<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/a3bacf11-205f-4ea0-950a-ee674e407e34-1479318774.jpg" alt="Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho di acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident &amp; Rakernis Gakkum tahun anggaran 2025. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho di acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident &amp; Rakernis Gakkum tahun anggaran 2025. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident &amp; Rakernis Gakkum tahun anggaran 2025. Dia menyampaikan pelayanan publik perlu ditingkatkan agar semakin baik. Agus mengatakan, sinergi lintas instansi perlu dilakukan. Terutama&nbsp;di bidang registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan penegakan hukum lalu lintas. "Hari ini saya, Kakorlantas Polri dengan beliau dari Kementerian Keuangan dan Jasa Raharja dan para PJU melaksanakan analisa dan evaluasi tugas-tugas di bidang rakernis di bidang penegakan hukum," ujar&nbsp;Agus di Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/11). Agus menuturkan, pelayanan masyarakat harus berjalan dengan cepat,&nbsp;mudah, dan transparan. Langkah yang bisa dilakukan seperti&nbsp;penyederhanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. "Tentunya harapan kita semuanya bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan cepat khususnya berkaitan dengan pembayaran pajak termasuk juga penegakan hukum,"&nbsp;imbuhnya. Agus menjelaskan, saat ini Korlantas Polri terus memperluas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Sejauh ini,&nbsp;95 persen penegakan hukum lalu lintas telah dilakukan secara digital, sementara hanya 5 persen yang masih menggunakan tilang manual. "Hari ini kita punya semangat yang sama bahwa bagaimana membayar pajak itu semudah dengan membeli pulsa. Ini semangat pelayanan secara intergrated Samsat termasuk juga penegakan hukum yang sudah bertransformasi dengan ETLE. Jadi 95 persen penegakan hukum dengan ETLE dan 5 persen penegakan hukum dengan tilang manual,"&nbsp;jelasnya. Lebih lanjut, Jenderal Bintang Dua inii mengungkapkan, pentingnya menekankan pelayanan prima dan humanis oleh seluruh jajaran kepolisian di bidang lalu lintas, sehingga masyarakat dapat mengatakan ucapan terima kasih atas pelayanan yang dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dilaksanakan pelayanan dengan teknologi. "Tentunya dengan rapat koordinasi dengan rapat teknis ini kita semuanya mengedepankan pelayanan masyarakat dan saya berharap ketika siapapun yang berurusan dengan polri, dengan polantas, dengan samsat, jasa raharja masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih atas layanannya dilaksanakan pelayanan dengan hati dan dilaksanakan pelayanan dengan teknologi," tandasnya. Kegiatan Rakernis ini turut dihadiri oleh PLT Direktur Utama PT Jasa Raharja Dewi Ayrani Suzana, Direktur Pendapatan Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo dan Pejabat Utama Korlantas Polri.

Pelayanan masyarakat harus berjalan dengan cepat, mudah, dan transparan. Langkah yang bisa dilakukan seperti penyederhanaan sistem.

