<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/WhatsApp-Image-2023-09-18-at-213749-126047524.jpeg" alt="Tangkapan layar sidang perdana DKPP terkait pemberhentian delapan mantan PPS Kecamatan Tamalate sebagai pengadu dan anggota KPU Makassar sebagai teradu melalui video virtual di Kantor Bawaslu Sulsel." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar sidang perdana DKPP terkait pemberhentian delapan mantan PPS Kecamatan Tamalate sebagai pengadu dan anggota KPU Makassar sebagai teradu melalui video virtual di Kantor Bawaslu Sulsel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. DKPP juga memeriksa delapan eks anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tamalate usai diberhentikan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. &rdquo;Kami telah mendalami keterangan dari para pihak, baik pengadu maupun teradu. Dan saya anggap cukup untuk pemeriksaan,&rdquo; ujar Ketua Majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo seperti dilansir dari Antara. Dari penjelasan tersebut, pihaknya memberikan batas waktu kepada pengadu yaitu delapan mantan anggota PPS di Kecamatan Tamalate maupun teradu empat anggota KPU Kota Makassar untuk menyiapkan kesimpulan paling lambat tiga hari ke tim persidangan DKPP. Anggota KPU Kota Makassar Endang Sari dalam pemeriksaan mengatakan, keputusan memberhentikan delapan anggota PPS tersebut karena terbukti melakukan pertemuan dengan bakal calon legislatif DPRD Sulsel di Rumah sakit Ananda. itu dilakukan setelah yang bersangkutan mendaftar ke KPU. &rdquo;Pertemuan itu di tempat privat, di rumah sakit. Kami juga mempelajari rekomendasi Bawaslu Makassar di mana ada ungkapan aman, tidak ada CCTV dan mereka menerima uang,&rdquo; tutur Endang. Dari pendalaman, pertemuan tersebut untuk mengkonsolidasikan pemenangan salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 14 Februari 2024. Selain itu, dari keterangan saksi, ada pembicaraan bahwa setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mesti memiliki minimal 12 suara. &rdquo;Bagi kami, pertemuan itu mencederai penyelenggara pemilu dan pelanggaran kode etik dan itu tidak bisa kami toleransi. Semua (mantan PPS) membenarkan pemeriksaan Bawaslu. Jadi, langkah kami langsung memberhentikan mereka,&rdquo; ungkap Endang Sari. Untuk posisi teradu yakni Ketua KPU Kota Makassar M. Faridl Wajdi serta tiga anggotanya masing-masing Endang Sari, M. Gunawan Mashar, dan Abd Rahman. Sedangkan delapan orang eks PPS di Kecamatan Tamalate yang menjadi pengadu masing-masing mantan Ketua PPS Tanjung Merdeka A. Burhanuddin, mantan Ketua PPS Balang Baru Ahmad, mantan Ketua PPS Maccini Sombala Israq, mantan Ketua PPS Bongaya Muchlis Jerry Ruslim. Selanjutnya, mantan Ketua PPS Parang Tambung Muhammad Nur Syahid, mantan Ketua PPS Pa'baeng-baeng Suhardi, mantan anggota PPS Bongaya Budi Setiawan, dan mantan anggota PPS Parang Tambung Hardi. Mereka bertemu dengan pemilik rumah sakit tersebut yang merupakan bacaleg dari PDI Perjuangan. Salah satu teradu dalam sidang tersebut yakni Muhammad Nur Syahir mantan Ketua PPS Parang Tambung berdalih bahwa pertemuan di Rumah Sakit Ananda pada akhir Mei tidak ada kaitan dengan politik melainkan membahas organisasi sayap Nahdlatul Ulama yakni Ansor. &rdquo;Beliau (dokter Fadli) dewan penasihat organisasi saya. Mereka (PPS) akan direkrut menjadi calon kader agar sumber daya SDM kami bertambah. Jadi, tidak ada masalah politik hanya masalah pengkaderan saja (Ansor),&rdquo; kata Muhammad Nur Syahir berdalih.

