<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ruang-Monitoring-Untuk-Pantau-Tilang-Elektronik-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ruang Monitoring kamera Tilang Elektronik/ETLE - Dery Ridwansah." width="100%">
<figcaption>Ruang Monitoring kamera Tilang Elektronik/ETLE - Dery Ridwansah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sudah berjalan sekitar 9 bulan. Ribuan kendaraan roda 4 yang melakukan pelanggaran lalu lintas sudah diberi sanksi. Bahkan ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diberi tindakan tegas berupa pemblokiran akibat tak kunjung membayar tilang.  Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir mengatakan, sejak ETLE diterapkan pada 1 November 2018 sampai dengan 11 Juli 2019, tercatat Nomor Polisi (Nopol) kendaraan yang terblokir sebanyak 2.793. Sedangkan yang sudah membuka blokir baru 772. Adapun 4 kendaraan yang kembali melanggar.  Sementara itu, pada rentang waktu tersebut pelanggar yang telah mengkonfirmasi melakukan pelanggaran lalu lintas sebanya 4.810, pelanggar yang terbayarkan 2.957, serta yang telah terkirim ke pengadilan 4.459 dan seluruhnya sudah mendapat putusan pengadilan terkait pelanggaran yang dilakukan.  Oleh karena itu, Nasir meminta agar para pelanggar yang nopolnya sudah terblokir supaya segera membayar denda. Caranya bisa melalui transfer ke rekening BRI yang diberikan petugas. Setelah mengantongi bukti pembayaran, pelanggar bisa mengunjungi posko ETLE Polda Metro Jaya. Di situ pelanggar akan dibuatkan surat pembukaan blokir, untuk kemudian dibawa ke Samsat. Dan blokir bisa dibuka.  "Bayar tilang (untuk buka blokir). Bukti bayar tunjukan (ke petugas) kemudian blokir dibuka," ujar Nasir saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (12/7). Tidak ada tambahan denda bagi pelanggar yang nopolnya sudah terblokir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polisi-klaim-pelanggar-lalin-turun-70-persen-setelah-diberlakukan-etle_m_.jpg" alt="Program ETLE di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Program ETLE di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Program ETLE di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Sementara itu, bagi pelanggar ETLE memiliki dua opsi pembayaran tilang elektronik. Yakni dengan mengikuti persidangan dan membayar denda di pengadian sesuai putusan pengadilan. Atau langsung melakukan transfer ke rekening BRI dengan nominal denda maksimal apabila pembayaraan sebelum ada putusan pengadilan, atau dengan nominal sesuai putusan hukum setelah melalui proses peradilan. "Kalau mau ikut (sidang) bisa sesuai tanggal yang ada di kertas tilang. Langsung BRI juga bisa," pungkas Nasir.  Diketahui, ETLE sudah diterapkan oleh Polda Metro Jaya sejak 1 November 2018 lalu. Sistem ini bisa mendeteksi pelanggaran rambu-rambu, marka jalan, dan traffic light. Kemudian pada 1 Juli 2019 polisi menambah kecanggihan dari sistem ini, di mana ETLE mulai bisa mendeteksi kegiatan pengendara di dalam kendaraan. Sehingga pelanggaran berupa tidak mengenakan sabuk pengaman maupun menggunakan telepon bisa ditindak.

Tidak Bayar Tilang Elektronik, Polisi Blokir 2.793 STNK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ruang-Monitoring-Untuk-Pantau-Tilang-Elektronik-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota Jakarta. Diantaranya, Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman. Sebagai sistem penertiban kendaraan bermotor baru itu, tentu masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami betul. Terutama dalam hal pembayaran tilang apabila tertangkap melakukan pelanggaran.  Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir mengatakan, proses pembayaran tilang elektronik sama dengan tilang konvensional. Nantinya petugas akan akan mengirimkan surat tilang beserta bukti pelanggaran kepada pengendaraan. "Bila surat tilang sudah diterima dapat menunggu sidang di PN (Pengadilan Negeri) dan bayar denda di PN," ujar Nasir saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (5/7).  Sementara itu, bagi pelanggar yang tidak mengikuti sidang di pengadilan bisa membayar melalui nomor rekening BRI yang diberikan oleh petugas, dengan denda maksimal apabila belum ada putusan pengadilan. Bagi pelanggar yang mengikuti persidangan, selain bisa membayar di pengadilan, juga bisa transfer melalui bank BRI. Dengan nominal sesuai putusan sidang. Pembayaran dilakukan setelah persidangan usai. "Tidak mengikuti sidang di PN artinya bayar denda tilang di BRI secara maksimal," terang Nasir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ruang-Monitoring-Untuk-Pantau-Tilang-Elektronik-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ruang Monitoring Untuk Pantau Tilang Elektronik. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Nasir menuturkan, aparat juga telah menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar yang nakal tidak mau membayar tilang sampai dengan batas waktu akhir pembayaran. Sanksi berat bisa berupa pemblokiran STNK. "Kalau pelanggar tidak mengonfirmasi dan tidak membayar denda di PN/BRI, maka STNK akan di blokir secara otomatis," tegasnya.  STNK baru bisa dibuka pemblokirannya setelah pelanggar membayar denda tilang. Pemilik kendaraan sendiri tidak perlu khawatir apabila membayar setelah melewati batas akhir, karena tidak ada denda atas keterlambatan. Namun, dengan pembayaran tilang melewati batas akhir akan merepotkan bagi pengendara. Karena harus memproses pembukaan STNK ke posko ETLE sebelum akhirnya ke kantor Samsat.  "Kalau sudah bayar denda tilang, konfirmasi ke posko ETLE dengan bukti pembayaran, akan dibuatkan surat pembukaan blokir ke Samsat," pungkas Nasir.

