<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perpres-1912014-direvisi-apa-kabar-standar-euro-4_m_214210.jpeg" alt="Ilustrasi SBPU yang melayani pembelian BBM jenis Premium" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SBPU yang melayani pembelian BBM jenis Premium</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Dengan revisi ini, premium bakal lebih masif lagi hadir di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Revisi beleid ini disebut-sebut bakal menggairahkan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Namun begitu, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20/2017 untuk pemberlakuan bahan bakar standar Euro 4, aturan ini terhitung 18 bulan sejak ditetapkannya Permen pada 10 Maret 2017 lalu. Adapun, Standar Euro 4 meliputi BBM jenis Pertamax, yang memiliki kandungan RON 92, yang kandungan sulfurnya hanya 50 ppm. Semakin tinggi RON, semakin rendah emisi gas buangnya dan lebih ramah lingkungan. &ldquo;(Tujuan beleid) Secara bertahap BBM yang tidak memenuhi Standar Euro 4 bisa dihilangkan untuk kepentingan masyarakat banyak,&rdquo; kata Dirjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian LHK, Karliansyah kepada Jawapos.com di Jakarta. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan masyarakat sebenarnya sudah &lsquo;terbiasa&rsquo; dengan kondisi harga BBM yang lebih tinggi. Sebelum adanya Program BBM Satu Harga, masyarakat setempat juga sudah terbiasa membeli BBM yang mencapai Rp60 ribu-Rp100 ribu per liter. Penghapusan Premium itu sendiri, menurut Yusri memang sangat mendesak. Sebab, kerugian akibat emisi karbon BBM jenis tersebut sudah sangat besar. Di Jakarta saja, pada 2016, biaya pengobatan penyakit karena pencemaran udara sudah mencapai Rp51,2 triliun. Sementara dilihat dari jumlah penduduk yang terpapar penyakit akibat buruknya kualitas udara, sudah mencapai 58,3 persen. Jadi, lanjut Yusri, Premium seperti meracuni rakyat, karena bisa menyebabkan kanker dan kematian. Dan yang paling terdampak adalah rakyat kecil, termasuk pedagang kaki lima. &ldquo;Mereka di pinggir jalan, tidak di dalam mobil ber-AC, tidak masuk gedung atau mal seperti orang kaya. Kalau sudah terkena, mereka juga susah untuk berobat,&rdquo; kata Yusri di Jakarta, Minggu (20/5). Di sisi lain, penghapusan Premium juga harus dilakukan, mengingat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O. Artinya, Pemerintah harus melihat kebijakan mana yang paling berdampak pada sisi kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia. &ldquo;Pemerintah harus fokus dan memprioritaskan hak hidup masyarakat untuk menerima kesehatan. Maka, mau tidak mau Pemerintah memang harus menghapuskan Premium,&rdquo; kata dia. Selain itu, Yusri juga mengingatkan, bahwa penggunaan Premium saat ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbelakang di bidang energi. Pasalnya, tidak ada negara lain di dunia yang mempergunakan BBM RON rendah tersebut kecuali Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, Vietnam dan Filipina pun telah menghentikan peredaran BBM di bawah RON 90.

Perpres 191/2014 Direvisi, Apa Kabar Standar Euro 4?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hingga-februari-2018-premium-dan-solar-bikin-pertamina-rugi-rp-55-t_m_203419.jpeg" alt="Petugas SPBU sedang mengecek dispenser BBM" width="100%">
<figcaption>Petugas SPBU sedang mengecek dispenser BBM</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Kenaikan harga minyak membuat keuntungan PT Pertamina terus tergerus. Pasalnya, meski harga minyak mentah naik Pertamina tidak bisa langsung menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat konsumen. Akibatnya, Pertamina harus mengalami kurang bayar sehingga membuat perusahaan merugi. Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar mengatakan kerugian yang harus ditanggung Pertamina hingga Februari mencapai Rp 5,5 triliun. Kerugian itu dikontribusi paling besar dari penjualan solar yang saat ini merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah. "Sampai Februari ini total kerugian solar yang paling gede di Premium kan sudah mencapai dua bulan nih Januari, Februari. Maret kan belum Rp 5,5 triliun," kata Iskandar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4). Namun, Iskandar menerangkan nilai Rp 5,5 triliun itu adalah angka rugi kotor. Apabila diakumulasi dari keuntungan yang didapat melalui penjualan BBM non PSO maka rugi bersih Pertamina mencapai Rp 3,9 triliun. "Jadi Rp 3,9 triliun itu net kita rugi. Karena ditambah yang untung-untung BBM non pso-nya kan ada yang untung kan. Sehingga kerugian totalnya jadi Rp 3,9 triliun," jelasnya. Sebelumnya, Iskandar menjelaskan formula harga jual premium dan solar semakin menjauhi harga yang ditetapkan. Dia menuturkan untuk BBM jenis premium berdasarkan formula dari April hingga Juni 2018 seharusnya adalah Rp 8.600 per liter. Akan tetapi sampai hari ini Pertamina masih menjual BBM seharga Rp 6.450 per liter. "Ada selisih harga di Rp 2.150 per liternya," kata Iskandar. Selisih harga itu didapat dari formula yang ditetapkan oleh SK Menteri ESDM yakni 103,92 persen HIP + Rp 830 perliter + 2 persen harga dasar. Sementara untuk solar, kata Iskandar, berdasarkan formulasi seharusnya adalah Rp Rp 8.350 per liter. Perhitungannya adalah 102,38 HIP + Rp 900 per liter - subsidi Rp 500 per liter. Namun hingga saat ini harga jual solar adalah Rp 5.150 per liter. "Itu sudah termasuk subsidi yang ditetapkan dengan angka fix Rp 500 per liter masih ada selisih Rp 3.200 per liter," pungkasnya.

