<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/naufal-azizi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>RENCANA penghapusan premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) mulai 1 Januari 2021 sempat membuat geger publik. Pasalnya, jenis BBM beroktan RON 88 ini masih menjadi primadona bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bukan hanya itu, kehadiran premium juga dijadikan jalan pintas oleh pemerintah dalam mendapatkan akses energi dengan harga terjangkau.  Tekad itu selanjutnya diterjemahkan pemerintah melalui peluncuran BBM satu harga di wilayah terpencil. Program strategis nasional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyeragamkan harga BBM di seluruh pelosok Indonesia, yaitu Rp 6.450 untuk premium (RON 88) per liter dan Rp 5.150 untuk solar (CN 48) per liter.  Tentu keberadaan premium dalam BBM satu harga akan menjadi persoalan sendiri. Jika wacana penghapusan ini benar dieksekusi, program BBM satu harga yang tersebar di 170 lokasi sejak 2016 mungkin kandas di tengah jalan.  Persoalan lain adalah tingkat konsumsi premium yang masih tergolong tinggi. Bahkan, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mencatat realisasi penggunaan bensin terus melebihi kuota yang ditetapkan. Sempat mengalami penurunan pada 2015 sampai 2017, tren kenaikan konsumsi kembali terjadi pada 2018 setelah lahirnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) di Jamali.  Pada 2019, penyaluran jenis bahan tertentu (JBT) dan JBKP melonjak 11 persen dengan rata-rata penyaluran per tahun hingga 25,55 juta kiloliter. Lonjakan tersebut tak lepas dari kemudahan mendapatkan premium dari sisi harga. Ini yang dikhawatirkan melahirkan moral hazard dalam efisiensi penggunaan BBM. <ul> 	<li>Baca Juga: <a class="d-block" title="Peringatan Hari AIDS dalam Pusaran Covid-19" href="https://www.jawapos.com/opini/01/12/2020/peringatan-hari-aids-dalam-pusaran-covid-19/">Peringatan Hari AIDS dalam Pusaran Covid-19</a></li> </ul> Sulit dimungkiri, tingginya konsumsi premium itu beriringan dengan keterbatasan kemampuan daya beli masyarakat. Terlebih menghadapi pandemi Covid-19. Tekanan ekonomi berjalan seiring dengan bonus demografi dan perubahan struktur sosial. Kenyataan ini menciptakan peningkatan beban penyediaan atau suplai premium untuk beberapa tahun ke depan.  Pemerintah pun mesti hadir. Turut mengontrol di tengah ambisi menggaungkan pemerataan akses energi. Maka, langkah praktis yang dilakukan pemerintah adalah impor BBM. Dampaknya, membuka kembali ruang defisit dalam neraca dagang migas dan berdampak pada perhitungan neraca perdagangan. Padahal, jauh-jauh hari Presiden Joko Widodo mewanti-wanti untuk segera mengatasi kondisi semacam ini.  Tuntutan Energi Bersih  Sentimen lain yang memicu peliknya keberadaan premium adalah faktor lingkungan. Pemerintah punya komitmen kuat dalam mengimplementasikan ratifikasi Paris Agreement pada 2016. Ratifikasi ini mengharuskan pemerintah mendahulukan kakinya agar menciptakan lingkungan bersih melalui energi baru terbarukan (EBT). Sementara basis BBM berasal dari fosil. <ul> 	<li>Baca Juga: <a class="d-block" title="Menyoal Dana Awal Kampanye Nol Rupiah" href="https://www.jawapos.com/opini/02/12/2020/menyoal-dana-awal-kampanye-nol-rupiah/">Menyoal Dana Awal Kampanye Nol Rupiah</a></li> </ul> Komitmen kuat tersebut tecermin pada penetapan target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 dalam kebijakan energi nasional (KEN). Irisan kebijakan lain juga tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O, di mana minimum penjualan BBM ke publik mengandung RON 91.  Sayangnya, harga energi bersih juga menimbulkan persoalan baru. Kemampuan daya beli mesti menjadi pertimbangan dasar pemerintah agar tidak sembrono mengambil keputusan. Penyediaan akses energi secara merata dan harga terjangkau sebaiknya dikedepankan. Pilihan ini cukup sulit mengingat di sisi lain keberadaaan premium bisa menjadi beban fiskal bagi pemerintah serta upaya mewujudkan energi bersih akan stagnan.  Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah bisa melakukan penghapusan penuh terhadap premium. Langkah ini bisa membebaskan dari belenggu ketergantungan penggunaan energi fosil sekaligus menekan angka impor BBM. Apalagi, secara alamiah, sumber energi fosil terus mengalami deklinasi. Yang patut diperhatikan dari kebijakan ini adalah mudahnya menimbulkan konflik sosial karena akses energi yang terjangkau sangat terbatas. <ul> 	<li>Baca Juga: <a class="d-block" title="Refleksi Hari Disabilitas Internasional: Dari Empati ke Pemberdayaan" href="https://www.jawapos.com/opini/03/12/2020/refleksi-hari-disabilitas-internasional-dari-empati-ke-pemberdayaan/">Refleksi Hari Disabilitas Internasional: Dari Empati ke Pemberdayaan</a></li> </ul> Cara lain adalah pembatasan kuota premium. Ini bisa memperjelas ruang gerak fiskal di sektor migas dengan kontrol ketat dan meminimalkan terjadinya overkuota. Namun, adanya keterbatasan akses BBM murah berdampak pada distorsi perekonomian, terutama kenaikan variabel barang. Kendati lebih ramah lingkungan, persoalan harga dan keterbatasan infrastruktur serta pengembangan teknologi menjadikan BBM lebih rentan akan sustainability dari sisi suplai. Upaya lain yang patut dipertimbangkan adalah peninjauan ulang terhadap mekanisme pengelolaan harga dan suplai premium. Pemerintah bisa mengintervensi melalui pemberian subsidi langsung ke pertamax bersinergi dengan kartu jaminan sosial. Kebijakan ini harus dipertegas dengan regulasi (law enforcement) dalam menetapkan kriteria penerima, pola distribusi, dan jenis kendaraan bermotor yang berhak menerima subsidi.  Saya rasa kebijakan ini lebih tepat sasaran dalam menyinergikan program energi pemerintah jangka pendek dan panjang sejalan dengan proses edukasi ke masyarakat secara masif terhadap penggunaan energi bersih, adaptasi terhadap teknologi, dan tentu penyelarasan program BBM satu harga. (*)  <hr />  *) Naufal Azizi, Analis kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gEERRGWkiOk

