<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/IMG_20230816_102418-1929872927.jpg" alt="Dhena Devanka menceritakan pengalamannya berjuang menyekolahkan 3 anak sendirian di sekolah internasional." width="100%">
<figcaption>Dhena Devanka menceritakan pengalamannya berjuang menyekolahkan 3 anak sendirian di sekolah internasional.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dhena Devanka menceritakan pengalamannya berjuang menyekolahkan 3 anak sendirian di sekolah internasional. Dia pun mengaku engap-engapan harus membayarkan SPP anak-anaknya di sekolah itu. Menurut Dhena Devanka, mantan suaminya yaitu Jonathan Frizzy alias Ijonk hanya membatu biaya SPP pada 4 bulan pertama dan biaya admin sekolah. Setelah itu, Dhena harus berjuang sendiri membayarkan biaya SPP anak yang angkanya terbilang besar. "Uang SPP hanya 4 bulan pertama yang di-cover. Selama 8 bulan kemarin aku struggling bayar sendri. Dia merasa ini sekolah pilihan mamanya, kamulah yang harus bayar," kata Dhena Devanka dalam video di Instagram pribadinya. Membayar biaya pendidikan 3 orang anak sekaligus sendirian di sekolah internasional, diakuinya penuh dengan perjuangan. Dia banting tulang mencari uang demi biaya sekolah anak. Kendati demikian, Dhena Devanka masih sempat merasakan kewalahan membayarkan biaya sekolah anak. "Pada saat kenaikan kelas, aku tanya, 'ini mau lanjut (sekolahnya) atau nggak? Kalau lanjut, saya takutnya engap-engapan bayar SPP sendiri. Dia bilang lanjut,&rdquo; kata Dhena Devanka. Dia sengaja menanyakan hal itu ke Ijonk tujuannya agar dibantu biaya pendidikan anak. Karena jika Jonathan Frizzy menyatakan tidak akan membantu, Dhena sudah punya bayangan harus memindahkan anak-anak ke sekolah dengan biaya tidak terlalu mahal. "Aku sempat searching sekolah negeri yang ada di daerah rumah aku, gitu ya. Tapi ternyata dia bilang lanjut. Dengan harapan, oke dia akan komit nih bayar karena delapan bulan terakhir aku yang bayar. Tapi ternyata nggak juga," keluh Dhena.

Dhena Devanka menceritakan pengalamannya berjuang menyekolahkan 3 anak sendirian di sekolah internasional.

Tak Dibantu Ijonk, Dhena Devanka Engap-engapan Bayar SPP Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/minim-tenaga-pengajar-9-perguruan-tinggi-swasta-ditutup_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ancaman putus kuliah atau drop out (DO) karena tidak mampu membayar SPP diperkirakan banyak terjadi di perguruan tinggi swasta (PTS). Khususnya PTS yang memiliki mahasiswa di bawah seribu orang.  Hal itu diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko. Dari sekitar 4.520 PTS di Indonesia, 70 persen memiliki mahasiswa di bawah seribu orang. Dia memerinci, ada 5 persen PTS yang memiliki mahasiswa di atas 10 ribu orang. Kemudian, 10 persen PTS memiliki mahasiswa 5.000 sampai 10 ribu orang. Lalu, 10 persen lagi memiliki mahasiswa di angka 2.000 sampai 5.000 orang. Sedangkan yang mempunyai mahasiswa 1.000 sampai 2.000 orang sebanyak 5 persen.  ’’Nah, yang di bawah seribu orang (mahasiswa, Red) itu 70 persen,’’ katanya kemarin (24/7). Untuk PTS dengan jumlah mahasiswa di bawah seribu orang itu, kondisinya sekarang sangat sulit. Banyak mahasiswanya yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Indikasinya adalah seretnya mereka membayar SPP.  Budi menjelaskan, sekitar 30 persen mahasiswa di PTS kecil atau yang memiliki seribu mahasiswa itu masuk kategori lancar kuliahnya. Untuk 70 persen mahasiswa lain, pembayarannya agak seret karena perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19. Dalam perkembangannya, mahasiswa yang benar-benar kesulitan untuk membayar SPP saat ini berkisar 50 persen saja.  Budi menilai sistem penyaluran bantuan pendidikan pemerintah kurang tepat. Model sistem yang diterapkan adalah kompetisi. Akibatnya, yang mendapatkan kuota terbanyak adalah PTN atau PTS besar. Padahal, hampir bisa dipastikan mayoritas mahasiswa di PTN atau PTS besar itu adalah anak keluarga mampu. ’’Di tengah pandemi, keluarganya masih memiliki saving,’’ tuturnya.  Kondisi sebaliknya terjadi di PTS kecil. Mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus kecil itu benar-benar kesulitan untuk membayar SPP. Padahal, biaya SPP mereka sebenarnya tidak besar. Rata-rata Rp 3 juta atau bahkan di bawahnya. Dengan begitu, pemerintah tidak akan terlalu terbebani jika membantu mereka. Kondisi saat ini, PTS-PTS kecil alias gurem tersebut sulit mengakses bantuan pemerintah. Misalnya, bantuan dalam bentuk beasiswa kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah.  Sementara itu, di kampus-kampus negeri hampir tidak ada masalah signifikan. Kalaupun ada mahasiswa yang sulit membayar SPP, mereka tidak sampai menghadapi ancaman DO. Sebab, mereka berkesempatan mengajukan keringanan SPP atau uang kuliah tunggal (UKT). Contohnya, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Rektor Unesa Nurhasan mengatakan, sampai saat ini tidak ada mahasiswanya yang mengalami kesulitan ekonomi sampai terancam DO. Kalaupun ada mahasiswa tingkat akhir yang mengalami hambatan akibat pandemi, beberapa di antaranya mengambil dispensasi perpanjangan semester.  ’’Terkait penyesuaian UKT, ada lebih dari seribu mahasiswa (yang mengajukan, Red),’’ katanya. Penyesuaian itu meliputi penurunan tarif UKT bagi yang terdampak tetap dan penurunan tarif UKT untuk satu semester bagi yang terdampak tidak tetap.  Bentuk penyesuaian lainnya adalah bebas atau gratis UKT bagi mahasiswa yang tinggal menyelesaikan skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi. Alias sudah tidak memiliki tanggungan kuliah lagi. Selain itu, Unesa membuka klausul penundaan pembayaran UKT selama dua semester.

