<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/JzluUTUX5wBl3E9BkNG5yJDwvFju7COjBpkO2tSq-1-3867220568.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menerima pengembalian anggaran Pilkada dari KPU dan Bawaslu di Grahadi. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menerima pengembalian anggaran Pilkada dari KPU dan Bawaslu di Grahadi. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan Pilkada Jatim 2024 senilai Rp 162,902 miliar. Pengembalian dana hibah dilakukan KPU dan Bawaslu Jawa Timur saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya belum lama ini. "Apresiasi saya ucapkan kepada KPU dan Bawaslu Jatim karena sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengembalian sisa dana hibah yang tidak terserap, paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon," tutur Khofifah dalam keterangannya, Minggu (11/5). Anggaran yang dikembalikan merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari dana hibah yang dialokasikan Pemprov Jatim kepada KPU dan Bawaslu. Rinciannya, KPU Jatim mengembalikan sisa anggaran sebesar Rp 127.624.375.184 (Rp 127,6 miliar) dari total dana hibah Pilgub Jatim 2024 yang diterima dari APBD Jawa Timur sebesar Rp 845 miliar. Sementara, Bawaslu Jatim mengembalikan sisa anggaran senilai Rp 35.277.978.169 (Rp 35,2 miliar), dari total dana hibah yang diterima dari APBD Jawa Timur sebesar Rp 111.354.383.000 (Rp 111,3 miliar). Selain itu, Gubernur Khofifah juga memuji kinerja KPU dan Bawaslu Jatim atas keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, sehingga berjalan aman, lancar dan kondusif.&nbsp; Bagi Khofifah, Gelaran Pilkada Jatim yang aman dan kondusif tidak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas para penyelenggara. Mulai dari jajaran petugas di TPS, desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. "Apresiasi sebesar-besarnya kepada KPU Jatim, Bawaslu Jatim serta seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPD, dan PTPS, dedikasi mereka luar biasa demi kesuksesan Pemilu," jelasnya. Gubernur Khofifah berharap KPU dan Bawaslu tetap solid membangun Jawa Timur. Meski Pemilu usai, keduanya tetap berperan penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.&nbsp;

KPU dan Bawaslu Jatim mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 senilai Rp 162,9 miliar, Gubernur Khofifah apresiasi kinerja mereka.

Sukses Gelar Pilkada Jawa Timur 2024, KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Rp 162,9 Miliar ke Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BAWASLU-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan media memiliki irisan dalam fungsinya. Salah satu di antaranya adalah pengawasan. Karena itu, antara Bawaslu dan media mesti berseiring dalam pengawalan demi kesuksesan Pemilu 2024 mendatang. Nah, untuk bisa berseiring, SDM di Bawaslu sangat penting menjalin sinergisitas dan memiliki kemampuan bermedia.  Pernyataan itu disampaikan Komisioner Bawaslu Jatim Abdul Qudus Salam saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu dalam Penulisan Pers Release dan Pengelolaan Media Sosial bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jatim, di kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kemarin (19/3).  Menurut Qudus, panggilan akrabnya, selama ini media memiliki andil besar dalam membantu Bawaslu. Yakni, turut mengedukasi dan menginformasikan pesan kepada publik tentang kepemiluan. Misalnya, apa yang boleh dan tidak boleh dalam pemilu. ‘’Disinilah perlu ada jalinan kerja sama. Kapan sesuatu perlu kita sampaikan ke media dan tidak. Tentu hal-hal demikian itu ada ilmunya,’’ ujarnya.  Nah, lewat kegiatan ini pihaknya berharap Bawaslu di kabupaten/kota se-Jatim  memahami dan memiliki ilmu bermedia itu. Selanjutnya, mengamalkannya. ‘’Kami ingin setelah ini Bawaslu kabupaten/kota di Jatim menjadi lebih dinamis dan makin melek literasi media. Tentu saja sesuai dengan kewenangan. Yakni, pencegahan, pengawasan, dan penindakan,’’ papar mantan pengurus Lakpesdam PBNU itu.  Dalam rakor peningkatan kapasitas 38 Bawaslu kabupaten/kota tersebut, lanjut Qudus, pihaknya membagi dua gelombang. Pekan sebelum dilaksanakan di Kabupaten Blitar dan Mojokerto.  ‘’Setelah ini, kami juga mengharapkan, Bawaslu di daerah-daerah berlomba-lomba mengedukasi publik melalui pers maupun media sosial seperti menangkal hoaks, merespons kejadian di lapangan dengan cepat dan akurat, serta selalu berkoordinasi,’’ ungkapnya.  Sementara itu, salah seorang narasumber yang diundang adalah Sholahuddin, redaktur Jawa Pos yang juga wakil ketua PWI Jatim. Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan banyak hal. Terutama tentang berita yang diminati media. ‘’Di internal Jawa Pos, ada internalisasi tentang rukun iman berita. Yakni, ketokohan, pertama atau kebaruan, kedekatan, besar, kontroversi, human interest, dan misi,’’ ujarnya.  Nah, kejadian atau peristiwa yang memenuhi rukun itulah menjadi indikator sebuah berita. Apakah berita itu penting, menarik, ataukah penting dan juga menarik. Atau sebaliknya, tidak penting dan tidak menarik. ‘’Semakin tinggi nilai dari indikator dari rukun-rukun itu maka berita itulah yang disukai media dan diminati publik,’’ paparnya.  Dalam pemberian materi tersebut, para perwakilan Bawaslu kabupaten/kota terlihat antusias. Mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang banyak hal seputar media. Termasuk perbedaan media pers dan media non-pers. Selain itu, juga sharing tentang kode etik hingga organisasi kewartawanan.

Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Se-Jatim Dibekali Ilmu Khusus Melek Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/QUDUS-SALAM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tahapan Pemilu 2024 terus berjalan. Mulai Minggu (12/2) hingga 14 Maret mendatang, sudah mulai memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih oleh petugas dari KPU. Mengawal tahapan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan gerakan Siap Awasi Coklit Pemilu 2024.  Komisioner Bawaslu Jatim Abdul Qudus Salam menyatakan, gerakan Siap Awasi Coklit Pemilu 2024 menjadi momen agar semua elemen masyarakat terlibat mengawasi pelaksanaan coklit. Tujuannya, memastikan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 nanti tidak bermasalah.  ‘’Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, DPT ini selalu menjadi masalah yang sangat krusial. Setiap ada persoalan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi), tidak lepas dari persoalan DPT ini.’’ ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (11/2),  Karena itu, lanjut dia, persoalan tersebut akan menjadi salah satu konsentrasi penuh Bawaslu. Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memenuhi syarat jangan sampai kehilangan hak konstitusionalnya.  "Kami ingin memastikan itu. Jadi, kami siap mengawal dan mengawasi dari awal. Nah, kami juga mengharapkan melalui gerakan Siap Awasi Coklit Pemilu 2024, masyarakat juga turut aktif untuk memastikan dirinya telah didata oleh petugas dari KPU," kata mantan pengurus Lakspesdam PBNU itu.  Selama proses coklit, lanjut dia, Bawaslu ingin menempatkan rakyat pada garda terdepan. Seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tercoklit oleh panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih). "Bawaslu bersama rakyat akan benar-benar berupaya untuk memastikan seluruh WNI yang terdaftar sebagai pemilih, bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 nanti. Baik pileg maupun Pilpres," tegasnya.  Dia menambahkan, selama ini tahapan coklit menjadi akar permasalahan DPT. Karena itu, harus dipastikan dari akarnya. Coklit harus memberikan citra keadilan bagi masyarakat. Qudus juga mengharapkan pihak pemantau Pemilu untuk ikut serta mengawal dan mengawasi coklit tersebut. ‘’Semua harus memastikan coklit berjalan dengan baik,’’ ujarnya.  Dia tidak ingin nanti ada kasus pemilih tidak terdata, NIK ganda, belum cukup umur tapi masuk pemilih, dan sejenisnya. ’’Petugas KPU harus memastikan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Harus tegak lurus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang ada," ungkapnya.  Ada beberapa ceruk atau wilayah tertentu yang potensial atau rawan tidak tercoklit. Sebut sajaa di antaranya, pondok pesantren dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). ‘’Sekali lagi, kami berharap masyarakat turut aktif sejak dari tahapan ini. Jangan sampai abai, kemudian nanti timbul masalah,’’ pungkasnya.

