<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/IMG-20221217-WA0023_1-464947172.jpg" alt="Pertamina batasi pembelian solar." width="100%">
<figcaption>Pertamina batasi pembelian solar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengamat ekonomi menilai, kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dilakukan Pertamina harus ada pengecualian. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi,&nbsp;pembatasan pembelian solar akan berpengaruh terhadap sektor transportasi logistik. Jika ada pembatasan, armada pengangkut barang harus ditambah sehingga bisa menyebabkan biaya transportasi logistik terhadap suatu komoditas makin tinggi. &rdquo;Kalau terkait ekonomi, sektor yang memang terkait yakni transportasi logistik, kan bahan utamanya bahan bakar, saya kira itu bisa dikecualikan, dan tata kelolanya harus diperhatikan,&rdquo; kata Acuviarta Kartabi, yang akrab disapa Acu seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (16/5). Pertamina mulai menerapkan aplikasi MyPertamina sehingga ada pembatasan&nbsp;tertentu terkait pembelian solar berdasar jenis kendaraan. Di samping itu, kendaraan pun hanya bisa membeli solar maksimal 20 liter per hari jika tidak menggunakan aplikasi MyPertamina. Dia menilai, saat ini kebutuhan masyarakat akan BBM sangat tinggi karena kondisi secara riil memang demikian. Sehingga, pembatasan pembelian BBM itu tidak sepenuhnya tepat. &rdquo;Memang permintaannya begitu. Nah pembatasan ini kan soalnya terkait dengan kebijakan pemerintah dan korporasi, kan begitu. Saya kira pembatasan ini harus melihat kondisi&nbsp;riil kebutuhan masyarakat,&rdquo; ujar Acuviarta Kartabi. Dia menjelaskan, transportasi logistik yang merupakan proses distribusi itu merupakan salah satu komponen penentu harga. Bahkan biaya distribusi logistik terkadang lebih tinggi dari harga riil suatu komoditas. &rdquo;Kita bisa lihat dari MPP (Margin Pengangkutan dan Perdagangan) itu luar biasa, selisih harga dari tingkat petani, dengan harga di tingkat konsumen itu tinggi,&rdquo; terang Acuviarta Kartabi.

Pengamat ekonomi menilai, kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis solar yang dilakukan Pertamina harus ada pengecualian

Pengamat Sebut Pembatasan Pembelian Solar Harus Ada Pengecualian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/TRUK-BBM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar asal Pasuruan ini banyak akal. Namun, modus akal bulus itu terendus petugas. Mereka ditangkap Satreskrim Polresta Sidoarjo. Achmad, 47, diamankan saat sedang melakukan aksinya di SPBU Bungurasih, Waru.  Saat ungkap kasus kemarin (28/11), Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengungkapkan bahwa pelaku telah memodifikasi truk dengan nopol S 8395 UZ untuk melancarkan aksinya. ”Pelaku memasang tiga buah tandon yang ditotal ada 3.300 liter,” katanya.  Agar tak terlihat, pelaku menempatkan puluhan karung berisi sekam di atasnya. Saat ditangkap, ada 700 literan di dalam kendaraan tersebut. Pelaku mengaku melakukan pekerjaan itu karena diperintah bosnya yang berinisial Y. Bos Y merupakan warga Pasuruan. ”Saya dibayar Rp 300 ribu oleh bos dan disuruh untuk dibawa ke Pasuruan sana,” ucap Achmad.  Kusumo mengatakan, dari hasil pendalaman, nantinya solar subsidi itu akan diletakkan di salah satu gudang di Jalan Raya Pandaan. Pelaku sudah beraksi sekitar satu bulan. Dalam sehari dia bisa mendatangi pom bensin di Sidoarjo dua hingga tiga kali. Satu kali isi 100 liter lebih.  Polisi juga mengamankan barang bukti uang dengan nominal 4,6 juta rupiah. ”Bos dari pelaku yang berinisial Y sendiri saat ini masih berstatus DPO (daftar pencarian orang),” katanya.  Achmad dikenai Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU RI 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. ”Tersangka akan diancam hukuman pidana paling lama enam tahun penjara atau denda 6 miliar rupiah,” ungkap Kusumo.

