<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/j-abast-2824677171.jpg" alt="Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pada&nbsp; Jumat (25/4), sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk Elf dan minibus L300 di Pacitan, mengungkap dugaan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah tindakan pengancaman yang dilakukan oleh dua pelaku terhadap petugas kepolisian yang menangani kejadian tersebut.</p> <p>Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 6.15 WIB, dan tidak menimbulkan korban jiwa. Upaya mediasi dilakukan antara pengemudi kedua kendaraan.</p> <p>Namun, sekitar pukul 10.00 WIB, dua orang yang mengaku sebagai pemilik truk Elf datang ke kantor Satlantas Polres Pacitan dan langsung mengancam petugas yang sedang bertugas. "Pelaku mengancam petugas kami jika kendaraan truk Elf, yang bermuatan BBM subsidi jenis biosolar tidak dikeluarkan. Kami menemukan bahwa bahan bakar tersebut dipasok secara ilegal," kata Kombes Pol Jules Abraham Abast di Mapolda Jatim,&nbsp;Senin (28/4).</p> <p>Kedua pelaku tersebut mengaku memiliki truk yang membawa bahan bakar subsidi, dengan total sekitar 3.500 hingga 4.000 liter. Mereka terancam dengan beberapa pasal, termasuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam.</p> <p>Selain itu, pasal pengancaman terhadap petugas kepolisian, yaitu Pasal 336 KUHP dan Pasal 212 KUHP, juga dikenakan kepada keduanya. Meskipun kedua pelaku diketahui memiliki latar belakang sebagai eks-narapidana teroris, Kabid Humas Polda Jatim menegaskan bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan terorisme.</p> <p>"Ini adalah kasus kriminal biasa, bukan terkait dengan terorisme. Kami tidak menemukan alat atau bukti yang mengarah pada tindak pidana terorisme," ujar Jules</p> <p>Barang bukti yang ditemukan di kendaraan pelaku antara lain pisau, golok, dan pedang. Namun, barang bukti tersebut tidak ditemukan di truk Elf, yang hanya membawa BBM subsidi.</p> <p>Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk mengungkap lebih dalam tentang rencana penyelundupan BBM tersebut. Pihak kepolisian memastikan bahwa kedua pelaku kini berada dalam tahanan Polda Jawa Timur, dan proses hukum terus berlanjut.</p>

Kedua pelaku tersebut mengaku memiliki truk yang membawa bahan bakar subsidi, dengan total sekitar 3.500 hingga 4.000 liter.

Berawal dari Kecelakaan Truk dan Minibus, Terungkap Kasus Penyelundupan BBM, Polda Jatim Amankan Dua Pelaku di Pacitan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mabes Polri turun tangan terkait pemecatan terhadap Ipda Rudi Soik di Nusa Tenggara Timur (NTT). Polri akan memberikan asistensi agar kasus ini semuanya dijalankan sesuai aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu wewenang Polda. Kita asistensi saja," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (15/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polri akan terlebih dahulu mempelajari putusan tersebut. Oleh karena itu, dia belum bisa banyak memberikan banyak komentar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kita cek lagi karena hasilnya masih di Propam," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebulumnya, Ipda Rudi Soik dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH). Pemecatan ini berdasarkan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/38/X/2024 yang digelar pada 11 Oktober 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemecatan terjadi berselang beberapa waktu setelah Ipda Soik mengungkap penyelundupan BBM ilegal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015194676/ipda-rudi-soik-yang-bongkar-kasus-bbm-ilegal-di-ntt-dipecat-polda-ntt-berdalih-tak-ada-intervensi-pihak-luar">Ipda Rudi Soik yang Bongkar Kasus BBM Ilegal di NTT Dipecat, Polda NTT Berdalih Tak Ada Intervensi Pihak Luar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Propam Polda NTT, Kombes Pol Robert A. Sormin mengatakan, PTDH kepada Soik merupakan kasus berbeda dari yang sebelumnya, terutama karena adanya pemberitaan di media sosial yang menyoroti penanganan kasus oleh oknum tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robert menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar. Hasil audit menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam mekanisme penanganan yang dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menemukan bahwa prosedur yang seharusnya diikuti tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar Robert dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Itu wewenang Polda. Kita asistensi saja," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (15/10).

