<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polemik-sate-babi-di-padang-pengakuan-pemasok-dan-pedagang-berbeda_m_.jpg" alt="Satpol PP bersama petugas gabungan saat menggeledah Pondok Sate yang menggunakan bahan daging babi." width="100%">
<figcaption>Satpol PP bersama petugas gabungan saat menggeledah Pondok Sate yang menggunakan bahan daging babi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bahkan pemasok daging babi dan pemilik sate tidak satu suara soal lamanya makanan tersebut dijajakan di Padang. Dari informasi, daging tersebut dipasok pedagang babi berinsial KP, 55, yang beralamat di Jundul Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Menurut anak pedagang babi yang berinisial S, 20, pemilik sate KMS B ini telah berlangganan babi kepada orang tuanya sejak setahun belakangan. Pernyataan S ini bertolak belakang dengan pengakuan Evi dan Bustomi. Dua pedagang sate itu berdalih baru dua pekan terakhir berlangganan daging babi. Bahkan kata S, dia disuruh mengaminkan pernyataan pemilik sate KMS B tersebut. Lantas karena tidak bisa mengelak, S pun mengaminkan permintaan pedagang sate itu. Meski akhirnya, dia blak-blakan terhadap persoalan sebenarnya. "Disuruh mengaku baru dua minggu berurusan dengan dia (pedagang sate). Disuruh juga bilang dapat (daging) dari orang juga bukan selaku pemasok daging babi," kata S saat diwawancarai sejumlah wartawan, Rabu (30/1). Tak hanya itu, S juga diminta oleh pedagang sate KMS B untuk menyembunyikan barang bukti (BB) yang ada di kediamannya. Serta memintanya membeli daging sapi. "Dia (Evi) tiga kali bolak-balik ke rumah lalu membuat skenario. Saya memang membeli daging sapi, itu daging seberat 2 kilogram yang dibawa (petugas) merupakan daging sapi," katanya. Selama ini pemilik sate KMS B ini berurusan dengan orang tuanya. Namun, sejak orang tuanya sakit, pedagang sate berurusan dengan S dan sekaligus mengantarkan pesanan daging babi. "Kurang lebih 6 bulan ini lah (mengantar daging babi)," imbuhnya. Selain itu, S juga membantah pernyataan Evi yang mengaku membeli daging babi seharga Rp 95 ribu per kg. Padahal daging itu hanya seharga Rp 40 ribu per kg. "Itu sudah harga pasaran, tidak saya tambahkan. Nggak betul saya jual Rp 95 ribu satu kilogram. Ini saya katakan sejujurnya," terangnya. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal. Saat diinterogasi, pemilik sate (Evi dan Bustomi) mengaku baru dua kali membeli daging sebenyak 10 kg. "Katanya, juga tidak tahu kalau itu daging babi. Saat ini, pemeriksaan Evi dan Bustomi diserahkan ke pihak kepolisian Polresta Padang. "Kasus ini harus kami tuntaskan, dan akan kami bongkar sampai ke akar-akarnya sesuai aturan yang berlaku," ujar Endrizal. Sebelumnya, tim gabungan menggeledah sate gerobak merek KMS di kawasan Tugu Api, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang diduga menjual sate berbahan babi tanpa label. Penggeladahan yang dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB, Selasa (29/1), dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Balai BPOM, dan Satpol PP Padang. Kabid Pemberdayaan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Padang Novita Latima mengatakan, informasi penggunaan daging babi oleh sate KMS di Simpang Haru berawal dari laporan masyarakat. Lalu, pihaknya mengecek kebenaran tersebut, petugas membeli sampel daging sate. Untuk pengecekan labfor, petugas mengirim sampel itu ke Balai BPOM Padang selanjutnya merujuk ke Balai BPOM Aceh. Berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa daging sate KMS ini positif mengandung daging babi yang jelas-jelas haram dikonsumsi umat muslim. Apalagi, pedagang berjualan di tempat mayoritas pembelinya adalah muslim. "Pedagang tidak menerapkan (mencantumkan) bahwa yang dijualnya daging babi. Untuk tindak lanjut akan dilakukan tim dari Dinas Perdagangan," katanya.