Pakai Akal Bulus, Bos Pasuruan Kuras BBM Solar dengan Truk Modifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/NELAYAN-GRESIK-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rencana pemerintah membangun sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nelayan di sejumlah wilayah pesisir Gresik, terus dimatangkan.  Salah satunya di Kelurahan Lumpur. Sebelumnya, SPBU di Campurejo, Panceng, juga telah diakuisisi menjadi SPBU nelayan dan telah beroperasi, meskipun kuota terbatas.  Kamis (20/10), pihak PT Gresik Migas telah mengukur lahan yang sudah disepakati untuk rencana pendirian SPBU nelayan di Kelurahan Lumpur tersebut. Sejumlah izin juga telah keluar.  Rencana pembangunan SPBU nelayan tersebut merupakan tindak lanjut keluhan para nelayan Lumpur. Selama ini, mereka susah mendapatkan BBM. Keluhan tersebut langsung disampaikan kepada Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Gresik pada April lalu.  Untuk mendukung hal itu, pendataan terus dilakukan. Mulai jumlah kebutuhan untuk pengusulan kuota BBM jenis solar, titik SPBU nelayan, hingga jumlah nelayan. Kini, tinggal beberapa proses sebelum pembangunan direalisasikan.  ’’Hari ini (kemarin, Red) kami lakukan pengukuran lahan untuk finalisasi dari yang sudah disepakati para pihak terkait,’’ ucap Habibullah, direktur utama PT Gresik Migas.  Hal itu dilakukan, lanjut dia, sambil menunggu sejumlah pengajuan persyaratan yang belum keluar. Sebagaimana pengajuan persyaratan ke PT Pertamina terkait pembangunan SPBU nelayan tersebut. ’’Ini tinggal menunggu izin prinsipnya keluar,’’ imbuh Habibullah.  Dia menyebutkan, untuk persyaratan lain, semuanya sudah siap. Salah satunya, rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ’’Ini tinggal persiapan teknis sebelum izin prinsip pembangunan dikeluarkan Pertamina,’’ pungkas Habibullah.

Sudah Mulai Ukur Lahan untuk Bangun SPBU Nelayan di Lumpur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/SPBN-CAMPUREJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik, akhirnya beroperasi. Dengan demikian, para nelayan bisa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) solar dengan mudah. Tanpa harus mengantre di SPBU seperti sebelumnya.  Pada pembukaan perdana, ada seribu liter solar digratiskan untuk nelayan setempat. ‘’Operasional SPBN Campurejo ini sejatinya dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, ada sedikit kendala sehingga baru beroperasi hari ini (13/10),’’ kata Habibullah, dirut BUMD PT Gresik Migas selaku pengelola SPBN Campurejo.  Menurut Habib, sapaan akrabnya, tahun ini hanya mendapatkan kuota 700 kiloliter. Jika dihitung dalam satu tahun, setiap hari mendapatkan kuota 2 kiloliter. Karena itu, pihaknya terus berupaya menarik kuota solar subsidi di SPBU yang dikhususkan untuk nelayan. Harapannya, bisa digunakan oleh nelayan dan tidak disalahgunakan untuk kendaraan lain.  "Sebagai bentuk rasa syukur atas operasinya SPBN, maka kami memberikan seribu liter secara gratis kepada nelayan setempat. Semoga bermanfaat," ungkapnya.  Habib menyebut, saat ini di SPBN Campurejo sudah ada kuota delapan ribu liter. Lalu, didistribusikan seribu liter secara gratis. Dengan demikian, masih tersisa tujuh ribu liter untuk memenuhi tiga hari ke depan. "Sudah kita DO (delivery order) kan lagi, untuk tiap pengiriman 16 kiloliter. Sehingga per satu minggu bisa terpenuhi, tidak ada putusnya," imbuhnya.  Soal harga, lanjut Habib, dirinya mengacu pada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni Rp 6.800 per liter. "Sistem pengawasan ada pada UPT Dinas Perikanan dan Pertamina. Jadi, yang boleh membeli hanyalah nelayan yang sudah mempunyai rekomendasi dari dinas terkait," ujarnya.  Sementara itu, Ketua Rukun Nelayan Campurejo Muzi mengaku senang dengan operasional SPBN. Meski kuota yang tersedia belum bisa mencukupi kebutuhan nelayan setempat, namun sudah dapat mengurangi beban. "Dalam sehari kebutuhan nelayan mencapai puluhan ribu liter. Sedangkan kuota di SPBN ini hanya dua ribu liter per hari," katanya.  Dia berharap, PT Gresik Migas bisa menambah kuota lebih besar ke depan. Dengan begitu, para nelayan tidak perlu lagi membeli di SPBU umum. "Nelayan di sini sangat bersyukur, SPBN sudah beroperasi. Ini sangat membantu kami dalam mendapatkan solar," ungkapnya.  Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Pemkab Gresik Moh. Nahdlilah menyebut, sebenarnya Gresik mendapat kuota solar subsidi sebanyak 13 juta liter lebih dalam setahun. Namun, kuota tersebut tidak jelas peruntukannya. BBM itu masih dititipkan di SPBU umum. Karena itu, sistem pengawasannya pun sangat sulit. Tidak hanya nelayan yang membeli.  &nbsp;  "Kami hanya mendata berdasarkan surat rekomendasi saja. Sisanya tidak tahu. Kalau misalnya di Gresik ada lima SPBN dengan jatah kuota 13 juta liter, maka Kami pastikan kebutuhan solar nelayan tercukupi," pungkasnya.  Sebelumnya, saat kunjungan kerja ke Gresik pada April 2022 lalu, Presiden Joko Widodo memang menjanjikan sejumlah SPBN di wilayah Kabupaten Gresik. Dengan SPBN diharapkan dapat membantu para nelayan untuk mendapatkan BBM jenis solar. Tidak lagi kesulitan seperti saat membeli solar di SPBU.