Ipda Rudi Soik Dipecat Usai Bongkar BBM Ilegal, Polri Beri Asistensi

<div id="m#msg-f:1812869978306617098" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/usai-amankan-kunjungan-presiden-lantamal-iv-ringkus-kapal-ilegal_m_118630.jpeg" alt="Tim WFQR mengamankan KM Kawarane 3, yang bermuatan BBM ilegal sekitar 290 ton di Mako Lantamal IV Tanjungpinang, Jumat (24/3)." width="100%">
<figcaption>Tim WFQR mengamankan KM Kawarane 3, yang bermuatan BBM ilegal sekitar 290 ton di Mako Lantamal IV Tanjungpinang, Jumat (24/3).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ipda Rudi Soik dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH). Pemecatan ini berdasarkan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/38/X/2024 yang digelar pada 11 Oktober 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015194100/cek-warna-keberuntungan-menurut-hari-dan-pasaran-jawa-rahasia-menarik-energi-positif-dan-kesuksesan-setiap-hari">Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemecatan terjadi berselang beberapa waktu setelah Ipda Soik mengungkap penyelundupan BBM ilegal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Propam Polda NTT Kombes Pol Robert A. Sormin mengatakan, PTDH kepada Soik merupakan kasus berbeda dari yang sebelumnya, terutama karena adanya pemberitaan di media sosial yang menyoroti penanganan kasus oleh oknum tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robert menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar. Hasil audit menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam mekanisme penanganan yang dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menemukan bahwa prosedur yang seharusnya diikuti tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar Robert dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan ini melibatkan saksi-saksi yang memberikan keterangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polda tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). "Kami menegaskan bahwa pemecatan ini bukan karena intervensi pihak luar, tetapi karena pelanggaran mekanisme yang jelas," jelas Robert.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari hasil sidang Komisi Kode Etik, ditemukan bahwa anggotanya Ipda Rudi Soik telah menerima beberapa sanksi sebelumnya, termasuk hukuman pidana. Oleh karena itu, dipastikan tidak ada tindakan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin agar masyarakat memahami bahwa semua tindakan ini berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidang tersebut, para saksi juga menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Soik bertentangan dengan peraturan yang ada. Soik pun meninggalkan proses sidang saat tuntutan dibacakan. Hal ini menambah bobot alasan pemecatan yang diambil oleh Polda NTT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robert menegaskan kembali pentingnya menjalankan mekanisme hukum yang benar dan transparan. "Kami berharap informasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan mengedukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum," tuturnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ipda Rudi Soik dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH). Pemecatan ini berdasarkan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/38/X/2024

Ipda Rudi Soik yang Bongkar Kasus BBM Ilegal di NTT Dipecat, Polda NTT Berdalih Tak Ada Intervensi Pihak Luar

