<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/5ef81147-8e8a-4d63-9f65-659ffde8c754.png" alt="Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto. Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto. Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan, Kejaksaan Negeri Denpasar telah menerima uang pengganti denda kurungan sebesar Rp 10 juta yang diserahkan kuasa hukum dari terpidana I Gede Ary Astina alias Jerinx SID. Sehingga, Jerinx tidak perlu menjalani satu bulan kurungan.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto mengatakan, terpidana Jerinx melalui penasihat hukumnya telah memenuhi pidana denda yang dijatuhkan terhadap dirinya. Yakni denda sejumlah Rp 10 juta dan telah dibayar.  ”Dengan demikian subsider atau pengganti dari pidana kurungan penjara yang dijatuhkan terhadap terpidana Jerinx yaitu satu bulan itu tidak perlu dijalani,” kata A. Luga Harlianto di Kejari Denpasar, Bali, Rabu (2/6).  Dia mengatakan, dari barang bukti yang sudah diserahkan melalui kuasa hukumnya, selanjutnya akan diserahkan ke bidang pembinaan untuk saatnya disetor ke kas negara.  Terkait dengan waktu bebas dari terpidana Jerinx SID, Luga mengatakan. proses itu diserahkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Bali.  ”Kalau masalah bebas ya jangka waktunya itu merupakan kewenangan lapas. Tugas kami menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah membayar denda jadi karena sudah jadi terpidana warga binaan dari lapas maka kewenangan untuk memutuskan kapan bebas masuk wilayah Kanwil Kemenkum HAM dan Lapas Kerobokan,” jelas Luga.  Semua unsur dari putusan tersebut sudah terpenuhi sehingga terpidana Jerinx tidak lagi memiliki kewajiban yang harus terpenuhi.  ”Sesuai putusan tidak ada kewajiban, dari eksekusi terakhir terhadap pelaksanaan putusan ini hanyalah terhadap dendanya saja kalau penjara sudah dijalani, dan statusnya jadi terpidana,” ucap Luga.  Sebelumnya, terpidana Jerinx SID menerima putusan banding dengan pidana penjara selama 10 bulan atas kasus ujaran kebencian. Adapun pasal yang dikenakan terhadap terpidana Jerinx SID yaitu pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Sementara itu, kuasa hukum terpidana I Gede Ary Astina alias Jerinx mendatangi Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, untuk membayar uang pengganti denda kurungan sebesar Rp 10 juta.  ”Ini adalah uang yang dikumpulkan simpatisan untuk Jerinx. Kami ingin menyerahkan apa adanya, karena ini menjadi bentuk solidaritas dan partisipasi publik sehingga patut kami hargai,” kata kuasa hukum Jerinx SID I Wayan "Gendo" Suardana, di Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, Rabu (2/6).  Vonis Jerinx SID dinyatakan secara inkraacht berdasar putusan kasasi adalah 10 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan kurungan. ”Jadi sudah dijalani 9 bulan lebih karena Jerinx ditahan sejak di kepolisian itu 12 Agustus 2020. Jika 10 bulannya kira-kira jatuh (bebas) 11 atau 12 Juni 2021 jadi tinggal beberapa hari lagi,” kata Gendo.

