<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/ilustrasi-motor-terkerek-ppn-12-persen-1-1-2618871611.jpg" alt="Harga sepeda motor akan ikut terkerek seiring penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Harga sepeda motor akan ikut terkerek seiring penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam catatan&nbsp;AISI&nbsp;(Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) penjualan motor baru&nbsp;di Februari 2025 alami pertumbuhan positif. Tercatat sebanyak 581.277 kendaraan roda dua yang terkirim dari pabrik ke diler (wholesales). Jumlah tersebut meningkat 4.04 persen bila dibandingkan dengan bulan yang sama dii 2024, dimana hanya mampu membukukan 558.685 unit (wholesales). Capain ini (peningkatan) menurut AISI ada sejumlah faktor pendongkrak yang mengakibatkan pasar kendaraan roda dua positif di bulan kedua 2025. Menurut Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial AISI faktor tersebut diantaranya harganya terjangkau dan ada beberapa stimulus yang menjadi pendongkrak penjualan sebagai rangsangan bagi konsumen. "Misalnya ada pilihan uang muka atau DP (Down Payment) ringan. Adanya relaksasi terkait penerapan&nbsp;opsen&nbsp;PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) maupun BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), di sejumlah daerah ikut andil dalam meningkatkan penjualan sepanjang Februari 2025," ujarnya. Akan tetapi menurut Sigit meskipun tumbuh positif di bulan kedua angka penjualan motor baru tahun ini masih minus 0,8 persen, bila dibandingkan dengan pencapaian di 2024. Sigit mengungkapkan kalau Januari hingga Februari 2025 hanya berada di angka 1.141.578 unit saja. sementara pada periode serupa di 2024, berhasil menembus level 1.151.343 unit. Kendati demikian dalam kondisi saat ini terbilang tidak buruk, karena di segmen&nbsp;kendaraan roda empat terpukul cukup dalam. AISI optimistis keadaan pasar kendaraan roda dua akan segera membaik tahun ini.

Dalam catatan AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) penjualan motor baru di Februari 2025 alami pertumbuhan positif.

AISI Catat Pertumbuhan Penjualan Sepeda Motor Saat Ini Tumbuh Tapi Masih Minus 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/pajak-604320932-1-2361504981.jpg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesatnya pembangunan di Kota Surabaya tidak terlepas dari peran pajak yang dibayarka masyarakat. Sepanjang 2024, realisasi pendapatan dan pajak daerah daerah di Kota Surabaya mencapai Rp 10,034 triliun. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, realisasi pendapatan dan pajak sebesar Rp 10,034 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 6,114 triliun dan pendapatan transfer Rp 3,920 triliun. "Pada 2025, Pemkot Surabaya menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 7,307 triliun. Angka ini menjadi bagian dari total target pendapatan daerah sebesar Rp 12,137 triliun," tutur Febri di Surabaya pada Sabtu (15/3). Target realisasi pajak daerah Kota Surabaya sebesar Rp 7,307 triliun termasuk pajak opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). "Pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni sekitar 60,21 persen dari APBD Kota Surabaya 2025 (Rp 12,3 Triliun)," imbuhnya. Lebih lanjut, Febri menuturkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menjadi sumber pajak terbesar di Kota Surabaya. "PBB dan BPHTB nilai masing-masing mencapai sekitar Rp 1,6 Triliun. Sementara ajak dari sektor restoran dan hotel juga berkontribusi cukup signifikan," tutur Febri tanpa menyampaikan nilai kontribusinya. Guna memastikan proses pembayaran pajak berjalan lancar, Febri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya akan membuka ruang bagi wajib pajak yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajibannya. "Kami tidak kaku dalam menghadapi kendala wajib pajak. Jika ada kesulitan, silahkan datang ke UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda, kami siap mencari solusi terbaik," tandas Febri Kusumawati. (*)

Pada 2025, Pemkot Surabaya menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 7,307 triliun. Angka ini menjadi bagian dari total target PAD.