DKPP memeriksa empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan delapan eks anggota PPS Kecamatan Tamalate usai diberhentikan

DKPP Periksa Empat Anggota KPU Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221223_1849531.jpg" alt="Sidang dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur KPU Sulsel di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Jumat (23/12). Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur KPU Sulsel di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Jumat (23/12). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur pengesahan partai politik non parlemen calon peserta Pemilu 2024 oleh Komisioner KPU Sulsel. Kasus tersebut dilaporkan koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel.  ”Untuk sidang hari ini (23/12), kita berpatokan pada pelapor seperti apa dalilnya. Yang disampaikan tadi ada beberapa dalil dan bukti-buktinya. Terlapor juga telah memberi jawaban. Jadi kami fokus di situ. Nanti kita lihat pada sidang pembuktian berikutnya,” ujar anggota majelis hakim Azry Yusuf seperti dilansir dari Antara di kantor Bawaslu Sulsel, Kota Makassar, Jumat (23/12).  Untuk materi sidang kali ini, lanjut Asry, terkait penyampaian pelaporan dari terlapor yakni OMS dan jawaban dari terlapor yaitu KPU Sulsel. Mengenai dengan pembacaan pettitum kedua belah pihak, Bawaslu berpandangan sebagai standar laporan dan jawaban. ”Kami tentu mendengarkan apa harapan dari kedua belah pihak seperti disampaikan dalam pettitum untuk memudahkan kami apa keinginan dari kedua belah pihak yang bersidang ini,” papar Azry Yusuf.  Untuk sidang lanjutan, kata Azry, agenda pembuktian dan memeriksa bukti-bukti tertulis dari pelapor dan saksi-saksi. Demikian pula dengan terlapor akan diminta menghadirkan saksinya jika ada dan bukti-bukti tertulis maupun elektronik serta surat lain akan diperiksa.  Sedangkan proses sidang sesuai aturan 14 hari kerja sejak diregistrasi per 21 Desember. Untuk putusan diperkirakan pada awal Januari 2023.  ”Kami upayakan putus paling lambat 9 Januari 2023. Tadi sempat pelapor meminta kepada majelis menghadirkan lembaga pemberi keterangan dan nanti disidang pembuktian dipertegas lagi, dan itu menjadi pertimbangan majelis,” ujar Azry Yusuf, anggota Bawaslu Sulsel itu.  Menurut dia, majelis hakim akan mempertimbangkan segala dalil dugaan pelanggaran terkait aturan yang dimaksud dan tentu sepengetahuan majelis atas rapat pleno yang sebelumnya diduga tidak kuorum saat penetapan parpol non parlemen tersebut. Selain itu, seluruh laporan yang diterima berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi oleh pelapor tetap disidangkan majelis, dan tidak ada laporan yang tidak disidangkan, sepanjang itu pelanggaran administrasi.  Penasihat hukum Koalisi OMS Haswandy Andy menjelaskan, sidang itu atas tindak lanjut laporan dugaan perubahan datapParpol non parlemen di KPU daerah sehingga semua dinyatakan memenuhi syarat (MS) di tingkat KPU Susel. Padahal, ada beberapa parpol tidak memenuhi syarat (TMS) termasuk penetapan berita acara rapat pleno dinilai cacat administrasi.  ”Sidang lanjutan nanti kami minta dihadirkan anggota KPU Sulsel Misnah Atas, lima KPU kabupaten kota yakni, Makassar, Gowa, Bantaeng, Pangkep, dan Barru. Kami ingin melihat kebenaran materiil untuk menghadirkan mereka,” kata Haswandy Andy, mantan Direktur LBH Makassar itu.  Ketua KPU Sulsel Faisal Amir mengatakan, proses rekapitulasi pleno sudah sesuai aturan perundang-undangan. Pihaknya menghargai proses hukum. Nanti pada sidang kedua ada pembuktian.  ”Jadi, apa yang didalilkan pelapor itu kami bantah dengan dalil. Saya kira sesuai peraturan perundang undang dan kita akan lihat nanti di pembuktian. Untuk saksi, kami diskusikan, yang pasti kita akan mengajukan saksi. Soal itu (intimidasi), kami sudah bantah, karena ada proses koordinasi. KPU itu lembaga hirarki. Proses komunikasi juga sesuai hirarki KPU,” kata Faisal.

Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Sulsel Disidangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/logo-bawaslu.jpg" alt="Ilustrasi Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bawaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan terus bergerak dalam hal pengawasan tahap Pemilu 2024. Bawaslu membangun komunikasi dan koordinasi bersama forum warga serta organisasi pengawas pemilu demi mencegah politik uang bermodus memanfaatkan aplikasi digital.  ”Momok dalam setiap pemilu maupun pilkada adalah politik uang. Banyak kejadian tapi tidak bisa dibuktikan, karena pelapor tidak ada dan panwaslu tidak menemukan, tapi di lapangan itu ada,” kata Anggota Bawaslu Sulsel Armayadi seperti dilansir dari Antara di Makassar, Senin (31/10).  Dia menjelaskan, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu bersama Lembaga Kepemiluan, modus praktik politik uang pada era digital kini bertransformasi. Yakni dengan memanfaatkan platfrom aplikasi dompet digital.  ”Di era digitalisasi ini, penyerahan uang tidak lagi secara langsung. Tapi diduga mentransfer menggunakan aplikasi, rekening listrik, hingga pulsa,” ungkap Armayadi, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Sulsel.  Menurut Amrayadi, meskipun susah dijangkau dan dideteksi, bukan berarti tidak ada cara. Dibutuhkan peran semua pihak termasuk lembaga pemantau pemilu untuk ikut mencegah praktik politik uang.  ”Penguatan bersama lembaga pemerintah dan non pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan sesuai pasal 21 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Kita juga berharap Kemenag mendorong penceramahnya menyampaikan edukasi dan pendidikan politik bagi masyarakat termasuk praktik politik uang,” papar Armayadi.  Guna mencegah praktik politik uang tersebut, tambah Armayadi, Bawaslu terus menjalin sinergitas bersama mitra pengawas pemilu, forum warga, hingga menghadirkan desa dan kelurahan sadar pemilu, dan pengawas anti politik uang sebagai dukungan kekuatan besar dalam hal pengawasan partisipatif.  Sementara itu, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulsel Ana Rusli mengatakan, rapat koordinasi tersebut efektif karena dari awal di kedepankan aspek pencegahan. Sebab selama ini, pemantauan proses pemilu hanya di ujung saat pencoblosan bukan pada masa awal tahap pemilu.  ”Rakor ini efektif, apalagi dilaksanakan berkelanjutan. Esensinya, mengedepankan aspek pencegahan. Pengawasan verifikasi faktual partai diduga mencatut nama, kemudian pemutakhiran data pemilih atas hak dasar warga negara, patut diawasi sejak masa tahap pemilu,” kata Ana.