STNK Bisa Diblokir Otomatis, Begini Cara Bayar Tilang Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disinformasi-pembayaran-denda-tilang-di-exit-tol-sumo_m_-1.jpg" alt="Tol Surabaya-Mojokerto." width="100%">
<figcaption>Tol Surabaya-Mojokerto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Beredar kabar bahwa pengendara yang melintas di Tol Surabaya Mojokerto (Sumo) dan Surabaya-Malang dengan kecepatan diatas 100 km/jam, akan didenda Rp 150 ribu. Kabar tersebut tersebar secara berantai melalui WhatsApp. &rsquo;Tol Mjkt - Sby, &amp; Sby - Mlg&nbsp; Melebihi kec 100 km / jam. didenda 150 rb.byr nya selagi kluar gerbang tol. Hati2, n Waspadalah Sobat2 smuanya&rsquo;. Pesan berantai tersebut sempat membuat keder para pengendara yang kerap keluar masuk tol. Lalu, bagaimana penjelasan sebenarnya dari kabar tersebut?&nbsp;&nbsp; Kabar tersebut sebenarnya bukan hoax. Ditlantas Polda Jatim memang akan menilang kendaraan yang melebihi batas kecepatan maksimal di atas 100 km/ jam. Namun ada beberapa disinformasi dari pesan tersebut. Pertama adalah tol Surabaya-Malang. Sejauh ini, proses pembangunan tol tersebut masih dalam tahap finishing. Akses tol belum mencapai Malang, melainkan baru sampai Pandaan, Pasuruan. Kedua adalah denda tilang yang dibayarkan setelah kendaraan keluar gerbang tol. Pesan itu jelas keliru. Kasat III PJR Polda Jatim AKP Lamuji menjelaskan, pembayaran denda tilang tidak dilakukan di exit tol. Pengendara yang melanggar, wajib meminta membayar denda melalui transfer BRIVA (Bank BRI). Itupun, jika pelanggar memilih untuk tidak menghadiri sidang dan memilih sidang di tempat. "Kalau sudah transfer, lalu struknya diserahkan ke polisi. Setelah itu, barang buktinya (SIM atau STNK yang disita saat kena tilang) bisa diambil," jelasnya. Lebih jauh Lamuji menjelaskan soal penindakan pelanggaran di ruas tol Jawa Timur. Dia membenarkan memang pengendara bisa ditilang di tol. Petugas PJR yang punya wewenang menilang pengendara di dalam tol. Mereka dapat mengetahui kecepatan kendaraan saat melaju, menggunakan speed gun saat berpatroli dengan mobil preman di jalan tol.&nbsp; Namun, memang tidak setiap hari petugas PJR berpatroli. Pengendara yang melanggar akan ditilang saat polisi menggelar operasi Over Speed Law Enforcement (OSLE).&nbsp; Operasi itu dilaksanakan dengan pertimbangan waktu (jam) dan cuaca. Karena, memerlukan situasi dan kondisi yang terang agar speed gun dapat menangkap citra plat nomer kendaraan.&nbsp; Kemudian, polisi juga mempertimbangan kan wilayah tol. Petugas PJR biasanya tidak pernah menggelar operasi OSLE pada satu tol saja. "Jadi, jamnya juga nggak tentu. Yang jelas, nggak pernah operasi saat malam hari," tambah Lamuji.&nbsp; Kemudian soal denda Rp 150 ribu yang dikenakan pengendara yang ketahuan melanggar batas kecepatan, di exit tol. Lamuji juga membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan, tiap daerah berbeda nominal denda tilangnya.&nbsp;Perbedaan tersebut berdasarkan pertimbangan pengadilan di daerah masing. "Masing-masing wilayah punya kewenangan masing-masing. Tergantung, keputusan pengadilan. Denda maksimal adalah sebesar Rp 500 ribu,&rdquo; ungkap mantan Kasatlantas Polres Ngawi tersebut.&nbsp;