Kakorlantas Irjen Agus: Membayar Pajak Harus Semudah Beli Pulsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/Screenshot_2024-12-23-09-27-57-004_comgoogleandroidgm-edit-1681255771.jpg" alt="Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Isu anggota DPR tak bayar pajak kembali jadi perbincangan publik. Pasalnya, anggota DPR RI memperoleh tunjangan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang nilainya mencapai Rp 2.699.813 per bulan. Bahkan, tunjangan PPh tersebut diberikan di luar gaji pokok sebesar Rp4,2 juta per bulan.&nbsp; Dari hal di atas, apakah benar Anggota DPR RI bebas membayar pajak penghasilan?&nbsp; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa anggota DPR maupun pejabat negara tetap membayar pajak penghasilan. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang sempat beredar di publik terkait anggapan bahwa wakil rakyat tidak dikenakan pajak.&nbsp; &ldquo;Pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara, tidak ada pembebasan pajak,&rdquo; kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, dalam keterangannya, Senin (25/8).&nbsp; Rosmauli menjelaskan, mekanisme pembayaran pajak dilakukan langsung melalui sistem penggajian. Hal ini lantaran gaji dan tunjangan pejabat negara, ASN, serta anggota TNI/Polri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).&nbsp; &ldquo;Untuk memastikan ketertiban administrasi agar pajak dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan dengan benar, maka kewajiban tersebut dilaksanakan langsung oleh instansi pemerintah melalui bendahara negara,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dengan mekanisme itu, pejabat negara menerima penghasilan bersih (neto). Sementara pajak penghasilannya otomatis sudah masuk ke kas negara melalui APBN.&nbsp; Adapun skema ini tidak hanya berlaku bagi DPR, tetapi juga seluruh pejabat negara, ASN, anggota TNI/Polri, dan hakim sesuai ketentuan yang berlaku.&nbsp; Rosmauli menegaskan, adanya pemotongan pajak melalui bendahara negara bukan berarti pejabat negara bebas dari pajak. Mekanisme ini dibuat untuk mempermudah administrasi sekaligus menjamin kepastian penerimaan negara.&nbsp; &ldquo;Praktik seperti ini juga umum ditemui di sektor swasta. Pemberi kerja menanggung atau memberikan tunjangan pajak agar pegawai menerima penghasilan neto. Intinya, pajak tetap dibayar ke negara, hanya mekanisme pembebanannya yang berbeda,&rdquo; pungkasnya.

Isu anggota DPR tak bayar pajak kembali jadi perbincangan publik. Simak penjelasan DJP mengenai kewajiban pajak anggota DPR.

DJP Tegaskan Anggota DPR Tetap Bayar Pajak, Begini Mekanismenya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Screenshot_20240718-140403-3775220522.jpg" alt="Ilustrasi STNK. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi STNK. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Sebagai warga negara yang baik, kewajiban membayar pajak sudah sepatutnya ditunaikan lunas dan tepat waktu. Termasuk juga yang harus dibayar secara rutin adalah pajak kendaraan yang kita gunakan sehari-hari, motor atau mobil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Motor atau mobil yang menunggak pajak ini rawan sekali kena tilang jika ada razia gabungan polisi dan otoritas terkait yang menangani pajak. Sanksinya berupa denda yang lumayan nominalnya, sayang juga kan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk kaum rebahan, Anda yang malas kemana-mana, membayar pajak saat ini sudah bisa dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya di era digital adalah dengan aplikasi dan membayar secara online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu cara membayar pajak secara online yang fenomenal adalah aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal). Aplikasi Signal merupakan aplikasi pembayaran pajak tahunan yang diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aplikasi Signal juga merupakan penyempurnaan atas aplikasi pembayaran pajak tahunan SAMOLNAS yang sebelumnya pernah digunakan pada tahun 2019 s/d akhir tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015628105/dipanggil-komisi-xi-dpr-ri-bahas-coretax-dirjen-pajak-minta-rapat-tertutup">Dipanggil Komisi XI DPR RI Bahas Coretax, Dirjen Pajak Minta Rapat Tertutup</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pajak motor bisa dibayarkan secara online melalui aplikasi SIGNAL atau aplikasi bank digital. Pertama yang bisa dilakukan yakni mengunduh aplikasi Signal dari Play Store atau App Store.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalau sudah, buat akun dengan mengisi data pribadi seperti nama, NIK, alamat email, dan nomor ponsel. Lalu tambahkan data kendaraan dengan mengisi nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB) dan lima digit terakhir nomor rangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pilih NRKB yang akan disahkan.</div> <div dir="auto">Akan muncul rekap biaya yang perlu dibayarkan dan pilih cara pembayaran. Jangan lupa juga untuk melengkapi dokumen persyaratan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalau sudah, selesaikan pembayaran dengan layanan bank yang bekerja sama dengan Signal. Terakhir tinggal menunggu dan memeriksa status dan detail transaksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pengiriman berkas TBPKP dapat dipantau dari Tracking Pos dengan nomor resi pengiriman yang tertera di aplikasi.&nbsp;</div>

Salah satu cara membayar pajak secara online yang fenomenal adalah aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal).

