<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/Screenshot_20240718-140403-3775220522-3524458544.jpg" alt="Ilustrasi STNK. (Dok.JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi STNK. (Dok.JawaPos)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Banyak pemilik kendaraan menunda perpanjangan STNK karena merasa masih bisa berkendara seperti biasa. Padahal, STNK yang mati bukan hanya soal pajak tertunda, tetapi bisa memicu berbagai konsekuensi hukum dan kerugian finansial yang tidak sedikit.
Jika kamu membiarkannya terlalu lama, dampaknya bisa semakin serius. Mulai dari denda menumpuk hingga risiko kendaraan disita. Supaya tidak menyesal di kemudian hari, berikut ini 6 risiko STNK mati yang perlu kamu pahami seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
1. Dihapus dari Daftar Registrasi
Jika kamu tidak membayar pajak selama dua tahun berturut-turut, dan STNK tetap dalam kondisi mati selama periode tersebut, data kendaraan bisa dihapus dari daftar registrasi. Artinya, kendaraanmu secara administratif tidak lagi tercatat dalam sistem.
Ketika data sudah dihapus, proses registrasi ulang tidak semudah membayar pajak biasa. Kamu harus melalui prosedur tambahan dan belum tentu permohonan disetujui.
Hal ini tentu menjadi masalah besar karena setiap kendaraan wajib memiliki registrasi resmi agar bisa digunakan secara legal di jalan.
2. Kendaraan Tidak Bisa Dipakai di Jalan
STNK merupakan dokumen wajib saat berkendara. Jika STNK dalam kondisi mati, secara hukum kamu tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan di jalan raya.
Apabila tetap memaksa berkendara, kendaraan bisa dianggap tidak legal atau bahkan disebut bodong. Kondisi ini membuat kamu berisiko berhadapan dengan aparat penegak hukum kapan saja. Terutama saat pemeriksaan rutin di jalan.
3. Berpotensi Ditilang
Mengemudi dengan STNK mati jelas melanggar aturan lalu lintas. Jika kamu tetap menggunakan kendaraan tanpa memperpanjang pajak, risiko ditilang sangat besar.
Petugas bisa mengecek status kendaraan melalui plat nomor. Saat ada razia atau pemeriksaan surat-surat, kendaraan dengan STNK mati hampir pasti akan langsung dikenai tilang.
Selain harus membayar denda, perjalananmu juga bisa terganggu karena proses penindakan tersebut.
4. Tidak Bisa Klaim Asuransi
Bagi kamu yang memiliki asuransi kendaraan, STNK mati bisa menjadi kendala serius saat mengajukan klaim. Banyak perusahaan asuransi mensyaratkan dokumen kendaraan aktif sebagai bagian dari proses klaim. Jika terjadi kecelakaan atau kerusakan, klaim bisa ditolak karena kewajiban pajak tidak dipenuhi. Akibatnya, kamu harus menanggung sendiri seluruh biaya perbaikan meskipun sudah rutin membayar premi asuransi.
5. Risiko Penyitaan Kendaraan
Dalam kondisi tertentu dan sesuai prosedur yang berlaku, kendaraan dengan pajak tertunggak lama bisa berujung pada tindakan penyitaan. Jika sampai terjadi, mobilitasmu pasti terganggu karena kendaraan tidak lagi bisa digunakan. Selain kehilangan aset sementara, kamu juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyelesaikan tunggakan dan mengurus proses administratif agar kendaraan bisa kembali kamu miliki.
6. Tunggakan Pajak dan Denda Menumpuk
Semakin lama kamu menunda pembayaran pajak, semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Tunggakan akan disertai denda yang terus bertambah sesuai ketentuan.
Belum lagi biaya lain akibat risiko sebelumnya, seperti denda tilang, biaya pengurusan administrasi, atau perbaikan kendaraan yang tidak bisa diklaim asuransi. Semua ini tentu memberatkan kondisi keuanganmu.

STNK mati membawa risiko besar seperti denda dan penyitaan kendaraan. Ketahui 6 risiko penting agar kamu tidak rugi dan taat pajak kendaraan

