<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/anggota-komisi-c-dprd-dki-jakarta-andika-wisnuadji-istimewa-QByTo.webp" alt="Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andika Wisnuadji. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andika Wisnuadji. (istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andika Wisnuadji, dicurhati sejumlah persoalan krusial yang dikeluhkan warga saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur. Reses tersebut meliputi Kecamatan Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Makassar. Dari empat wilayah itu, masalah banjir, kondisi Kali Cipinang, hingga mahalnya sewa kios pasar menjadi sorotan utama.
&ldquo;Kalau kita bahas secara global di dapil, yang paling banyak dikeluhkan itu banjir. Pasar Rebo sebagian, Kecamatan Makassar itu langganan, Ciracas juga. Cipayung relatif aman, hanya genangan kecil,&rdquo; ujar Andika, Selasa (3/3/2025).
Khusus Ciracas, Andika menilai solusi utama untuk mengatasi banjir adalah pembangunan Waduk Pengantin di belakang kantor Kementerian Desa (Kemendes). Menurutnya, rencana pembangunan waduk tersebut sudah lama dibicarakan, bahkan sejak dirinya masih bertugas di Komisi D. &ldquo;Waktu itu sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Katanya mau ada pengerjaan. Karena memang hanya itu satu-satunya solusi agar Ciracas tidak banjir,&rdquo; bebernya.
Namun, hingga kini proyek tersebut belum juga terealisasi. Alasan yang mencuat adalah kendala akses alat berat yang harus melintasi area kantor Kemendes. Andika mengaku sudah mendatangi langsung pihak Kemendes dan mendapat sinyal persetujuan terkait akses tersebut. &ldquo;Perwakilan dari Kemendes sudah menyampaikan tidak ada masalah. Jadi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum ada pengerjaan? Harusnya bisa dipercepat,&rdquo; tegasnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/jabodetabek/2009040179/kaligrafi-napi-lapas-cipinang-pernah-dibeli-yasonna-laoly-rp-1-juta">Kaligrafi Napi Lapas Cipinang Pernah Dibeli Yasonna Laoly Rp 1 Juta</a>
Menurut politisi Partai Demokrat ini, warga Ciracas sejak lama berharap waduk itu segera dibangun agar persoalan banjir tahunan bisa teratasi. Selain banjir, Andika juga menyoroti kondisi Kali Cipinang yang melintasi Kecamatan Makassar dan Ciracas. Dia menyebut banyak aduan warga terkait kondisi kali yang dangkal, penuh sedimentasi, serta belum diturap di sejumlah titik.
&ldquo;Pinggir kalinya banyak yang belum diturap, bahkan ada longsor sampai jalan warga terpotong. Ini membahayakan,&rdquo; ujarnya.
Andika mengungkapkan, persoalan menjadi rumit karena kewenangan Kali Cipinang disebut berada di bawah BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane), bukan Dinas SDA DKI Jakarta.
Akibatnya, Dinas SDA hanya turun tangan saat kondisi darurat, seperti memasang bronjong untuk mencegah longsor. &ldquo;Padahal sedimen harus dikeruk, turap harus dibangun. Kalau memang kewenangannya di BBWS, ya harus bertanggung jawab. Jangan sampai SDA juga dilarang membantu, tapi tidak ada tindakan dari yang berwenang,&rdquo; kritiknya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/1805170171/puasa-di-sel-cipinang-fredrich-kangen-kolang-kaling-buatan-istri">Puasa di Sel Cipinang, Fredrich Kangen Kolang-kaling Buatan Istri</a>
Persoalan lain yang mencuat dalam reses adalah mahalnya biaya sewa kios di pasar wilayah Dapil 6 yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Warga menduga ada praktik penyewaan oleh satu pihak yang menguasai banyak kios. &ldquo;Lalu disewakan lagi. Warga protes karena harga sewanya jadi mahal,&rdquo; ungkap Andika.
Meski belum mengetahui pasti apakah praktik tersebut melibatkan oknum internal atau tidak, dia menegaskan pengelola pasar tidak boleh tutup mata. &ldquo;Harusnya kepala pasar memperhatikan ini. Jangan semua diserahkan begitu saja. Kalau memang ada monopoli atau percaloan, harus ditindak,&rdquo; katanya.
Andika mendorong jajaran Perumda Pasar Jaya untuk turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan pedagang kecil. &ldquo;Pejabat Pasar Jaya perlu turun langsung ke lapangan. Jangan sampai pedagang kecil terbebani sewa mahal, apalagi kondisi ekonomi dan harga pangan sedang naik turun,&rdquo; tutur Andika yang memastikan seluruh aspirasi warga dalam reses tersebut akan diperjuangkan melalui rapat-rapat komisi dan koordinasi dengan instansi terkait agar segera ada solusi konkret.