Kejati Bali Sebut Jerinx Tak Perlu Jalani Pidana Denda 1 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BERSIH-BERSIH-1.jpg" alt="BERSIH-BERSIH: Sejumlah warga yang melanggar protokol kesehatan memilih menyapu di Balai Kota Balikpapan kemarin. Sanksi itu diterapkan setelah mereka kedapatan tidak mengenakan masker.ANGGI PRADITHA/KALTIM POST" width="100%">
<figcaption>BERSIH-BERSIH: Sejumlah warga yang melanggar protokol kesehatan memilih menyapu di Balai Kota Balikpapan kemarin. Sanksi itu diterapkan setelah mereka kedapatan tidak mengenakan masker.ANGGI PRADITHA/KALTIM POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 23 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan mulai diterapkan secara masif. Sejak Selasa (1/9), penindakan bagi warga yang melanggar dilakukan. Yang mana dilaksanakan di enam kecamatan, dengan pengawasan masing-masing camat.  Meski sejak pagi Kota Minyak diguyur hujan, operasi patuh tersebut tetap terlaksana. Tepat pukul 09.00 Wita. Salah satunya di kawasan pasar dan pertokoan Balikpapan Permai.  Di area tersebut, sekitar 16 warga dijaring oleh petugas. Mulai yang tidak mengenakan masker sama sekali, sampai yang mengenakannya dengan cara yang salah. Sanksi yang ditawarkan bermacam-macam. Dari membayar denda Rp 100 ribu, membeli 19 masker hingga melakukan kerja sosial.  Saat ditanyai petugas, tak sedikit dari pelanggar itu yang membuat dalih. Dengan mengatakan baru akan mengenakan maskernya, atau melepas sebentar karena sesak dan lain sebagainya.  Lau Duma, adalah satu dari sekian pelanggar tadi. Dia yang terciduk oleh petugas kala itu tengah menurunkan maskernya hingga leher. Pria asli Balikpapan itu langsung diantar ke meja yang tersedia untuk dimintai keterangan.  Pada akhirnya, dari tiga sanksi yang ditawarkan, Duma memilih untuk kerja sosial. Yakni menyapu dedaunan. Dikarenakan hujan cukup lebat, ia diminta untuk datang ke halaman kantor Pemkot Balikpapan pada sore harinya. Dengan KTP miliknya yang dijadikan sebagai jaminan.  “Saya pilih kerja sosial karena tidak punya uang buat bayar denda atau beli masker. Apalagi sekarang keadaan sulit dan saya sudah tidak bekerja lagi,” ujar pria 50 tahun itu setelah menyapu dedaunan kemarin sore.  Camat Balikpapan Kota Heruressandy Setia Kesuma mengatakan, kegiatan tersebut ialah lanjutan dari sosialisasi masif yang telah digelar sebelumnya. Yang telah disampaikan kepada individu maupun pelaku usaha.  Kata dia, untuk kawasan Pasar Balikpapan Permai, khususnya para pedagang tampak tertib. Mereka telah mengenakan masker sesuai aturan.  Heru menyebut operasi tersebut dilaksanakan sekitar 90 menit. Sesuai jadwal yang ditentukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Balikpapan. Para pelanggar yang terjaring pun sebagian besar kategori perorangan. Sementara untuk pelaku usaha, pihaknya memberi imbauan untuk terus mematuhi protokol.  Pada razia kemarin, beberapa pelanggar tidak membawa kartu kependudukannya. Bahkan, ditemukan pula sopir angkutan umum yang memiliki SIM dengan masa berlaku yang sudah lewat.  Perihal pelanggaran lain ini, Heru menyebut akan menyampaikan hal itu kepada instansi terkait. “Kami harapkan kepada seluruh masyarakat tetap tertib. Jangan hanya karena ada sanksi jadi terpaksa (pakai masker). Harusnya lebih kepada kesadaran masing-masing,” ungkapnya seperti dikutip Kaltim Pos (Jawa Pos Group), Rabu (2/9).  Sementara pada sore harinya, bertempat di depan Balai Kota Balikpapan, razia kembali dilaksanakan. Pada kesempatan itu, Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli mengatakan, kemarin hingga pukul 16.00 Wita, sebanyak 60 pelanggar dari seluruh kecamatan telah dikenakan sanksi.  Terdiri dari 25 pelanggar membayar denda Rp 100 ribu dimasukkan ke kas daerah. Lalu, 29 pelanggar memilih kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Sisanya, yakni enam pelanggar membayar dengan 19 masker. Kegiatan itu pun akan berlanjut hingga seminggu ke depan. Yang mana dalam sehari, operasi akan berlangsung serentak di enam kecamatan di Kota Minyak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BTWeNNlK9b0

Tak Mampu Bayar Denda, Pilih Kerja Sosial

bayar denda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bayar denda

Berita Terkini

Kejati Bali Sebut Jerinx Tak Perlu Jalani Pidana Denda 1 Bulan Penjara

Tak Mampu Bayar Denda, Pilih Kerja Sosial

Download Aplikasi JawaPos.com