<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/bioetanol-aren-3788508640.jpg" alt="Pertamina NRE resmi memulai proyek percontohan pengembangan bioetanol berbahan dasar aren di wilayah Kamojang, Garut. (Dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Pertamina NRE resmi memulai proyek percontohan pengembangan bioetanol berbahan dasar aren di wilayah Kamojang, Garut. (Dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertamina NRE resmi memulai proyek percontohan pengembangan bioetanol berbahan dasar aren di wilayah Kamojang, Garut. Program ini diluncurkan pada Rabu (19/11) oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam mencapai kemandirian pangan dan energi nasional. Inovasi ini memanfaatkan nira aren sebagai bahan baku dengan kapasitas produksi sekitar 300 liter bioetanol per hari, serta 300-500 kilogram gula aren harian. Nira tersebut diperoleh dari hutan aren yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Baru Bojong di Desa Bojong, Garut. Proyek ini dijalankan berdasarkan dorongan Kementerian Kehutanan, sejalan dengan pembentukan tim kerja percepatan pengembangan aren melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2025, yang ditujukan untuk memperkuat swasembada pangan dan energi. Dalam sambutannya, Raja Juli menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan jelas menegaskan pentingnya ketahanan energi. Di situasi geopolitik yang tak menentu, setiap negara pada akhirnya akan mendahulukan kepentingan domestiknya masing-masing walaupun harus mengorbankan negara lain, termasuk kebutuhan energi di dalam negeri. "Untuk itu kita sangat perlu menjajaki potensi sumber energi domestik, salah satunya aren sebagai bahan baku bahan bakar nabati (BBN). Indonesia memiliki potensi aren yang besar untuk dikembangkan menjadi BBN," ujar Raja Juli. Ia menjelaskan bahwa secara teoritis, satu hektare lahan aren dapat menghasilkan hingga 24 ribu liter etanol per tahun. Dengan potensi lahan sekitar 125 juta hektare yang dapat dikembangkan menjadi perkebunan aren, peluang penghematan impor bahan bakar minyak menjadi sangat besar. Menurutnya, pencapaian Asta Cita Presiden terkait swasembada energi dan pangan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid. Proyek percontohan ini juga digadang-gadang membuka peluang ekonomi baru bagi warga setempat, khususnya petani aren, sekaligus dapat direplikasi di kawasan lain yang memiliki potensi serupa. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, pemerintah menargetkan penanaman aren di area seluas 1,2 juta hektare, dengan estimasi produksi bioethanol mencapai 28,8 juta kiloliter per tahun. Raja Juli turut menyoroti pentingnya pengelolaan tanaman aren secara efektif. Ia menilai pengembangan aren skala besar membutuhkan peningkatan kapasitas petani agar mampu mengelola pohon aren secara optimal. Selain itu, ia memastikan Kementerian Kehutanan akan memberikan pelatihan dan pembinaan bagi para petani. Pemanfaatan aren sebagai sumber bioetanol juga membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Diantaranya mendorong perekonomian lokal, memanfaatkan lahan marjinal, mengurangi ketergantungan energi fosil, menekan impor BBM, serta mendukung penurunan emisi melalui penggunaan BBN. Sementara itu, CEO Pertamina NRE, John Anis, menjelaskan bahwa proyek ini menjadi bagian dari strategi inovasi perusahaan. "Proyek percontohan ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Pertamina. Untuk pengembangan bioetanol, Pertamina melakukan riset terhadap berbagai macam tanaman untuk menjadi bahan baku, salah satunya aren. Aren merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi besar untuk dibudidayakan dalam skala besar di Indonesia," ungkap John, dalam keterangannya, Kamis (20/11). Dalam kesempatan ini pula, Ketua KUPS Baru Bojong, Hendra, menyambut baik keinginan Pertamina untuk bermitra dengan KUPS Baru Bojong untuk pengembangan bioetanol. "Semoga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama petani aren di Desa Bojong," ujarnya. John juga menekankan bahwa Indonesia memiliki keragaman tanaman energi yang dapat dioptimalkan menjadi bahan baku BBN, dan bahwa dukungan pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada energi. Pertamina NRE menjalankan proyek percontohan ini bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemanfaatan aren merupakan bagian dari strategi bioethanol multifeedstock PNRE. Secara bersamaan, Pertamina NRE juga mengembangkan bioethanol dari molases tebu, sorgum, singkong, jagung, serta limbah pertanian seperti limbah sawit, bagase tebu, batang sorgum, dan jerami padi. Strategi ini digagas untuk menjamin ketersediaan bahan baku berkelanjutan dan memperkuat ketahanan energi nasional. Menurut peta jalan bioethanol berbasis aren yang disusun Pertamina, proyek percontohan ini difokuskan untuk menghasilkan produk bioethanol skala laboratorium. Setelah itu, program akan berlanjut pada pengujian road test, skala pilot, skala komersial, hingga replikasi di tingkat industri.