Janji Presiden Jokowi soal SPBN di Gresik Akhirnya Terwujud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/L300-baru-antara.jpg" alt="Wajah baru Mitsubishi New Colt L300 (ANTARA/HO MMKSI)" width="100%">
<figcaption>Wajah baru Mitsubishi New Colt L300 (ANTARA/HO MMKSI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti diberitakan sebelumnya PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan Mitsubishi New Colt L300 yang mendapatkan perubahan signifikan termasuk teknologi yang disematkan pada mesin.  Mobil pick up yang bermain disegmen komersial ini menggunakan mesin 4N14 dengan standar emisi Euro 4. Dengan adanya mesin ini Colt L300 generasi teranyar menjadi lebih bertenaga dan torsinya naik.  Bila melihat data, di atas kertas tenaganya naik menjadi 97,8 TK di 3.500 RPM dan torsi 200 Nm di 1.000 RPM - 3.500 RPM. Akan tetapi untuk mendapatkan standar emisi yang baik, sangat disarankan pengguna L300 menggunakan bahan bakar solar sesuai spesifikasi Euro 4.  Misalnya solar dengan Cetane Number 51 dan kadar sulfur di bawah 50 ppm. Menurut Tetsuhiro Tsuchida, Director of Sales &amp; Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengungkapkan kalau mesin Colt diesel ini sudah diperbarui dengan standar emisi Euro 4, sehingga menjadi ramah lingkungan.  "Bila tidak diisi dengan bahan bakar Euro 4 sudah pasti performanya juga tidak optimal. Secara resmi dari ATPM kami harus menjelaskan seperti itu kepada konsumen. Kami anjurkan konsumen jika memungkinkan harus gunakan bahan bakar euro 4," ujar Tsuchida beberapa waktu lalu (28/7).  Meskipun seperti itu menurut Tsuchida tak jarang terjadi dilapangan konsumen tidak ada pilihan ketika akan mengisi bahan bakar, maka terpaksa menggunakan BBM yang tidak sesuai spesifikasi mesin.  "Memang tidak kotor, cuma ada kandungan-kandungan yang harus disaring, apakah mesin dan kendaraan akan mogok, tentu tidak," ujar Tsuchida.  Bila sering munggunakan solar dengan kualitas rendah, makan konsekwensinya akan mengalami masalah pada salah satu komponen. Maka perlu melakukan perawatan ekstra yang tentunya akan menelan biaya yang cukup besar. "Akan lebih baik konsumen melakukan perawatn berkala untuk menjaga performa," pungkas Tsuchida.