Bawaslu Sulsel Awasi Praktik Politik Uang lewat Aplikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211021_182011-1.jpg" alt="Suasana sidang Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilu (DKPP) bersama para pihak terkait perkara politik uang penyelenggaran pemilu di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (21/10)." width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilu (DKPP) bersama para pihak terkait perkara politik uang penyelenggaran pemilu di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (21/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidangkan kasus perkara dugaan politik uang atas pelaporan Puspa Dewi Wijayanti. Dia mengadukan anggota KPU Jeneponto Ekawaty Dewi di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (21/10).  Dalam sidang tersebut, pengadu, Puspa Dewi Wijayanti, yang merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) mengungkapkan bahwa teradu, anggota KPU Jeneponto Ekawaty Dewi, meminta sejumlah uang kepadanya pada saat berlangsung Pemilu 2019.  ”Sedikit-sedikit dimintai uang, kalau tidak dipenuhi nanti saya tidak diajak ngomong,” tutur Puspa saat sidang seperti dilansir dari Antara.  Puspa yang saat itu menjadi Caleg DPRD Sulsel dari Partai Perindo di Daerah Pemilihan IV juga menyebut, Ekawaty Dewi pernah meminta satu unit rumah BTN agar bisa meloloskannya sebagai anggota dewan.  ”Sebagai pimpinan parpol, saya juga tidak diundang ke kegiatan KPU dan tidak diberi kesempatan untuk meng-upgrade informasi tentang kepemiluan,” beber Puspa.  Bahkan Puspa juga membeberkan beberapa percakapan bersama Ekawaty yang direkam di ponselnya untuk dijadikan sebagai alat bukti.  Menanggapi tuduhan itu, teradu Ekawaty membantah keras. Dia sama sekali tidak pernah meminta uang kepada Puspa dan menjanjikan kemenangan dalam pemilu sebagai imbalan.  Meski demikian, Ekawaty mengakui jika dia pernah meminta bantuan berupa pinjaman uang kepada Puspa. Peminjaman uang itu, karena dia merasa sudah terjalin hubungan persaudaraan dengan Puspa. Sehingga, tidak merasa sungkan saat meminjam uang.  ”Tidak benar saya meminta uang. Yang sebenarnya terjadi adalah saya meminta bantuan berupa pinjaman kepada pengadu,” kata Ekawaty.  Ekawaty juga menegaskan, penyataan Puspa mengenai permintaan sebuah rumah BTN dengan imbalan menjanjikan sejumlah suara kepada Puspa merupakan pembelokkan fakta sesungguhnya. Puspa adalah seorang pengembang perumahan sekaligus menjadi politikus. Dia justru pernah ditawari satu unit rumah dan sempat tertarik untuk membeli rumah karena belum memiliki rumah sampai saat ini.  ”Ini rekayasa yang luar biasa,” ucap Ekawaty.  Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 168-PKE-DKPP/IX/2021 tersebut dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulsel. Sidang dipimpin oleh Ketua DKPP Muhammad yang bertindak sebagai ketua majelis, didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulsel sebagai anggota majelis, yaitu Gustiana A. Kambo dari unsur masyarakat, anggota KPU Sulsel Fatmawati, dan Saiful Jihad sebagai unsur dari Bawaslu.  Agenda sidang mendengarkan kesaksian baik pengadu dan saksi-saksi lain, serta klarifikasi dari pihak teradu dalam hal ini anggota KPU Jeneponto, Ekawaty Dewi.

DKPP Sidangkan Dugaan Politik Uang Anggota KPU Jeneponto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Laode-Arumahi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu 2019 sudah memasuki masa tenang. Artinya tidak boleh lagi ada kegiatan kampanye atau sejenisnya. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengintensifkan patroli pengawasan. Tujuannya mencegah terjadinya pelanggaran seperti politik uang dan sebagainya.  "Jadi kami ajak semua peserta pemilu dan pemilih supaya sama-sama jalan untuk mencegah politik uang. Karena masa tenang itu sering kali disalahgunakan," kata Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, Senin (15/4).  Patroli pengawasan melibatkan 26 ribu lebih petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), pengawas tingkat kelurahan dan kecamatan, serta komisioner Bawaslu di 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Bawaslu juga mengajak masyarakat agar ikut terlibat dalam mengawal pelaksanaan pemilu hingga pemungutan suara pada 17 April 2019.  Selain itu, Arumahi juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu agar tidak terjebak dengan peta kerawanan Pemilu. Dalam beberapa versi peta kerawanan, terdapat daerah yang ditandai sebagai zona merah atau berpotensi terjadi kecurangan. Padahal semua wilayah memiliki potensi yang sama.  "Di masa tenang ini, kami berikan masyarakat kesempatan untuk merenungkan pilihannya. Supaya pada hari H mereka dapat menyalurkan hak suaranya secara cerdas," terang Arumahi.  Petugas di seluruh daerah juga mesti waspada. Mencegah kecurangan berarti memastikan Pemilu berjalan aman dan lancar. Di masa tenang, Bawaslu Sulsel memastikan semua alat peraga kampanye telah diturunkan.  Begitu pula dengan logistik Pemilu yang intens dipantau dan dipastikan telah siap sedia di masing-masing lokasi pemungutan suara. Supaya pada hari pencoblosan tidak ada lagi kendala. "Kami sudah ingatkan KPU supaya segera mempercepat. Lakukan langkah-langkah darurat apabila itu dianggap bisa bermasalah pada hari H," pesan Arumahi.