Pertamina NRE luncurkan proyek bioetanol berbahan dasar aren di Garut, mendukung kemandirian energi dan pangan nasional.

Indonesia Punya Energi Bersih Bukan Mimpi, Pertamina NRE Kembangkan Bioetanol Berbahan Dasar Aren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/di_mana_adilnya.jpg" alt="TURUN TEMURUN: Pekerja di pabrik pembuatan etanol dari tetes tebu di Desa Bekonang, Sukoharjo (18/11). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TURUN TEMURUN: Pekerja di pabrik pembuatan etanol dari tetes tebu di Desa Bekonang, Sukoharjo (18/11). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah sebagai regulatir terus didorong mendorong dalam pengembangan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Terlebih, bioethanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Direktur Eksektif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menegaskan bahwa dengan ditetapkannya bioethanol ditetapkan sebagai salah satu PSN, maka Pemerintah harus bersedia melakukan intervensi di bidang bahan baku. &ldquo;Perlu keseriusan Pemerintah. Hal yang utama adalah Pemerintah harus melakukan intervensi pengadaan feedstock (bahan baku),&rdquo; ujar Fabby dalam keterangannya. Keseriusan Pemerintah, menurut Fabby memang sangat dibutuhkan. Karena setidaknya terdapat tiga tantangan yanga harus dihadapi. Tantangan pertama, lanjut Fabby, tanaman yang menjadi sumber bahan baku bioethanol di Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan kelapa sawit. Itu sebabnya, pengembangan biodiesel B40 lebih mudah dan cepat, karena tinggal menghitung, berapa banyak untuk BBN dan berapa yang untuk ekspor. Hal itulah yang membedakan dengan bioethanol. Tantangan kedua, untuk menghasilkan ethanol dengan standar fuelgrade juga tidak mudah karena yang dibutuhkan adalah ethanol 99 persen. &ldquo;Meski bukan hal sulit dipelajari. Tetapi untuk menghasilkan ethanol fuelgrade tetap membutuhkan intervensi Pemerintah,&rdquo; ujarnya. Tantangan ketiga soal harga. Menurut Fabby, harga ethanol di pasar internasional kemungkinan besar lebih tinggi dari harga minyak, karena ethanol juga menjadi bahan baku untuk industri dan pangan. Fabby mengingatkan, dalam pengembangan bioethanol, tidak terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti pada biodiesel. Pada biodiesel, jika harga FAME terlalu mahal, misalnya, maka subsidi bisa dihimpun dari badan tersebut, yang dihimpun dari pengusaha sawit. &ldquo;Karena itulah, jadi kalau tetap mau mengembangkan bioethanol dengan harga terjangkau, Pemerintah harus siap-siap (menggunakan APBN untuk subsidi),&rdquo; ujar Fabby. &nbsp;

Dengan ditetapkannya bioethanol ditetapkan sebagai salah satu PSN, Pemerintah harus bersedia melakukan intervensi di bidang bahan baku.

