besaran sanksi administrasi berupa denda dikenakan sesuai PP nomor 39 Tahun 2019 pasal 6 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Terkait status pemeriksaan serta rincian tagihan dapat diakses secara terbuka dan real time oleh pemilik barang melalui&nbsp;<a href="https://beacukai.go.id/barangkiriman" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://beacukai.go.id/barangkiriman&amp;source=gmail&amp;ust=1713880029413000&amp;usg=AOvVaw1HSvaPNYlLFz6dAVMSlvZu">https://beacukai.go.id/<wbr />barangkiriman</a>&nbsp;atau dengan menghubungi @bravobeacukai dan Kantor Pelayanan Bea Cukai yang menangani paket.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal ini, Bea Cukai meminta pemilik barang untuk langsung berkonsultasi dengan pihak ekspedisi, dalam hal ini DHL sebagai kuasa impor barang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait pengenaan sanksi administrasi berupa denda, disarankan pemilik barang untuk berkonsultasi dengan jasa kiriman yang digunakan dalam hal ini DHL sebagai kuasa impor dari pemilik barang. Terima kasih," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Total bea masuk yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp 2,29 juta. Namun, jumlahnya menjadi besar karena ditambah denda Rp 24,7 juta.

Bea Cukai Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Rp 30 Juta ke Pembeli Sepatu Impor Senilai Rp 10 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/Screenshot_2023-12-12-18-17-23-083-edit_comwhatsapp-974034352.jpg" alt="Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah memberikan kemudahan pengiriman barang dari luar negeri (impor) milik para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membebaskan bea masuk untuk kiriman barang hingga USD 1.500.</p> <p>Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan, pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh akan diberikan dengan beberapa catatan.</p> <p>Yakni untuk PMI yang tercatat di BP2MI, jumlah pengiriman maksimal 3 kali setahun dengan nilai USD 500. &rsquo;&rsquo;Jadi total setahun USD 1.500. Ini dibagi dalam 3 kali pengiriman. Setiap kiriman dia (PMI) sampai dengan senilai USD 500 tidak kita kenakan bea masuk,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada media briefing di Kemenkeu, Selasa (12/12).</p> <p>Sementara, untuk PMI yang tidak tercatat pada BP2MI, jumlah pengiriman maksimal hanya 1 kali setahun dengan nilai USD 500. Jika pengiriman melebihi batas tersebut, maka akan dipungut bea masuk 7,5 persen dan dipungut pajak impor.</p> <p>Aturan itu tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI. Beleid itu telah diundangkan pada 11 Desember 2023.</p> <p>Askolani menjelaskan, sebelum ada aturan itu, pembebasan bea masuk hanya diberikan kepada barang dengan nilai pabean maksimal USD 3 per pengiriman, dan perlakuan ketentuan larangan/pembatasan mengikuti ketentuan lartas barang kiriman umum sesuai aturan kementerian/Lembaga pembina sektor.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Namun, bagi PMI, ketentuan ini dinilai terbatas. Sehingga butuh aturan baru yang lebih longgar. Aturan ini juga sebagai apresiasi dan dukungan pemerintah terhadap kontribusi PMI dalam menyumbang devisa negara,&rsquo;&rsquo; jelas dia.</p> <p>Askolani melanjutkan, pembebasan bea masuk juga akan diberikan terhadap barang bawaan penumpang berupa handphone, komputer genggam dan tablet (HKT), serta barang pindahan. Skema barang bawaan penumpang akan diberikan pembebasan bea masuk terhadap maksimal 2 unit HKT untuk 1 kali kedatangan dalam 1 tahun.</p> <p>Sementara untuk barang pindahan, akan diberikan pembebasan bea masuk dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai impor barang pindahan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami akan kerja sama dengan BP2MI dan kedutaan konjen di luar negeri untuk merekam dan mencatat data-data PMI. Sehingga pemasukan barangnya kita yakini bahwa betul-betul ini PMI, baik yang sudah tercatat maupun tidak tercatat,&rsquo;&rsquo; jelas Askolani.</p> <p>Dia menambahkan, aturan PMK Nomor 141 Tahun 2023 juga membantu menyelesaikan outstanding barang kiriman PMI yang masih tertahan di Tanjung Perak, Surabaya, Jatim. Dia menceritakan, di Tanjung Perak, ada 13 perusahaan jasa titipan (PJT) yang harus mendetailkan barang-barang kiriman itu.</p> <p class="class-paragraph">Selama ini, barang-barang kiriman itu dikirim dengan kondisi gelondongan. Kondisi itu membuat sisi akuntabilitas dan transparansi menjadi tidak kuat. Dengan aturan terbaru, maka barang kiriman harus didata satu per satu.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Supaya kita tahu barangnya, harganya, kemudian ini yang mulai dijalankan para PJT di Tanjung Perak dan di Tanjung Emas (Semarang). Mereka masih menyesuaikan (dengan aturan baru). Sehingga menyebabkan mereka terlambat dalam proses ini,&rsquo;&rsquo; jelas Askolani.</p> <p>Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan para PJT untuk menyelesaikan pendetailan data barang PMI tersebut. Setelah itu, PJT akan men-submit kepada Bea Cukai per consignment note (CN).</p> <p>&rsquo;&rsquo;CN barang yang sudah di-submit itu per hari ini (kemarin), maka akan langsung mendapat insentif-insentif itu,&rsquo;&rsquo; katanya. (*)</p>