Mitsubishi New Colt L300 Tak Dianjurkan Minum Solar Kualitas Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-14.51.02.jpg" alt="Mobil penganggkut BBM tabrak tiga rumah hingga terbakar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (29/6). Antara" width="100%">
<figcaption>Mobil penganggkut BBM tabrak tiga rumah hingga terbakar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (29/6). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebuah mobil bak terbuka pengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar menabrak tiga rumah. Peristiwa itu terjadi di Jalan Lintas Tengah Sekayu-Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (29/6) sekitar pukul 12.30 WIB.  Dari kejadian tersebut, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Musi Banyuasin AKP Sandi Putra menyatakan, mobil dan rumah mengalami kebakaran. ”Mobil bak terbuka itu dan tiga rumah warga hangus terbakar,” kata Kasatlantas AKP Sandi Putra seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (29/6).  Personel Satlantas dan Satreskrim Polres Musi Banyuasin saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.  Sementara itu, berdasar keterangan yang mereka himpun disebutkan, mobil tersebut diduga hilang kendali hingga menabrak rumah warga. Percikan api kemudian memicu kebakaran.  Dua rumah warga tersebut berada di sisi kanan jalan dan satu di kiri jalan dari arah Lubuk Linggau mengarah Kota Palembang. ”Belum bisa kami sampaikan sebab kami masih di lokasi saat ini. Mobil itu hangus terbakar hingga nomor polisinya tidak terlihat. Sementara itu, sopir mobil tersebut melarikan diri,” ujar AKP Sandi Putra.  Meski demikian, lanjut dia, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Api kebakaran sudah berhasil dipadamkan setelah kerahkan 5 unit mobil pemadam setempat.

Mobil Pengangkut BBM Tabrak Tiga Rumah Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NELAYAN-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Persoalan kelangkaan BBM jenis solar untuk para nelayan telah menjadi atensi khusus Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Gresik pada April 2022 lalu. Progres rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar khusus (SPBK) nelayan itu diisebut terus berjalan.  PT Gresik Migas sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengawal pembangunan itu berharap pada akhir tahun ini SPBK bisa beroperasi.  Direktur Utama PT Gresik Migas (Perseroda) Habibullah menyatakan, saat ini pihaknya menyelesaikan tahap kajian strategis untuk menuju tahap perencanaan dan penyiapan lahan. Pihaknya masih mendata jumlah kuota, titik SPBK, dan jumlah nelayan di Gresik.  Setelah tahap itu selesai, Gresik Migas baru akan mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ’’Nanti KKP yang mengeluarkan rekomendasi, kemudian melangkah ke BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) dan Pertamina sebagai penyedia,’’ ucapnya.  Menurut Habib, proses akan lebih panjang di tingkat atas. Meski demikian, karena sudah menjadi atensi presiden, pihaknya berharap kementerian nantinya juga cepat mengeluarkan rekomendasi itu. ’’Kami baru bisa bergerak ketika rekomendasi tersebut sudah keluar karena kami hanya pengelola,’’ imbuhnya.  Kemudian, lanjut Habib, atensi dari presiden saat itu hanya di wilayah Lumpur. Namun, karena sekali jalan, rencana pembangunan SPBK itu juga diperuntukkan di titik lain. Sebagaimana Ujungpangkah satu titik dan Bungah–Sidayu satu titik. ’’Titik itu yang menentukan Dinas Kelautan Pemprov Jatim. Sebab, menyangkut akses distribusi dan penunjang lainnya,’’ jelas Habib.  Apabila pembangunan SPBK itu lancar, Habib memperkirakan pada kuartal keempat SPBK sudah bisa beroperasi. Terutama di wilayah Kelurahan Lumpur. ’’Harusnya tahun ini sudah bisa operasi, ini masih tahap perencanaan. Tapi, harus melalui tahapan-tahapan itu sampai ke tingkat pusat. Semoga tidak terhambat,’’ ucap dia.  Sebelumnya, Habib menyatakan, pendirian SPBK itu memang perlu investasi yang cukup besar. Terdapat dua sumber pendanaan yang bisa digunakan. Yakni, hibah atau given dari pemerintah pusat. Namun, yang jelas, apabila sumber pendanaan itu lancar, pendirian SPBK tersebut tidak membutuhkan waktu lama.  Sementara itu, Imron, seorang nelayan di Kelurahan Lumpur, juga mengharapkan SPBK itu segera terealisasi. Meski sehari hanya membutuhkan 3–5 liter, adanya SPBK akan lebih memudahkan nelayan. ’’Kalau di sini, terbantu solar dari kapal-kapal itu. Tapi, kadang sering telat sehingga SPBK itu juga kami harapkan,’’ ujarnya.

