<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/rapat-apsar-koblen.jpeg" alt="Ilustrasi rapat dengar pendapat tentang perizinan Pasar Koblen di DPRD Surabaya. (Abdul Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rapat dengar pendapat tentang perizinan Pasar Koblen di DPRD Surabaya. (Abdul Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembangunan pasar buah pada bangunan cagar budaya (BCB) eks penjara Koblen belum bisa berjalan. Sebab pasar tradisional tersebut belum dilengkapi nomor induk berusaha (NIB). Dewan segera lakukan pemanggilan terhadap PT Dwi Budi Widjaja selaku pengelola pasar.&nbsp;Selasa&nbsp;(22/4), rapat pembahasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) digelar Komisi B DPRD Surabaya. Meliputi DPMPTSP, Dinkopdag, Disbudporapar dan Kecamatan Bubutan, serta pakar sejarah Surabaya. Sejumlah poin penting berhasil didapat. Yakni pembangunan pasar pada bangunan eks penjara Koblen belum dilengkapi NIB. Kemudian pembangunan pasar pada bangun eks penjara Koblen belum dilengkapi NIB. Izin pemanfaat bangunan yang dikeluarkan Disbudporapar Surabaya telah habis pasar 2023 dan belum ada perpanjangan izin. Selain itu menurut pakar sejarah Surabaya, bangunan eks penjara Koblen memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sehingga kondisi bangunan harus dipertahankan.&nbsp; Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menegaskan pembangunan pasar buah pada bangunan eks penjara Koblen belum bisa berjalan. Sebelum PT Dwi Budi Widjaja selaku pengelola telah mengantongi izin yang dibutuhkan. Terutama NIB. Machmud menjelaskan tujuan pembangunan pasar buah secara permanen dinilai baik. Sebab, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Meski begitu, pembangunan harus dilakukan pada lokasi yang tepat. Tidak hanya melihat terkait luas lahan kosong yang ada. "Apalagi bangunan eks penjara Koblen telah berstatus cagar budaya, dan mempunyai nilai sejarah di dalamnya. Sehingga bangunan tidak bisa dimanfaatkan sembarangan begitu saja," kata Machmud.&nbsp; Seperti yang dijelaskan pakar sejarah dari Roodebrug Soerabia. Pendirian pasar secara permanen dapat merusak material bangunan cagar budaya. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat menghilangkan nilai sejarah yang tertanam pada bangunan eks penjara Koblen.&nbsp; Sebelum terlambat dan agar tidak terjadi permasalahan ke depan, pihaknya meminta pemkot untuk lebih selektif Dalam pemberian izin. Harus benar-benar dicek peruntukan pemanfaatan bangunan. Sebelum, proses pengerjaan berjalan. "Hearing terkait hal ini akan kembali digelar. Pengelola dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) akan kami panggil untuk memberikan keterangan dalam pembangunan pasar ini," ujar dia.&nbsp; Kabid Distribusi Perdagangan Dinkopdag Surabaya Devie Afrianto menjelaskan Devie Afrianto mengatakan, selain tidak memiliki NIB, pihak pengelola pasar juga belum berkoordinasi dengan Dinkopdag. Baik itu secara lisan atau tertulis. Karena itu pelaksanaan pembangunan tidak boleh dilakukan. Sebelum, mereka telah melengkapi prosedur pendirian pasar secara permanen.&nbsp; "Mereka belum ada komunikasi sama sekali ke kami. Apalagi, terbukti belum adanya NIB. Jadi belum boleh mendirikan bangunan. Segera, kami akan panggil pihak pengelola," kata Devie.

Pasar buah di eks penjara Koblen Kota Surabaya terhambat karena belum memiliki NIB dan izin pemanfaatan bangunan