Simalakama Merawat BBM Premium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BBM-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana" width="100%">
<figcaption>Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, melarang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama yang baru beroperasi, menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Hal itu sebagai upaya mendukung terciptanya udara bersih dan sehat.  ”Pemkab melarangnya saat mengeluarkan izin. Ada komitmen untuk tidak menjual BBM jenis premium,” kata Kepala Bappeda Pemkab Kuningan Usep Sumirat seperti dilansir dari Antara, Rabu (25/11).  Saat ini, menurut Usep, SPBU yang melayani BBM jenis premium tinggal SPBU lama. Itu pun tingkat konsumsinya tergolong rendah dibandingkan BBM jenis lain.  Dengan demikian, ketika stok premium tinggal sedikit di SPBU lama, tidak terjadi gejolak apa pun di masyarakat. Sebab, konsumsi paling tinggi di Kabupaten Kuningan berturut-turut adalah pertalite, pertamax, dan premium.  ”Untuk kendaraan pribadi, termasuk roda dua, rata-rata masyarakat sudah tidak mau pakai premium minimal pertalite,” tutur Usep Sumirat.  Usep mengatakan, Pemkab Kuningan memang berkomitmen dalam mewujudkan udara bersih dan sehat. Selain pelarangan menjual premium di beberapa SPBU, sejak enam tahun lalu juga melarang kendaraan dinas memakai premium. Dengan demikian BBM jenis premium praktis hanya digunakan untuk angkutan pedesaan dan pinggiran yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak.  Selain itu, untuk transportasi publik, Pemkab Kuningan juga memperketat uji emisi termasuk uji KIR. Dan untuk memenuhi uji tersebut, perusahaan bus pun akhirnya melakukan peremajaan terhadap armada mereka. ”Karena kalau tidak lulus uji emisi, bus tersebut tidak akan laku. Rata-rata mereka menggunakan armada baru,” terang Usep Sumirat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U3cxYjK4nGY