PT Gresik Migas Targetkan SPBK Nelayan Beroperasi Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/solar-bersubsidi-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif memastikan stok bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi, aman dengan distribusi yang lancar, dikutip dari ANTARA.  "Semua langkah sudah dilakukan termasuk peningkatan pengawasan dan peningkatan tindakan tegas pihak kepolisian," ujarnya di Medan, Sabtu (9/4).  Menteri ESDM bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengunjungi Sumut untuk melihat stok BBM di terminal BBM serta ke sejumlah SPBU guna mengetahui pasokan dan penjualan BBM.  "Harus diakui, selisih harga BBM bersubsidi dan non-subsidi cukup besar di tengah permintaan atau kebutuhan industri atas solar meningkat cukup besar, "katanya.  Namun, permasalahan itu sudah dan terus ditangani pemerintah, mulai dari menjaga ketersediaan stok, distribusi yang lancar, imbauan ke industri untuk tidak menggunakan solar bersubsidi hingga melakukan tindakan tegas bagi pelanggaran aturan.  "Semua langkah pengamanan sudah dilakukan Di Sumut misalnya sudah ada tiga kasus penindakan yang dilakukan Polda Sumut," katanya.  Pemerintah sudah membuat aturan tentang penggunaan BBM bersubsidi dan itu akan terus dievaluasi dan dibenahi kalau dinilai perlu untuk lebih mengamankan BBM bersubsidi.  "Anggaran untuk BBM bersubsidi harusnya bisa diperuntukkan untuk kepentingan lain yang bisa mendorong peningkatan ekonomi,"katanya.  Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan stok BBM cukup aman secara nasional. Distribusi juga lancar, terbukti tidak adanya antrean BBM di SPBU.  "Stok aman dan Pertamina terus memantau dan siap menambah pasokan kalau memang diperlukan," katanya.

Menteri ESDM Pastikan Distribusi Solar Bersubsidi Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/truk-antre-solar-mogok.jpg" alt="MOGOK KERJA: Ratusan truk parkir memenuhi jalan di depan kantor Balikpapan, Kaltim, kemarin (30/3). Mereka memprotes kelangkaan solat yang belum teratasi. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>MOGOK KERJA: Ratusan truk parkir memenuhi jalan di depan kantor Balikpapan, Kaltim, kemarin (30/3). Mereka memprotes kelangkaan solat yang belum teratasi. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah maksimal solar yang bisa diisikan hanya sekitar 80 liter. Kalau dipakai truk bekerja, paling cuma dapat bertahan tiga hari.  ’’Padahal, untuk bisa mendapatkan solar, paling cepat kami harus antre 1 hari 1 malam di SPBU. Bahkan bisa sampai 2 hari 2 malam,” kata Ketua Truck Community Balikpapan (TCB) Deli Wowor kepada Kaltim Post kemarin (30/3).  Yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, itu juga dialami banyak kota lain di tanah air. Di Gorontalo, misalnya, antrean panjang di SPBU juga terjadi. Sedangkan di Sragen, Jawa Tengah, seperti dilansir Jawa Pos Radar Solo, pembatasan jam penjualan solar mulai dilakukan.  Di Balikpapan, ratusan sopir dump truck sampai menggelar demonstrasi di kantor wali kota kemarin. Mereka didukung mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltim-Kaltara.  Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pertamina/">PT Pertamina</a> agar SPBU baru di Km 13 Balikpapan Utara yang semula dijadwalkan dibuka setelah Idul Fitri bisa segera beroperasi. Keberadaannya diharapkan dapat mereduksi antrean panjang akibat kelangkaan solar.  Namun, surat yang disampaikan ke Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) mengenai usulan penambahan kuota solar bersubsidi untuk Balikpapan belum mendapat jawaban dari instansi tersebut. ’’Saya belum dapat hasilnya. Tapi, yang jelas SPBU (Km 13) akan dibuka. Insya Allah Sabtu (2/4) sudah dibuka,” katanya kepada Kaltim Post di lobi Balai Kota Balikpapan setelah menemui perwakilan para demonstran.  Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sragen Widya Budi Muditha menyampaikan, kuota solar di kabupaten tersebut pada 2022 berkurang 4 persen dari 2021. Tahun lalu sebesar 81.950 kiloliter (kl), sedangkan saat ini hanya ditetapkan 79.825 kl hingga akhir tahun. Padahal, pengajuan awal mencapai 88.000 kl.  Kuota solar yang terserap pada Januari menembus 7.381.752 liter. Sedangkan pada Februari meningkat menjadi 8.083.393 liter. Pada Maret diperkirakan tidak jauh dari bulan sebelumnya. Sementara itu, dari 30 SPBU di Sragen, hanya 24 yang melayani penjualan solar.  ”Kalau saya monitoring, tiap SPBU itu masih melayani. Namun, ada pembatasan jam,” bebernya didampingi Kasi Pembinaan Perdagangan Daru Roseno.  Di Jakarta, Pjs Corporate Secretary <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pertamina-patra-niaga/">PT Pertamina Patra Niaga</a> Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting memastikan bahwa stok solar masih terjaga dengan baik. ’’Stok BBM solar subsidi aman, ada di level di atas 20 hari,” jelasnya kepada Jawa Pos.  Pertamina akan berfokus pada pelayanan di jalur logistik dan jalur lain yang berhak menikmati solar subsidi. Irto mengimbau masyarakat tetap menggunakan BBM sesuai peruntukan. Dengan begitu, pemakaiannya pun bisa tepat sasaran. ’’Untuk pelaku industri dan masyarakat mampu, kami imbau agar menggunakan BBM diesel nonsubsidi seperti dexlite dan pertamina dex. Solar subsidi bisa digunakan saudara kita yang lebih berhak dan membutuhkan,” imbuhnya.  Sejauh ini, lanjut dia, Pertamina telah menormalisasi pasokan sesuai demand. Hingga Maret ini, realisasi solar subsidi sudah over 10 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah.  Mengacu pada Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor pelat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor pelat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.  Untuk memastikan agar pengguna yang berhak atas solar subsidi bisa dipahami masyarakat, Pertamina bersama seluruh stakeholder dan pemerintah melalui BPH Migas akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi.

