<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/WhatsApp-Image-2023-05-11-at-224942-146907167.jpeg" alt="Anggota Bawaslu Kabupaten Jember meminta klarifikasi Bupati Jember Hendy Siswanto terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu Kabupaten Jember meminta klarifikasi Bupati Jember Hendy Siswanto terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember melakukan klarifikasi kepada Bupati Jember Hendy Siswanto terkait dugaan pelanggaran pemilu. &rdquo;Proses klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu itu untuk menindaklanjuti laporan Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat (JEPR),&rdquo; kata anggota&nbsp;Bawaslu&nbsp;Kabupaten Jember Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Dwi Endah Prasetyowati seperti dilansir dari Antara di Jember. Menurut dia, proses klarifikasi sejak laporan disampaikan dan diteliti Bawaslu Jember. Sehingga, dalam prosesnya pihaknya memiliki waktu 7 hari ditambah 7 hari lagi dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan aturan yang ada. &rdquo;Sebelumnya, kami sudah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Bupati Jember. Namun, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena ke luar kota sehingga kami&nbsp;jemput bola ke pendapa,&rdquo; tutur Dwi Endah Prasetyowati. Dia menjelaskan, pemanggilan kedua untuk klarifikasi kepada Bupati Jember tersebut dilakukan dengan jemput bola setelah melakukan koordinasi terkait dengan jadwal Bupati Hendy. &rdquo;Terkait dengan materi yang disampaikan masih belum bisa dijelaskan secara detail karena termasuk informasi yang dikecualikan dan masih tahap klarifikasi. Namun, semua berkaitan dengan laporan yang disampaikan pelapor JEPR kepada Bawaslu Jember,&rdquo; terang Dwi Endah Prasetyowati. Hingga saat, lanjut dia, pihaknya&nbsp;sudah melakukan pemeriksaan terhadap 61 orang, termasuk terlapor dan Bupati Jember Hendy Siswanto. Berdasar peraturan, jika terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya&nbsp;akan merekomendasikan kepada lembaga terkait untuk bisa memberikan sanksi sesuai dengan aturan. &rdquo;Jadi, kalau misal ASN, kami rekomendasikan ke KASN. Kalau Bupati, kami sampaikan rekomendasi kepada Gubernur terkait dengan sanksi lembaga yang bersangkutan akan memutuskannya,&rdquo; ujar Dwi Endah Prasetyowati. Endah menambahkan, wewenang Bawaslu&nbsp;Kabupaten Jember hanya memberikan rekomendasi, bukan memberikan sanksi terkait dengan laporan tersebut karena sudah ada lembaga lain yang akan memberikan sanksi.

Bawaslu Kabupaten Jember melakukan klarifikasi kepada Bupati Jember Hendy Siswanto terkait dugaan pelanggaran pemilu

Bawaslu Jember klarifikasi Bupati Hendy Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/WhatsApp-Image-2023-04-29-at-154130-4133741614.jpg" alt="Sejumlah pengurus JEPR mendatangi Kantor Bawaslu Jember menanyakan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan pada Sabtu (29/4)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengurus JEPR mendatangi Kantor Bawaslu Jember menanyakan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan pada Sabtu (29/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bawaslu Kabupaten Jember menindaklanjuti laporan Jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat (JEPR) terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu. Itu diduga dilakukan puluhan pejabat struktural dan satu pejabat negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Komisioner Bawaslu Jember Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Dwi Endah Prasetyowati mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemkab Jember dari Bawaslu Jatim. &rdquo;Kami sudah menerima pelimpahan laporan itu dari Bawaslu Jatim dan saat ini masih dalam proses penanganan. Tim melakukan kajian atas laporan JEPR berdasar alat bukti yang ada. Kami punya waktu 2x7 hari kerja,&rdquo; kata Dwi Endah Prasetyowati seperti dilansir dari Antara di Jember, Senin (1/5). JEPR melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pejabat negara dan puluhan pejabat struktural Pemkab Jember kepada Bawaslu Jawa Timur pada 12 April. Selanjutnya kasus itu dilimpahkan kepada Bawaslu Jember pada 27 April. &rdquo;Kami sudah mendatangi Kantor Bawaslu Jember untuk menanyakan sejauh mana tindak lanjut pelaporan yang sudah dilakukan tersebut dan mendesak untuk segera diproses sesuai ketentuan,&rdquo; kata Koordinator JEPR Jember Irham Fidaruziar. Setelah melakukan investigasi mendalam, lanjut dia, pihaknya melaporkan satu pejabat negara, 15 pejabat struktural di tingkat kabupaten, 30 pejabat struktural di kecamatan, dan 20 pejabat struktural di tingkat kelurahan, terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN secara terselubung. Yakni pada Kegiatan Jember Berbagi selama Ramadan 1444 Hijriah. &rdquo;Kegiatan Jember Berbagi melibatkan fungsionaris partai peserta Pemilu 2024 dan beberapa calon legislator dari sejumlah partai yang menguntungkan mereka. Padahal, kegiatan itu menggunakan dana APBD dan APBN,&rdquo; tutur Irham Fidaruziar. Dia menjelaskan, Bawaslu Jember memiliki waktu selama tujuh hari untuk melakukan penanganan pelaporan setelah pelimpahan dari Bawaslu Jawa Timur berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. &rdquo;Jika diperlukan Bawaslu Jember bisa memanggil para pihak untuk meminta klarifikasi, dan jika butuh waktu tambahan maka diberi 7 hari kedua sebagai waktu tambahan,&rdquo; tutur Irham Fidaruziar. Irham menambahkan, pihaknya juga sudah melampirkan sejumlah bukti foto terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan pejabat negara dan pejabat struktural Pemkab Jember tersebut.