Pemkab Kuningan Larang SPBU Baru Jual BBM Jenis Premium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Sedot-BBM-Jumai.jpg" alt="BERISIKO: Penjual BBM eceran yang menggunakan sepeda motor sedang mengeluarkan BBM dari tangki motor untuk dijual eceran kemarin. (Jumai/Radar Jember)" width="100%">
<figcaption>BERISIKO: Penjual BBM eceran yang menggunakan sepeda motor sedang mengeluarkan BBM dari tangki motor untuk dijual eceran kemarin. (Jumai/Radar Jember)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Antrean kendaraan pengecer BBM di beberapa SPBU kian meresahkan. Panjangnya kendaraan yang menunggu giliran untuk membeli bahan bakar tersebut kerap mengganggu konsumen lain. Bahkan, di beberapa SPBU, antrean yang didominasi mobil maupun motor bertangki besar ini mencapai jalan sehingga kerap dikeluhkan pengendara.  Kendati tak dilarang, yang dilakukan penjual BBM eceran itu kadang merepotkan. Terlebih, bagi mereka yang kulakan BBM jenis Premium. Sebab, banyaknya tengkulak yang membeli bahan bakar kuning itu membuat konsumen lain kalah sehingga terpaksa membeli BBM jenis lain yang harganya lebih mahal. Misalnya, Pertalite dan Pertamax.  Aksi borong BBM tersebut dilakukan terang-terangan. Petugas SPBU juga sudah tahu bahwa yang keluar masuk adalah motor dan mobil itu-itu saja. Misalnya, yang sering dijumpai hampir setiap malam di SPBU Tegal Besar, Jalan Teuku Umar, Kaliwates. Biasanya, kendaraan yang antre di pompa pengisian sebelah barat tersebut adalah kendaraan khusus yang borong BBM jenis Premium.  Dari pantauan Jawa Pos Radar Jember, rata-rata kendaraan roda dua yang antre berjenis Suzuki Thunder dan pikap. Bahkan, ada kendaraan yang dipasangi tangki tambahan sehingga isinya bisa melebihi kapasitas normal. Biasanya, setelah para tengkulak itu mengisi BBM, mereka keluar tak jauh dari lokasi SPBU untuk memindahkannya ke jeriken yang telah disiapkan. Akibatnya, kendaraan yang sama terlihat bolak-balik mengisi BBM di SPBU tersebut.  Para pengecer itu seolah-olah sudah hafal jadwal pengisian Premium di SPBU tersebut. Ketika ada truk tangki pengangkut Premium, bisa dipastikan diikuti para tengkulak itu.