Bisa 2 Hari 2 Malam untuk Dapatkan Solar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antrean-pengisian-solar-di-sumbar-r8u97u-prv.jpg" alt="Sejumlah truk mengantre mengisi bahan bakar solar bersubsidi dan menyebabkan kemacetan di SPBU Palapa, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat. Iggoy el Fitra/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah truk mengantre mengisi bahan bakar solar bersubsidi dan menyebabkan kemacetan di SPBU Palapa, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat. Iggoy el Fitra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penjualan solar bersubsidi di SPBU yang ada di Kota Padang diputuskan dialihkan ke malam hari mulai pukul 21.00 WIB. Itu sebagai upaya mencegah kemacetan akibat panjangnya kendaraan yang antre.  ”Berdasar hasil keputusan rapat bersama pemangku kepentingan terkait, mulai hari ini (30/3), penjualan biosolar di SPBU dimulai pukul 21.00 WIB guna mengurangi kemacetan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar seperti dilansir dari Antara di Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/3).  Menurut dia, guna mengatasi kelangkaan Pertamina sudah menambah kuota dengan mengalihkan kuota akhir tahun menjadi saat ini. ”Biasanya kebutuhan solar 280 kiloliter per hari menjadi 400 kiloliter per hari,” ujar Andree Algamar.  Selain itu, untuk mengatasi kemacetan, pemerintah provinsi (pemprov) gandeng Samsat untuk pencatatan nomor polisi kendaraan yang mengisi biosolar. ”Kemudian Hiswana Migas juga sudah menyiapkan satgas pengawasan penyaluran solar di SPBU,” papar Andree Algamar.  Dia menilai, salah satu penyebab panjangnya antrean kendaraan mengisi solar subsidi adalah karena selisih harga dengan nonsubsidi cukup tinggi. Yakni hampir Rp 8.000 per liter.  ”Apalagi yang mengisi solar subsidi kemudian adalah truk pengangkut sawit yang harga jualnya sedang tinggi-tingginya saat ini, tapi malah ikut pula antre mengisi solar subsidi,” terang Andree Algamar.  Terkait dengan adanya kendaraan yang dinilai mengisi BBM subsidi namun tidak sesuai peruntukan dia menyampaikan akan dipasang spanduk di SPBU yang berisi nomor pengaduan ke Direskrim Polda Sumbar. Selain itu, jika satgas telah aktif bisa dilakukan pengawasan agar tidak ada lagi penjualan solar subsidi menggunakan jeriken.  ”Walau solar tingkat kebakaran rendah dari premium tapi tetap tidak bisa ditoleransi ada yang menjualnya secara eceran apalagi dekat SPBU,” ucap Andree Algamar.

Penjualan Solar Subsidi di Padang Dialihkan Jadi Malam Hari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bbm solar

Berita Terkini