<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-23-at-15.20.00-1.jpg" alt="Penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabumulih menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (23/8). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabumulih menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (23/8). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menggeledah Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan. Tim penyidik mengumpulkan barang bukti terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi.  Penggeledahan berlangsung sekitar dua jam. Tim penyidik tiba di Kantor Bawaslu Sumsel berlokasi di Jalan Opi Raya, Jakabaring, Kota Palembang, Selasa (23/8) sekitar pukul 12.00 WIB.  Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Prabumulih Anjasra Karya mengatakan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah di Bawaslu Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 dan 2018.  ”Penyidik di Kantor Bawaslu Sumsel menyita sejumlah barang bukti dokumen pertanggungjawaban terkait kegiatan dana hibah di Bawaslu Prabumulih tersebut,” terang Anjasra Karya seperti dilansir dari Antara.  Dalam pelaksanaan penggeledahan itu, lanjut dia, pihaknya mendapat pendampingan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel. ”Semua barang bukti dokumen yang didapat dari Bawaslu Sumsel kami bawa ke Kejari Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut,” kata Anjasra Karya.  Sebelumnya, menurut dia, penyidik juga sudah mengamankan barang bukti dari Kantor Bawaslu Prabumulih dalam operasi penggeledahan yang dilakukan pada Senin (22/8).  Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih Roy Riyadi menambahkan, dalam kasus tersebut, Bawaslu Prabumulih diduga melaksanakan kegiatan tahun 2017 dan 2018 yang sebagian besar diduga fiktif. Penggunaan dana hibah dalam kegiatan yang diduga fiktif tersebut diketahui masing masing senilai Rp 700 juta pada 2017 dan 2018 senilai Rp 4,9 miliar.  ”Penyidik akan memeriksa setiap dokumen ini dan hasil penggeledahan di Kantor Bawaslu Prabumulih kemarin. Untuk kerugian negara kami masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” papar Roy.

Kejari Geledah Kantor Bawaslu Sumsel Terkait Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Bobi-copy-copy.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com – Sejumlah pelanggaran ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel). Salah satunya di TPS 003 yang berada Kelurahan Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Akibatnya, Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).  </div> <div align="left"> Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima sejumlah laporan pelanggaran dari masyarakat. Salah satunya, ada beberapa pemilih yang tidak berdomisili di wilayah tersebut atau tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melakukan pencoblosan di TPS tersebut.  </div> <div align="left"> Karena itu, pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Lantaran, hasil rekapitulasi suara tersebut dianggap tidak sah. “Dari beberapa laporan yang masuk, sejauh ini hanya satu TPS saja yang baru dapat ditindaklanjuti,” katanya saat dihubungi, Minggu (21/4).  </div> <div align="left"> Meskipun begitu, ada beberapa keluhan dari masyarakat, yang mana hak suaranya belum dapat tersalurkan dalam Pemilu 17 April yang lalu. Seperti, belum melakukan pencoblosan Pilpres akibat surat suara hilang, dan lain sebagainya.  </div> <div align="left"> Untuk keluhan ini, pihaknya merekomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)  sehingga seluruh warga negara dapat menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu tahun ini.  </div> <div align="left"> Berdasarkan data, PSL ini akan dilakukan di beberapa daerah di Sumsel yakni 445 TPS di Banyuasin, 25 TPS di Kota Palembang, 12 TPS di Ogan Ilir (OI), 1 TPS di Ogan Komering Ilir (OKI) dan 1 TPS di Prabumulih, Sumsel.  </div> <div align="left"> “Untuk pelaksanaan PSU maupun PSL ini diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggaranya. Tapi, harus sesuai dengan aturan yakni maksimal 10 hari setelah Pemilu,” tutupnya.  </div>