Rawan Masalah, Bawaslu Jatim Ajak Warga Kawal dan Awasi Coklit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pelantikan.png" alt="LESTARIKAN BUDAYA: Para anggota PPS Pemilu 2024 di wilayah Banyuwangi menjalani pelantikan di Taman Blambangan, Selasa (24/1). Prosesi itu mengusung nuansa Osing. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>LESTARIKAN BUDAYA: Para anggota PPS Pemilu 2024 di wilayah Banyuwangi menjalani pelantikan di Taman Blambangan, Selasa (24/1). Prosesi itu mengusung nuansa Osing. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rekrutmen panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat desa/kelurahan untuk Pemilu 2024 di Jatim tidak berlangsung mulus. Sebanyak 34 kabupaten/kota di Jatim harus memperpanjang masa pendaftarannya.  Ada sejumlah hal yang menjadi penyebabnya. Yakni, kurangnya jumlah peserta dari unsur perempuan paling sedikit 30 persen. Juga, jumlah pendaftar belum memenuhi ketentuan minimal.  ’’Mayoritas karena kurangnya keterwakilan perempuan,’’ ucap Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Nur Elya Anggraini, Selasa (25/1).  Berdasar data Bawaslu Jatim, sebanyak 2.084 desa/kelurahan di 24 daerah harus membuka kembali pendaftaran. Dari jumlah itu, 1.700 desa/kelurahan kekurangan keterwakilan perempuan.  Tahap perpanjangan pendaftaran panwaslu desa/kelurahan dimulai sejak kemarin (24/1) sampai lusa (26/1). Jika jumlah keterwakilan perempuan tetap tidak terpenuhi, proses seleksi akan dilanjutkan.  ’’Meski dalam satu desa/kelurahan itu tidak ada unsur perempuan yang mendaftar,’’ paparnya.  Di bagian lain, kemarin KPU di 38 kabupaten/kota resmi melantik personel panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa/kelurahan di wilayah masing-masing. Total ada 25.482 personel yang bertugas di 8.494 desa/kelurahan di 666 kecamatan se-Jatim.

Sepi Peminat, Pendaftaran Panwaslu 2.084 Desa/Kelurahan Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KI-AWARD-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komitmen dan kerja keras jajaran kepengawasan pemilu dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, berbuah apresiasi. Rabu (30/11), Komisi Informasi (KI) Jatim memberikan penghargaan kepada Bawaslu Jatim dan Bawaslu kabupaten/kota di Jatim.  Khusus Bawaslu Jatim meraih enam penghargaan sekaligus dalam event KI Award tersebut. Yakni, sebagai lembaga publik favorit dalam keterbukaan informasi, lembaga publik informatif, terbaik dalam kategori pelayanan infomasi.  Selain itu, terbaik dalam penyedia informasi publik, terbaik dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi, dan terbaik dalam kategori permohonan informasi.’’Kami bersyukur atas apresiasi yang telah diberikan Komisi Informasi ini,’’ kata Ketua Bawaslu Jatim A. Warits, Kamis (1/12).  Sebagai lembaga publik yang mengawasi tahapan pemilu, lanjut Warits, Bawaslu Jatim memang berusaha dan berkomitmen untuk memberikan informasi sebaik-baiknya dan melayani setiap permohonan informasi. ’’Kami yakin bila Bawaslu terbuka, pemilu akan terpercaya,” ungkapnya.  Sementara itu, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Jatim Abdul Quddus Salam juga berbahagia atas capaian tersebut. Termasuk jajaran Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim. ’’Ada sembilan Bawaslu kabupaten/kota yang juga dinyatakan informatif oleh Komisi Informasi,’’ katanya.  Menurut Quddus, tentu apresiasi tersebut patut disyukuri dan menambah motivasi tersendiri bagi Bawaslu. Sebab, sebagai lembaga yang baru permanen, Bawaslu kabupaten/kota telah mewujudkan upaya serius untuk memberikan informasi kepada publik.  ‘’Ke depan, kita semakin berkomitmen untuk dapat memberikan yang terbaik kepada publik sesuai tugas dan fungsi Bawaslu. Tentunya, tetap membutuhkan sinergisitas dengan segenap stakeholder,’’ ujarnya.  Sembilan Bawaslu kabupaten/kota yang mendapat predikat informatif antara lain, Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Ngawi, Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Madiun, dan Situbondo. ‘’Semoga penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi Bawaslu kabupaten/kota lain,’’ pungkasnya.  ---  PENGHARGAAN KOMISI INFORMASI JATIM  Bawaslu Jatim <ul> 	<li>Kategori Badan Publik Layanan Informasi Publik Terbaik Instansi Vertikal di Jawa Timur.</li> 	<li>Kategori Badan Publik Penyedia Informasi Publik Terbaik Instansi Vertikal di Jawa Timur.</li> 	<li>Kategori Badan Publik Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik Terbaik Instansi Vertikal di Jawa Timur.</li> 	<li>Kategori Badan Publik Permohonan Informasi Publik Terbaik Instansi Vertikal di Jawa Timur.</li> 	<li>Kategori Badan Publik Informatif</li> 	<li>Kategori Badan Publik Favorit Tahun 2022</li> </ul>  Bawaslu Kabupaten/Kota <ul> 	<li>Bawaslu Kota Malang, Kategori Badan Publik Mengumumkan Informasi Publik Terbaik</li> 	<li>Bawaslu Nganjuk, Kategori Badan Publik Layanan Informasi Publik Terbaik</li> 	<li>Bawaslu Situbondo, Kategori Badan Publik Penyedia Informasi Publik Terbaik</li> 	<li>Bawaslu Kota Pasuruan, Kategori Badan Publik Penyedia Informasi Publik Terbaik</li> 	<li>Bawaslu Kediri, Kategori Badan Publik Permohonan Informasi Publik Terbaik</li> </ul> Kategori Badan Publik Informatif di Bawaslu Kab/Kota <ol> 	<li>Kab. Madiun</li> 	<li>Kab. Malang</li> 	<li>Kab. Ngawi</li> 	<li>Kab. Bangkalan</li> 	<li>Kota Pasuruan</li> 	<li>Kota Madiun</li> 	<li>Kab. Situbondo</li> 	<li>Kab. Mojokerto</li> 	<li>Kab. Tuban</li> </ol>

Bawaslu Jatim Raih Enam Penghargaan Keterbukaan Informasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-jatim-intensifkan-patroli-di-tps-rawan_m_222933.jpeg" alt="Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mohammad Amin, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim periode 2017-2022, Selasa (8/11) pagi meninggal dunia. Pria 50 tahun itu terlibat dalam kecelakaan di Pamekasan, Madura. Tepatnya, di Jalan Raya Tlanakan, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan.  Informasi yang dihimpun Jawa Pos, kecelakaan maut terjadi sekitar pukul 05.15 WIB. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan jenis minibus nopol M 1312 AA  kontra pikap nopol M 8030 XD. Nah, Mohammad Amin, warga asal Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Sumenep, itu mengendarai minibus yang disopiri Ahmad Hidayaturrosi.  Kecelakaan bermula saat kendaraan minibus berjalan dari timur ke barat atau arah Pamekasan ke Surabaya, dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian, pengemudi mendahului kendaraan di depannya. Namun, terlalu ke kanan. Nahas, pada saat bersamaan dari arah berlawanan, melaju pikap yang dikemudikan Abdul Fatah, 54, asal Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.  Karena jarak sudah terlalu dekat, kendaraan bersangkutan sudah lepas kendara. Lalu, braaakkk! Adu moncong dua kendaraan itupun terjadi. Bodi depan minibus pun ringsek. Nyaris tidak berbentuk. Selain menyebabkan korban Mohammad Amin meninggal, kecelakaan itu juga membuat sejumlah penumpang pikap mengalami luka ringan.  Komisioner Bawaslu Jatim Abdul Qudus Salam membenarkan musibah yang membuat Mohammad Amin meninggal dunia. ‘’Kami turut berduka sedalam-dalamnya. Semoga almarhum husnul khotimah. Mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran,’’ ungkapnya.  