Bisa Sambil Rebahan, Cara Bayar Pajak Kendaraan Online Gampang Banget, Ini Tutorialnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/IMG-20240103-WA0021-3613233027.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada Rabu (3/1). Pemerintah sedang merancang Portal Nasional." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada Rabu (3/1). Pemerintah sedang merancang Portal Nasional.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah saat ini sedang merancang Portal Nasional, sebuah laman digital yang akan mengintegrasikan berbagai layanan publik. Sejumlah kemudahan yang diperoleh dari kehadiran portal tersebut yakni kemudahan membayar pajak hingga cicil rumah melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada Rabu (3/1). &ldquo;Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita dalam mempermudah masyarakat terutama terkait pembayaran digital,&rdquo; kata Abdullah Azwar Anas. Menteri PANRB menjelaskan, Portal Nasional memiliki tiga fokus utama yakni identitas digital, data exchange, serta digital payment. Dalam hal ini, Kemenkeu turut serta dalam mendukung pematangan digital payment. Menteri Anas menjelaskan, Digital Payment menjadi bagian dari Digital Public Infrastructure, yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintah. Tidak sendirian dalam inisiatif strategis bidang perekonomian ini, Kementerian PANRB juga menggandeng instansi lain yang terkait, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Ke depannya, masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan lain sebagainya dilakukan dalam satu platform dan terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital. &ldquo;Target jangka menengahnya adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,&rdquo; jelas Menteri Anas. Dalam pertemuan itu, Menkeu Sri Mulyani akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu atau payment gateway yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan baik nasional dan internasional. Ada empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah telah disiapkan. Pertama adalah satukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur. Kedua, adalah percepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas. Langkah ketiga adalah bangun dan perkuat GovTech Indonesia, serta fokus kepada kemudahan layanan. "Transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini. Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,&rdquo; ujar Sri Mulyani.

Pemerintah saat ini sedang merancang Portal Nasional, sebuah laman digital yang akan mengintegrasikan berbagai layanan publik.

Pemerintah Rancang Portal Nasional, Bayar Pajak hingga Cicil KPR Bisa Lebih Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/ganjar-pagkas-3553131560.jpg" alt="INOVATIF: Ganjar Pranowo saat meluncurkan aplikasi Samsat Budiman (Badan Usaha Digital Mandiri) pada 19 Juni 2023." width="100%">
<figcaption>INOVATIF: Ganjar Pranowo saat meluncurkan aplikasi Samsat Budiman (Badan Usaha Digital Mandiri) pada 19 Juni 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Samsat Budiman (Badan Usaha Digital Mandiri) merupakan salah satu inovasi yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memaksimalkan keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai sumber daya pelayanan. Program Samsat Budiman merupakan layanan online berbasis website yang memudahkan wajib pajak (WP) mendapatkan pelayanan pajak. Melalui layanan yang dikelola BUMDes itu, masyarakat yang hendak membayar pajak tidak perlu datang ke kantor samsat yang biasanya jaraknya lumayan jauh. Mereka cukup datang ke gerai Samsat Budiman di kantor BUMDes. Selain itu, jam buka gerai pun lebih fleksibel, yakni dari pagi hingga malam, sehingga sangat membantu masyarakat yang sibuk bekerja. Program yang diinisiasi Ganjar Pranowo ketika menjadi gubernur Jawa Tengah tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pasalnya, keberadaannya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. &rsquo;&rsquo;Ini cara baru sehingga target pendapatannya tercapai. Mereka merasa teringankan. Terima kasih, banyak desa yang sangat kreatif, kemudian mereka punya BUMDes yang bagus, lalu coba kita kerja samakan sebagai sebuah kekuatan untuk sumber daya yang sampai di ujung-ujung,&rdquo; kata Ganjar. Ganjar juga senang karena beberapa BUMDes yang jadi mitra Samsat Budiman berinovasi untuk memudahkan para wajib pajak. Salah satunya memberikan dana talangan kepada pembayar pajak yang sudah jatuh tempo, tapi tidak memiliki cukup uang. Dana talangan itu kemudian dicicil oleh wajib pajak. &rsquo;&rsquo;Rata-rata cicilannya mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget,&rdquo; ujarnya. Selain meningkatkan pendapatan daerah, Ganjar berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga terus meningkat. Apalagi berdasar data dari bapenda, saat ini terdapat 7.329 BUMDes tersebar di Jawa Tengah yang potensial untuk turut serta. &rsquo;&rsquo;Sehingga target-target pendapatan kita jauh lebih baik agar nanti bisa kita berikan kembali kepada masyarakat untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata, dan coverage-nya jauh lebih banyak lagi,&rdquo; ujarnya. Meski begitu, Ganjar tetap mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam bidang tersebut. Khususnya di pelayanan agar tidak mempersulit para wajib pajak. Pasalnya, pemerintah harus mengapresiasi niat baik masyarakat yang ingin membayar pajak. &rdquo;Saya titip kepada semuanya, terutama soal KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak lho, jangan dipersulit,&rdquo; tegasnya. (als/c6/wir)