Bawaslu Jember tindak lanjuti laporan JEPR dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu yang diduga dilakukan pejabat Pemkab Jember

Bawaslu Jember Tindak Lanjuti Laporan JEPR Terkait Pelanggaran ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WhatsApp-Image-2020-12-17-at-23.36.26.jpg" alt="Suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jember di Hotel Luminor Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (17/12) malam. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jember di Hotel Luminor Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (17/12) malam. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bawaslu Kabupaten Jember mencatat beberapa kasus temuan yang menjadi perhatian khusus yang terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jember pada 16–17 Desember.  ”Selama dua hari rapat pleno terbuka rekapitulasi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus baik yang terjadi mulai tingkat TPS, desa, hingga kecamatan, yang berawal dari keberatan saksi di tingkat kecamatan yang belum tuntas,” kata Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim saat skorsing rapat pleno rekapitulasi di Hotel Luminor Jember, Jawa Timur, Kamis (17/12) malam.  Dia mencontohkan, temuan kasus di Kecamatan Bangsalsari yakni ada pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan surat undangan atau C-6 orang lain yang diungkap saksi pasangan calon. Sehingga, hal itu menjadi perhatian khusus yang dicatat Bawaslu Jember.  ”Sedangkan di Kecamatan Tanggul, ada keberatan saksi pasangan calon yang menduga bahwa daftar hadir di salah satu TPS ditandatangani KPPS. Sehingga ada pemalsuan tanda tangan. Hal itu juga terjadi di tiga TPS di Kecamatan Tanggul,” ucap Devi Aulia Rahim, Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Jember itu.  Menurut dia, temuan yang disampaikan saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pleno tersebut dikroscek dengan laporan Bawaslu dan hasilnya memang ada kesamaan. ”Untuk itu temuan tersebut akan ditindaklanjuti dan dikaji lebih dalam lagi sesuai dengan mekanisme di Bawaslu. Sehingga, akan dilakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti hal itu,” kata Devi Aulia Rahim.  Temuan yang lain juga ada perbedaan daftar pemiih tetap (DPT) dan persoalan administrasi yang tidak dilakukan penyelenggara pilkada sesuai dengan prosedur seperti jumlah surat suara di TPS harus sesuai DPT ditambah cadangan surat suara 2,5 persen.  Devi menjelaskan, temuan yang menjadi catatan khusus tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) meskipun menjadi temuan Bawaslu dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara.  ”Mekanismenya laporan itu harusnya dilakukan ke PPK dan diteruskan ke KPU setelah dua hari setelah pemungutan suara. Pemungutan suara ulang bisa dilakukan maksimal empat hari setelah pemungutan suara pada 9 Desember,” ujar Devi Aulia Rahim.  Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang digelar KPU Jember berjalan alot. Sebab, sejumlah saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati menyampaikan protes terkait mekanisme yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan aturan.  Rapat pleno rekapitulasi tersebut beberapa kali harus diskorsing, sehingga pada Kamis pukul 23.30 WIB rapat tersebut juga belum selesai dibacakan penetapan penghitungan perolehan suara tiga pasangan calon peserta Pilkada Jember.  Pilkada Jember diikuti tiga pasangan calon yakni pasangan Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) dengan nomor urut 1, pasangan Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) dengan nomor urut 2, dan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna Wijaya (Salam-Ifan) dengan nomor urut 3.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aDySvuGfPa4