Ditetapkan Sebagai PSN, Pemerintah Harus Serius Dorong Bioethanol Sebagai BBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/Bioethanol-E10-932550138.jpg" alt="PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba penggunaan Bioethanol E10. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba penggunaan Bioethanol E10. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menguji coba penggunaan Bioethanol E10 dalam rangka percepatan pembangunan ekosistem bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel di Indonesia. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, uji coba Bioethanol E10 dilakukan di wilayah Surabaya, Jawa Timur, selama satu tahun ke depan. Uji coba bekerja sama dengan PT Toyota-Astra Motor (TAM) dan PT Serasi Autoraya (TRAC) melalui skema&nbsp;use case collaboration. Penandatanganan kerja samanya dilakukan saat Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 di Tangerang, Banten, Jumat (22/11). Riva mengatakan,&nbsp;use case collaboration&nbsp;merupakan kolaborasi untuk mempelajari efektivitas bauran energi alternatif dari etanol dalam mereduksi emisi kendaraan bermotor. Selain itu, untuk mengevaluasi performa kendaraan dengan harapan mendukung pencapaian target pemerintah mengurangi emisi karbon. Kolaborasi tersebut, lanjutnya, menjadi bukti keseriusan industri otomotif untuk menciptakan ekosistem biofuel dalam proses transisi energi hijau di Indonesia. "Berkolaborasi secara holistik dengan produsen kendaraan dan penyedia layanan mobil merupakan langkah besar untuk menghadirkan ekosistem biofuel di Indonesia. Kami percaya bahwa langkah ini tidak hanya akan mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendorong percepatan target&nbsp;net zero emission&nbsp;pada 2060, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian negara, membuka peluang kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan petani lokal yang terlibat dalam rantai pasokan bioetanol," jelas Riva, dikutip Minggu (24/11). Uji coba Bioethanol E10 dilakukan pada 50 unit kendaraan berjenis Kijang Innova Zenix Hybrid EV, Avanza, Calya dan Agya, yang dikelola layanan sewa kendaraan TRAC. Dengan memanfaatkan teknologi&nbsp;fleet management system&nbsp;(FMS), kendaraan dipantau kondisi dan perilaku mengemudi secara&nbsp;real time, sehingga efektivitas penggunaan E10 dapat dipelajari melalui data&nbsp;fuel consumption,&nbsp;driving behavior&nbsp;dan&nbsp;engine condition. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso menjelaskan untuk kebutuhan&nbsp;use case&nbsp;tersebut, tangki Bioethanol E10 akan ditempatkan pada pool kendaraan TRAC di Wonosari, Surabaya. "Supply point&nbsp;Bioethanol E10 ini dari Fuel Terminal Surabaya dikirim ke lokasi pool TRSC yang sudah disiapkan tangki BBM di sana, sehingga pengisian BBM E10 ini bukan dilakukan di SPBU tetapi di lakukan di pool tersebut," ungkapnya. Vice President Director TAM Henry Tanoto menyampaikan Toyota mempelajari penggunaan bioetanol dengan melakukan pengambilan sampel data seperti&nbsp;dyno test,&nbsp;carbon deposit quantity&nbsp;dan uji emisi. "Usaha mencapai netralitas karbon tidak dapat dilakukan sendiri, tapi butuh kerja sama dengan&nbsp;key stakeholder. Kolaborasi kali ini dengan Pertamina Patra Niaga serta SERA, kami lakukan untuk mempelajari penggunaan campuran bahan bakar alternatif yaitu Bioethanol E10 dalam mobilitas sehari-hari&nbsp;customer&nbsp;Indonesia khususnya di Jawa Timur," terang Henry. Sementara, Presiden Direktur TRAC Mohammad Farauk menyampaikan kebutuhan penyediaan bahan bakar yang dapat mengurangi emisi karbon. "Kami selalu berkomitmen menjalankan bisnis transportasi yang ramah lingkungan. Kolaborasi ini merupakan salah satu wujud nyata usaha TRAC dalam menekan emisi karbon dengan uji coba pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih. Harapannya, inisiatif ini dapat membantu kami dalam menyediakan transportasi yang lebih hijau serta untuk mencapai tujuan sustainability perusahaan," ungkapnya.

Uji coba Bioethanol E10 dilakukan pada 50 unit kendaraan berjenis Kijang Innova Zenix Hybrid EV, Avanza, Calya dan Agya.

Pertamina Patra Niaga Uji Coba Penggunaan Bioethanol E10 di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/gapki-3326943573.jpg" alt="Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. (Dinda Juwita/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. (Dinda Juwita/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit disambut baik oleh kalangan industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono optimistis kebijakan itu akan bisa memberikan dorongan pada industri sawit domestik yang saat ini tertekan. Penurunan pungutan tarif ekspor kelapa sawit dari 11 persen menjadi 7,5 persen disebut Eddy cukup ideal. Kendati begitu, dia berharap akan ada penurunan tarif lebih lanjut. "Memang terus terang kita berharap bisa turun lagi (tarifnya), tetapi kan kita juga melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR). Kalau minta turun lagi, maka (dikhawatirkan justru) akan ada problem lagi," ujarnya pada Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (21/11). Upaya PSR menjadi krusial dalam industri sawit dalam negeri. Sebab, PSR dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit, serta menjaga keberlanjutan usaha perkebunan. PSR membantu petani memperbaharui perkebunan dengan benih kelapa sawit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, produktivitas lahan tidak perlu ditingkatkan dengan membuka lahan baru. "Bagaimana mau PSR kalau nanti dananya berkurang? Jadi, kita bersyukur sudah ada penurunan tarif pungutan ekspor di angka yang sekarang ini," katanya. Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan III mencapai 4,9 persen. Sementara produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian dan perkebunan tumbuh sebesar 1,69 persen. Sementara, sektor industri pengolahan non-migas sebesar 4,23 persen. Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak pada kedua sektor tersebut.

