<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/5C546818-0B8B-4F3B-A253-39F968F1A9F1.jpg" alt="Rusunawa Bener Tower 2 Jogjakarta. UPT Rusunawa Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Rusunawa Bener Tower 2 Jogjakarta. UPT Rusunawa Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Susun Sewa Bener Tower 2 Jogjakarta yang sempat dimanfaatkan sebagai selter penanganan Covid-19, kini mulai dihuni. Sistem sewa ditetapkan maksimal Rp 600.000 per bulan.  ”Pemanfaatan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Bener Tower 2 sebagai hunian sudah dimulai sejak September. Sebelumnya dilakukan proses seleksi. Kami menerapkan sistem sewa bervariasi antara Rp 500.000 hingga Rp 600.000 per bulan,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogjakarta Wisnu Windarto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, ketentuan besaran sewa tersebut ditetapkan berdasar surat keputusan (SK) tarif dengan mengacu pada aturan maksimal sepertiga dari nilai upah minimum yang berlaku. ”Kami tidak mengacu pada nilai upah minimum kota, tetapi pada upah minimum provinsi yang nilainya lebih rendah, yaitu sekitar Rp 1,8 juta per bulan untuk 2022,” ujar Wisnu Windarto.  Setiap penghuni sudah akan mendapat fasilitas di antaranya tempat tidur, kasur, seprei, lemari, meja tamu, kursi, dan lainnya. Sesuai ketentuan, masyarakat yang berhak menyewa harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan hanya diberi waktu sewa maksimal tiga tahun.  ”Sewa masih bisa diperpanjang satu kali sehingga setiap penghuni maksimal menempati rumah susun tersebut selama enam tahun,” terang Wisnu Windarto.  Penghunian Rusunawa Bener Tower 2 tersebut juga ditujukan untuk memastikan seluruh fasilitas rumah susun dalam kondisi baik, sebelum bangunan diserahterimakan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ke Pemerintah Kota Jogjakarta pada Desember.  ”Bagaimana bisa tahu kondisi seluruh fasilitas di rusunawa jika tidak dihuni. Ada beberapa kerusakan yang dikeluhkan penghuni seperti lampu, aliran air bersih, saluran air kotor serta kondisi konblok yang turun, kebocoran atap, dan pompa air,” papar Wisnu Windarto.  Seluruh perbaikan terhadap kerusakan fasilitas dan infrastruktur masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau pemborong yang membangun rusunawa.  ”Sampai Desember, masih menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga. Makanya, kami upayakan agar dihuni sehingga tahu masalahnya apa saja dan biaya perbaikan masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga,” tutur Wisnu Windarto.  Selain itu, lanjut Wisnu, salah satu syarat untuk proses serah terima bangunan rusunawa adalah rumah susun sudah dihuni. Seluruh unit di Rusunawa Bener Tower 2 sudah terisi, 44 penghuni termasuk ruangan untuk pengelola.  Selain hunian untuk Rusunawa Tower 2, juga diajukan rencana hunian untuk Rusunawa Bener Tower 1 yang saat ini masih difungsikan sebagai selter penanganan Covid-19. Pengajuan tersebut dilakukan seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di Kota Jogjakarta.  ”Sisa lahan di depan Rusunawa Bener Tower 2 juga sudah diajukan untuk dibangun menjadi Rusunawa Bener Tower 3. Namun dimungkinkan unit yang terbangun tidak akan sebanyak Tower 1 dan 2, maksimal 34-40 unit tergantung ketinggian bangunan karena lahannya tidak terlalu luas,” jelas Wisnu Windarto.  Pekerjaan pembangunan Tower 3 juga akan dilakukan pemerintah pusat. Harapannya pembangunan dilakukan mulai tahun depan.

Rusunawa Bener 2 Jogjakarta Mulai Dihuni, Sewa Rp 600.000 Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/penghuni-enggan-bayar-sewa-rusun-anggota-dewan-ada-yang-memprovokasi_m_154663.jpeg" alt="Aktivitas di Rumah Susun Pesakih, Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Aktivitas di Rumah Susun Pesakih, Jakarta Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nilai tunggakan sewa rumah susun (rusun) di Jakarta yang nilainya mencapai Rp 34 miliar dianggap sebuah angka luar biasa. Jika dibiarkan maka akan menjadi beban dari daerah. Kondisi ini menurut anggota DPRD DKI Jakarta terjadi karena ada pihak yang mencoba memprovokasi para penghuni yang total mencapai 3 ribu kepala keluarga (KK). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali berpendapat, banyaknya penghuni yang tidak membayar sewa rusan diduga ada pihak yang menjadi provokator. Sebab, sebut anggota Fraksi Golkar itu, nilai sewa rusun itu hanya Rp 300 ribu per bulannya. Angka itu dianggap tidaklah besar dan dapatlah setiap keluarga membayarnya. "Kami sudah selidiki, ternyata ada dugaan penunggakan sewa ini karena ada provokatornya," ujar Ashraf sebagaimana yang dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Sabtu (2/9). Dia menceritakan, provokator tersebut mengajak warga untuk tidak mau membayar sewa rusun. Awalnya satu dua warga saja yang ikut, namun karena ada yang memanas-manasi, mereka menjadi banyak dan biaya tunggakan membengkak. "Yang seperti ini harus diusut," ucapnya. Di tempat lain, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, tidak akan berkompromi dengan para penunggak biaya sewa rusun. Bila para penghuni tetap tidak melunasi biaya sewa sesuai dengan janjinya, maka pihak Pemprov DKI Jakarta tak segan-segan mengusir penghuni penunggak itu keluar dari rusun. Menyoal adanya dugaan pihak tertentu yang memprovokasi, Djarot pun mengamininya. Untuk itu mantan Wali Kota Blitar itu akan mengejar pihak memprovokasi warga rusun tersebut. &rdquo;Kami akan mencari oknum itu. Saya akan beri sanksi tegas,&rdquo; ujarnya. Djarot meminta masyarakat tidak menjadi bangsa yang rapuh, serba mengeluh, dan mudah menyerah. &rdquo;Bangsa kita ini bangsa pejuang. Kita harus meniru semangat para pejuang kemerdekaan yang tak kenal kata menyerah,&rdquo; ucapnya.

Penghuni Enggan Bayar Sewa Rusun, Anggota Dewan: Ada yang Memprovokasi

bayar sewa rusun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bayar sewa rusun

Berita Terkini

Rusunawa Bener 2 Jogjakarta Mulai Dihuni, Sewa Rp 600.000 Per Bulan

Penghuni Enggan Bayar Sewa Rusun, Anggota Dewan: Ada yang Memprovokasi

Download Aplikasi JawaPos.com