Samsat Budiman (Badan Usaha Digital Mandiri) merupakan salah satu inovasi yang digagas Pemprov Jawa Tengah dengan memaksimalkan BUMDes.

Ganjar Pangkas Jarak, Bayar Pajak lewat BUMDes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/9ef86674-9ee0-470f-a4a8-8c6f4a52d63c-1352110615.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meluncurkan aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Badan Usaha Usaha Digital Mandiri (Samsat Budiman) di Semarang, Senin (19/6)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meluncurkan aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Badan Usaha Usaha Digital Mandiri (Samsat Budiman) di Semarang, Senin (19/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meluncurkan aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Badan Usaha Usaha Digital Mandiri (Samsat Budiman) di Semarang, Senin (19/6). Peluncuran aplikasi ini sebagai wujud komitmen mempermudah pembayaran pajak bagi wajib pajak di desa-desa. Samsat Budiman merupakan upaya baru yang digagas Pemprov Jateng dengan memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumber daya pelayanannya. Program Layanan Samsat Budiman adalah layanan daring berbasis website yang memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan pelayanan pajak. Ganjar mengatakan bahwa melalui layanan yang dikelola BUMDes ini, masyarakat yang hendak membayar pajak tidak perlu datang ke kantor samsat yang biasanya jaraknya lumayan jauh. "Mereka cukup datang ke gerai Samsat Budiman di Kantor BUMDes. Selain itu, jam buka gerai pun lebih fleksibel yakni dari pagi hingga malam hari sehingga sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak," katanya dikutip dari Antara. Ganjar berharap melalui Samsat Budiman bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sebab keberadaannya memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. "Ini cara baru sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan. Terima kasih banyak desa yang sangat kreatif kemudian mereka punya BUMDes yang bagus, lalu coba kita kerjasamakan sebagai sebuah kekuatan untuk sumber daya yang sampai di ujung-ujung," ujarnya. Dirinya juga mengaku senang karena beberapa BUMDes yang jadi mitra Samsat Budiman berinovasi untuk memudahkan para wajib pajak, salah satunya memberikan dana talangan kepada pembayar pajak yang sudah jatuh tempo, tapi tidak memiliki cukup uang sehingga dana talangan itu kemudian dicicil oleh wajib pajak. "Rata-rata cicilannya mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget," katanya. Selain meningkatkan pendapatan daerah, dirinya mengharapkan kesadaran masyarakat membayar pajak juga terus meningkat, apalagi berdasarkan data dari Bapenda saat ini terdapat 7.329 BUMDes tersebar di Jateng&nbsp;yang potensial untuk turut serta. "Sehingga target-target pendapatan kita jauh lebih baik agar&nbsp;nanti bisa kita berikan kembali kepada masyarakat untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata dan coverage-nya jauh lebih banyak lagi," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam bidang ini, khususnya di pelayanan agar tidak mempersulit para wajib pajak.&nbsp;"Saya titip pada semuanya, terutama soal KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak lho, jangan dipersulit," pungkasnya.

Samsat Budiman adalah layanan daring berbasis website yang memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan pelayanan pajak.