Pembangunan Pasar Buah Eks Penjara Koblen Surabaya Belum Memiliki Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jual-lahan-benda-cagar-budaya-keluarga-cendana-digugat_m_209254.jpeg" alt="ILUSTRASI Sigit Harjojudanto, putra kedua mantan Presiden RI Soeharto beserta keluarganya digugat di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sigit dianggap telah melakukan penipuan dalam kasus penjualan lahan yang masuk sebagai benda cagar budaya (BCB)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Sigit Harjojudanto, putra kedua mantan Presiden RI Soeharto beserta keluarganya digugat di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sigit dianggap telah melakukan penipuan dalam kasus penjualan lahan yang masuk sebagai benda cagar budaya (BCB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sigit Harjojudanto, putra kedua mantan Presiden RI Soeharto beserta keluarganya digugat di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sigit dianggap telah melakukan penipuan dalam kasus penjualan lahan yang masuk sebagai benda cagar budaya (BCB) berupa lahan di kawasan Jalan Dr Radjiman, Panularan, Laweyan, Solo Jateng. Lahan yang merupakan bekas rumah sakit (RS) Kadipolo dengan luas mencapai 22.550 meter persegi tersebut dijual dengan harga mencapai Rp 248,05 miliar kepada PT Sekar Wijaya.&nbsp; Hal ini sebagaimana terungkap dalam persidangan pertama yang digelar di PN Solo, Rabu (2/5). Transaksi jual beli sendiri sudah terjadi pada akhir tahun 2016 lalu, tepatnya pada tanggal 23 Desember. Saat itu, PT Sekar Wijaya membeli lahan milik Sigit tersebut. Akan tetapi, pihak pembeli tidak mengetahui jika lahan tersebut masuk sebagai BCB. Kuasa hukum PT Sekar Wijaya, Khairil Poloan menerangkan, bahwa awalnya pembayaran dilakukan dengan uang muka sebesar Rp 21,5 miliar. Ditambah uang komisi sebesar Rp 3,36 miliar, total pembayaran yang sudah dilakukan sekitar Rp 25 miliar.&nbsp; Kasus lahan yang masuk BCB baru diketahui saat pembeli dalam hal ini PT Sekar Wijaya hendak melakukan pembangunan di lokasi tersebut. "Saat klien kami hendak membangun dan mengurus perizinan (IMB) justru mendapatkan jawaban berupa surat yang dikeluarkan dari Kemendikbud Balai Pelestarian Cagar Budaya Jateng Nomor 1999/E19/KB/2017 yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan BCB," terang Khairil, Rabu (2/5).&nbsp; Tidak hanya itu, lanjut Khairil, surat dari Kemendikbud tersebut juga dipertegas adanya SK Wali Kota Surakarta Nomor 649/1-R/1/2013 Pengganti SK Wali Kota Surakarta Nomor 646/116/1/1997. Mendapati hal itu, PT Sekar Wijaya pun berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Hanya saja, dari pihak Sigit, kata Khairil, tetap enggan mengembalikan sejumlah uang yang sudah dibayarkan. "Dengan alasan hal itu terkait dengan perjanjian yang sudah dilakukan," ungkapnya.&nbsp; Tidak adanya solusi penyelesaian, membuat PT Sekar Wijaya akhirnya membawa kasus ini ke meja hijau. Hal ini dilakukan karena PT Sekar Wijaya merasa sudah ditipu karena sejak awal tidak diberitahu jika lahan tersebut merupakan BCB. "Kalau tahu (BCB) klien kami tentunya juga tidak akan membelinya," tegasnya. Selain menggugat Sigit, PT Sekar Wijaya juga menggugat pihak keluarga Sigit, termasuk juga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jual Lahan Benda Cagar Budaya, Keluarga Cendana Digugat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ika-smpn-5-surakarta-ikut-menolak-pemindahan-sekolah_m_198945.jpeg" alt="Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 yang akan dipindahkan ke Kendalrejo, Mojosongo, Jebres." width="100%">
<figcaption>Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 yang akan dipindahkan ke Kendalrejo, Mojosongo, Jebres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Alumni (IKA) SMP Negeri 5 Surakarta ikut menyuarakan penolakannya terkait rencana Pemkot Solo yang akan memindahkan sekolah tersebut ke kawasan Mojosongo, Jebres. Selama ini kawasan SMP N 5 Surakarta merupakan kawasan cagar budaya sehingga tidak seharusnya dimanfaatkan untuk yang lainnya.&nbsp; Humas IKA SMPN 5 Surakarta, Roko Patria melalui rilis yang dikirimkan ke JawaPos.com, Minggu (25/3) menjelaskan, mengenai alasan penolakan tersebut. Bahwa bangunan SMPN 5 Surakarta sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Solo sejak 2014 lalu. "Secara historis bangunan tersebut sudah melekat secara administratif dengan SMPN 5 Surakarta sejak tahun 1950," terangnya. Di samping itu, penolakan ini juga karena berdasarkan survei yang sudah dilakukan sebelumnya. Survei ini melibatkan orang tua, wali murid dan juga masyarakat luas. Dari hasil survei diketahui bahwa sebagian besar menolak rencana pemindahan tersebut. "Mereka menyatakan penolakan yang sama dengan yang disampaikan oleh Alumni," ucapnya.&nbsp; Penolakan ini, masih kata Roko bukan berarti IKA SMPN 5 Surakarta menolak rencana pemerataan kawasan pendidikan di Kota Solo. Akan tetapi, menurut IKA SMPN 5 Surakarta masih ada alternatif lain selain memindahkan SMPN 5. Yakni dengan mendirikan sekolah baru di lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pemindahan SMPN 5 yakni di Mojosongo. "Kami mendorong pemerintah mendirikan sekolah baru daripada memindahkan sekolah yang sudah mempunyai akar sejarah panjang dan telah melahirkan banyak alumni," ungkapnya.&nbsp; Sebelumnya, Tim Penataan Aset Mangkunegaran (PAM) juga sudah meminta agar Pemkot membatalkan rencana pemindahan tersebut. Alasannya, kawasan tersebut sudah ditata oleh Mangkunagoro VII sebagai kawasan pendidikan. Selain terdapat SMPN 5, kawasan tersebut juga berdiri SMPN 3 dan SMPN 10. "Dari dulu kawasan tersebut memang merupakan kawasan pendidikan milik Mangkunegaran," kata Penanggungjawab tim PAM, Joko Susanto. Alasan itulah yang membuat tim PAM meminta Pemkot agar membatalkan rencana pemindahan SMPN 5 Surakarta.