Masa Tenang Pemilu, Bawaslu Sulsel Aktif Patroli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pamlet-Cegah-Politik-Uang-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan(Sulsel) memantapkan pengawasan Pemilu 2019. Politik uang dan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) menjadi hal yang paling dikhawatirkan.  "Orientasi kami tentu melakukan pencegahan maksimal sebelum melakukan penindakan," kata Komisioner Bidang Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Sulsel Saiful Jihad dalam keterangan resmi, Sabtu (6/4).  Bawaslu Sulsel menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu untuk mengganti foto profil akun media sosial dengan meme atau slogan tolak politik uang. Instruksi serupa juga berlaku untuk staf Bawaslu.  Intsruksi tersebut diterapkan mulai hari ini hingga pemungutan suara. "Instruksi lain terhadap jajaran, untuk lebih aktif bersosialisasi dan mengajak masyarakat secara serentak di seluruh kabupaten/kota melakukan hal yang sama," jelasnya.  Kampanye tolak politik uang, politisasi SARA, penyebaran pesan kebencian serta hoaks, akan serentak dilakukan pada Minggu, 14 April 2019. Dalam bentuk apel akbar atau kegiatan Car Free Day di sejumlah titik strategis kota.  Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf menambahkan, pihaknya mengajak setiap masyarakat untuk bersama mencegah dan mengawasi proses Pemilu 2019. "Tidak ada tebang pilih dalam penindakan. Mari bersama cegah, awasi, dan tindak dugaan pelanggaran pemilu. Sanksi politik uang adalah pidana penjara dan pencoretan sebagai calon atau calon terpilih," imbuh Azry.

Cegah Politik Uang dengan Foto Meme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/26356-pengawas-tps-siap-kawal-pemilu-di-sulsel_m_.jpg" alt="Bawaslu Sulsel memberikan bimbingan teknis kepada pengawas TPS." width="100%">
<figcaption>Bawaslu Sulsel memberikan bimbingan teknis kepada pengawas TPS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 26.356 pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sulawesi Selatan (Sulsel) dilantik. Mereka tersebar di 24 kabupaten dan kota. Komisioner Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar-lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Saiful Jihad mengatakan, pelantikan pengawas TPS dilakukan di masing-masing kecamatan. "Pelantikan diagendakan serentak. Hanya saja untuk lokasi dan waktunya berbeda-beda tiap lokasi," kata Saiful Jihad dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (26/3). Pelantikan mulai dilaksanakan bergilir sejak Senin (25/3). Para pengawas TPS akan mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019. Tepatnya Mulai 25 Maret hingga 24 April 2019. Para pengawas TPS akan melakukan tugasnya dari tahap persiapan atau sebelum dan saat pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara di TPS. "Para pengawas TPS yang dilantik telah melalui proses penjaringan yang sangat ketat. Teruji independensi dan integritasnya serta kapasitas," ungkap Saiful. Pelantikan pengawas TPS menjadi wujud kesiapan Bawaslu untuk memastikan pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 berjalan sesuai aturan. "Sehingga jaminan kualitas dan integritas pelaksana dan pelaksanaan bisa diwujudkan," tegas Saiful.