Pemkot Surabaya Targetkan Penerimaan Pajak Rp 7 Triliun untuk 2025, Sumbernya Opsen PKB dan BBNKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/kemendagri-kemenkraf-2692907461.jpg" alt="Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan pada Rapat Koordinasi Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/12/2024)." width="100%">
<figcaption>Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan pada Rapat Koordinasi Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/12/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gelar rapat monitoring membahas pemberian keringanan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Kegiatan dihadiri perwakilan pemerintah daerah (pemda) dilaksanakan secara daring. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menjelaskan, agenda ini bertujuan menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai penyesuaian serta mitigasi terkait penerapan kebijakan baru. &rdquo;Rapat ini penting untuk memastikan penyesuaian PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sesuai peraturan perundang-undangan,&rdquo; ujar Maurits. Maurits menekankan bahwa kebijakan Opsen PKB, BBNKB, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025. Hak dan kewajiban wajib pajak yang belum diselesaikan sebelum tanggal tersebut tetap diatur berdasar regulasi lama. &rdquo;Segala penyelesaian terkait utang pajak yang belum dilunasi hingga 4 Januari 2025 harus mengikuti peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diterapkan,&rdquo; kata Maurits. Maurits minta seluruh gubernur untuk menyiapkan mekanisme pelunasan utang PKB dan BBNKB yang belum dibayar hingga 4 Januari 2025. Setelah 5 Januari 2025, pembayaran akan menggunakan skema bagi hasil. Hal ini, lanjut Maurits, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ yang diterbitkan pada 20 Desember 2024. Dalam surat tersebut, gubernur diminta memberikan keringanan atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB agar tidak memberatkan wajib pajak. &rdquo;Tujuannya agar beban wajib pajak tetap seimbang dengan tahun sebelumnya,&rdquo; tegas Horas Maurits Panjaitan. Kemendagri menginstruksikan para gubernur untuk menetapkan keputusan terkait keringanan pajak tersebut paling lambat 2 Januari 2025. Hal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat dan wajib pajak terkait pengaturan baru. Maurits mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. dia berharap masyarakat dapat memahami aturan baru dan tetap mematuhi kewajiban membayar pajak. &rdquo;Kepala daerah juga diharapkan melaporkan pelaksanaan kebijakan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan,&rdquo; ucap Maurits. Kemendagri berharap kebijakan keringanan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Dengan demikian, implementasi kebijakan baru ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kemendagri bahas keringanan PKB, BBNKB, dan Opsen dengan Pemda. Kebijakan baru berlaku 5 Januari 2025. Ini penjelasannya!

Kemendagri Tindaklanjuti Keringanan Pajak Kendaraan: Ini Detail Kebijakan yang Dibahas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/Motor-Listrik-Yamaha_resize_83-3907149950.jpg" alt="Jajaran motor listrik Yamaha di IMOS 2024." width="100%">
<figcaption>Jajaran motor listrik Yamaha di IMOS 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi memberlakukan opsen pajak sejak 5 Januari 2025 lalu. Aturan ini sesuai dengan amanat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sebagai informasi dalam Modul PDRP disebutkan Opsen itu sendiri adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Daerah dikenakan terhadap PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB itu sendiri merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan aturan ini berdampak pada penjualan kendaraan baru yang dilakukan dealer di daerah. Pembeli atau konsumen akan keberatan dan berpikir dua kali untuk mengeluarkan biaya pajak tambahan yang tidak sedikit. Seperti diberitakan sebelumnya untuk daerah Depok Opsen yang harus dibayarkan untuk pembelian Yamaha Aerox terbaru sekitar Rp1,9 juta. Tak sedikit konsumen yang memtalkan untuk membeli walaupun sudah memberikan DP. Namun, konsumen tidak terasa meskipun pemerintah juga memberlakukan PPN 12% dimana sebelumnya 11%. Pasalnya kenaikan itu sudah termasuk dalam harga OTR. Meskipun sempat diberlakukan, namun pemerintah setempat (Depok) menunda pemberlakuan Opsen tiga bulan kedepan. Sementara untuk wilayah Banten di tunda hingga 6 bulan kedepan. Sutarya, Senior Director Marketing, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg menanggapi bahwa pihaknya tidak terlalu khawatir. Pasalnya pemberlakuan PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk motor yang mahal alias 250 cc ke atas. "Melihat hal ini kita semangat aja sih. Ya yakin saja presiden baru, pasti tidak diam. PPN 12 persen ya alhamdulilah hanya untuk yang mahal," ujarnya saat ditemui di Sirkuit Gokart Sentul (15/1) Sutarya menambahkan bahwa terkait kebijakan penambahan pajak Opsen berharap ada solusi terbaik. Seperti diberitakan sebelumnya pemberlakuan Opsen sangat memberatkan konsumen untuk membeli motor karena mahalnya pajak tambahan. "Akhirnya Opsen walaupun ada penundaan ya mudah-mudahan bisa dievaluasi lebih baik untuk industri karena ini sepeda motor kan motor rakyat kalau terlalu mahal kasihan. Tapi ya pemerintah pasti akan melindungi industri, membantu industri otomotif. " pungkas Sutarya.