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/penyitaan-solar-2327977067.jpg" alt="Penyitaan barang bukti solar oplosan dari gudang penampungan di Jalan Lintas Palembang - Prabumulih, Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (13/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Penyitaan barang bukti solar oplosan dari gudang penampungan di Jalan Lintas Palembang - Prabumulih, Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (13/6/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyita sebanyak sembilan ton bahan bakar minyak jenis solar oplosan. Penyitaan tersebut dilakukan dari sebuah gudang penampungan di Kabupaten Ogan Ilir.</p> <p>Kepala Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Tito Dani, mengatakan penyitaan solar oplosan dilakukan setelah tim kepolisian melakukan penggerebekan di gudang tersebut pada Senin (12/6) petang.<br /><br />"Saat ini solar oplosan sudah diamankan sebagai barang bukti di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," kata Tito di Palembang, dikutip dari Antara, Selasa (13/6).<br /><br />Ia memaparkan, gudang penampungan solar oplosan tersebut berlokasi Jalan Lintas Palembang - Prabumulih, Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir.<br /><br />Dari gudang itu kepolisian menemukan sebanyak 90 baby tank berkapasitas 200 liter dan tujuh drum kaleng berisi solar oplosan dan minyak mentah.<br /><br />Selain itu, juga ditemukan sebanyak 80 baby tank dalam keadaan kosong yang turut disita oleh kepolisian.<br /><br />Menurutnya, aktivitas penampungan ilegal itu terungkap dari hasil pengintaian personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bersama Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ogan Ilir.<br /><br />Hal tersebut bermula dari laporan warga setempat yang mencurigai gudang berpagar material seng seluas 1.200 meter persegi itu kerap keluar masuk kendaraan truk, namun tidak pernah diketahui siapa pemiliknya.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01937073/mulai-mengingat-kejadian-david-cerita-ditodong-senjata-sebelum-disuruh-push-up-oleh-mario-dandy">Mulai Mengingat Kejadian, David Cerita Ditodong Senjata Sebelum Disuruh Push Up oleh Mario Dandy</a></strong><br /><br />"Saat ini gudang sudah kami kosongkan dengan cara pembongkaran dan lahan nya disegel garis polisi dan bener dalam pengawasan kepolisian," kata dia.<br /><br />Penyegelan dilakukan untuk mengungkap siapa pemilik lahan tempat didirikannya gudang penampungan tersebut.<br /><br />Sebab menurut dia, dalam operasi penggerebekan gudang dalam keadaan kosong, sehingga petugas belum berhasil menangkap para pelakunya.</p>

"Saat ini solar oplosan sudah diamankan sebagai barang bukti di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," kata Tito di Palembang

9 Ton Solar Oplosan di Ogan Ilir Disita Aparat Kepolisian

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/Rumah-Mewah-AKBP-BBM-Ilegal-537469002.jpeg" alt="Rumah mewah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Karya Dalam Medan Helvetia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rumah mewah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Karya Dalam Medan Helvetia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Rumah mewah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Karya Dalam Medan Helvetia digeledah sesama koleganya dari Polda Sumut selama lima jam.</p> <p>Sebelum kasus anaknya Aditya Hasibuan mencuat, AKBP Achiruddin merupakan mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut.</p> <p>Tim yang menggeledah rumah mewah di Jalan Karya Dalam ini juga berasal dari Polda Sumut yaitu Subdit Tipidter, Tipidkor dan Fismondep. Rumah ini digeledah Sabtu lalu (29/4).</p> <p>AKBP Achiruddin memang mengakui menerima gratifikasi dari gudang solar ilegal di dekat rumahnya.</p> <p>Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi dalam keterangannya, Senin (1/5) menyebut penggeladahan dilakukan Sabtu (29/4/2023) di rumah Achiruddin di Jalan Karya Dalam, Medan Helvetia, Kota Medan.</p> <p>Penggeledahan dilakukan demi mendalami gratifikasi yang dilakukan Achiruddin. Penyidik Kriminal Khusus Polda Sumut yang datang ke rumah Achirudin.</p> <p>Dari lokasi penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa kuitansi pembayaran, buku tabungan, buku transaksi keuangan, STNK kendaraan dan rekening koran atau rekening bank.</p> <p><strong>Kantor PT Almira</strong> <strong>Digeledah</strong></p> <p>Polda Sumut juga melakukan penggeledahan terhadap kantor PT Almira (ANR) pada Sabtu lalu yang beralamat di Jalan Mustang Villa Polonia Indah No 28, Kecamatan Medan Kota.</p> <p>Pemilik gudang solar ilegal ini dinilai bekerjasama dengan Achiruddin Hasibuan.</p> <p>Hadi menyebut dalam penggeledahan itu petugas turut menyita sejumlah dokumen. Dokumen itu, seperti dokumen perizinan hingga pembelian BBM.</p> <p>&ldquo;Sementara hasil dari penggeledahan di kantor PT Almira turut disita sejumlah dokumen terkait perizinan dan dokumen pembelian BBM,&rdquo; jelasnya.</p>

mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda AKBP Achiruddin mengakui menerima gratifikasi dari gudang solar ilegal di dekat rumahnya.