Pemerintah memberikan kemudahan pengiriman barang dari luar negeri (impor) milik para Pekerja Migran Indonesia (PMI

Bea Cukai Gratiskan Bea Masuk Barang Pekerja Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/hyundai-ioniq.jpg" alt="Hyundai Ioniq 5. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Hyundai Ioniq 5. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Harga mobil listrik impor di Indonesia jauh lebih mahal daripada di Malaysia, salah satunya untuk mobil merek Tesla. Hal ini disebabkan karena pajak yang dikenakan di tanah air mencapai 100 persen untuk setiap unit yang dikirimkan.</p> <p>Presiden Direktur Prestige Image Motocars Rudy Salim berharap pemerintah bisa menghapus Bea Masuk untuk setiap unit mobil listrik yang dijual di tanah air. Menurutnya, penghapusan itu diharapkan agar populasi mobil listrik di Indonesia bisa meningkat. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan populasi mobil listrik di Indonesia dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.</p> <p>"Pemerintah bisa bantu dengan penghilangan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau bea masuk, untuk meningkatkan populasi mobil listrik di Indonesia," kata Rudy Salim saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Minggu (30/7).</p> <p>Lebih lanjut, Rudy menjelaskan ketika Tesla masuk ke Indonesia, maka akan dikenakan pajak mencapai 100 persen. Adapun komponen pajak yang dikenakan, meliputi Bea Masuk 50 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) sebesar 15 persen.</p> <p>Lalu, Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10 persen dan PPN dari PPNBM sebesar 11 persen. Lalu dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk menjadi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Khusus untuk bea masuk, Rudy menyebut akan dikenakan 50 persen dari harga unit. Misalnya saja mobil Tesla model Y yang dijual dengan harga Rp 2,4 miliar di Indonesia, maka harga sebenarnya tanpa pajak adalah Rp 1,2 miliar. Dengan begitu, bea masuk yang harus dibayarkan untuk setiap unit sebesar Rp 600 juta atau 50 persen dari harga sebenarnya.</p> <p>"Maka secara total sekitar 100 persen biaya (pajak) yang dikenakan untuk import sebuah Tesla di Indonesia sampai on the road," jelasnya.</p> <p><strong>Pemerintah Kucurkan Insentif</strong></p> <p>Di sisi lain, untuk mendorong meningkatnya populasi kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah telah mengucurkan insentif, mulai dari pembelian motor listrik, konversi listrik, dan juga pembelian mobil listrik.</p> <p>Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).</p> <p>Khusus untuk mobil listrik, pemerintah telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Insentif PPN DTP berlaku untuk tahun anggaran 2023 dengan mulai berlaku masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023.</p> <p>Insentif PPN DTP akan diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 40 persen (TKDN &ge; 40 persen). Ini akan diberikan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal satu persen.</p> <p>Pemberian insentif mobil listrik sendiri hingga saat ini baru menyasar dua model, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV, karena dua merek ini saja yang memenuhi syarat yakni 40 persen TKDN. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kemenperin, Taufiek Bawazier mengharapkan insentif ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik.</p> <p>&ldquo;Dengan berjalannya program fasilitasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk KBLBB roda empat tertentu dan bus tertentu, pemerintah berharap minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat, dan mendukung penciptaan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Dalam tahap awal diperkirakan sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik pada tahun 2023&rdquo; ujar Taufiek.</p> <p>Untuk teknis pelaksanaan fasilitasi perpajakan tersebut, kata Taufiek, pihaknya akan melakukan pengawasan atas kesesuaian nilai TKDN. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) ILMATE. Apabila dalam pengawasan terdapat KBLBB yang tidak memenuhi nilai TKDN, Dirjen ILMATE dapat memberikan sanksi administratif berupa penghapusan dari daftar KBLBB tertentu yang dapat memanfaatkan PPN DTP.</p>

Hal ini disebabkan karena pajak yang dikenakan di tanah air mencapai 100 persen untuk setiap unit yang dikirimkan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bea masuk

Berita Terkini