Ucapan duka cita juga disampaikan Ketua Pesatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim Lutfil Hakim. ''Semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita hanya menunggu saat. Semoga Mas Amin husnul khatimah,'' ujarnya.  Mohammad Amin bertugas di Bawaslu sebagai ketua sejak 2017 silam. Dalam periodesasinya, antara lain, mengawal pelaksanan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2018, dengan terpilihnya pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim. Lalu, Pemilu 2019 serentak dan juga Pilkada kabupaten/kota di Jatim pada 2020.  Pelaksanaan pesta demokrasi di Jatim sejauh ini berjalan relatif kondusif.  Pada 22 September 2022 lalu, Mohammad Amin mengakhiri tugasnya di Bawaslu Jatim. Setelah itu, jabatan Ketua Bawaslu Jatim berganti ke pundak ke A. Warits. Pria kelahiran Sumenep itu menjabat hingga 2027 mendatang.

Kecelakaan di Pamekasan, Mantan Ketua Bawaslu Jatim Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/QUDUS-SALAM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Abdul Qudus Salam resmi dilantik sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim pengganti antarwaktu (PAW). Mantan wakil ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU itu menjabat hingga 2023 mendatang.  Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja secara daring, Senin (24/10). Selain Bawaslu Provinsi Jatim, pelantikan PAW itu juga dilakukan kepada sejumlah anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia.  Adapun ke-16 nama anggota Bawaslu PAW hingga 2023 tersebut masing-masing Dian Kurniati (Provinsi Kaltim), Ferry (Provinsi Bangka Belitung), Andi Budi P (Kabupaten Bangka Selatan), Hari Wibawa (Kota Tanjung Pinang), Feri (Kota Palu), Mursani (Kota Jakarta Utara), Abdul Qudus Salam (Provinsi Jatim).  Selain itu, Muhammad Hanif Fahmi (Kota Malang), Yuniarti (Kota Banjar Baru), Jelly Hendro (Kabupaten Musi Banyuasin), Ruslan (Kota Mataram), Frans (Kota Bitung), Ronald Regan (Kota Minahasa), Erwin (Kota Ambon), Ahmad Kaluga (Provinsi Maluku), dan Wilson (Kota Payakumbuh).  Pelantikan tersebut berdasar ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Bawaslu No.1651.1 S.D.1666.1/ HK.01.01/K1/10/2022 tentang PAWAnggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sisa masa jabatan 2018-2023.  Dalam pesannya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap kepada 16 anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilantik itu agar langsung berkerja cepat. Saat ini sudah masuk tahapan verifikasi faktual partai politik.  "Saya berpesan kepada bapak/ibu semua agar mempelajari dan memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan proses verifikasi, terutama verifikasi faktual yang sedang berjalan saat ini, sebagai bentuk kesiapan Bawaslu dalam tahapan Pemilu serentak 2024." kata Bagja dalam siaran persnya.  Mantan tenaga ahli DPR itu juga meminta para komisioner Bawaslu itu untuk memedomani UU Pemilu, Peraturan KPU, dan juga Peraturan Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. "Dalam bekerja selain harus mengetahui hal dasar soal pengawasan, juga harus memahami regulasi yang ada," tegasnya.  Seusai dilantik, Qudus kepada Jawa Pos mengaku bersyukur atas kepercayaan dan amanat baru sebagai Bawaslu Provinsi Jatim tersebut. Meski hanya sampai 2023, namun pihaknya akan bersungguh-sungguh dan bekerja sepenuh hati untuk turut menjadi bagian dalam menyukseskan persiapan Pemilu 2024.  ‘’Mohon doa dan restunya. Tentunya, saya akan beradaptasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan komisioner Bawaslu Jatim lainnya. Sebab, kami kan kolektif dan kolaboratif,’’ paparnya.  