Masalah banjir, kondisi Kali Cipinang, hingga mahalnya sewa kios pasar menjadi sorotan utama dan menjadi persoalan krusial.

Soroti Soal Banjir di Jaktim, Andika DPRD DKI Minta BBWSCC Fokus Tangani Kali Cipinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220726-WA0009.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek dua proyek nasional dam kering (dry dam) di Jawa Barat. Humas Pemda Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek dua proyek nasional dam kering (dry dam) di Jawa Barat. Humas Pemda Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) menyatakan, proses pembangunan dua proyek nasional dam kering (dry dam) di Jawa Barat sudah hampir 90 persen. Proyek tersebut yakni Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.  ”Jadi untuk sekarang prosesnya sudah 87 persen dan rencana ini segera diselesaikan dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Heri Mulyono seperti dilansir dari Antara, Selasa (26/7).  Dia mengatakan kendala dalam proses finishing adalah curah hujan. Kondisi itu membuat sebagian bangunan dam kering tertimbun tanah, sehingga harus mengontrol kadar air secara ketat.  ”Kami selalu berkoordinasi untuk berbagai macam masalah, seperti untuk lahan terbuka termasuk untuk penggunaan jalan akses di depan. Kami selalu koordinasi dengan warga sekitar dan pemerintah setempat,” terang Bambang.  Bendungan kering adalah bendung yang dibangun khusus untuk mengontrol banjir. Biasanya tanpa turbin dan pintu air untuk membiarkan arus sungai mengalir dengan bebas selama kondisi normal dan pada saat curah hujan tinggi, bendung akan menahan kelebihan air dan mengalirkan secara terkontrol.  Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek dua proyek nasional dam kering (dry dam). Pengecekan dilakukan untuk memastikan persiapan yang layak dan bentuk laporan kepada masyarakat dalam tahap perampungan proyek bendungan yang digagas Presiden Joko Widodo.  ”Insya Allah dalam waktu dekat ini selesai sekaligus diresmikan Pak Presiden. Kalau dua bendungan ini beres akan mengurangi volume air yang biasa mengalir begitu saja ke Ciliwung yang melintasi Jakarta,” ujar Ridwan Kamil.  Menurut Ridwan Kamil, bendungan tidak selalu berkaitan dengan hal teknis tapi juga bisa visual, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata lokal. Untuk itu gubernur membuat sketsa yang dapat menjadi nilai plus dua bendungan tersebut.  ”Tadi saya menghadiahkan sketsa sebuah objek yang akan membuat tempat ini instagramable kira-kira begitu ya,” tutur Ridwan Kamil.  ”Dengan melihat pemandangan itu istilahnya sudah healing lihat udara dan pemandangan. Kan orang ke sini nggak mungkin kalau nggak makan. Maka apa yang kita lihat potensi di sini mungkin ada tempat makan atau apapun sehingga pulang orang senang ada memori positif,” tambah dia.