Akhirnya Opsen walaupun ada penundaan ya mudah-mudahan bisa dievaluasi lebih baik untuk industri karena ini sepeda motor kan motor rakyat

Yamaha: Opsen Perlu Dievaluasi, Sepeda Motor Bila Terlalu Mahal Rakyat Kasihan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/IMG_20240909_234349-1003398754.jpg" alt="Warga memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pekanbaru. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Warga memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pekanbaru. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali memberlakukan pemutihan denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhitung sejak 9 September sampai 15 Desember. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi. &rdquo;Pengurangan atas pokok PKB dan pembebasan atau pengurangan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya, serta pembebasan sanksi administrasi berlaku sampai dengan 15 Desember 2024,&rdquo; kata Pejabat Gubernur Riau Rahman Hadi dalam pergub tersebut. Adapun dalam Pergub tersebut pasal 2 berbunyi pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah. Kemudian pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah. Selanjutnya pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah. Dalam aturan itu pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak. Ayat (2) menyatakan dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah. Ayat (3) menyebutkan pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Pemprov Riau kembali memberlakukan pemutihan denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejak 9 September sampai 15 Desember

Riau Kembali Berlakukan Pemutihan Denda Keterlambatan Pajak Kendaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/IMG-20240810-WA0017-3477962372.jpg" alt="Rapat Sinergitas Pelayanan Samsat Tingkat Nasional serta Penandatanganan Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor." width="100%">
<figcaption>Rapat Sinergitas Pelayanan Samsat Tingkat Nasional serta Penandatanganan Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengingatkan pentingnya sinergitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Sinergitas Pelayanan Samsat Tingkat Nasional serta Penandatanganan Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor. Dalam sambutannya, Maurits mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagaimana amanat Pasal 74 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor. "Saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, selain sebagai ajang koordinasi antara Pembina Samsat Tingkat Nasional dan Daerah, juga kegiatan ini sangat strategis guna mengimplementasikan kebijakan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), sehingga terlaksana secara terintegrasi, cepat, transparan, akuntabel dan informatif," jelas Maurits dikutip Sabtu (10/8). Maurits menekankan PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan dominan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD. "Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Pemerintah urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda," tegas Maurits. Maurits menjelaskan, terjadi penurunan yang cukup signifikan realisasi PKB dan BBNKB yang seharusnya diterima. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain, kurangnya akurasi data potensi kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang dan belum tegasnya penerapan sanksi. Hal ini terbukti bahwa pada Tahun 2021 realisasi PKB dan BBNKB seluruh Indonesia sebesar Rp 77,91 triliun atau 47,39 persen dari total PAD sebesar Rp 164,42 Triliun. Kemudian, pada Tahun 2022 realisasi sebesar Rp 88,78 triliun atau 46,53 persen dari total PAD sebesar Rp 190,79 triliun. "Sementara itu, Tahun 2023 realisasi Rp 87,45 triliun atau 42,93 persen dari total PAD sebesar 203,69 trilliun," tutur Maurits. Berdasarkan data tersebut, Maurits mengaskan pentingnya sinergitas antar-Tim Pembina Samsat Daerah, melalui kolaborasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di Daerah. Demikian juga, Pemda agar melakukan langkah-langkah yang strategis dan inovatif. Dia melanjutkan, strategi yang dapat diimpelementasikan antara lain dengan melakukan koordinasi ke seluruh Pemda atas persiapan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pemungutan Opsen PKB dan opsen BBNKB berlaku efektif mulai tanggal 5 Januari 2025. "Kemudian, melakukan kolaborasi kemitraan dengan para stakeholder terkait untuk menyusun program kerja bersama dengan menjadikan Regident Ranmor, Pembayaran PKB, BBNKB dan Pembayaran SWDKLLJ sebagai persyaratan utama," tutur Maurits.