Kehadiran Qudus yang juga seorang dosen itupun melengkapi formasi Bawaslu Provinsi Jatim. Komisioner lainnya adalah A. Warist (ketua), Rusmifahrizal Rustam (divisi penyelesaian sengketa), Nur Elya Anggraini (divisi sumber daya manusia dan organisasi), Muh. Ikhwanudin Alfianto (divisi penanganan pelanggaran).  Lalu, Eka Rahmawati (divisi pencegahan dan partispasi masyarakat), dan Purnomo Satriyo Pringgodigdo (divisi hukum, pendidikan, dan pelatihan). Adapun divisi humas, data, dan informasi, bisa jadi akan ditempati Qudus.

Mantan Wakil Ketua Lakpesdam PBNU Dilantik Jadi Anggota Bawaslu Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/pulihkan-nama-baik.jpg" alt="LEGA: Dari kiri, Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko saat mendatangi Kejari Surabaya untuk pelaksanaan putusan bebas. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LEGA: Dari kiri, Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko saat mendatangi Kejari Surabaya untuk pelaksanaan putusan bebas. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko kini bisa benar-benar bernapas lega. Kejari Surabaya memulihkan harkat dan martabat dua mantan komisioner Bawaslu Jatim itu. Pemulihan nama baik tersebut berdasar putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mereka tidak terbukti korupsi anggaran dinas Pilpres 2014 yang berasal dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).  ”Kami hari ini (kemarin, Red) sudah melaksanakan eksekusi atas putusan kasasi kepada Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko. Barang bukti Rp 76 juta juga sudah kami serahkan kepada yang bersangkutan dan telah ditandatangani dalam berita acara,” ujar Kasipidsus Kejari Surabaya Ari Prasetya Panca Atmaja kemarin (30/6).  Suryono Pane, pengacara Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko, menyambut baik eksekusi bebas oleh kejaksaan itu. Semestinya kedua kliennya bisa dieksekusi lebih cepat. Dua pekan lalu pihaknya sudah mengajukan permintaan eksekusi ke kejaksaan. ”Sebelumnya tidak ada inisiatif dari kejaksaan. Baru terlaksana hari ini setelah kami upayakan permintaan eksekusi bebas,” katanya.  Dengan adanya putusan bebas tersebut, Sufyanto dan Sugeng terbukti bukan koruptor sebagaimana opini yang selama ini terbentuk ketika mereka menjalani proses hukum. Nama baik keduanya telah dipulihkan kejaksaan. ”Artinya, hari ini kejaksaan mempunyai kewajiban memulihkan harkat dan martabat dua mantan pimpinan Bawaslu ini,” katanya.  Suryono menyebut kedua kliennya sebagai pendekar pemilu. Kemampuan mereka dalam mengawasi pemilu disebut cukup dirasakan masyarakat. ”Saat beliau menjabat, kualitas pengawasan pemilu lebih baik. Dengan putusan bebas ini, harapan kami mereka bisa kembali lagi beraktivitas,” ungkapnya.  Dua mantan komisioner Bawaslu itu juga tidak akan melakukan upaya hukum balik kepada Polda Jatim dan Kejari Surabaya. Meski, itu bisa dan memungkinkan. ”Karena negara sedang susah. Beliau ini sudah mengikhlaskannya,” tuturnya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/01/07/2021/sah-ppkm-darurat-diterapkan-luhut-nggak-ada-mal-buka-sampai-20-juli/">Sah PPKM Darurat Diterapkan, Luhut: Nggak Ada Mal Buka Sampai 20 Juli</a>  Sufyanto dan Sugeng sebelumnya disidang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Jatim tahun anggaran 2013. Jaksa mendakwa mereka atas dugaan tersebut. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan putusan bebas pada 2016. Jaksa mengajukan kasasi. Hakim agung di MA menolak kasasi jaksa pada 2019. Keduanya tetap dinyatakan tidak bersalah.