Progres Pembangunan Dua Dam Kering di Jabar Capai 90 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/seperti-sungai-di-korsel-bbwscc-penataan-dulu-baru-air-bisa-bersih_m_.jpg" alt="Normalisasi Sungai Ciliwung" width="100%">
<figcaption>Normalisasi Sungai Ciliwung</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dalam melakukan program penataan sungai Ciliwung, perlu ada upaya-upaya seperti normalisasi dalam prosesnya. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC), Bambang Hidayah mengatakan utamanya dalam melakukan pengendalian debit banjir. Menurutnya, normalisasi Sungai Ciliwung yang akan dilakukan lebih kepada pengendalian kuantitas air seperti mencegah volume air yang besar atau banjir dari sungai Ciliwung. Yang dipastikan olehnya tidak bisa dikendalikan. "Kita hanya bisa mengurangi dampak ke masyarakat dan infrastruktur sekitar tanggul dan bantaran sungai, fasilitas umum, pemukiman. Pengendalian volume air banjir kalau bicara normalisasi," terangnya kepada JawaPos.com, Sabtu (15/9). Jika berbicara penataan, Bambang melihat upaya yang dilakukan harus menyeluruh. Seperti penunjukkan pihak-pihak yang mengelola sampah masyarakat, limbah industri, maupun kotoran manusia yang memang tidak diperkenankan langsung terbuang ke sungai. "Itu terintegrasi terpadu dengan instansi yang lain, soal penataan. Jadi harus penataan dulu, baru bisa menghasilkan air bersih," tegasnya. Maka dari itu, Bambang tidak pesimis untuk mewujudkan impian Presiden Jokowi. Sebab, jika dilakukan dengan komitmen bersama antar Kementerian dan Pemerintah Pusat sungai bersih Ciliwung akan terwujud walau tidak dalam jangka waktu dekat.

Seperti Sungai di Korsel, BBWSCC: Penataan Dulu, Baru Air Bisa Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bbwscc-proyek-normalisasi-sungai-ciliwung-baru-16-km_m_.jpg" alt="Normalisai Sungai Ciliwung" width="100%">
<figcaption>Normalisai Sungai Ciliwung</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dalam menata Sungai Ciliwung bukanlah perkara yang mudah. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah menjelaskan upaya normalisasi masih berjalan. Bambang menyebutkan dari 2013 total target normalisasi yang ditetapkan adalah sepanjang 33 km. Sedangkan, sampai saat ini tahap penyelesaian baru sampai 16 km dari yang ditargetkan. "Jadi target penyelesaian 33 km dari 2013, tapi memang sampai saat ini progressnya baru 16 km yang telah dinormalisasi," jelasnya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (15/9). Faktor yang paling mengikat lamanya waktu proyek normalisasi diakui Bambang karena lamanya pembebasan di sepanjang sungai Ciliwung. Selama ini, pihaknya mengaku menunggu Pemerintah Daerah terkait untuk membebaskan lahan. "Begini kita mau ajukan (normalisasi) jika Pemprov DKI sudah melakukan pembebasan lahan. Namanya juga membebaskan lahan kan perlu waktu," terangnya. Untuk diketahui, proyek normalisasi sungai Ciliwung terbagi menjadi empat ruas. Ruas dari hulu yakni Jembatan Condet-Jembatan Tol TB Simatupang dengan target pembuatan tanggul 7,58 baru terealisasi 3,47 km. Bagian hulu ini meliputi Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Gedong. Selanjutnya, ruas Jembatan Kalibata-Jembatan Condet yang meliputi Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pejaten Timur, dan Kelurahan Balekambang, terealisasi 3,10 km dari rencana 7,55 km. "Untuk ruas Kampung Melayu-Jembatan Kalibata dengan rencana 8,82 km baru terealisasi 4,67 km. Kelurahannya ada Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Pengadegan dan Cawang," terangnya. Ruas yang terakhir, ada pada Pintu Air Manggarai-Jembatan Kampung Melayu yang meliputi Kelurahan Bukit Duri dan Kampung Melayu terealisasi 4,95 km dari rencana 9,74 km.