26.356 Pengawas TPS Siap Kawal Pemilu di Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/penyelidikan-terhadap-anak-buahnya-dihentikan-danny-apresiasi-bawaslu_m_.jpg" alt="Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menghentikan penyelidikan video 15 camat Makassar yang diduga mendukung capres dan cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Keputusan itu disambut baik Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Dia mengapresiasi kineja Bawaslu yang telah meminta keterangan ke anak buahnya secara profesional. "Pertama, Bawaslu telah melakukan tugas secara profesional. Yang kedua, memang dalam video itu tidak ditemukan unsur-unsur para camat itu menyuruh memilih seseorang,"&nbsp;ucap lelaki&nbsp;yang akrab disapa Danny tersebut, Senin (11/3). Meski menghentikan penyelidikan dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu tetap akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Seluruh proses tahapan dugaan pelanggaran lain, di luar pidana pemilu, akan diserahkan sepenuhnya&nbsp;ke KASN. Menanggapi itu, Danny tak mempersoalkannya. Menurutnya, jika hal itu dianggap penting, menyerahkan seluruh proses lanjutan ke KASN adalah langkah yang tepat. "Bisa saja orang punya hak untuk melaporkan orang lain. Tapi memang tidak ada hal yang bertentangan. Cuma orang kan selalu mau, misalnya persepsi Pak Jokowi selalu diputar balikkan. Begitu saja. Jadi menunggu rekomendaai KASN saja," imbuh Danny. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/03/2019/wali-kota-makassar-pastikan-video-15-camat-dukung-01-hasil-editan" target="_blank">Danny sendiri juga sempat diperiksa oleh Bawaslu pada Jumat (1/3).</a> Saat itu dia menegaskan bahwa video para camat itu sudah diedit. Video aslinya adalah tentang kampanye pemberantasan narkoba. Dia menyebut, dalam video berdurasi 1 menit 27 detik itu ada beberapa adegan yang dipotong. Khususnya ketika para camat mengucapkan kata 'saya camat'. Seharusnya kelanjutan kata itu adalah 'mendukung pemberantasan narkoba di Kota Makassar'. Namun di dalam video dilanjutkan dengan kata dukungan terhadap pasangan nomor urut 01. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/03/2019/bawaslu-hentikan-penyelidikan-video-camat-makassar-diduga-dukung-01" target="_blank">Seperti diberitakan&nbsp;JawaPos.com&nbsp;sebelumnya</a>,&nbsp;Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menghentikan kasus video 15 camat se-Makassar. Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi mengungkapkan, penyelidikan dihentikan lantaran tim penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sama sekali tak menemukan indikasi pelanggaran pidana pemilu.

Penyelidikan Terhadap Anak Buahnya Dihentikan, Danny Apresiasi Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bawaslu-hentikan-penyelidikan-video-camat-makassar-diduga-dukung-01_m_.jpg" alt="Para camat Makassar yang terlibat di dalam video diduga berisi konten dukungan Pilpres saat mendatangi Bawaslu Sulsel 22 Februari lalu." width="100%">
<figcaption>Para camat Makassar yang terlibat di dalam video diduga berisi konten dukungan Pilpres saat mendatangi Bawaslu Sulsel 22 Februari lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menghentikan kasus video 15 camat se-Makassar. Kasus itu diselidiki Bawaslu setelah video tersebut diduga mengandung konten dukungan terhadap capres dan cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi mengungkapkan, penyelidikan dihentikan lantaran tim penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sama sekali tak menemukan indikasi pelanggaran pidana pemilu. "Setelah kami gelar rapat tahap dua pembahasan internal dengan segala dinamikanya, akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa camat yang diadukan atas dugaan tindak pidana pemilu itu tidak memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut," tegas Arumahi, Senin (11/3). Seluruh camat sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah elemen terkait video viral berdurasi 1 menit 27 detik yang mempertontonkan dukungan mengarah ke paslon 01. Para camat berdiri bersama mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL). Setelah memperkenalkan diri satu per satu, para camat itu berseru bahwa dukungan untuk paslon nomor urut 1 adalah harga mati. Dalam laporan, termaktub tiga pasal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh camat selaku Apratur Sipil Negara (ASN). Pertama, Pasal 493, 494, dan 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sepanjang bergulirnya proses penyelidikan yang menghadirkan puluhan saksi, sama sekali tidak ditemukan indikasi pelanggaran pemilu. "Camat yang diadukan diduga melakukan pelanggaran hukum lainnya. Artinya bukan pelanggaran pemilu. Itu akan kami rekomendasikan ke Komisi ASN," jelas Arumahi. Lebih rinci, Koordinator Penyidik Sentra Gakkumdu Bawaslu Sulsel AKP Benyamin menerangkan bahwa penyelidikan dilakukan terhadap 15 laporan yang diterima. Umumnya, soal dugaan pelanggaran pemilu camat selaku ASN. "Intinya disimpulkan, dugaan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun diduga kuat camat telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan lainnya," ucap Benyamin. Setelah merampungkan seluruh hasil penyelidikan, pihaknya menyerahkan proses lanjutan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. "Tentunya nanti pihak KASN yang akan melakukan rangkaian tahapan-tahapan sesuai dengan SOP mereka untuk membuktikan pelanggaran lainnya," tambahnya.