Aksi Sedot BBM Resahkan Warga Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/harga-bbm-premium-di-jawa-dan-bali-turun-rp-100-per-liter_m_.jpg" alt="Harga BBM Premium turun Rp 100 per liter." width="100%">
<figcaption>Harga BBM Premium turun Rp 100 per liter.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan formula baru untuk harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM). Formula itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 19 K/10/MEM/2019 yang telah berlaku sejak 1 Februari 2019. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menjelaskan, hal tersebut dilakukan guna mencegah adanya persaingan harga untuk BBM yang tidak disubsidi. Serta untuk melindungi konsumen dalam mendapatkan harga yang terjangkau. Dengan demikian, sejumlah badan usaha melakukan penyesuaian harga di beberapa wilayah. Badan usaha telah menyesuaikan harga BBM, dengan harga bawah Rp 50, sementara harga atas penurunnya sampai Rp 1.100. “Maksud tujuan ambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen. Agar badan usaha tidak mengambil untung yang besar,” ujarnya di Kantornya, Minggu (10/2). Sejalan dengan hal tersebut, Djoko melanjutkan, harga jual Premium untuk di Jawa, Madura, Bali (Jamali) juga diselaraskan dengan di luar Jamali. Sehingga, harga Premium di Jamali turun Rp 100 dari sebelumnya Rp 6.550 per liter menjadi Rp 6.450 per liter. "Pertamina juga telah menurunkan harganya menyesuaikan harga dengan harga di Jawa, Bali," tandasnya.

Jokowi Turunkan Harga BBM Premium Rp 100 per Liter di Jawa dan Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-jonan-akui-jual-premium-di-jamali-bikin-pertamina-defisit_m_229082.jpg" alt="Menteri ESDM Ignasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Ignasius Jonan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan keputusan pemerintah untuk menjual kembali BBM jenis Premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali berdampak pada pendapatan PT Pertamina (Persero). Jika Premium tidak naik harga maka keuangan Pertamina bisa mengalami defisit. "Kalau (premium) tidak dinaikan harganya, lalu defisit saya kira iya. Lalu bagaimana? Saya minta dukungan, ini (premium di Jamali) tetap akan dilakukan," ujar Jonan di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (19/7). Dia menuturkan selama ini pemerintah memertimbangkan inflasi dan kenaikan harga barang ketika hendak menaikkan harga Solar dan Premium. Selama ini, kedua jenis bbm itu sudah tidak disubsidi. Berdasarkan Revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang penyaluran BBM, pemerintah meminta Pertamina untuk menyalurkan BBM di Jawa, Madura dan Bali. Sebelum ada revisi, Pertamina juga menyalurkan di Jawa tetapi terbatas. Sehingga disepakati 571 SPBU untuk kembali jual Premium. "Ada kenaikan konsumsi premium 10 sampai 15 persen diluar masa operasi lebaran," kata Jonan. Namun begitu, Jonan mengatakan supaya Pertamina tidak defisit terlalu dalam pemerintah menyerahkan alih kelola blok hulu migas seperti Mahakam. Blok Mahakam, kata Jonan, produksinya besar yakni sekitar 150 ribu bpod dengan gas 600 mmscfd. Dengan diberikan itu, Jonan menyebut ada pendapatan bersih yang diterima Pertamina sebesar USD 600 juta. "Dengan diberikan itu, net cash flow kalau tidak salah USD 600 juta. Ini bisa digunakan Pertamina, untuk ya secara cash flow kan terganggu, tapi gak parah parah amat," ungkapnya. Selain itu, ada pula blok PHE ONWJ dan 10 blok-blok kecil yang diberikan juga ke Pertamina. Jadi, kata Jonan, diharapkan sektor hulu bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang bisa menutup defisit Pertamina di sektor hilir.

Menteri Jonan Akui Jual Premium di Jamali Bikin Pertamina Defisit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selama-ramadan-konsumsi-premium-naik-23-persen-jadi-647-ribu-kl_m_221981.jpeg" alt="Konsumsi Premium naik 23 persen masyarakat kelas menengah ke bawah." width="100%">
<figcaption>Konsumsi Premium naik 23 persen masyarakat kelas menengah ke bawah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium masih difavoritkan oleh masyarakat. Hal itu tercermin dari meningkatnya jumlah konsumsi Premium sebesar 23 persen atau menjadi 647 ribu Kilo Liter (KL). Di sisi lain, pemerintah juga membuat kebijakan menambah ketersediaan Premium di 571 SPBU Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Sementara itu konsumsi Pertalite tercatat sebesar 1 juta KL, tumbuh 9 persen. Sedangkan Pertamax naik 12 persen menjadi 372 ribu KL. "Jadi ini naiknya lumayan tinggi," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/19/205726/genjot-sektor-investasi-segini-target-kementerian-esdm" target="_blank">Kementerian ESDM</a>, Jakarta, Jumat (22/6). Meski mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, Asa menilai konsumsinya masih tidak lebih besar dari Pertalite. Menurutnya, masyarakat sudah mulai banyak yang sadar menggunakan BBM berkualitas tinggi. "Jadi, walaupun volume masih tinggi Pertalite, 1.080.000 KL tapi Premium naik 23 persen masyarakat kelas menengah ke bawah kayak angkot mobil tua masih membutuhkan Premium juga," tandasnya.