Bawaslu Jember Catat Temuan Kasus Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-17-at-22.12.40.jpg" alt="Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Imam Thobrony Pusaka. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Imam Thobrony Pusaka. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqit Arief dan Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano hadir memenuhi panggilan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Jember, Selasa (17/11).  ”Saya sudah menjelaskan semuanya kepada Bawaslu. Mohon menanyakan itu ke Bawaslu,” kata Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief seperti dilansir dari Antara usai klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember.  Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Imam Thobrony Pusaka menyebutkan, dua pejabat pemkab tersebut adalah terlapor dari laporan warga bernama Mohammad Husni Thamrin. ”Alhamdulillah, klarifikasi tersebut sudah berjalan lancar. Hal itu untuk melengkapi tahap kajian penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu,” tutur Imam Thobrony Pusaka.  Menurut dia, Thamrin melaporkan prosesi pengembalian jabatan 366 orang pejabat Pemkab Jember yang dilaksanakan pada hari Jumat (13/11). Laporan itu dikaitkan dengan dugaan pelanggaran pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.  ”Klarifikasi terhadap Plt Bupati Jember dan Sekkab Jember untuk mengetahui apakah pengembalian jabatan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang,” kata Imam Thobrony Pusaka.  Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian lagi dan menggelar rapat pleno dengan melihat apakah bukti-bukti sudah didapatkan atau belum sehingga belum bisa disimpulkan. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilarang melakukan pelantikan dan mutasi jabatan selama 6 bulan sampai masa penetapan calon kepala daerah terpilih.  ”Namun, dalam frasa di bawahnya tertulis boleh melakukan pelantikan atau mutasi jabatan atas izin tertulis dari Kementerian (Dalam Negeri) sehingga kami akan kaji hal itu,” ujar Imam Thobrony Pusaka.  Sebelumnya, sebanyak 366 pejabat di lingkungan Pemkab Jember dimutasi dan dikembalikan ke jabatan semula sebagai konsekuensi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan khusus Kemendagri pada 11 November 2019 agar para pejabat itu dikembalikan sesuai dengan KSOTK 2016.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=LLifcJd4cMk

Plt Bupati dan Sekkab Jember Penuhi Panggilan Klarifikasi di Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/DSCF4983-1.jpg" alt="Anggota Bawaslu Jember Andika Firmansyah menutup foto cabup petahana yang menempel di ambulans desa disaksikan Plt Bupati Jember Abdul Muqief Arief dan Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi di depan Kantor Pemkab Jember, Sabtu (3/10) sore. Zumrotun Solichah/A" width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu Jember Andika Firmansyah menutup foto cabup petahana yang menempel di ambulans desa disaksikan Plt Bupati Jember Abdul Muqief Arief dan Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi di depan Kantor Pemkab Jember, Sabtu (3/10) sore. Zumrotun Solichah/A</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksana tugas Bupati Jember Abdul Muqit Arief bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember menutup foto calon bupati petahana Faida yang menempel di fasilitas negara. Di antaranya di ambulans desa yang tersebar di 248 desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.  Sebanyak 30 ambulans desa dikumpulkan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Sabtu (3/10) sore, Bawaslu menutup foto cabup petahana Faida yang disaksikan forum komunikasi pimpinan daerah setempat.  ”Seperti diketahui bersama bahwa awal memasuki masa kampanye itu yang menjadi sorotan masyarakat adalah ambulans desa dan fasilitas-fasilitas pemerintahan,” kata Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief seperti dilansir dari Antara di Jember.  Menurut dia, Pemkab Jember sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan gambar-gambar mana yang tidak masuk sebagai alat peraga kampanye dan harus ditertibkan.  ”Kami sudah melakukan penutupan gambar cabup petahana sesuai dengan saran Bawaslu Jember dan penutupan harus dilakukan secara bertahap. Insya Allah bisa selesai dalam waktu tiga hari,” tutur Abdul Muqit Arief.  Dia menjelaskan, penutupan foto petahana tidak hanya dilakukan di ambulans desa, tetapi juga di fasilitas milik negara lain yang memuat gambar cabup petahana seperti bus perpustakaan.  Sementara itu, anggota Bawaslu Jember Andika Firmansyah mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Pemkab Jember untuk menertibkan gambar cabup petahana yang masih menempel di fasilitas negara selama masa kampanye Pilkada Jember. ”Kami terus melakukan pengawasan untuk menertibkan gambar-gambar cabup petahana yang berada di fasilitas negara, sehingga tidak hanya di ambulans desa, tetapi juga lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah,” terang Andika Firmansyah.  Dia menjelaskan, kepala daerah yang berstatus cabup petahana dilarang memasang alat peraga kampanye dengan menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye. Salah satunya foto Faida di ambulans desa.  ”Kami tidak langsung menertibkan, namun mengirimkan surat kepada Plt Bupati Jember Abdul Muqiet Arief dengan meminta agar gambar atau foto petahana segera ditutup,” ujar Andika Firmansyah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=w586ouM0R4U&ab_channel=jawapostvofficial

Plt Bupati-Bawaslu Jember Tutup Foto Cabup Petahana di Ambulans Desa

Bawaslu Jember

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bawaslu Jember

Berita Terkini

Bawaslu Jember klarifikasi Bupati Hendy Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Jember Tindak Lanjuti Laporan JEPR Terkait Pelanggaran ASN

Bawaslu Jember Catat Temuan Kasus Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi

Plt Bupati dan Sekkab Jember Penuhi Panggilan Klarifikasi di Bawaslu

Plt Bupati-Bawaslu Jember Tutup Foto Cabup Petahana di Ambulans Desa

Download Aplikasi JawaPos.com