Bawaslu Hentikan Penyelidikan Video Camat Makassar Diduga Dukung 01

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dugaan-camat-se-makassar-dukung-01-syl-happy-happy-saja_m_.jpg" alt="SYL usai menjalani pemeriksaan terkait video 15 camat dukung 01 di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani Kota Makassar, Senin (4/3)." width="100%">
<figcaption>SYL usai menjalani pemeriksaan terkait video 15 camat dukung 01 di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani Kota Makassar, Senin (4/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menyelesaikan pemeriksaan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel). Mantan Gubenur Sulsel dua periode itu diperiksa sebagai saksi terkait laporan video 15 camat se-Kota Makassar yang diduga mendukung pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. "Pertama, saya hadir untuk mengklarifikasi soal video camat itu. Bagi saya, sebenarnya tidak ada pikiran lain untuk membuat video yang berlebihan. Tidak ada seperti itu. Karena saya tidak mengakui video itu seperti yang dilaporkan. Saya happy-happy saja. Selfie-selfie dengan camat," kata SYL usai menjalani pemeriksaan, Senin (4/3). Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 14.30 WITA. Tepat pukul 15.30, SYL bergegas meninggalkan ruangan pemeriksaan di lantai 1 Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar. SYL mengaku dicecar belasan pertanyaan soal viralnya video tersebut. Ia berdalih jika video itu murni hasil editan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. "Tentu saja editing menurut saya. Jadi ini tidak ada niatan apa-apa dari video itu selain dokumentasi pribadi saya. Di suatu tempat yang saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada masalah. Saya yakin orang tidak berani buat begitu untuk saya. Mungkin dipikir saya ini tidak paham politik," dalih Ketua DPP NasDem Bidang Otonomi Daerah (Otda) ini. Dalam video viral berdurasi 1 menit 27 detik, mempertontonkan dukungan mengarah ke paslon petahana. Para camat berdiri bersama SYL. Setelah memperkenalkan diri satu persatu, para camat berseru bahwa dukungan untuk pasangan nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf adalah harga mati. Menurut SYL, adegan dalam video itu tidak benar. Video sudah diedit kemudian diposting ke berbagai media sosial. Pertemuan itu merupakan ajang silaturrahim untuk membicarakan banyak hal. Layaknya seorang ayah yang merindukan anak-anaknya. "Sama dengan yang lain. Kalau ketemu pasti happy-happy, video-video segala macam. Tapi videonya tidak seperti itu. Mereka (camat) adalah bekas anak asuh saya. Semua rata-rata itu camat pernah bersentuhan dengan saya. Saya 25 tahun jadi kepala daerah. Pasti 15 orang atau berapa orang itu begitu ketemu, ayo video sama-sama saya dan bla bla bla," jelasnya. Terpisah, Ketua Tim Pendamping hukum SYL, Yasser Wahab menambahkan, pemanggilan ini merupakan wujud sikap kooperatif kliennya. Isi dalam video itu merupakan pertemuan yang sama sekali tidak diagendakan. "Kami tidak tahu diambil di mana video. Itu yang diserahkan pelapor. Pak Syahrul tadi jelaskan kalau ketemu dengan orang-orang yang ada di dalam situ memang pernah. Tapi tidak seperti kejadian yang ada di video. Ketemu by accident tidak pernah direncanakan, tidak pernah ada acara," imbuhnya. Laporan ini akan menjadi atensi khusus. Mengingat pelapor yang saat itu disebut-sebut tidak tahu menahu soal kebenaran video. Pihak SYL akan melakukan evaluasi internal untuk memikirkan langkah apa yang akan diambil dalam proses pelaporan. "Posisi kami adalah pemberi klarifikasi di sini. Jadi kami hanya memberikan keterangan. Pada prinsipnya, kami hanya mengikuti dan menyerahkan sepenuhnya pada proses yang berjalan," pungkasnya.

Dugaan Camat se-Makassar Dukung 01, SYL: Happy-happy Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bawaslu sulsel

Berita Terkini