Diluncurkan Ganjar Hari ini di Semarang, Apa itu Samsat Budiman?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/tokopedia.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nilai transaksi pembayaran pajak di Tokopedia pada semester I 2022 naik hampir tiga kali lipat dibanding periode yang sama di 2021. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Suryo Utomo dalam siaran pers Tokopedia pada Rabu mengatakan kolaborasi Kolaborasi Tokopedia dengan berbagai mitra strategis, termasuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI adalah upaya memfasilitasi masyarakat agar dapat menunaikan kewajiban perpajakan negara, dikutip dari ANTARA.  "Hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendorong penerimaan negara demi pemulihan ekonomi nasional," kata Suryo Utomo.  Di sisi lain, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni, menyatakan bahwa sinergi bersama pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan animo masyarakat dalam berkontribusi pada penerimaan negara demi pemulihan ekonomi nasional. Kami juga akan terus berinovasi dalam menghadirkan lebih banyak kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat.”  Sejauh ini, kolaborasi Tokopedia dengan berbagai mitra strategis, termasuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, untuk mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, diwujudkan melalui kehadiran berbagai fitur, antara lain E-Samsat, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Modul Penerimaan Negara.  Selama semester pertama 2022, jumlah dan nilai transaksi E-Samsat melalui Tokopedia masing-masing meningkat hampir 1,5 kali lipat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Kutai Kartanegara, Medan, Trenggalek, Balikpapan dan Makassar menjadi beberapa daerah dengan lonjakan jumlah transaksi paling tinggi pada fitur E-Samsat dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.  ​​​​​​​Melalui kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kemudahan dari fitur pembayaran PBB Online di Tokopedia menghasilkan kenaikan transaksi hampir 2 kali lipat pada semester pertama 2022 dibandingkan periode yang sama tahun 2021.  Palembang, Kediri, Samarinda, Makassar dan Sragen menjadi beberapa daerah dengan peningkatan jumlah transaksi paling tinggi pada fitur PBB dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Fitur PBB Online sendiri telah tersedia di lebih dari 160 kota/kabupaten di Indonesia.  Lonjakan transaksi juga terjadi pada layanan MPN lewat Tokopedia, yakni mencapai hingga lebih dari 2 kali lipat pada semester pertama 2022 dibandingkan periode yang sama di 2021. Sedangkan jumlah pengguna Modul Penerimaan Negara mencapai hampir 3 kali lipat.  Wilayah Sidenreng Rappang, Lampung Selatan, Purbalingga, Singkawang hingga Situbondo mengalami peningkatan jumlah transaksi paling tinggi pada fitur Modul Penerimaan Negara di Tokopedia selama semester pertama 2022. Lewat MPN, masyarakat bisa membayar Pajak Penghasilan, Bea Cukai, Biaya Perpanjang Paspor hingga SIM, Biaya KUA dan masih banyak lainnya.

Nilai Transaksi Pembayaran Pajak di Tokopedia Naik Tiga Kali Lipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kendaraan-operasional-desa-nunggak-pajak-sebesar-rp-322-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak kendaraan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak kendaraan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) banyak diminati masyarakat. Buktinya sejak diuji coba tanggal 21 Juli 2021 hingga 13 Agustus 2021 sudah sebanyak 36.531 orang yang menganduh atau mengakses aplikasi tersebut.  Dari jumlah tersebut 18.860 kendaraan sudah melakukan pendaftaran sementara sebanyak 5.131 berhasil melakukan pembayaran dengan nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp6.927.823.956 dan nilai SWDKLJ Rp 403.544.500.  Signal adalah aplikasi yang dirancang dan dibangun oleh Korlantas Polri untuk memudahkan masyarakat melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak ranmor dan SWDKLJ. Dengan sistem ini, masyarakat dapat membayar pajak kendaraan kapan dan dimana saja, one stop service.  Aplikasi Signal ini merupakan generasi kedua setelah Samsat Online Nasional (Samolnas). Untuk tahap pertama wilayah kerja Signal diterapkan di 15 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepri, Sulsel, Sulbar dan Sultra.  “Uji coba ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Apresiasi dari masyarakat ini merupakan cambuk bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik,” kata Direktur Ditregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusuf seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Sabtu (21/8).  Menurut dia, Signal adalah implementasi dari transformasi Polri di bidang pelayanan dengan menampilkan pelayanan yang modern dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan program Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yaitu mewujudkan Polri yang Presisi mampu memprediksi kebutuhan masyarakat ke depan, memiliki rasa tanggung jawab sosial serta sekaligus mampu bekerja secara transparan yang berkeadilan.  “Program ini juga sejalan dan merupakan penjabaran serta implementasi dari program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital,” ungkapnya.  Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol M Taslim Chairuddin menambahkan dari analisa dan evaluasi terhadap uji coba Signal ini dapat dijabarkan mengapa jumlah pengunduh dengan jumlah yang melakukan transaksi berbeda jauh.  Pertama, cukup banyak mereka yang mengunduh tetapi belum memulai untuk melakukan proses transaksi. Kedua, mereka mengunduh hanya sekedar ingin tahu aplikasi yang dibangun setelah mengunduh mereka tidak melanjutkan lagi dengan transaksi.  Ketiga, mereka mengunduh akan tetapi karena masa pengesahan STNK dan pembayaran pajak belum jatuh tempo akhirnya mereka belum melanjutkan transaksi. “Kami sangat berharap kerjasama dari semua pihak termasuk para pengguna untuk mendukung mengembangkan sistem layanan yang dapat memberikan kemudahan ini,” katanya.  Taslim melanjutkan dari pelaksanaan uji coba ini data transaksi dari 15 provinsi baru 9 provinsi yang digunakan dimana DKI Jakarta menduduki rangking tertinggi dengan 158 transaksi. Hal ini terkait erat dengan proaktif mereka dalam membantu sosialisasi.  Data tersebut adalah chanel pembayaran atau mitra penerima yang digunakan dimana bank Mandiri menduduki rangking tertinggi dengan 117 transaksi. Sedangkan terendah diduduki BPD Bengkulu dan BPD Jateng. Di sinilah peran mitra penerima selaku collecting agent dalam mensosialisasikan aplikasi Signal juga cukup mempengaruhi.