"Memang terus terang kita berharap (tarif) bisa turun lagi. Tetapi kan, kita juga melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk PSR."

GAPKI Sambut Baik Penurunan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/bioethanol-2671584604.jpg" alt="Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu namun harus juga memanfaatkan sumber tanaman lain untuk produksi BBN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu namun harus juga memanfaatkan sumber tanaman lain untuk produksi BBN. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar pertanian menyatakan guna terwujudnya bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu namun harus juga memanfaatkan sumber tanaman lain. Menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi ethanol sebagai bauran dari bioethanol, selain itu pemanfaatan berbagai bahan baku juga bisa mengatasi irisan kepentingan antara BBN dan industri pangan. "Harus dikembangkan dari beragam bahan baku. Selain tebu, ethanol juga bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil. Selain itu juga bisa dari aren, sawit, dan sebagainya," ujarnya, dikutip Kamis (17/10). Menurut dia pengembangan bioethanol sebagai BBN memang harus didorong terutama, untuk membangun kemandirian energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki neraca perdagangan,serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun demikian, lanjutnya, guna mendorong pengembangan bioethanol sebagai BBN selayaknya dilakukan melalui berbagai sumber. Sebab, jika hanya fokus pada satu bahan baku saja, seperti tebu, akan terkendala pada pasokan yang sangat terbatas. Selain itu, karena saat ini penggunaan tetes tebu juga dimanfaatkan untuk pangan seperti penyedap masakan, alkohol, dan bahkan kosmetik. &rdquo;Kalau hanya mengandalkan tebu, akan ada kompetisi dengan industri lain. Karena semua tetes produksi swasta dan juga PTPN III, selama ini sudah digunakan untuk bahan baku industri pangan," katanya. Begitu pula dengan target produksi ethanol 1,24 juta kiloliter pada 2030 seperti diamanahkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 pun, menurut Khudori sebenarnya diperkirakan masih menjadi ranah persaingan antara BBN dan industri lain. "Oleh karena itu pemanfaatan berbagai bahan baku, diharapkan bisa menjadi solusi dari kompetisi tersebut dan memperlancar program bioethanol sebagai BBN," ujarnya. Selain mengatasi kompetisi dengan industri lain, lanjutnya, penggunaan berbagai bahan baku perlu dilakukan karena pengembangan bioethanol memang tidak sederhana. &rdquo;Untuk tebu misalnya, proses dari membuka lahan hingga ditanami tebu dan menghasilkan gula juga relatif tidak sebentar. Bisa lima atau bahkan delapan tahun. Apalagi dengan perluasan 700.000 hektar, pabrik gula yang dibutuhkan juga banyak sekali," ujar Khudori. Kondisi demikian, tambahnya, membuat Indonesia belum pernah mencapai swasembada gula, padahal ketersediaan tetes atau molase sebagai bahan baku bioetanol, sangat tergantung dengan keberhasilan swasembada gula tersebut. &rdquo;Apalagi, jika harus mengejar target 1,2 juta kiloliter etanol di 2030,&rdquo; katanya

"Selain tebu, ethanol juga bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil. Selain itu juga bisa dari aren, sawit, dan sebagainya," ujarnya.

Pakar Sebut Bioethanol Bisa Dikembangkan dari Sumber Selain Tebu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Luhut-Binsar-Pandjaitan-peresmian-kendaraan-listrik-269977876.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penggantian bensin berbahan fosil (BBM) ke bioetanol bisa hemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 38 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut mengatakan pihaknya mendorong agar penggunaan bioetanol lebih masif di Indonesia. Pasalnya, bioetanol sendiri memiliki kandungan yang lebih ramah lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya bila kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm, bioetanol bisa jauh lebih rendah kandungan sulfurnya karena menyentuh angka 50 ppm saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin. Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang (BBM) ini kan hampir 500 ppm. Kita mau sulfurnya itu 50 ppm," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah, sehingga akan mengurangi orang yang sakit ISPA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, kata Luhut, hal tersebut bisa membantu penyerapan dana BPJS kesehatan di APBN menjadi lebih hemat. Ia menyebut penghematan APBN untuk membiayai ISPA dengan penggantian bensin menjadi bioetanol mencapai Rp 38 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sulfur itu dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Nah itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi, sebenernya banyak sekali inefisiensi di negeri ini yang bertahap sekarang sedang dibereskan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya mengganti bensin menjadi bioetanol, guna menghemat APBN. Luhut pun menyebut pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan diperketat alias dibatasi mulai 17 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak. Adapun terkait aturannya, Luhut menyebut saat ini masih disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang (BBM) ini kan hampir 500 ppm. Kita mau sulfurnya itu 50 ppm".