Tak Terbukti Korupsi, Jaksa Pulihkan Nama Baik Sufyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/sufyanto.jpg" alt="FAMILY MAN: Sufyanto membacakan buku Matsnawi karya Jalaluddin Rumi kepada istrinya, Dian Imtichana, dan ketiga anaknya di rumah mereka di Gresik. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FAMILY MAN: Sufyanto membacakan buku Matsnawi karya Jalaluddin Rumi kepada istrinya, Dian Imtichana, dan ketiga anaknya di rumah mereka di Gresik. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Bagaimana rasanya dipenjara atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan? Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Sufyanto pernah merasakannya. Setelah enam tahun menanti, dia akhirnya mendapat keadilan pada bulan suci Ramadan ini.  UMAR WIRAHADI, Surabaya  JUMAT, 15 Juli 2016, adalah masa kelam yang tidak mungkin dilupakan Sufyanto. Betapa tidak, mulai hari itu dia menjalani masa-masa sulit dalam tahanan di Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo. Sufyanto dituduh korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada April 2015. Sejak itulah perjuangannya mencari keadilan bergulir.  Selama 141 hari dia merasakan hari-hari pengap di balik jeruji tahanan. Kendati diperlakukan tidak adil, Sufyanto tetap bertahan. Sidang demi sidang dia lalui dengan sabar. Akhirnya, pada 2 Desember 2016, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memberi vonis bebas. Tuduhan korupsi tidak terbukti. Meski begitu, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya masih mengajukan kasasi ke MA.  Nah, pada 20 April lalu, persisnya di hari ke-8 Ramadan 1442 H, kabar gembira itu datang. MA menolak kasasi jaksa. ’’Ini adalah berkah yang luar biasa di bulan Ramadan,’’ kata Sufyanto kepada Jawa Pos pekan lalu.  Putusan inkracht itu mengakhiri penderitaannya selama enam tahun mencari keadilan. Ya, dia menderita lahir batin akibat tuduhan korupsi yang tidak pernah dia lakukan. ’’Saya dan keluarga harus menanggung semua derita meski saya tidak pernah melakukan perbuatan keji seperti yang dituduhkan,’’ ucapnya lirih.  Bukan hanya kurungan badan yang membuatnya menderita. Sanksi sosial yang diterimanya terasa menyakitkan. Bahkan, saat pengadilan tingkat pertama sudah memvonis bebas pun, Sufyanto tidak serta-merta lepas dari gunjingan orang. Untuk menghindarinya, Sufyanto sampai memilih pindah masjid saat salat berjamaah. ’’Daripada orang merasa terganggu dengan kehadiran saya, ya lebih baik saya menghindar saja. Dengan begitu, tidak perlu ada gibah,’’ ujar pria yang tinggal di Gresik Kota Baru (GKB) itu, lantas tersenyum.  Pindah-pindah masjid cukup lama dia lakukan. Meskipun memang sudah ada putusan bebas di tingkat pertama. Namun, vonis bebas di pengadilan tipikor tidak cukup untuk merehabilitasi nama baiknya. Stigma sebagai orang bersalah telanjur disandangnya. Sehingga, dalam kehidupan sehari-hari setelah bebas pun, stigma itu sulit dihilangkan. Ia telah menjadi hukum sosial yang melekat dan sulit diubah. ’’Jangankan orang awam, masih ada orang dari kalangan berpendidikan yang menilai saya bersalah. Ini rasanya tidak adil,’’ sambungnya.  