Selama Ramadan, Konsumsi Premium Naik 23 Persen Jadi 647 Ribu KL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertamina-menambah-premium-di-571-spbu-wilayah-jawa-madura-dan-bali_m_218693.jpeg" alt="Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) menyatakan kesanggupannya menyediakan tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Hal itu diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Dia menjelaskan, komitmen itu diwujudkan melalui revisi Perpres 191/2014 t yang mengatur ketersediaan premium. Saat ini, tercatat ada 1519 SPBU yang menjual premium di wilayah Jamali. "Dengan ada revisi Perpres itu Pertamina menyanggupi menambah 571 SPBU yang ada layanan premium di Jamali. Pembagiannya itu, sebelum revisi Perpres itu ada 1519 yg melayani premium. Dengan ada jadi ditambah 571 jadi total ada 2090 SPBU," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/6). Penambahan kuota penjualan itu juga akan membuat setiap SPBU di wilayah Jamali akan menjual premium sebesar 8 ribu liter per hari. "Itu setiap SPBU akan melayani segitu," tambahnya. Dengan semakin tersedianya premium di wilayah Jamali, Jonan berharap kesadaran masyarakat juga bisa semakin berubah. Sebab, ketersediaan premium lebih diperuntukkan untuk mendukung transportasi umum. "Kami mengharapkan melayani angkutan umum sih, kalau roda empat atau pribadi isi yang BBM lain sih," tandasnya.

Pertamina Menambah Premium di 571 SPBU Wilayah Jawa, Madura, dan Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aturan-diteken-jokowi-571-spbu-pertamina-diwajibkan-jual-bbm-premium_m_215492.jpeg" alt="Petugas SPBU sedang mengecek dispenser BBM." width="100%">
<figcaption>Petugas SPBU sedang mengecek dispenser BBM.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Aturan ini akan memuat aturan kewajiban jual BBM jenis Premium. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa memastikan jika beleid itu telah ditandatangani. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. "Tadi malam kami sampaikan, Pak Menteri (ESDM) sampaikan Perpres 191 sudah ditandatangani presiden," ujarnya di Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Jumat (25/5). Selanjutnya, beleid tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen). Dalam aturan itu, BPH Migas akan mendapat penugasan untuk menentukan titik mana saja yang wajib menjual BBM Premium. "Kami sudah ketemu 571 (lokasi SPBU). Tahap awal ditambah lagi dari 1.519 SPBU yang sebelumnya (sudah jual). Jadi nanti total hampir 2.100 Premium di Jamali (Jawa, Madura, Bali)," jelas Asa. Pihaknya juga telah meminta kepada PT Pertamina (Persero) agar 571 SPBU tersebut sudah siap menjual BBM. Di samping itu, pihaknya juga mengimbau agar BUMN migas itu menjual kebutuhan premium di jalan-jalan tol. "Ketersediaan kita tawarkan ke masyarakat. Kita sebagai pemerintah sudah sediakan semua. Untuk jalan tol dan non tol utama, contoh Pantura, pusat kota ini juga kita minta Pertamina 571 perhatikan posisi yang kita minta tadi," pungkasnya.

