<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/Screenshot_20251210_095552_Instagram-1-1554757547.jpg" alt="Pemilik Wedding Organizer Ayu Puspita. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemilik Wedding Organizer Ayu Puspita. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mendorong aparat penegak hukum (APH) tidak hanya memproses pidana, dalam kasus dugaan penipuan Wedding Organizer (WO) Ayu Puspita. APH juga dituntut untuk menerapkan pidana tambahan berupa kewajiban ganti rugi kepada para korban. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan dinilai penting untuk memastikan pemulihan hak konsumen. Hingga kini, sedikitnya 87 pasangan calon pengantin korban Ayu Puspita telah melapor resmi ke kepolisian. Sementara itu, pendataan korban yang beredar menunjukkan jumlah korban bisa mencapai lebih dari 200 pasangan, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 15&ndash;16 miliar. Ketua Komisi Advokasi BPKN, Fitrah Bukhari, menegaskan bahwa penghukuman pidana semata tidak cukup. Ia menegaskan, negara memiliki kewajiban memastikan pemulihan hak konsumen berjalan seiring proses hukum. &ldquo;Kami mendorong penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan Pasal 63 UUPK yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada konsumen. Dengan jumlah laporan resmi mencapai 87 korban dan estimasi total korban lebih dari 200 pasangan, kerugian yang terjadi nyata, terukur, dan masif. Pemulihan hak bukan pilihan, tetapi keharusan hukum,&rdquo; kata Fitrah kepada JawaPos.com, Rabu (10/12). Fitrah menjelaskan, Pasal 63 UUPK membuka ruang bagi empat jenis pidana tambahan. Yakni penarikan barang atau jasa dari peredaran, penghentian kegiatan tertentu, kewajiban membayar ganti rugi, dan pengumuman putusan hakim. Fitrah menilai, ketentuan tersebut selama ini jarang digunakan, padahal sangat relevan dalam kasus penipuan jasa seperti wedding organizer.&nbsp; Menurut dia, kasus WO Ayu Puspita merupakan puncak gunung es dari lemahnya tata kelola industri wedding organizer di Indonesia. Sebab, tidak adanya standar minimal layanan, lemahnya perjanjian baku, hingga minimnya pengawasan membuat praktik yang merugikan konsumen kembali terulang. &ldquo;Di lapangan, banyak pelaku usaha WO yang gagal menepati janji dengan vendor seperti dekorasi, katering, hingga MUA. Industri ini membutuhkan standarisasi nasional, termasuk mekanisme pembayaran aman, sertifikasi usaha, dan pengawasan lebih ketat,&rdquo; jelas Fitrah. <h2>Ganti Rugi jadi Warning untuk WO Lain</h2> Penegakan hukum yang tegas, termasuk pidana tambahan ganti rugi dinilai akan memberikan sinyal kuat bagi seluruh pelaku usaha jasa event agar tidak melakukan praktik curang, over-promise, atau pemasaran menyesatkan. Karena itu, Fitrah menegaskan BPKN siap memberikan analisis hukum, masukan resmi, hingga memfasilitasi korban bila dibutuhkan. &ldquo;Kami tidak hanya memantau, tetapi aktif mendorong agar setiap korban mendapatkan keadilan. Penegakan Pasal 63 bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi mengembalikan martabat konsumen,&rdquo; ujarnya. BPKN menyerukan agar kasus ini menjadi momentum pembenahan industri wedding organizer secara nasional. Negara tidak boleh membiarkan konsumen terus menjadi korban akibat lemahnya regulasi dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera. &ldquo;Ini bukan sekadar dugaan penipuan. Ini alarm keras bahwa industri ini membutuhkan standar dan pengawasan yang lebih kuat. Hak konsumen adalah martabat warga negara, dan negara wajib menjaganya,&rdquo; pungkasnya.

BPKN mendesak aparat penegak hukum untuk menerapkan pidana tambahan berupa kewajiban ganti rugi kepada korban WO Ayu Puspita.