Polemik Sate Babi di Padang, Pengakuan Pemasok dan Pedagang Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/heboh-sate-babi-di-kota-padang-satpol-pp-geledah-tempat-penjualan_m_.jpg" alt="Satpol PP bersama petugas gabungan saat menggeledah Pondok Sate yang menggunakan bahan daging babi." width="100%">
<figcaption>Satpol PP bersama petugas gabungan saat menggeledah Pondok Sate yang menggunakan bahan daging babi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Kota Padang dihebohkan dengan penjualan sate babi. Kasus ini menjadi perhatian besar warga Ibu Kota Provinsi Sumbar tersebut. Terungkapnya penjualan sate menggunakan babi ini setelah Satpol PP dan petugas gabungan dari daerah setempat melakukan penggeledahan dan uji laboratorium. Penjualan sate menggunakan daging babi tersebut terdapat di Pondok Sate KMS kawasan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Petugas gabungan Pemko Padang menggeledah tempat penjualan sate tersebut pada Selasa (29/1) malam, pukul 19.00 WIB. Petugas gabungan itu terdiri atas Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Balai BPOM dan Satpol PP Padang. Kabid Pemberdayaan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Padang Novita Latima menuturkan semula pihaknya mendapat laporan dari masyarakat beberapa bulan lalu. Di pondok sate itu diduga ada penjualan sate menggunakan bahan daging babi di Pondok Sate KMS Simpang Haru. Lantas, petugas pun melakukan pengecekan di lokasi tersebut dengan membeli sate satu porsi untuk sampel. Lalu sampel sate itu dikirim ke Balai BPOM Padang dan selanjutnya dirujuk ke Balai BPOM Aceh. "Hasil sampel daging sate keluar 21 Januari. Setelah itu baru kami lakukan penindakan. Uji sampel laboratorium ini telah dikirim ke Balai BPOM pada Oktober 2018 lalu," katanya kepada awak media di lokasi penggeledahan, Selasa (29/1). Ternyata dari hasil uji pemeriksaan laboratorium itu, imbuh Novita, daging sate di Pondok Sate KMS positif mengandung daging babi. Alasan penindakan itu dilakukan yakni penduduk Kota Padang dominannya muslim. Pembeli dan penjualnya orang Islam. Sementara makanan berbahan babi itu haram bagi umat Islam. Jika memang ada penjualan bahan berbahan babi, maka harus dijual di kawasan khusus dan diberikan label mengandung babi. Sementara di Pondok Sate KMS tidak menuliskan ketentuan itu. Pembeli tidak dapat dipastikan bukan nonmuslim. "Pedagang tidak menerapkan (mencantumkan) bahwa yang dijualnya daging babi. Untuk tindaklanjutnya akan dilakukan tim dari Dinas Perdagangan," katanya. Setelah memeriksa gerobak sate, tim gabungan melanjutkan penggeledahan ke rumah pemilik sate KMS yang berada sekitar 300 meter dari lokasi tempat berjualan. Di kediaman pemilik sate yang bernama Bustami dan Evi itu, petugas mendapati sejumlah tusukan daging yang dibuang dalam selokan. "Kalau tidak salah, kenapa harus dilempar ke got," sambung Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal yang ikut menggerebek sate tersebut. Endrizal menyebut, sate merek KMS memiliki beberapa cabang di Kota Padang. Namun yang terbukti hanya di Cabang Simpang Haru. Pemilik sate dengan merek KMS itu di setiap cabangnya tidak orang yang sama. "Berupa sampel sudah kami lakukan pengeceken (cabang KMS), hanya ini yang terbukti. Nanti kami koordinasikan dengan pihak kepolisian," katanya.