Kesulitan Bayar SPP, Mahasiswa di PTS Terancam Drop Out

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Siswa-belajar-di-rumah.jpg" alt="Siswa belajar di rumah - Dimas/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Siswa belajar di rumah - Dimas/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir tiga pekan kegiatan belajar-mengajar (KBM) jarak jauh dilakukan di semua jenjang pendidikan formal. Meski begitu, tagihan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) tetap menghampiri para orang tua pada awal bulan.  Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano mengungkapkan, pihaknya masih mencermati hal itu.  ”Kalau swasta ya tetap bayar. Tapi, kami akan lihat gimana mekanismenya jika ada tunggakan,” ujarnya. Pihaknya akan menjembatani untuk proses pembayaran jika sampai ada tunggakan karena dalam kondisi saat ini, sektor ekonomi juga terdampak.  Direktur GTK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Praptono meminta orang tua juga memahami bahwa saat ini KBM bukan libur, melainkan dilaksanakan jarak jauh. Dia mengibaratkan situasi itu seperti work from home (WFH) pada karyawan. Artinya, kewajiban guru tetap dijalankan meski tidak bertemu langsung. Itu berarti hak guru tetap ada.  Memang, kata dia, tidak semua KBM jarak jauh berjalan baik. Ada sejumlah kendala. Pertama, belum semua guru akrab dengan penggunaan teknologi yang menjadi sarana KBM daring. Kedua, mindset guru yang ingin menuntaskan kurikulum sehingga memberikan tugas terlalu banyak kepada siswa. Hal itulah yang membuat anak-anak kelelahan meski belajar dari rumah. Ketiga, soal alat pendukung. Menurut Praptono, banyak anak yang tidak bisa belajar saat pagi karena gawai masih dipakai orang tua.

Belajar di Rumah, Siswa Tetap Wajib Bayar SPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Cara-Bayar-Biaya-Pendidikan-via-GoBills-03.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Presiden Joko Widodo menjadikan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sempat membuat warganet menebak-nebak terobosan baru yang akan dilakukan oleh mantan CEO dan Founder Gojek tersebut. Ada pula warganet yang bercanda bahwa pada kemudian hari Gojek dengan sistem pembayaran elektroniknya, GoPay, akan bisa digunakan untuk membayar SPP sekolah.  Kini, candaan warganet jadi kenyataan. Para orang tua atau wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler dengan GoPay. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.  Saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.  Arno Tse, Senior Vice President Sales GoPay, menjelaskan, sebagai uang elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, GoPay terus meningkatkan loyalitas pengguna. Tentunya dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi dari membayar berbagai layanan Gojek, tagihan, pajak, hingga donasi.  "Layanan terbaru ini membebaskan orang tua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah. Orang tua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.  Sejak diluncurkan pertama kali pada 2017, GoBills diklaim telah berkembang menjadi sebuah fitur lengkap yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk membayar berbagai jenis tagihan. Tidak hanya pendidikan, pengguna setia Gojek dapat menggunakan fitur GoBills untuk membayar tagihan sehari-hari seperti air, listrik, pulsa, BPJS Kesehatan, internet, TV kabel, asuransi, pajak, hingga zakat.  “Selain memudahkan para orang tua, lembaga pendidikan yang tergabung juga ikut merasakan manfaat transaksi digital, di antaranya penerimaan iuran yang jelas dan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan teratur," lanjut Arno.  Layanan pembayaran SPP via GoPay diharapkan dapat lebih banyak menjangkau sekolah di seluruh Indonesia. "Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak lagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk menerapkan pembayaran digital,” tutup Arno.  Di bidang pendidikan, GoPay telah membantu Madrasah Miftahul Akhlaqiyah di Ngaliyan Semarang, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Bunda Mulia untuk mengimplementasikan QRIS. Pada awal 2019, GoPay juga telah menjadi uang elektronik pertama yang membangun ekosistem nontunai dengan 50 SMK di Jakarta Utara.

Berawal dari Candaan Warganet, Bayar SPP Sekolah Kini Bisa Pakai GoPay

bayar spp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bayar spp

Berita Terkini

Tak Dibantu Ijonk, Dhena Devanka Engap-engapan Bayar SPP Anak

Kesulitan Bayar SPP, Mahasiswa di PTS Terancam Drop Out

Belajar di Rumah, Siswa Tetap Wajib Bayar SPP

Berawal dari Candaan Warganet, Bayar SPP Sekolah Kini Bisa Pakai GoPay

Download Aplikasi JawaPos.com