Rumah Mewah AKBP Achiruddin Digeledah, Buku Tabungan dan STNK Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/akbp-achiruddin-1-4061289792.jpg" alt="TEMUKAN SOFT GUN: Tim dari Polda Sumut setelah menggeledah rumah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan, Rabu (26/4)." width="100%">
<figcaption>TEMUKAN SOFT GUN: Tim dari Polda Sumut setelah menggeledah rumah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan, Rabu (26/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus penganiyaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, 19, tidak hanya berimbas karir orang tuanya, AKBP Achrirudin Hasibuan, tetapi juga menguak bisnis dilakoni perwira menengah (pamen) Polri itu.</p> <p>Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendapat informasi bahwa di rumah mantan Kabagbinops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) itu terdapat gudang solar. Disinyalir gudang itu bagian dari bisnis yang dilakoni AKBP Achrirudin. Diduga bisnis itu ilegal. <br /> <br />Untuk itu, Yulian Gunhar mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan tindakan tegas terhadap oknum aparat yang terlibat dalam mafia BBM. "Kapolri harus bertindak tegas terhadap oknum aparat yang turut bermain dalam jaringan BBM ilegal. Hal itu, karena aparat memiliki tugas sebagai penjaga dan pengawas BBM subsidi yang disalurkan untuk rakyat," kata Yulian Gunhar dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Kamis (27/4).</p> <p>Politikus PDIP itu berpendapat, penemuan gudang solar di kediaman AKBP Achiruddin Hasibuan, yakni di Kota Medan, bisa menjadi pintu masuk untuk memberantas jaringan mafia BBM.</p> <p>"Kasus gudang solar ilegal milik AKBP Achirudin Hasibuan bisa jadi hanya puncak gunung es dari praktik mafia BBM ilegal yang juga melibatkan aparat di banyak daerah," katanya.</p> <p>Gunhar mendesak Kapolri memberikan hukuman berat kepada oknum aparat yang terlibat dalam praktik mafia BBM ilegal. Karena, itu bagian dari kejahatan besar. "Karena mereka telah melakukan dua kejahatan sekaligus. Yaitu pertama, pencurian BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Kedua, mereka menjualnya kepada pihak perusahaan,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, AKBP Achiruddin terbukti melakukan pembiaran kasus penganiyaan yang dilakukan anaknya, Aditya Hasibuan. Gara-gara membiarkan itu karier AKBP Achiruddin di kepolisian kini berakhir.</p> <p>Peristiwa penganiayaan itu sebenarnya terjadi pada 22 Desember 2022. Korban juga telah melapor ke Polrestabes Medan. Namun, baru dua hari ini kasus tersebut mendapat perhatian setelah video penganiayaan viral di media sosial.</p> <p>Dalam video itu, Aditya terlihat menghajar Ken yang telah terkapar. Dia meludahi, memukul, menendang, bahkan menginjak kepala Ken sambil memaki-maki. Achiruddin yang juga terekam dalam video itu terlihat hanya diam melihat aksi bengis anaknya.</p> <p>Setelah video keji tersebut viral, kasus itu lantas ditarik ke Polda Sumut. Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z. Panca Putra Simanjuntak langsung turun tangan. Dia memerintahkan bidpropam memeriksa Achiruddin. Hasilnya, Achiruddin dicopot dari jabatannya. Bukan hanya itu, dia juga ditempatkan khusus (patsus) di dalam penjara sambil menunggu proses hukum selanjutnya.</p> <p>Achiruddin dinilai bersalah karena membiarkan aksi kriminal berlangsung di hadapannya. Aditya sendiri kini telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.</p>

Kasus penganiyaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, 19, tidak hanya berimbas karir orang tuanya, AKBP Achrirudin Hasibuan, di Polri.