Temukan Pelanggaran, Bawaslu Lakukan PSU Satu TPS di Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-kalau-ada-dirugikan-silahkan-lapor_m_.jpg" alt="Tabloid Indonesia Barokah yang sampai di Kantor Pos Palembang" width="100%">
<figcaption>Tabloid Indonesia Barokah yang sampai di Kantor Pos Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran Tabloid Indonesia Barokah merambah di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Sumsel). Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, jumlah tabloid yang sudah tersebar lebih dari ratusan eksemplar. Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto mengatakan, pihaknya telah menemukan tabloid ini sejak beberapa waktu lalu. Tabloid itu, tersebar di Ogan Komering Ulu (OKU) sebanyak 3 eksemplar; OKU Timur sebanyak 61 eksemplar; OKU Selatan sebanyak 5 eksemplar; Prabumulih sebanyak 90 eksemplar; Musirawas sebanyak 60 eksemplar; dan Lubuklinggau sekitar 51 eksemplar. Namun, tak hanya itu saja. Temuan terbaru menunjukkan, sebanyak 76 karung masuk melalui kantor Pos Palembang, Selasa (29/1). "Jumlahnya belum kami hitung. Karena masih dalam karungan, yakni sebanyak 76 karung yang akan disebar di kabupaten/kota di Sumsel," katanya saat dihubungi, Selasa (29/1) Sejauh ini, Bawaslu telah mengeluarkan pengumuman, jika tabloid tersebut tidak mengandung hal yang melanggar kampanye. Meskipun begitu, pihaknya berkoordinasi dengan pihak pos, untuk menahan sementara waktu. Itu dilakukan, sembari menunggu laporan dari masyarakat yang dirugikan akibat tabloid tersebut. Saat ini juga, Bawaslu RI tengah berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait Tabloid Indonesia Barokah. "Kalau ada yang merasa dirugikan atas konten tabloid ini, maka silahkan lapor," ujarnya. Terkait dengan konten Tabloid Indonesia Barokah, dirinya mengaku belum menerima laporan tersebut. Namun, jika laporan terkait pelanggara pemilu, pihaknya telah menerima 13 laporan dan sudah ditindaklanjuti. "Kami akan terus tunggu. Jika masyarakat ingin melaporkan terkait konten atau pun pelanggaran pemilu," tutupnya. Untuk diketahui, Tabloid Indonesia Barokah ini memuat berita mengenai Prabowo; Obor Rakyat; hingga aksi 212. Salah satu edisi tabloid ini, disebut mengusung headline 'Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?'. Tabloid ini terdiri dari 16 halaman. Berisikan tentang tokoh Islam yang menjadi Pahlawan Nasional di era Presiden Jokowi. Pada halaman liputan khusus, ada headline berjudul 'Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik'. Sedangkan, dalam halaman lainnya mengulas hoaks yang mengganggu stabilitas dan keamanan.

Bawaslu: Kalau Ada Dirugikan, Silahkan Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-sumsel-minta-kpu-telusuri-selisih-dpt-di-dua-kabupaten_m_226274.jpg" alt="Suasana rekapitulasi suara Pilgub Sumsel di KPU Sumsel" width="100%">
<figcaption>Suasana rekapitulasi suara Pilgub Sumsel di KPU Sumsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dua daerah di Sumsel menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel. Karena itu, Bawaslu merekomendasikan KPU Sumsel untuk menelusuri selisih DPT tersebut. Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi mengatakan memang dari awal pihaknya telah menduga bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) bakal menjadi malapetaka dalam Pemilihan Pilgub Sumsel. Hal ini terbukti, dalam rekapitulasi KPU terjadi selisih di dua kabupaten yakni di Empat Lawang dan Musi Rawas. Meskipun selisih DPT yang ditetapkan dengan rekapitulasi tidak begitu besar hanya 1.085 pemilih. Meskipun tidak mempengaruhi jumlah perhitungan suara. Menurutnya, ada sesuatu yang salah karena penetapan DPT oleh KPU Sumsel harus sesuai dengan hasil rekapitulasi. "Selisihnya itu harusnya 0 tapi ternyata ada selisih 1.085 pemilih. Karena itu kami minta KPU telusuri selisih suara ini," katanya, Minggu (8/7). DPT ini nantinya akan berdampak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Serta berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara dan dianggap tidak taat aturan. "Kami minta KPU bekerja, mencari tahu penyebab selisih tersebut," ujarnya. Untuk mengaku hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Sumsel ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun, salah satu saksi menolak namun tak akan mempengaruhi hasil rekapitulasi ini. Terkait dengan laporan pelanggaran selama Pilgub Sumsel. Dirinya mengaku, Senin besok (9/7), Bawaslu akan menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap dan rekomendasi terhadap laporan pelanggaran. Berdasarkan catatan Bawaslu Sumsel, laporan bermacam-macam yakni terkait dengan C6, DPT, serta perhitungan suara. "Kami akan rapatkan dahulu, apa yang pantas rekomendasi terhadap laporan pelanggaran tersebut," singkatnya.