Luhut Sebut Penggantian BBM  ke Bioetanol Menghemat Rp 38 Triliun APBN untuk Penanganan ISPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/biaya-bbn-royyan.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga yang mengurus Bea Balik Nama (BBN) untuk STNK maupun BPKB di Samsat Polda Metro Jaya mendukung wacana Korlantas Polri untuk membebaskan biaya BBN.  Roni, salah satu warga Jakarta yang mengurus BBN BPKB menyatakan tidak tahu wacana pembebasan biaya BBN. Namun begitu, ia mengaku akan mendukung jika kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan.  "Ya bagus kalau emang kayak gitu. Soalnya biaya balik nama juga lumayan gede," ujarnya setelah mengurus BBN BPKB-nya di Polda Metro Jaya, Jumat (5/8).  Menurut salah satu petugas BBN, butuh biaya Rp 225 ribu untuk BBN BPKB kendaraan motor. Sedangkan untuk kendaraan mobil biayanya sebesar Rp 375 ribu.  Hingga kini, wacana pembebasan biaya BBN belum diterapkan di Samsat Polda Metro Jaya. Roni mengatakan ia tetap harus membayar biaya BBN. "Tetap bayar tadi," ucapnya.  Petugas yang menjaga stan BBN mengatakan bahwa kebijakan pembebasan BBN ada pada Pemerintah Daerah (Pemda). Oleh karena itu, pihak kepolisian hanya dapat mengusulkan.  "Itu kan terserah Pemdanya. Tapi sampai sekarang belum ada pemutihan di Jakarta. Saya juga nunggu," katanya.  Sebelumnya, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mendorong dan meminta pemda untuk bisa memberikan kemudahan dengan menghapus bea balik nama kendaraan dan pajak progresif.  "Karena selama ini bea balik nama dan pajak progresif ini yang memberatkan,” tuturnya.  Biasanya, lanjut dia, jumlah bea balik nama kendaraan dan pajak progresif lebih besar daripada pajak kendaraannya. Lagi pula, nilai totalnya juga jauh lebih rendah ketimbang pajak kendaraan.  ”Nilai totalnya jauh lebih besar kalau masyarakat taat membayar pajak kendaraan,” pungkasnya.