BPKN Tuntut WO Ayu Puspita Bayar Ganti Rugi pada Korban, Pidana Penjara Tak Cukup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/IMG_20240109_162232-4271183152.jpg" alt="Andre Taulany. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Andre Taulany. (Instagram)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Andre Taulany mengaku kebingungan dirinya disomasi oleh pencipta lagu &ldquo;Mungkinkah&rdquo;, Ndank Surahman. Tak hanya itu, dia juga dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 35 miliar. Padahal dia merasa sudah membayarkan royalti atas lagu yang kerap dinyanyikannya tersebut. Royalti itu dibayarkan oleh penyelenggara acara atau event organizer. Hal lain yang semakin membuat dirinya geleng-geleng kepala, pelawak yang mengawali karirnya sebagai vokalis band Stinky itu terancam akan dilaporkan ke polisi apabila somasi tersebut tidak ditanggapi. Andre Taulany tidak masalah dilaporkan ke polisi. Dia merasa benar telah membayarkan royalti atas lagu yang dibawakan ciptaan Ndank Surahman. Apakah Andre Taulany akan menggunakan jasa pengacara untuk menghadapi Ndank Surahman? Ditanya hal tersebut, Andre mengaku belum membutuhkannya untuk sekarang ini. "Saat ini belum perlu. Saat ini lawyer saya adalah netizen. mereka pintar. Yang jadi pengacara saya netizen," kata Andre Taulany di bilangan Ciputat Tangerang Selatan, Selasa (9/1). Menurut Andre, tuntutan Rp 35 miliar oleh Ndank tidak ada legal standing. Dia mengaku bisa saja melaporkan balik apabila dirinya benar-benar dilaporkan ke polisi. "Bisa dilaporkan pemerasan kalau saya mau. Tapi saya tidak mau ke situ," kata ketua Prediksi, klub motor yang beranggotakan para selebriti itu. (*) &nbsp; &nbsp;

Andre Taulany mengaku kebingungan dirinya disomasi oleh pencipta lagu “Mungkinkah”, Ndank Surahman.  Dia juga dituntut bayar ganti rugi

Andre Taulany Mengaku Bingung Disomasi Ndank Surahman dan Diminta Bayar Ganti Rugi Rp 35 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Julie-Davis-EPA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Johnson &amp; Johnson kalah. Pengadilan Federal Australia menyatakan bahwa anak perusahaan Johnson &amp; Johnson, Ethicon, telah gagal memperingatkan pasien dan ahli bedah terkait risiko penggunaan produk implan vaginal mesh.  Imbasnya, pasien mengalami rasa sakit luar biasa selama bertahun-tahun. Ganti rugi yang harus dibayarkan perusahaan akan ditentukan tahun depan.  ’’Sebagian besar informasi yang diberikan oleh perusahaan tentang produk tersebut tidak akurat,’’ ujar hakim Anna Katzmann.  Produk yang dipermasalahkan itu biasanya dipakai untuk operasi karena melemahnya organ panggul dan inkontinensia atau kesulitan menahan buang air kecil. Inkontinensia biasanya terjadi pada perempuan di atas 50 tahun dan yang baru melahirkan. Ada 1.350 perempuan Australia yang mengajukan gugatan kelompok terhadap Johnson &amp; Johnson.  Berdasar dokumen yang diungkap The Guardian, Johnson &amp; Johnson sejatinya sudah tahu bahwa produk itu bisa mengeras dan mengerut saat berada di dalam tubuh pasien. Tapi, mereka tetap menjualnya.  Gara-gara produk tersebut, Johnson &amp; Johnson digugat di berbagai negara. Oktober lalu, perusahaan membayar ganti rugi hampir USD 117 juta (Rp 395,3 miliar) di 41 negara bagian AS dan Distrik Kolombia untuk menyelesaikan klaim akibat produk vaginal mesh tersebut.  Saat ini perusahaan juga digugat di Kanada dan beberapa negara Eropa lainnya. Johnson &amp; Johnson juga menghadapi ribuan gugatan dari orang yang mengklaim bahwa produk bedak mereka mengakibatkan kanker.

Johnson & Johnson Kalah Gugatan, Diwajibkan Bayar Ganti Rugi

bayar ganti rugi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bayar ganti rugi

Berita Terkini

BPKN Tuntut WO Ayu Puspita Bayar Ganti Rugi pada Korban, Pidana Penjara Tak Cukup

Andre Taulany Mengaku Bingung Disomasi Ndank Surahman dan Diminta Bayar Ganti Rugi Rp 35 Miliar

Johnson & Johnson Kalah Gugatan, Diwajibkan Bayar Ganti Rugi

Download Aplikasi JawaPos.com