STNK Mati Jangan Dianggap Sepele! Ini 6 Risiko Besar yang Bisa Bikin Kamu Rugi Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kubu-jokowi-sebut-ide-pks-mustahil-direalisasikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi Loket Pajak Kendaraan Bermotor. Ide PKS terkait penghapusan pajak motor dan SIM Seumur Hidup dinilai mustahil" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Loket Pajak Kendaraan Bermotor. Ide PKS terkait penghapusan pajak motor dan SIM Seumur Hidup dinilai mustahil</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Membayar pajak kendaraan bermotor menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemilik motor di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pajak motor terbagi menjadi dua jenis, yakni pajak tahunan dan pajak lima tahunan, dengan ketentuan serta proses pembayaran yang berbeda. Ketidaktahuan terhadap persyaratan yang harus dibawa sering kali membuat proses pembayaran pajak terhambat. Agar tidak membuang waktu dan tenaga, pemilik kendaraan perlu mengetahui secara jelas dokumen apa saja yang wajib disiapkan serta tahapan pembayaran pajak motor di kantor Samsat seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia! &nbsp; Syarat dan Cara Membayar Pajak Motor Tahunan Untuk pembayaran pajak tahunan, pemilik kendaraan diwajibkan membawa STNK asli beserta salinannya, serta fotokopi BPKB. Dokumen ini akan digunakan petugas Samsat untuk melakukan verifikasi data kendaraan. Apabila motor terdaftar atas nama perorangan, pemilik cukup membawa KTP asli dan fotokopinya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam STNK. Namun, jika kendaraan tersebut merupakan milik perusahaan dan terdaftar atas nama badan usaha, maka diperlukan dokumen tambahan berupa fotokopi SIUP dan TDP, NPWP perusahaan, serta surat keterangan domisili perusahaan. Dalam kondisi tertentu, pembayaran pajak motor tahunan dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pengurusan dengan sistem perwakilan ini mensyaratkan adanya surat kuasa resmi yang dilampirkan bersama dokumen lainnya. Surat kuasa tersebut harus dibuat secara jelas, mencantumkan kop surat, serta ditandatangani oleh pihak pemberi kuasa. Fotokopi KTP pemberi kuasa juga wajib disertakan. Khusus kendaraan milik perusahaan, surat kuasa yang digunakan harus dilengkapi dengan stempel resmi perusahaan sebagai bentuk legalitas. Pembayaran pajak motor tahunan tergolong cepat dan praktis. Pemilik kendaraan cukup mendatangi kantor Samsat sesuai domisili kendaraan dengan membawa seluruh dokumen persyaratan. Petugas kemudian akan melakukan pengecekan dan pencocokan data kendaraan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, pemilik kendaraan akan dipanggil untuk melakukan pembayaran pajak. Jika pembayaran telah dilakukan, petugas akan memproses pengesahan STNK. Dalam waktu singkat, STNK yang telah diperpanjang dapat langsung diambil. Syarat dan Cara Membayar Pajak Motor Lima Tahunan Berbeda dengan pajak tahunan, pembayaran pajak motor lima tahunan memerlukan persyaratan yang lebih lengkap. Pemilik kendaraan wajib membawa STNK, BPKB, serta KTP asli berikut fotokopinya untuk keperluan administrasi dan pencocokan data. Jika kendaraan tercatat atas nama perusahaan, dokumen pendukung seperti SIUP, TDP, NPWP perusahaan, serta domisili perusahaan tetap harus dilampirkan. Sama seperti pajak tahunan, pembayaran pajak lima tahunan juga dapat diwakilkan dengan menyertakan surat kuasa resmi beserta fotokopi KTP pihak pemberi kuasa. Selain dokumen administratif, pajak motor lima tahunan juga mewajibkan pemilik kendaraan untuk menjalani proses cek fisik. Pada tahap ini, petugas akan memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sebagai bagian dari proses validasi sebelum penerbitan STNK dan pelat nomor baru. Proses pembayaran pajak lima tahunan memerlukan waktu lebih lama karena melalui beberapa tahapan tambahan. Langkah pertama adalah mendatangi kantor Samsat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada petugas. Selanjutnya, kendaraan akan menjalani cek fisik untuk pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka. Pada tahap ini, biasanya dilakukan penggesekan nomor rangka ke media khusus sebagai bukti fisik kendaraan. Setelah cek fisik selesai, seluruh dokumen beserta hasil pemeriksaan harus dilegalisir oleh petugas. Setelah proses legalisir, pemilik kendaraan menuju loket pendaftaran perpanjangan STNK lima tahunan. Setelah pembayaran pajak dilakukan dan STNK baru diterbitkan, tahapan terakhir adalah pengambilan pelat nomor kendaraan yang baru. Proses ini umumnya memerlukan waktu lebih lama dibanding tahapan lainnya. (*)

Jangan Sampai Bolak-balik ke Samsat: Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor Satu Tahunan dan Lima Tahunan yang Wajib Diketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kabar-baik-mengurus-pajak-motor-dan-stnk-lebih-mudah_m_162115.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Samsat Subang akan menerapkan sistem online. Dengan sistem itu, ke depan masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus pajak kendaraan bermotor dan STNK. Baur STNK Samsat Subang, Aiptu Ato Sunarto mengatakan, Samsat Online akan diluncurkan pada tanggal 23 Oktober 2017 mendatang. "Sesuai hasil video confrence dengan Kakorlantas Mabes Polri bahwa tanggal 23 Oktober nanti akan ada launching Samsat Online," ungkap Ato, kemarin (10/10). Masih menurut Ato, sebagai tahap awal, program Samsat Online akan diterapkan di 7 provinsi dengan melibatkan 15 bank. Melalui program Samsat Online, kata Ato, masyarakat dipastikan akan lebih mudah mengurus pajak kendaraan bermotor, termasuk perpanjangan STNK. "Pastinya para wajib pajak lebih dimudahkan," tuturnya kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group). Masih menurut Ato, wajib pajak tetap harus hadir saat penukaran bukti pembayaran pajak tahunan dari bank. Sementara untuk STNK, hanya bisa dilakukan di Samsat Induk. "Nantinya untuk perangkatnya disiapkan oleh pihak Bapeda Provinsi," jelasnya.

Kabar Baik! Mengurus Pajak Motor dan STNK Lebih Mudah