Ada Gudang Solar di Rumah AKBP Achiruddin, DPR Desak Kapolri Usut Bisnis BBM Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221211-WA0017_1.jpg" alt="Salah satu gudang penampungan BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir yang ditutup personel Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, Sabtu (11/12). Ditreskrimsus Polda Sumsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu gudang penampungan BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir yang ditutup personel Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, Sabtu (11/12). Ditreskrimsus Polda Sumsel/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menutup 10 gudang penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ilegal di daerah setempat.<br /> <br /> Kepala Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Tito Dani mengatakan, ke-10 gudang itu tersebar di beberapa titik dalam wilayah Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dan Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Setiap gudang bekas penampungan itu ditutup oleh personel Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel.<br /> <br /> ”Penutupan gudang dilakukan kepolisian atas dasar surat perintah Nomor SP.LIDIK/XII/2022/TER/DITRESKRIMSUS/5 Desember 2022,” kata Tito Dani seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Dia menyebutkan, penutupan dilakukan setelah personel kepolisian bersama instansi terkait pemerintah kabupaten dan kota setempat melaksanakan inspeksi ke dua wilayah tersebut selama sepekan terakhir. Dalam inspeksi tersebut, kepolisian menemukan di dalam gudang menyimpan beberapa buah <em>baby tank</em> atau drum plastik kapasitas sekitar 800 liter dan drum plat besi kapasitas 200 liter.<br /> <br /> Tito Dani mengatakan, saat dilakukan sidak, pihaknya menemukan drum-drum tempat menampung BBM ilegal di setiap gudang tersebut dalam keadaan kosong. Hal tersebut karena para pemilik gudang sudah lama tidak beroperasi atau menghentikan aktivitas penampungan BBM ilegal mereka.<br /> <br /> Dia menyebut, polisi sudah mengantongi identitas para pemilik gudang penampungan BBM ilegal tersebut. Di antaranya berinisial DG, DR, MR, AR, ID, YP, dan KH. Semuanya ada di wilayah Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.<br /> <br /> Kemudian, pemilik gudang penampung BBM ilegal di kawasan Desa Pegayut, Pemulutan, Ogan Ilir, berinisial MAS, HD, dan AN. ”Mereka kooperatif dan sudah dimintai keterangan. Semuanya mengaku tidak lagi beroperasi sekitar dua bulan lalu dan bahkan ada yang sudah tidak beroperasi sejak tiga tahun lalu,” terang Tito Dani.<br /> <br /> Dia menambahkan, karena para pemilik gudang mengaku dan tidak ditemukan jenis solar yang dimaksud, kepolisian membuat surat tertulis yang berisi pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali kepada para pemilik gudang.<br /> <br /> Namun, Tito Dani memastikan, para pemilik gudang itu dalam pengawasan Subdit IV Tipidter dan bila terbukti melanggar akan dijerat secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br /> Dia menjelaskan, merujuk pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1, bila terbukti melanggar terancam hukuman maksimal selama enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar.

Polda Sumsel Tutup 10 Gudang Penampungan BBM Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-24-at-18.23.59.jpg" alt="Kapolrestabes Palembang Kombespol Mokhamad Ngajib. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Palembang Kombespol Mokhamad Ngajib. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang, Sumatera Selatan, menahan Aipda S, 42, oknum polisi yang diduga pemilik usaha penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi ilegal.<br /> <br /> Kapolrestabes Palembang Kombespol Mokhamad Ngajib mengatakan, Aipda S yang berdinas di Polda Sumatera Selatan, itu ditahan menempati ruang khusus di Markas Polrestabes Palembang. Yakni terhitung sejak Jumat (23/9) hingga 30 hari ke depan.<br /> <br /> ”Penahanan Aipda S itu dilakukan personel Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera Selatan karena yang bersangkutan diduga melanggar kode etik profesi Polri,” ujar Mokhamad Ngajib seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Menurut Ngajib, dugaan pelanggaran tersebut diketahui berdasar hasil investigasi atas meledaknya sebuah gudang penampungan solar di Jalan Mayjen Satibi Darwis, Kertapati, Palembang, pada Kamis (22/9). Dari hasil investigasinya diketahui usaha penampungan solar subsidi itu beroperasi secara ilegal, dan Aipda S merupakan pemilik lokasi yang dijadikan gudang penampungan tersebut.<br /> <br /> ”Oknum S ini sebagai pemilik lokasi gudang penampungan solar yang kebakaran yang patut diduga beroperasi secara ilegal,” kata Mokhamad Ngajib.<br /> <br /> Ngajib mengatakan, dalam kasus tersebut, selain Aipda S, Polrestabes Palembang juga menahan seorang pelaku lainnya, SA. Dia merupakan pemilik mobil tangki pengangkut solar subsidi dari PT DKA Palembang ke gudang penampungan.<br /> <br /> ”Yang bersangkutan ini (SA) mengambil minyak dari Pertamina untuk diantarkan ke SPBU di Palembang, namun sebagian dari isi tangki mobilnya itu digelapkan ke penampungan,” terang Mokhamad Ngajib.<br /> <br /> Berdasar pengakuan pelaku kepada penyidik, praktik penggelapan itu sudah berlangsung 5 bulan terakhir oleh SA bersama beberapa rekannya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yaitu B dan A.<br /> <br /> ”Pelaku B diketahui adalah pemilik bisnis BBM ilegal ini, yang kami tetapkan sebagai DPO,” tutur Mokhamad Ngajib.<br /> <br /> Ngajib menjelaskan, peristiwa meledaknya gudang menjadi awal mula terbongkarnya praktik penampungan solar ilegal di Palembang tersebut. Saat itu, SA memindahkan solar dari tankinya menggunakan pompa air ke penampungan.<br /> <br /> Dalam proses pemindahan itu keluar percikan api yang menyambar solar di tangki mobil hingga meledak dan api dengan cepat membakar seluruh yang ada di lokasi. Ledakan gudang itu menghanguskan satu unit rumah, empat unit mobil tangki, satu mobil kontainer, dua mobil pribadi, lima unit motor, dan lima bangunan ruko milik warga setempat.<br /> <br /> ”Kami masih terus dilakukan pengembangan atas peristiwa tindak pidana ini,” ucap Ngajib.