Warga Dukung Wacana Korlantas Polri untuk Bebaskan Biaya BBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/mobil-truk.jpg" alt="Ilustrasi: Pameran kendaraan niaga dari Gaikindo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pameran kendaraan niaga dari Gaikindo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana terkait usulan yang dilontarkan Kementerian Perindustrian terkait tarif Bea Balik Nama (BBN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil menjadi 0% terus digaungkan. Rencanannya ini berlaku hingga Desember 2020 dengan tujauan memberikan "angin segar" penjualan mobil yang masih lesu.  Disisi lain wacana ini banyak yang meragukan efektifitas instrumen kebijakannya, pasalnya fakta yang ada tak padu dengan relaksasi pajak. Benar saja, bila kita lihat data yang ada penjualan mobil yang hingga Agustus lalu masih lesu, meskipun tidak semua mengklaim.  Akan tetapi dalam kondisi sosial dimana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, masyarakat berpikir tidak menganggap penting menambah atau membeli mobil. Meskipun nantinya harga mobil turun, saat ini mobilitas masyarakat masih rendah karena adanya pandemi.  Bila melihat data google mobility per 11 september 2020 mencatat pergerakan ke kantor -31% dari baseline. Namun rata-rata nasional pergerakan masyarakat ke kantor masih -24% dari baseline, sedangkan untuk pusat perbelanjaan -10%.  Konsumen akan berpikir ulang meski mobil murah tapi mobilitas dibatasi karena Bahkan PSBB belum tahu kapan akan berakhir. Apalagi wacana penurunan pajak akan diberlakukan hanya sampai akhir tahun.  Disisi lain kemampuan daya beli masyarakat di Indonesia masih rendah karena pendapatan menurun karena dampak pandemi. Sementara, mayoritas (lebih dari 70%) pembelian mobil baru selama ini dilakukan melalui kredit atau leasing.  Hal ini juga menjadi pertimbangan bank atau leasing dalam memberikan kredit karena menyangkut kekhawatiran NPL (Non Performing Loan atau NPL) yang masih tinggi. Belum lagi masalah terkait penerimaan pajak yang sudah jelas akan mengalami penurunan bila dilakukan pemangkasan BBN dan PPnBM hingga 0%.  Akan tetapi meskipun banyak menimbulkan pro dan kontra, Staf Khusus Menteri Perindustrian Neil Iskandar Daulay dalam keterangan resminya menegaskan usulan relaksasi pajak pembelian mobil baru hingga 0% untuk periode sampai bulan Desember tahun ini diharapkan dapat memacu penjualan mobil di masa pandemi.  “Saat ini masyarakat berusaha menghindari transportasi umum karena khawatir tertular virus Corona, dan lebih memilih kendaraan pribadi. Maka,pajak 0% dinilai bisa menjadi rangsangan yang efektif,” ujarnya.  Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengisyaratkan menolak usulan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar nol persen yang diajukan Kementerian Perindustrian. Isyarat ini diutarakannya mengingat pemerintah banyak menggelontorkan program untuk pemulihan ekonomi.  Akan tetapi dirinya mengaku masih akan mengkaji usulan pajak mobil baru nol persen. "Kami masih kaji dan sepertinya insentif untuk program pemulihan ekonomi sudah banyak," katanya saat dalam APBN Kita, beberapa waktu lalu (22/9).  Menurutnya pemberian stimulus tambahan untuk sektor industri atau masyarakat dimungkinkan. Namun tentunya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan terkini. Belum lagi efek lain yang ditimbulkan bisa mengakibatkan <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/otomotif/22/09/2020/penurunan-pajak-kendaraan-bermotor-bisa-bikin-anjlok-harga-mobil-bekas/">harga mobil bekas akan terpuruk</a>. Memang penuh dilema untuk mengatasi masalah ini.

Relaksasi Pajak 0% Belum Bisa Memancing Daya Beli Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/bbn-tangkap-sindikat-sabu-di-komplek-pemda_m_144787.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sindikat peredaran sabu kembali terungkap. Kali ini anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Barat (Kalbar) menangkap Iw di kediamannya di Komplek Pemda, Jalan Apel, Pontianak Barat, Minggu (16/7). Dari tangannya disita sabu seberat 5 kg. Pengungkapan sabu sekitar 5 kilogram tersebut, bermula dari pengintaian yang dilakukan anggota di jalan Pancasila, Pontianak Kota. Anggota membuntuti sebuah mobil bewarna putih yang diduga membawa sabu seberat 1,3 kilogram. Di Jalan Pancasila, dilakukanlah pencegatan terhadap mobil tersebut. Namun nyaris gagal lantaran pengemudi memilih melawan dan sempat menabrakkan kendaraannya kepada salah seorang anggota BNN. Namun, anggota yang telah yakin bahwa di dalam mobil tersebut terdapat sabu, terus mengejar hingga akhirnya mobil yang diduga dikemudikan, Iw berhasil dihentikan dan digeledah. Penggeledahan itu pun berhasil menemukan sabu diduga seberat 1 kg lebih. Iw tak berkutik dengan barang bukti yang berhasil ditemukan. Ia pun digiring menuju rumahnya di Komplek Pemda, Jalan Apel. Di rumah Iw, kembali dilakukan penggerebakan. Tepat di dalam lemari salah satu kamar ditemukan paketan sabu yang diduga lebih dari 3 kg.&nbsp; Iw tak berkutik. Ia terdiam. Sementara seorang perempuan berbaju merah yang diduga adalah istrinya tampak menangis histeris.&nbsp; Penggerebekan itu pun disaksikan salah seorang pengurus rukun tetanga dan menjdi perhatian warga sekitar. Setelah berhasil menemukan barang bukti, pelaku beserta sabu lalu dibawa menuju kantor BNN di Jalan Parit Haji Husein 2, Pontianak Tenggara. Dari informasi yang diimpun Pontianak Post (Jawa Pos Group), anggota BNN telah cukup lama melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik Iw. Hingga akhirnya, penggerebakan dilakukan dan berhasil mendapatkan sabu yang diduga sebanyak 5 kg.&nbsp;Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BNN Kalimantan Barat. (adg/fab/JPG)

BBN Tangkap Sindikat Sabu di Komplek Pemda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bbn

Berita Terkini