BBWSCC: Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung Baru 16 Km

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jakarta-banjir-jarot-salahkan-warga-yang-tinggal-di-pinggir-sungai_m_186916.jpeg" alt="Kampung Pulo jakarta terendam banjir saat Jakarta diguyur hujan, Selasa (6/2)" width="100%">
<figcaption>Kampung Pulo jakarta terendam banjir saat Jakarta diguyur hujan, Selasa (6/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banjir di Jakarta tidak terlepas dari semakin berkurangnya lebar sungai. Sebab selama ini pemicu banjir di Jakarta, karena lambannya air menyerap ke tahah atau dialirkan ke muara sungai. Sementara saat ini Sungai Ciliwung yang membentang di tengah ibu kota lebarnya semakin sempit. Hal itu disinyalir Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung - Cisadane sebagai salah satu pemicunya. Kepala BBWS Ciliwung - Cisadane Jarot Widyoko menerangkan, sungai sepanjang 33 kilometer ini masih menyisakan 17 kilometer yang belum berhasil disterilkan. Di wilayah tersebut sampai saat ini masih menjadi daerah potensi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/06/186713/jakarta-direndam-banjir-anak-buah-mega-siapkan-dapur-umum" target="_blank">banjir</a>. Belum disterilkan wilayah sepanjang 17 km itu, karena belum menjadi bagian program normalisasi. Seperti yang terjadi di SMA 8 Bukit Duri tanahnya kroak. Di kawasan itu tidak ada banjir pada Selasa (6/2) malam, pukul 1.00 WIB. "Ini nanti yang menilai masyarakat sendiri mana yang sudah dinormalisasi itulah hasilnya," ungkap Jarot di Jakarta, Rabu (6/2). Lebih jauh dikatakannya, banjir Jakarta dipicu kondisi sungai sudah mengalami perubahan bentuk secara lebar dan kedalaman. Maka guna mengurangi intensitas bencana ini, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/07/186871/antisipasi-banjir-di-jakarta-bbws-bangun-2-bendungan-di-hulu-ciliwung" target="_blank">Sungai Ciliwung</a> harus dinormalisasi hingga mencapai kedalaman ideal. Sementara penyempitan sungai diakibatkan oleh perilaku masyarakat sendiri. Banyaknya warga yang melakukan aktifitas dan bermukim di bantaran sungai. Hal itu menimbulkan sedimentasi. Oleh sebab itu Jarot mencanangkan untuk mengembalikan lagi ke bentuk lebar semula. Saat ini lebar sungai itu rata-rata 5 sampai 10 meter. Ke depannya akan lebih diperlebar lagi menjadi 20 sampai 30 meter. Di sisi lain dia menegaskan, kendati pemerintah melakukan normalisasi kedalaman dan lebar sungai hal itu tidak semata-mata dapat menghilangkan banjir. Pasalnya langkah tersebut hanya berfungsi mengurangi intensitas air guna mencegah terjadi banjir yang berlebihan.

Jakarta Banjir, Jarot Salahkan Warga yang Tinggal di Pinggir Sungai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/demi-benahi-ciliwung-cisadane-pemerintah-kucurkan-ratusan-miliar_m_132959.jpeg" alt="Ilustrasi sampah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sampah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) menyiapkan anggaran sekitar Rp 150 miliar untuk melakukan pemebenahan dan perbaikan.&nbsp; Kepala BBWSCC, Teuku Iskandar mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pekerjaan fisik di kedua sungai. &nbsp; "Kurang lebih Rp 150 miliar teralokasi," kata dia di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (26/5). Meski demikian, kata dia, semua tergantung dari kesiapan lahan. Soal pembebasan lahan sendiri, lanjutnya, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Kalau lahannya sudah siap, kami segera bekerja," kata Iskandar. Selain Sungai Ciliwung, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk menormalisasi Kali Sunter dan Sungai Pesanggrahan.&nbsp; Jadi, dari Rp 150 miliar anggaran itu, pihaknya mengalokasikan Rp 90 miliar untuk menormalisasi Sungai Ciliwung dan sisanya untuk Sungai Pesanggrahan. "Total kami sudah alokasi untuk Sungai Ciliwung selama 2017 sekitar ini sekitar Rp 90 miliar,"pungkas dia.(ipk/rmol/mam/JPG)

Demi Benahi Ciliwung-Cisadane, Pemerintah Kucurkan Ratusan Miliar 

bbwscc

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bbwscc