Aturan Diteken Jokowi, 571 SPBU Pertamina Diwajibkan Jual BBM Premium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bbm-premium-hadir-lagi-konsumsi-rumah-tangga-miskin-bisa-terkerek_m_213326.jpeg" alt="Dispenser BBM di SPBU." width="100%">
<figcaption>Dispenser BBM di SPBU.</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Dalam waktu dekat bahan bakar minyak jenis Premium wajib hadir di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Untuk menjalankan rencana ini, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu harus merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Adanya rencana menghadirkan Premium di wilayah Jawa dan Bali disinyalir dapat menumbuhkan kembali daya beli masyarakat yang meredup sejak beberapa tahun terakhir. Lantas seperti apa pengaruh bahan bakar dengan kadar RON 88 itu ke daya beli masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah? Ekonom Institute Development on Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudistira mengatakan, dampak premium masih besar terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlahnya mencapai 40 persen dari kelompok pengeluaran terbawah. Bhima mengatakan sebelumnya masyarakat miskin dipaksa untuk membeli Pertalite yakni jenis BBM non-JBKP yang harganya lebih mahal dari Premium. Hal itu menyebabkan pengeluaran rumah tangga semakin besar. "Sebelumnya karena 50 persen pasokan premium berkurang dalam waktu satu tahun terakhir, masyarakat miskin dipaksa beralih ke Pertalite yang harganya lebih mahal,” tutur Bhima kepada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (17/5). Di sisi lain, kenaikan upah buruh tani juga rendah dimana Nilai Tukar Petani (NTP) terus turun sejak awal tahun 2018. Sehingga hal ini akan menekan konsumsi. Dijelaskan Bhima, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,95 persen di triwulan I-2018. Atau belum mencapai lima persen. "Pertumbuhan konsumsi rumah tangga stagnan, itu juga karena berkurangnya pasokan Premium," katanya. Dengan dikembalikannya pasokan premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali diharapkan pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli bensin jadi berkurang. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan lain terutama saat Ramadan dan Lebaran.

BBM Premium Hadir Lagi, Konsumsi Rumah Tangga Miskin Bisa Terkerek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cari-bbm-premium-saat-mudik-ke-jawa-madura-dan-bali-bisa-cek-di-waze_m_213247.jpeg" alt="Petugas SPBU sedang mengecek dispenser BBM." width="100%">
<figcaption>Petugas SPBU sedang mengecek dispenser BBM.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) menyampaikan masyarakat dapat melakukan pengecekan pengisian bahan bakar atau SPBU melalui aplikasi penunjuk jalan Waze. Hal itu untuk memudahkan masyarakat selama perjalanan mudik untuk mengetahui lokasi SPBU terdekat. Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menuturkan, pihaknya memanfaatkan teknologi aplikasi navigasi Waze untuk menunjukkan SPBU yang menyediakan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, khususnya di Jawa, Madura, dan Bali. "Kami berikan kemudahan kepada masyarakat tentang SPBU mana yang telah menyediakan premium," ujarnya di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Tendean, Jakarta, Rabu (16/5). Seperti diketahui, Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi itu dilakukan untuk menangani kelangkaan bahan bakar premium di beberapa wilayah di Indonesia. Setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi meneken revisi, penyaluran premium di Jawa, Madura, dan Bali akan masuk golongan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Artinya, Pertamina harus menyalurkan Premium ke Jawa, Madura, Bali. Saat ini, Premium di Jawa, Madura, dan Bali termasuk BBM umum. Alhasil, Premium tak lagi disalurkan ke tiga pulau itu. Nicke menyebut, saat ini terdapat 1.926 SPBU di Jawa, Madura, dan Bali yang tak menyalurkan premium. Mengenai tambahan kuota premium setelah revisi perpres, Nicke menunggu arahan BPH Migas. "Kami menunggu kuota yang ditetapkan BPH Migas," tandasnya.

Cari BBM Premium saat Mudik ke Jawa, Madura, dan Bali Bisa Cek di Waze

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bbm premium

Berita Terkini