Maurits mengingatkan, PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan dominan memberikan kontribusi terhadap APBD.

Rasio Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Terus Menurun, Kemendagri Ajak Tim Pembina Samsat Daerah Tingkatkan Sinergi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Sepeda-Motor-Bekas-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Karyawan showroom motor bekas saat mengecek sepeda motor, Jakarta, Kamis (14/4/2022). Pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual-beli kendaraan bermotor bekas. Pajak dikenakan adalah 1,1 persen dari harga jual kendaraan bekas. Ke" width="100%">
<figcaption>Karyawan showroom motor bekas saat mengecek sepeda motor, Jakarta, Kamis (14/4/2022). Pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual-beli kendaraan bermotor bekas. Pajak dikenakan adalah 1,1 persen dari harga jual kendaraan bekas. Ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menghapuskan pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Pemprov bakal mengeluarkan aturan tentang penghapusan pajak progresif dan pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut Achmad Faldy mengatakan, pelaksana pergub tersebut akan dilaksanakan pada Juni. ”Sebelum pelaksanaan penghapusan pajak progresif dan pengurangan BBNKB, kita akan melakukan persiapan untuk dalam beberapa bulan, di bulan 6 sudah keluar Pergub itu,” ujar Fadly seperti dilansir dari Antara di Medan. Fadly mengaku sudah menyerahkan pergub tersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Pemprov Sumut. ”Termasuk melakukan sosialisasi, akan kita lakukan itu, pergubnya sudah di biro hukum,” ujar Achmad Faldy. Dia menyebutkan, pergub tersebut menindaklanjuti gagasan kebijakan korps lalu lintas (Kakorlantas) melalui rapat Koordinasi Nasional Samsat 2023. ”Korlantas Polri, Jasa Raharja penghapusan biaya balik nama kedua dan penghapusan pajak progresif di seluruh Indonesia dan sifatnya nasional,” tutur Achmad Faldy. Dia juga mengatakan, kebijakan baru itu bertujuan mencapai data base yang up to date, untuk meningkatkan pembayaran pajak di seluruh Indonesia serta mendapatkan dan memiliki single data up date kendaraan bermotor yang bisa dipertanggungjawabkan. ”Adanya progresif ini menahan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Tapi, kenyataannya tidak bisa dibendung,” ucap Achmad Faldy. Fadly menjelaskan, untuk pajak progresif di Sumut setiap tahun, sebesar Rp 65 miliar. Dengan kebijakan itu diharapkan memberikan dampak besar pada pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak kendaraan bermotor (PKB). ”Progresif ini tidak signifikan juga memberikan PAD, khususnya pajak kendaraan, hanya kisaran Rp 65 miliar per tahun,” tutur Achmad Faldy.