Disinformasi Pembayaran Denda Tilang di Exit Tol Sumo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tebus-tilang-sepeda-motor-harus-bayar-rp-350-ribu_m_100858.jpeg" alt="Ilustrasi razia sepeda motor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi razia sepeda motor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perilaku oknum polisi lalu lantas (polantas) ini mencoreng nama baik korps Bhayangkara. Pasalnya oknum yang bernama Bripka Edi S Harahap itu meminta uang sebanyak Rp 350 ribu kepada seorang pengendara bernama Ahmad Khoir Nasution sebagai tebusan sepeda motor yang ditilang. Nasib yang dialami Ahmad Khoir Nasution itu bermula dari dia yang mengendarai sepeda motor BK 2830 AFL tanpa menggunakan helm pada Minggu (8/1) pagi. Saat melintas di Jalan Pancing, Medan Tebung, personel Unit Lantas Polsek Pecut Sei Tuan tengah menggelar razia. Ahmad pun ikut terkena operasi tersebut. Saat dihentikan petugas dan ditanyakan surat-suratnya, Ahmad mengaku tak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Lantas Ahmad pun ditilang dan sepeda motornya pun ditahan, karena tidak satupun jaminan yang bisa ditahan selain kendaraan tersebut. Ahmad pun menghubungi ayahnya, Andi Nasution, dan mengatakandirinya kena tilang. Lantas sang ayah mengirimkan STNK tersebut melalui Irfan Irawan, adik kandung Ahmad. "Lalu saya suruh anak saya, Irfan untuk mengantarkan STNK itu. Dengan harapan, sepeda motor tidak ditahan," kata Andi yang dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Senin (9/1). Ketika Ahmad mencoba untuk menganti jaminan atas tilangnya, petugas tidak mengindahkan permintaan itu dan tetap menahan kendaraan roda dua tersebut Mapolsek Percut Seituan, Jalan Letda Sujono, Medan Tembung. Mendapat perlakuan seperti itu, Ahmad kembali menghubungi ayahnya, Andi. Ketika dalam sambungan telepon itu, Andi pun sempat berbincang dengan Bripka Edi S Harahap, personel Polsek Percut Sei Tuan. Ketika itu Andi memohon agar sepeda motornya dapat dibawa pulang dengan tetap ditilang yang jaminannya STNK. Namun, permohonan Andi itu ditolak oleh Bripka Edi S Harahap.&nbsp; "Alasannya, petugas tilang sudah pulang. Kepada anak saya, Bripka Edi mengatakan, sepeda motornya boleh dibawa pulang jika memberi uang Rp 350 ribu. Tapi, tidak diberikan anak saya," bebernya. Menurut warga Jalan Karya, Gang Sosro No 9 A, Medan Barat, Kota Medan, Sumut itu sepeda motor tersebut sangat dibutuhkan istrinya untuk transportasi kerja. Sementara itu, Pjs Kapolsek Percut Seituan, Kompol Boy J Situmorang saat dikonfirmasi mengaku, persoalan Bripka Edi S itu sudah diselesaikan dengan pihak keluarga. Tapi Mantan Kapolsek Medan Labuhan ini tak merinci bentuk penyelesaian persoalan tersebut.&nbsp; "Oh soal Bripka Edi S itu. Sudah diselesaikan. Jalan keluarnya ya tetap ditilang. Sudah clear, tidak ada masalah," tandas Boy. (ted/adz/iil/JPG)

Tebus Tilang Sepeda Motor Harus Bayar Rp 350 Ribu

bayar tilang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bayar tilang

Berita Terkini

Tidak Bayar Tilang Elektronik, Polisi Blokir 2.793 STNK

STNK Bisa Diblokir Otomatis, Begini Cara Bayar Tilang Elektronik

Disinformasi Pembayaran Denda Tilang di Exit Tol Sumo

Tebus Tilang Sepeda Motor Harus Bayar Rp 350 Ribu

Download Aplikasi JawaPos.com