Bawaslu Sumsel Minta KPU Telusuri Selisih DPT di Dua Kabupaten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-belum-terima-laporan-pelanggaran-di-pilgub-sumsel_m_224252.jpeg" alt="Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pasca pemungutan suara, hingga saat ini, Minggu (1/7) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) belum menerima laporan pelanggaran di Pemilihan Gubernur (Pilgub). Lantaran, laporan tersebut dilakukan secara berjenjang. Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi mengatakan, sejak pemungutan suara pengawas Pemilu sudah menerima laporan terkait dengan pelaksanaan dan pasca pemungutan suara. Namun memang, laporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan, hingga Panwaslu Kabupaten/Kota. Artinya, jika memang pelanggaran tersebut di kecamatan, tentunya menjadi kewenangan Panwascam setempat begitupun dengan Pilgub Sumsel tentunya kembali ke panwas Kabupaten/kota setempat. &ldquo;Karena itu, saat ini kami belum menerima laporan dari panwas kabupaten/kota,&rdquo; katanya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (1/7). Untuk laporan yang masuk sebelum dilakukan pemungutan, yakni kebanyakan didominasi laporan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dimana pemilih yang sudah mencukupi syarat, namun tidak masuk dalam DPT. Hal itu diakibatkan karena tidak memiliki E-KTP. Sedangkan untuk persoalan politik uang, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan tersebut. &ldquo;Jika pun nantinya memang ada laporan yang masuk terkait dengan dugaan politik uang, tentunya akan kami proses,&rdquo; ujarnya. Terkait dengan beberapa daerah yang meminta dilakukannya Perhitungan Suara Ulang (PSU) seperti di Pilbup Lahat dan Pilbup Muara Enim, ia mengatakan, jika memang sepanjang bukti cukup semua bisa saja dapat dilakukan. &ldquo;Tapi nantinya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK),&rdquo; singkatnya.

Bawaslu Belum Terima Laporan Pelanggaran di Pilgub Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/dana-hibah-pilkada-sumsel-tembus-rp-1-triliun_m_179115.jpeg" alt="Kepala Kanwil DJP Sumsel, Sudarso" width="100%">
<figcaption>Kepala Kanwil DJP Sumsel, Sudarso</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Sumsel mencatat dana hibah untuk Pilkada di Sumsel mencapai Rp 1 triliun. Hibah terbesar diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Sumsel disusul Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Sumsel dan Polda Sumsel. Kepala Kanwil DJP Sumsel, Sudarso mengakui hibah diberikan oleh Pemda kemudian disalurkan ke KPU masing-masing daerah. Namun, melalui administrasi Kanwil DJP Sumsel. Dari catatan pihaknya, KPU se-Sumsel menerima dana hibah sebesar Rp 701 miliar, Bawaslu sebesar Rp 385 miliar dan Polda sebesar Rp 500 juta. "Pencairan dana ini dilakukan dua tahap di tahun 2017 dan tahun 2018," katanya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (3/1). Ia menerangkan, di tahun 2017 dana hibah ini sudah dicairkan sebesar Rp 138 miliar, sedangkan sisanya Rp 949 miliar akan dicairkan pada 2018 mendatang. Menurutnya, realisasi pencairan ini tergantung dari tahapan pilkada, artinya pihaknya tidak bisa menentukan apakah realisasi ini tergolong cepat atau lambat. Karena, realisasi dilakukan karena ada usulan dari penerima hibah kepada pemda setempat. "Nah, saya tidak tau usulan ini dan saya tidak punya info terkait hal itu," terangnya. Lebih lanjut, penerima dana hibah terbesar yakni KPU Sumsel guna pelaksanaan Pilgub dengan besaran hibah mencapai Rp 318 miliar, dan Bawaslu Sumsel yakni sebesar Rp 240 miliar. Sedangkan untuk Kota Palembang dana hibah untuk Pilkada dari Pemkot Palembang yang diterima KPU Palembang sebesar Rp 63 miliar sedangkan Bawaslu Palembang sebesar Rp 28 miliar. "Untuk dana hibah kepolisian itu diberikan kepada Polres Lubuklinggau untuk keseluruhannya," tutupnya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Palembang, Syarifuddin mengakui jika dana penyelenggaraan Pilkada di Kota Palembang sebesar Rp 63 miliar yang berasal dari Pemkot Palembang. Namun, dirinya enggan merinci penggunaan dana tersebut. "Saya tidak ingat rinciannya untuk apa, dan berapa sudah diterima selama 2017 ini," katanya. Syarifudin menambahkan sejauh ini untuk tahapan Pilkada Kota Palembang sudah hampir mendekati pendaftaran para calon yang akan dilaksanakan pada 8 sampai 10 Januari mendatang. "Nantinya pada saat pendaftaran baik calon maupun jajaran partai pendukung harus ikut hadir," tutupnya.

Dana Hibah Pilkada Sumsel Tembus Rp 1 Triliun

bawaslu sumsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bawaslu sumsel