IKA SMPN 5 Surakarta Ikut Menolak Pemindahan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lestarikan-rumah-joglo-gunungkidul-kembangkan-wisata-minat-khusus_m_198930.jpeg" alt="Sebuah desa di Gunungkidul bernama Ngloro ini terdapat lebih dari 70 unit Joglo yang masih lestari." width="100%">
<figcaption>Sebuah desa di Gunungkidul bernama Ngloro ini terdapat lebih dari 70 unit Joglo yang masih lestari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga di Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) ingin membuat sebuah wisata minat khusus berupa perkampungan rumah adat Joglo. Selain dirasa mampu menggeliatkan perekonomian warga, hal tersebut sekaligus sebagai upaya untuk melestarikan bangunan cagar budaya agar nantinya masih dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Kepala Bidang (Kabid) Kemasyarakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari, Agung Nugroho mengatakan, keinginan tersebut sudah pernah disampaikannya ke dalam suatu forum desa. Namun hingga kini belum ada responnya dari seluruh elemen. "Kalau pantai kan masih agak jauh. Kami tidak punya pantai, tapi rumah adat Jawa masih ada banyak yang melestarikannya sampai sekarang," katanya, ditemui Minggu (25/3). Terlebih sampai saat ini dirinya belum pernah menemukan sebuah desa yang memiliki lebih dari 70-an rumah Joglo. Apalagi bangunan cagar budaya di kampungnya ini mayoritas sudah mendapat pengakuan dari instansi terkait dengan banyaknya yang menerima piagam penghargaan pelestari. Ia juga berharap, pihak pemerintah daerah khususnya Jogjakarta dapat memberikan perhatian yang lebih. Yang mempunyai dana keistimewaan yang bisa digunakan untuk peningkatan-peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Diangkatnya potensi berupa rumah adat Joglo ini, menurutnya juga untuk mencegah jual-beli yang selama ini terjadi. Menurutnya bangunan cagar budaya di wilayahnya semakin berkurang karena tekanan ekonomi. Banyak rumah adat Joglo yang dijual oleh pemiliknya, baik untuk biaya sekolah maupun mencari kerja. Peminatnya pun cukup banyak, meski harga bisa mencapai di atas Rp 250 juta.  Dikatakannya, pada tahun 2000-an silam, rumah Joglo di wilayahnya ada sekitar 100-an unit. Namun saat ini tinggal sekitar 70-an unit saja. Untuk diketahui, rumah adat Joglo di desa ini masih banyak yang modelnya klasik. Bangunan, furniture dari bahan kayu. Lantainya pun berupa tegel atau batu putih, yang sesuai dengan keasliannya. "Kayunya kayu jati, dan ukuran saka gurunya ada macam-macam," ucapnya, yang juga tinggal di rumah Joglo ini

Lestarikan Rumah Joglo, Gunungkidul Kembangkan Wisata Minat Khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bcb

Berita Terkini

Pembangunan Pasar Buah Eks Penjara Koblen Surabaya Belum Memiliki Izin

Jual Lahan Benda Cagar Budaya, Keluarga Cendana Digugat

IKA SMPN 5 Surakarta Ikut Menolak Pemindahan Sekolah

Lestarikan Rumah Joglo, Gunungkidul Kembangkan Wisata Minat Khusus

Download Aplikasi JawaPos.com