Ribuan Warga Bayar Pajak Pakai Aplikasi Samsat Digital Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/stnk-palsu.jpg" alt="RUGIKAN NEGARA: Petugas menunjukkan STNK dan bukti pajak palsu yang disita dari para tersangka, Jumat (24/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RUGIKAN NEGARA: Petugas menunjukkan STNK dan bukti pajak palsu yang disita dari para tersangka, Jumat (24/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi Anda pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat harus tahu tentang pajak progresif. Apa Itu Pajak Progresif?  Pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu unit mobil atau motor.  Tarif dari pajak progresif pun berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jika pemilik kembali menambah unitnya, maka tarif dari pajak progresif juga akan mengalami kenaikan dengan sendirinya. Penerapan pajak progresif ini sudah dimulai dari beberapa tahun silam.  Penarikan pajak progresif ini didasarkan pada Kartu Keluarga atau KK. Meski pemilik kendaraan sudah berbeda, jika masih dalam satu Kartu Keluarga, maka akan tetap diterapkan pajak progresif.  Seperti dilansir dalam laman Suzuki Indonesia, pasal pajak progresif ini juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalamnya juga mengatur perihal pengelompokkan pajak progresif menjadi beberapa bagian. <h4>Dasar yang Digunakan untuk Menghitung Pajak Progresif</h4> Terdapat dua hal dasar yang digunakan untuk menghitung pajak progresif pada kendaraan baik mobil maupun motor. Dasar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menghitung tarif pajak progresif. Berikut dasar perhitungan yang digunakan. <ol> 	<li>NJKB atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor NJKB merupakan sebuah nilai yang sudah diterapkan dari Dispenda yang sebelumnya telah menerima data dari APM. APM merupakan singkatan dari Agen Pemegang Merek. Perhitungan NJKB ini tidak didasarkan pada pasaran, melainkan pada depresiasi.  Depresiasi atau penyusutan nilai kendaraan setiap tahunnya yang didasarkan pada perhitungan pabrikan menjadi dasar menghitung NJKB atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor.</li> 	<li>Dampak Negatif dari Penggunaan Kendaraan Umumnya, dasar ini berlaku pada mobil besar yang memiliki bobot 3 ton ke atas. Contoh mobil yang disebutkan adalah truk, bus, dan masih banyak lagi. Mengapa hanya mobil yang memiliki bobot 3 ton ke atas saja? Hal ini didasarkan pada tingkat kerusakan jalan yang dipengaruhinya.  Umumnya, mobil dengan bobot yang terlalu berat menjadi faktor atau penyebab utama yang menyebabkan jalan cepat mengalami kerusakan. Tingkat kerusakan jalan dinyatakan dalam koefisien yang memiliki nilai lebih dari satu.</li> </ol> <h3>Apakah Pemilik Kendaraan Bermotor Termasuk dalam Golongan Pajak Progresif?</h3> Jika diterjemahkan secara umum, pajak progresif adalah tarif yang dipungut dari kendaraan dengan persentase tertentu dan didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan harga atau nilai objek tersebut.  Pajak progresif diterapkan pada setiap nama pemilik yang memiliki lebih dari dua kendaraan. Maka dari itu, jika Anda menjual atau membeli motor second, segeralah melakukan proses balik nama guna mempermudah pembayaran pajak progresif agar tidak dibebankan pada pemilik sebelumnya. <h4>Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor</h4> Setelah mengetahui definisi dan dasarnya, bagaimanakah cara menghitung pajak progresif motor? Setiap daerah memang memiliki pengukuran pajak progresif yang berbeda-beda. Namun umumnya, tarif pajak progresif yang dikenakan pada motor sebagai berikut. <ul> 	<li>Penarikan tarif sebesar 2% pada kepemilikan motor pertama.</li> 	<li>Penarikan tarif 2,5% pada kepemilikan motor kedua.</li> 	<li>Penarikan tarif 3% pada kepemilikan motor ketiga.</li> 	<li>Penarikan tarif 3,5% pada kepemilikan motor keempat.