Pemprov Sumut Hapuskan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kendaraan-operasional-desa-nunggak-pajak-sebesar-rp-322-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak kendaraan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak kendaraan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah DKI Jakarta naik sebesar 2,5 persen dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Pada 2019 ini, pemprov DKI menargetkan pajak BBNKB sebesar Rp 5,65 triliun.  Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, kenaikan pajak BBNKB ini bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan. Sebagaimana diketahui, angka pertumbuhan kendaraan di Jakarta sudah tak sebanding dengan panjang jalan yang ada.  "Salah satu (tujuan kenaikan pajak BBNKB, Red) adalah mengurangi kemacetan di DKI Jakarta," kata Faisal di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (12/11).  Selain itu, kenaikan pajak BBNKB juga untuk penyeragaman pajak kendaraan wilayah Jakarta-Bali. Hal ini guna mencegah terjadinya kecemburuan antar pemilik kendaraan.  "Contohnya kita (di Jakarta, Red) masih 10 persen, di Tangerang (pajak BBNKB, Red) sudah 12,5 persen, nanti orang-orang Tangerang beli mobilnya di Jakarta," jelas Faisal.  Dia menuturkan, kenaikan pajak kendaraan ini akan berlaku mulai 11 Desember 2019. Aturan ini sendiri sudah diundangkan pada 11 November 2019 lalu. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemprov DKI Nomor 6 Tahun 2019 hasil perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang BBNKB Ayat (1) Pasal 7.  Di sisi lain, Faisal mengatakan, BPRD DKI Jakarta sepanjang 2019 ini sudah mengumpulkan pajak sebesar 84 persen dari target penerimaan pajak tahun 2019 Rp 8,8 triliun. Khusus dari kendaraan bermotor sendiri target pajaknya sebesar Rp 5,65 triliun.  "Jadi kita kurang 16 persen lagi, kekurangan itu kurang lebih 2,1 triliun lagi. Kita akan menyisir kekurangan itu," terangnya.  Faisal menjelaskan, salah satu upaya penagihan kepada para penunggak pajak yang tidak kooperatif adalah door to door atau mendatangi rumah pemilik kendaraan bermotor. Hal itu dilakukan apabila surat pemberitahuan yang sudah dikirim sebelumnya tidak diindahkan.  "Apabila mereka kita datangi, juga tidak membayar, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan law enforcement. Kita bisa melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki penunggak pajak," pungkasnya.

BPRD DKI: Kenaikan Pajak Kendaraan untuk Tekan Kemacetan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pidato-Anies-Baswedan-Di-Night-Fest-2019-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan penjelasan terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (24/06). Ada tiga raperda yang diajukan. Dua diantaranya yakni perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).  Anies mengatakan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 harus menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Landasan hukum yang mengalami pembaruan tersebut harus juga tetap mempertimbangkan kondisi DKI Jakarta selaku daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.  "Penataan tersebut dimaksudkan agar perangkat daerah yang secara eksisting berjumlah 42 dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan," ujar Anies.  Adapun perubahan itu menyasar terhadap 42 perangkat daerah. Diantaranya 1 perangkat daerah mengalami pembubaran, 1 perangkat daerah mengalami pembentukan baru, dan 5 perangkan daerah mengalami perubahan nomenklatur. "Serta 36 Perangkat Daerah tetap (tidak mengalami perubahan)," jelas Anies.  Sementara itu penyesuaian nomenklatur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan kebutuhan pencapaian target RPJMD 2018-2022, antara lain pembentukan perangkat daerah baru, yaitu Dinas Kebudayaan. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Energi (PE) dibubarkan.  Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas KUKM serta Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM, dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.  Anies juga mengusulkan Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBKNB. Dia menyebut akan dilakukan Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah dengan mengacu Perda 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan Pergub 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah.  "Penyesuaian tarif BBN-KB, penyerahan pertama sebesar 12,5 persen dan penyerahan kedua dan seterusnya 1 persen, merupakan hasil kesepakatan dalam rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda se Jawa-Bali yang diselenggarakan tanggal 12 Juli 2018," sambung Anies.

Anies Akan Bubarkan Dinas PE dan Usul Naikkan BBNKB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bbnkb

Berita Terkini