Heboh Sate Babi di Kota Padang, Satpol PP Geledah Tempat Penjualan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-kota-bukittinggi-bbpom-padang-temukan-ratusan-produk-ikan-kaleng_m_200945.jpeg" alt="Kepala BBPOM Padang Martin Suhendri saat melakukan sidak produk ikan kaleng bercacing di Ramayana Kota Bukittinggi, Sumbar, Senin (2/4)." width="100%">
<figcaption>Kepala BBPOM Padang Martin Suhendri saat melakukan sidak produk ikan kaleng bercacing di Ramayana Kota Bukittinggi, Sumbar, Senin (2/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perburuan produk ikan kaleng kemasan yang diduga mengandung cacing terus dilakukan. Senin (2/4), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menyisir sejumlah swalayan dan mini market di kawasan Kota Bukittinggi. Petugas BBPOM pun menemukan ratusan kaleng ikan kemasan. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan BPOM RI yang mengungkapkan ada 27 merek ikan kemasan yang terdiri dari 16 produk impor dan 11 merek produk lokal positif mengandung cacing. Kepala BBPOM Padang Martin Suhendri mengatakan, dalam melakukan pemantauan di pasar, pihaknya tak lantas langsung melakukan penyitaan. Namun, meminta pihak swalayan atau mini market yang masih menjual produk tersebut untuk memasukkannya ke dalam gudang. Setelah itu, diberi label segel BBPOM dan dilarang untuk diedarkan kembali. "Artinya, kami memberikan kesempatan kepada penjual untuk mengembalikan produk yang kami segel itu kepada penyuplai atau distributor mereka. Terpenting diamankan dulu dari jangkauan masyarakat," kata Martin di Kota Bukittinggi, Senin (2/4). Martin juga menyebutkan, jika tidak seluruhnya dari 27 merek ikan kemasan yang beredar di pasar Sumatera Barat. Setidaknya, ada 5 merek produk ikan kemasan yang banyak beredar di Sumbar dan terindikasi mengandung cacing. Diantaranya, merek botan ikan makerel saus tomat, ABT ikan makerel saus tomat, nago ikan makerel saus tomat dan ranesa ikan makerel saus tomat dan jenis ikan makerel saus cabai. "Sesuai dengan pengambilan sampel yang telah kami lakukan di beberapa daerah di Sumbar. Ada beberapa yang sesuai dengan kode produksi yang dinyatakan mengandung cacing oleh BPOM Pusat. Tapi, ada juga yang tidak mengandung bahan tersebut," jelasnya. Dari hasil sidak sementara, BBPOM Padang menemukan sebanyak 145 kaleng makerel merek botan, 18 kaleng merek Gaga, dan 2 kardus merek ABC. "Itu kita temukan di Ramayana. Besok kita akan lanjutkan lagi dan terus menyisir pusat perbelanjaan di daerah Sumbar," kata Martin. Martin juga mengingatkan, agar masyarakat selalu waspada dalam berbelanja. Terutama dalam memilih ikan kemasan. "Sesuai semboyan kami, ingat Cek &ldquo;KLIK&rdquo;. Yaitu periksa kemasan, label, izin Edar dan tanggal kedaluwarsa. Pastikan juga kemasannya dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, dan pastikan memiliki izin edar dari BPOM RI. Jika masyarakat masih ragu, dapat berkonsultasi dengan petugas kami melalui layanan telepon," ujar Martin.

Di Kota Bukittinggi, BBPOM Padang Temukan Ratusan Produk Ikan Kaleng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sidak-bbpom-sarden-hoky-banyak-ditemukan-di-payakumbuh_m_198424.jpeg" alt="Kepala BBPOM Padang Martin Suhendri (tengah) saat melakukan sidak ke Transmart Padang, Jumat (23/3)." width="100%">
<figcaption>Kepala BBPOM Padang Martin Suhendri (tengah) saat melakukan sidak ke Transmart Padang, Jumat (23/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pusat-pusat perbelanjaan makanan yang berada di Kota Padang,Jumat (23/3). Hal ini dilakukan menyusul kasus penemuan cacing jenis Anisakis SP dalam kemasan produk ikan kaleng atau sarden yang sempat heboh masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Dalam sidak yang dilakukan mulai dari mini market hingga pusat perbelanjaan Transmart Padang, Tim BBPOM Padang hanya menemukan banyak sarden merek Hoky yang masih beredar. Kepala BBPOM Padang Martin Suhendri mengatakan, sidak tidak hanya digelar di Kota Padang. Namun, hampir di setiap kabupaten/kota di Sumbar. "Kawan-kawan pastinya sudah mendengar, jika ada 3 merek produk ikan mackarel yang dikemas dalam kaleng terkontaminasi cacing. Seperti IO, Hoki dan Farmerjack. Nah, kita memantau apakah barang dengan merek tersebut masih beredar di pasaran atau tidak. Kalau ditemukan, kami amankan," terang Martin Suhendri di sela-sela sidaknya bersama tim BBPOM Padang di kawasan Transmart Padang, Jumat (23/3). Ia melanjutkan, dari sekian banyak tempat perbelanjaan di Kota Padang, Tim BBPOM hanya menemukan satu kaleng saja. satu kaleng sarden merek Hoky yang berhasil ditemukan oleh pihaknya, saat mereka melakukan sidak di salah satu mini market "J" di kawasan Jalan Imam Bonjol, Padang. "Di mini market itu, petugas juga menemukan kurma kadaluarsa dan dimusnahkan di tempat," jelas Martin. Sementara itu, di tempat lainnya yakni di Kabupaten Tanah Datar tim BBPOM menemukan satu karton sarden merek Hoky. Di Payakumbuh, petugas juga mengamankan sebanyak 86 karton sarden merek Hoky dari salah satu distributor. "Jadi, kawan-kawan di kabupaten/kota juga menggelar sidak hari ini," bebernya. Terkait sanksi terhadap pemilik usaha yang memiliki sarden merek-merek dilarang edar itu kata Martin, terlebih dahulu diberikan pembinaan. Dengan kata lain, jika pembinaan tidak di indahkan, baru diperlakukan sanksi hukum. "Kami harap, masyarakat yang menemukan jenis sarden terindikasi tersebut agar dapat melapor," katanya.