Polrestabes Palembang Tahan Oknum Polisi Penampung BBM Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BBM-ILEGAL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Adanya keluhan masyarakat terkait dengan menipisnya stok solar mendorong Surawi, warga Pulau Madura, berbuat curang. Dia menjual bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal. Akibat ulahnya, Surawi terancam enam tahun penjara.<br /> <br /> Saat ditanya Jawa Pos, Surawi mengaku menyesal. Aksi nakal dilakukan karena dia menganggur. ”Kebetulan, saya tidak ada kerjaan. Makanya, saya pilih jualan solar yang untungnya besar,” katanya saat ditemui di Mako Ditpolairud Polda Jatim kemarin (12/4).<br /> <br /> Dia mengungkapkan, bisnis jual beli BBM secara ilegal baru dirintis. Ada teman yang membantunya. Aksi Surawi dilakukan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sumenep.<br /> <br /> Tertangkapnya tersangka berawal dari aduan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Ada kelangkaan solar di daerah tersebut. Keluhan itu lantas ditanggapi tim Satgas BBM Ditpolairud Polda Jatim.<br /> <br /> Polisi lantas melakukan penyelidikan. Muncul informasi bahwa pelaku membeli banyak solar dari sejumlah SPBU. Polisi lantas mendatangi dan mengecek muatan di mobil pikap milik pelaku. ”Kami mendapati banyak BBM yang diambil dari pom bensin,” ujar Dirpolairud Polda Jatim Kombespol Puji Hendro Wibowo.<br /> <br /> Puji menjelaskan, tersangka sengaja mengumpulkan solar dan pertalite dari sejumlah SPBU dengan memakai jeriken. Setelah terkumpul, BBM lantas dijual ke Pulau Raas. Dari harga Rp 5.150 per liter, solar dijual lagi seharga Rp 6.500. Pertalite dijual Rp 8.700. Pelaku untung Rp 1.000 per liter dari penjualan pertalite.<br /> <br /> Lantas, kenapa pelaku bisa membeli banyak solar? Puji menyatakan bahwa pelaku menyalahgunakan surat rekomendasi dari kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan, Sumenep. ”Surat rekomendasi hanya bisa sekali digunakan. Namun, pelaku berkali-kali memakainya untuk mengelabui petugas SPBU,” jelas Puji.