Hingga Februari 2018, Premium dan Solar Bikin Pertamina Rugi Rp 5,5 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hingga-februari-2018-pertamina-rugi-triliunan-gara-gara-jual-premium_m_197188.jpeg" alt="Petugas SPBU sedang mengecek dispenser BBM" width="100%">
<figcaption>Petugas SPBU sedang mengecek dispenser BBM</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk menjual bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh Indonesia, PT Pertamina (Persero) dilema. Lantaran, di tengah fluktuasi harga minyak mentah Indonesia yang menjauhi asumsi, Pertamina tidak boleh menaikkan harga BBM tanpa persetujuan pemerintah. Adanya selisih yang ditanggung Pertamina tak ayal membuat keuangannya berdarah-darah. Belum lagi, adanya kewajiban untuk menyamaratakan harga BBM di seluruh Indonesia lewat program BBM Satu Harga. Direktur Pemasaran Pertamina, M Iskandar mengatakan jika dihitung secara formula, potensi kerugian dari penjualan jenis bahan bakar tertentu maupun jenis bahan bakar khusus dan penugasan nilai kerugiannya mencapai Rp 3,49 triliun. "Itu untuk Januari sampai Februari saja. Namun kalau ditambah premium untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali kerugiannya itu bisa mencapai Rp 3,9 triliun," jelas Iskandar di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senin (19/3). Adapun, apabila harga minyak mentah tak ada kecenderungan untuk turun, maka kerugian yang harus ditanggung Pertamina sampai Desember prediksinya bisa enam kali lipat. Dijelaskan Iskandar, formula harga jual premium dan solar semakin menjauhi harga yang ditetapkan. Dia menuturkan untuk BBM jenis premium berdasarkan formula dari April hingga Juni 2018 seharusnya adalah Rp 8.600 per liter. Akan tetapi sampai hari ini Pertamina masih menjual BBM seharga Rp 6.450 per liter. "Ada selisih harga di Rp 2.150 per liternya," kata Iskandar. Selisih harga itu didapat dari formula yang ditetapkan oleh SK Menteri ESDM yakni 103,92 persen HIP + Rp 830 perliter + 2 persen harga dasar. Sementara untuk solar, kata Iskandar, berdasarkan formulasi seharusnya adalah Rp Rp 8.350 per liter. Perhitungannya adalah 102,38 HIP + Rp 900 per liter - subsidi Rp 500 per liter. Namun hingga saat ini harga jual solar adalah Rp 5.150 per liter. "Itu sudah termasuk subsidi yang ditetapkan dengan angka fix Rp 500 per liter masih ada selisih Rp 3.200 per liter," jelasnya.

Hingga Februari 2018, Pertamina Rugi Triliunan Gara-gara Jual Premium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cecar-pertamina-soal-premium-dpr-jangan-bohong-di-depan-komisi-vi_m_184794.jpeg" alt="Petugas SPBU Pertamina tengah mengisi BBM p" width="100%">
<figcaption>Petugas SPBU Pertamina tengah mengisi BBM p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Azam Azman Natawijana nampak begitu marah saat PT Pertamina (Persero) seolah tidak percaya dengan apa yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP).&nbsp;&nbsp; Dalam pernyataannya, Azam menyebut jika BUMN Migas itu secara perlahan menghilangkan BBM jenis premium di seluruh SPBU wilayah Indonesia. Dirinya bahkan berani memberi data kepada <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/29/184797/dpr-ke-bos-pertamina-bapak-cekik-masyarakat-untuk-beli-pertamax-cs" target="_blank">Pertamina</a> jika mereka mengelak kondisi tersebut. "Kalau bapak bilang tidak saya bawa datanya. Jangan berbohong di depan komisi VI. Bapak kurangi itu premium. Pompa-pompa bensin di hilangkan premiumnya. Betul tidak?," ujarnya di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1). Padahal, lanjut Azam, dirinya telah meminta kejelasan ihwal keberadaan premium sejak tahun lalu. Namun, perusahaan plat merah itu terkesan diam-diam dan secara tiba-tiba menghilangkan premium tanpa memberi pengumuman. "Sudah satu tahun saya bicara soal premium. Jadi apa policy pemerintah terhadap rakyatnya?," tandasnya. Pertamina yang diwakili oleh Direkrur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko, Gigih Prakoso memilih bungkam.&nbsp;

Cecar Pertamina Soal Premium, DPR: Jangan Bohong di Depan Komisi VI