</li> 	<li>Penarikan tarif 4% pada kepemilikan motor kelima.</li> </ul> Menghitung pajak progresif tidak boleh sembarangan dan asal-asalan. Semua didasarkan pada perhitungan yang telah ditetapkan. Ada rumus dan tetapan presentasi seperti diatas yang harus diterapkan.  Rumus menghitung pajak progresif motor adalah (Persentase Pajak Progresif Kendaraan x NJKB) + SWDKLLJ.  Tahukah Anda apa itu SWDKLLJ? SWDKLLJ merupakan singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pada motor, tarif yang dikenakan sebesar 35 ribu rupiah saja.  Untuk bisa menghitung pajak progresifnya, Anda perlu mencari tahu NJKB terlebih dahulu dengan menggunakan rumus PKB : 2 x 100. Setelah itu, Anda bisa menghitung pajak progresifnya menggunakan rumus diatas. <h3>Persentase Besaran Pajak Kepemilikan Mobil</h3> Tidak hanya motor saja, pemilik mobil yang lebih dari satu unit juga dikenakan pajak progresif berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Perhitungannya juga didasarkan pada ketentuan tarif pajak dengan persentase seperti pada motor, namun dengan angka persen yang berbeda.  Konsepnya sama dengan motor, penerapan pajak progresif mobil juga didasarkan pada mobil yang memiliki kesamaan nama pemilik dan tempat tinggal. Maka dari itu, sangat disarankan untuk segera melakukan proses balik nama jika unit mobil sudah bukan menjadi milik Anda lagi.  Untuk besaran persennya, tidak jauh berbeda dengan motor namun sedikit mendekati. Berikut daftar persentase besaran pajak kepemilikan mobil yang perlu Anda ketahui. <ul> 	<li>Persentase sebesar 1,5% untuk kepemilikan mobil pertama.</li> 	<li>Persentase sebesar 2% untuk kepemilikan mobil kedua.</li> 	<li>Persentase sebesar 2,5% untuk kepemilikan mobil ketiga.</li> 	<li>Persentase sebesar 3% untuk kepemilikan mobil keempat.</li> 	<li>Persentase sebesar 3,5% untuk kepemilikan mobil kelima.</li> </ul> Persentase tersebut akan terus berlanjut dan bertambah hingga sebanyak mobil yang Anda miliki. Setelah mengetahui persentase tarifnya, Anda perlu melihat PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor. <h4>Cara Menghitung Pajak Progresif Mobil</h4> Sekedar mengingatkan, Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dapat Anda lihat pada STNK. Nilai PKB kendaraan bermotor Anda tertera jelas di balik STNK tersebut. Setelah mengetahui PKB-nya, Anda dapat mencari NJKB dengan menggunakan perhitungan (PKB : 2) x 100.  Jika sudah selesai pada tahap tersebut, untuk menghitung pajak progresif untuk kepemilikan mobil selanjutnya adalah dengan menambahkan SWDKLLJ. Jika sudah, Anda hanya perlu mengalikan kendaraan kedua dan seterusnya dengan persentase yang sesuai.  Perlu diketahui bahwa setiap daerah memiliki persentase tarif yang berbeda-beda. Di Jakarta misalnya, kendaraan pertama dikenakan 2%, kedua 2,5%, ketiga 3%, keempat 3,5%, dan seterusnya sampai jumlah mobil yang dimiliki.  Sebagai informasi, jika ada seorang anak yang memiliki kendaraan pribadi namun masih ikut dalam Kartu Keluarga orang tuanya, maka pajak progresif juga akan diberlakukan. Tetapi, jika si anak sudah pisah KK, maka pajak progresif tidak lagi diberlakukan kepadanya.  Sebagai seorang pengendara yang bijak, membayar pajak progresif mobil merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak membayar pajak atau mangkir pajak akan membuat pemilik menerima konsekuensi yang sesuai seperti kendaraan disita atau dilelang.  Dengan Anda  rutin dan rajin membayar pajak tepat waktu, kontribusi terhadap perekonomian negara pun sudah dapat diacungi jempol. Tidak hanya mendapat gelar sebagai warga negara taat pajak, Anda juga akan mendapat gelar sebagai warga negara yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian.  Gelar yang terlihat remeh namun membanggakan bukan?.Oleh karena itu taatilah aturan mengenai pajak yang sudah diberlakukan tersebut dan membayarnya secara rutin

Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Mobil dan Sepeda Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/panggilan-baru-untuk-najib-razak-bosku_m_.jpg" alt="Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mulai terbiasa dipanggil" width="100%">
<figcaption>Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mulai terbiasa dipanggil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan perdana menteri (PM) Malaysia Najib Razak diperintahkan membayar tunggakan pajak sebesar 1,69 miliar ringgit Malaysia (1 ringgit Malaysia = Rp3.429) atau setara 400 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp14.655) menyusul sebuah ringkasan putusan pengadilan (summary judgement), seperti dilaporkan oleh media setempat pada Rabu (22/7). Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengatakan Inland Revenue Board (IRB), badan perpajakan Malaysia, berhak memungut tunggakan pajak Najib untuk periode 2011 hingga 2017, demikian laporan dari kantor berita negara, Bernama. Summary judgment adalah kondisi saat pengadilan memutuskan sebuah kasus melalui argumen tanpa mendengarkan testimoni para saksi dalam sebuah persidangan. Hakim tersebut memaparkan bahwa saat pemberitahuan ketetapan pajak dari IRB, yang mewajibkan pembayaran harus diserahkan kepada dewan itu, disampaikan kepada wajib pajak, mereka harus menyetor sesuai dengan jumlah yang diminta, dan hal ini berlaku juga pada Najib karena semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Najib akan diizinkan mengajukan banding terkait jumlah tersebut kepada Komisaris Khusus Pajak Penghasilan Malaysia, sebuah pengadilan tingkat banding Malaysia yang mendengarkan dan memutuskan banding dari wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan negara tersebut. Pemerintah Malaysia, melalui IRB, mengajukan tuntutan kepada Najib pada tahun lalu yang memintanya melunasi tunggakan pajak dengan bunga sebesar 5 persen satu tahun sejak tanggal putusan, serta biaya dan penalti lainnya yang dianggap sesuai oleh pengadilan. Najib dijatuhi dengan puluhan dakwaan lainnya terkait korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan pidana pelanggaran kepercayaan yang melibatkan uang jutaan ringgit sejak koalisi berkuasanya kalah dalam pemilihan umum 2018. Dia mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan tersebut. Putusan untuk salah satu persidangan tersebut, yang melibatkan SRC International, bekas unit dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), akan dibacakan pada 28 Juli mendatang. (Xinhua/Antara)

Najib Razak Harus Bayar Tunggakan Pajak USD 400 Juta!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bayar pajak

Berita Terkini