Polisi Tangkap Penjual BBM Ilegal Asal Madura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Dirsus-gudang-BBM-1.jpg" alt="Direskrimsus Polda Jambi Kombespol Edi Faryadi di lokasi gudang BBM ilegal. Nanang Mairiadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Direskrimsus Polda Jambi Kombespol Edi Faryadi di lokasi gudang BBM ilegal. Nanang Mairiadi/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Jambi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus pengerebekan gudang tempat pengoplosan bahan bakar minyak (BBM). Para pelaku mengoplos solar resmi yang dicampur dengan minyak ilegal hasil <em>ilegal driling</em> untuk dijual kembali ke industri dan pelanggan lain guna mendapatkan keuntungan besar.<br /> <br /> Keempat orang yang ditetapkan tersangka yaitu Agus Rudianto selaku pengelola gudang, Edo Syahfutra dan Suhendri sopir mobil truk tangki yang diamankan saat penggerebekan, dan Liyan Arnara karyawan PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL).<br /> <br /> Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jambi Kombespol Edi Faryadi seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Jambi menjelaskan, dalam kasus itu, tiga tersangka diamankan saat anggota melakukan penggerebekan di gudang tersebut. Sedangkan tersangka Liyan Arnara adalah karyawan PT MTLL sebagai konsumen BBM ilegal di gudang tersebut.<br /> <br /> Dalam penggerebekan di gudang BMM ilegal di kawasan Jalan Lingkar Timur, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, pada Rabu (25/8) tersebut, sedikitnya 50 ton solar dan minyak mentah yang disimpan dalam drum dan tedmon ukuran besar, serta truk modifikasi diamankan. ”Gudang pengoplosan BBM ilegal tersebut disamarkan dengan pagar seng dan pintu bertulisan bengkel las,” ujar Edi Faryadi.<br /> <br /> Penggerebekan tersebut, lanjut dia, berawal dari informasi masyarakat bahwa di kawasan tersebut ada aktivitas pengoplosan BBM ilegal. Saat penggerebekan, ada satu unit truk tangki BBM untuk industri milik PT Carpotama Tanggang Jaya, yang sedang menurunkan sebagian muatan yang baru diambil di depot Pertamina, Kasang, Kecamatan Jambi Timur.<br /> <br /> ”Jadi modusnya, BBM yang diambil dari depot Pertamina langsung dibawa ke gudang tersebut kemudian sebagian diturunkan. Lalu diganti dengan minyak mentah campuran yang sebelumnya telah diolah sendiri menjadi solar,” terang Edi Faryadi.<br /> <br /> Anggota Ditreskrimsus yang turun ke lokasi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 39 tedmon berisi solar dan minyak mentah, dengan total sekitar 50 ton. Kemudian tepung <em>bleacing</em> atau pewarna. Tepung itu digunakan sebagai bahan campuran mengoplos minyak mentah menjadi BBM ilegal.<br /> <br /> ”Melihat kondisi gudang tersebut, diduga kegiatan ilegal ini sudah berlangsung cukup lama. Di lokasi, polisi juga mengamankan satu unit truk hijau BH 8828 MU berisi solar, satu mobil truk kuning BA 8399 PU berisi solar, satu mobil truk berwarna biru dan merah BH 8396 JB berisi bakar solar. Lalu satu mobil tangki biru putih BH 8019 MH berisi solar dengan tulisan PT Caprotama Tanggang Jaya,” kata Edi Faryadi.<br /> <br /> Selain itu, petugas juga mengamankan sepuluh drum besi kapasitas 200 liter berisi solar, enam buah tedmon kapasitas 1.000 liter berisi bensin, tiga buah mesin sedot, enam buah selang sedot, tiga buah karung kapasitas 20 kg berisikan <em>bleaching</em> (pewarna).<br /> <br /> ”Ada kecurigaan, gudang ini juga menyalurkan minyak oplosan ke SPBU di Jambi. Bisa saja minyak-minyak industri itu mereka oplos dengan dicampur tepung penjernih minyak agar tidak ketahuan bahwa ini minyak oplosan. Dari gudang itu minyak industri yang dioplos itu mulai dari solar dan premium,” kata Edi Faryadi.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=Cb_Ve6IJlmk

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Kasus 50 Ton BBM Ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bbm ilegal

Berita Terkini