Sidak BBPOM, Sarden Hoky Banyak Ditemukan di Payakumbuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tak-miliki-izin-edar-75-ton-gula-dan-bihun-disegel_m_132140.jpeg" alt="Ribuan karung gula disegel BBPOM di Payakumbuh, Senin siang (23/5)." width="100%">
<figcaption>Ribuan karung gula disegel BBPOM di Payakumbuh, Senin siang (23/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerinta berupaya terus menjamin ketersediaan bahan pokok di pasar menjelang masuknya bulan Ramadan. Mengantisipasi adanya spekulan dan pihak lain mencari keuntungan tanpa ketentuan, maka razia pun diintensifkan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, menyegel 1.500 karung gula pasir yang diduga tidak memiliki izin edar. Gula pasir yang total beratnya mencapai 7,5 ton tersebut, disegel dari gudang milik tiga distributor bahan pokok di Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar) Senin siang (23/5). Selain menyegel 7,5 ton gula, petugas BBPOM Padang mengamankan 31 karung bihun yang diduga juga tidak mengantongi izin edar. Tidak hanya itu, dalam razia tersebut, petugas BBPOM juga menemukan selai roti yang tetap dijual walau sudah kedaluwarsa. "Selai roti yang sudah kedaluwarsa dan produk makanan kaleng yang sudah penyok kemasannya kami temukan pada salah satu swalayan yang terdapat di jalan utama Payakumbuh," ungkap Kepala BBPOM Padang Zulkifli seperti yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (24/5). Zulkifli menyebut, razia bahan makanan, terutama kebutuhan pokok yang diperlukan warga selama bulan puasa nanti, tidak hanya digelar BBPOM di Padang dan Payakumbuh, tapi akan berlanjut ke kabupaten/kota lain di Sumbar. Sasaran dalam razia ini adalah bahan makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau tanpa izin edar. Kemudian, produk kedaluarsa dan produk yang kemasannya rusak. "Terhadap selai roti yang sudah kedaluwarsa dan produk makanan kaleng yang rusak kemasannya itu langsung ditarik dari peredaran," sebutnya. Sedangkan untuk gula yang diduga tidak dilengkapi dengan izin edar tetap disimpan pada gudang milik ketiga distributor bahan pokok itu. Namun kondisinya sudah disegel sebagai wujud pengamanan. Menurut Zulkifli, BBPOM Padang bisa saja langsung mengamankan 7,5 ton gula tanpa izin edar yang ditemukan di Payakumbuh. Namun, karena tiga distributor pemilik ketiga mengklaim pihak pabrik tempat mereka mendapatkan gula punya izin edar, maka BBPOM memberi kesempatan untuk membuktikan. "Iya, kami tunggu dulu, kalau memang pihak pabrik gula di Lampung itu punya izin edar. Silahkan diserahkan," tandasnya. (frv/iil/JPG)

Tak Miliki Izin Edar, 7,5 Ton Gula dan Bihun Disegel

bbpom padang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bbpom padang

Berita Terkini

Polemik Sate Babi di Padang, Pengakuan Pemasok dan Pedagang Berbeda

Heboh Sate Babi di Kota Padang, Satpol PP Geledah Tempat Penjualan

Di Kota Bukittinggi, BBPOM Padang Temukan Ratusan Produk Ikan Kaleng

Sidak BBPOM, Sarden Hoky Banyak Ditemukan di Payakumbuh

Tak Miliki Izin Edar, 7,5 Ton Gula dan Bihun Disegel

Download Aplikasi JawaPos.com