Dia juga teringat ada stasiun televisi yang memberitakannya ditahan pada pemeriksaan pertama. Padahal, faktanya tidak ada penahanan pada awal pemeriksaan tersebut. Hal itu membuat dia dan keluarganya shock. Sufyanto merasa dihakimi meskipun saat itu belum ada proses peradilan. ’’Itu penghakiman sosial yang kejam atas diri saya,’’ kenangnya, lantas terdiam. Bola matanya terlihat berkaca-kaca seperti menahan tangis.  Di tengah berbagai kesulitan itu, Sufyanto bersyukur karena kampus tempatnya mengajar, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, memanggilnya untuk kembali menjadi dosen. ’’Alhamdulillah, saya bisa tetap mengajar sembari menunggu putusan kasasi,’’ ujarnya.  Kini, setelah terbit putusan MA yang menolak kasasi JPU, Sufyanto berharap bisa terbebas dari belenggu sanksi sosial yang dialaminya. Dia merasa plong. ’’Putusan ini bukti saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti yang selama ini dituduhkan,’’ ucap pria 45 tahun itu, lalu tersenyum.  Apakah ada rasa dendam? Meski menyakitkan, Sufyanto mengaku sama sekali tidak menyimpan rasa dendam. Baik kepada penyidik, penuntut, atau pihak-pihak yang ingin mencelakainya. Walaupun dia diperlakukan tidak adil selama proses peradilan. Justru dirinya mendoakan semua pihak agar mendapat pengampunan dari Tuhan. ’’Tidak ada dendam. Sejak awal sudah saya maafkan. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya itu,’’ imbuhnya.  Derita itu juga dirasakan Dian Imtichana, istri Sufyanto. Selain harus menanggung beban sosial, perempuan berkerudung itu harus bekerja keras untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Khususnya biaya sekolah anak-anaknya. Dia jualan telur, sembako, hingga makanan ringan. ’’Karena kami memang tidak punya banyak tabungan. Apalagi ketika Bapak (Sufyanto, Red) ditahan,’’ tuturnya. Meski saat itu menjabat ketua Bawaslu Jatim, keluarga Sufyanto memang hidup sederhana.  Selama proses peradilan, Dian aktif memberi dukungan. Itu dilakukan dengan hadir secara langsung dalam setiap sidang. Cara itu dilakukan untuk menguatkan mental dan rasa percaya Sufyanto. Perempuan 39 tahun itu sangat yakin suaminya tidak bersalah. ’’Sejak awal saya yakin Bapak tidak salah. Tuduhan itu terlalu keji. Kan sekarang terbukti juga,’’ tegas ibu tiga anak tersebut dengan nada tinggi.  Setiap kali mengingat kasus itu, Dian merasa emosi. Namun, dia berusaha tetap tenang. Dia juga berusaha untuk memaafkan pihak-pihak yang telah menzalimi suaminya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/11/05/2021/lily-yunita-kirim-roti-tiap-hari-sebelum-tipu-rp-489-miliar/">Lily Yunita Kirim Roti Tiap Hari sebelum Tipu Rp 48,9 Miliar</a>  Kini, kesabaran Sufyanto mulai berbuah manis. Selain memperoleh salinan putusan MA, dia diganjar penghargaan dengan terpilih sebagai anggota tim pemeriksa daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) wilayah Jawa Timur. SK pengangkatan terbit 1 April lalu untuk masa jabatan periode 2021–2022. Dengan jabatan tersebut, karier Sufyanto untuk menjadi bagian dari pengawas kepemiluan kembali ke jalurnya. ’’Mungkin ganjaran Allah. Allah menunjukkan secara terang benderang kebenaran itu nyata,’’ tegas Dian.

Perjuangan Sufyanto Mencari Keadilan Selama Enam Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/tuhan-jember.jpg" alt="LAGI SANTAI: Tuhan menunjukkan e-KTP di rumahnya di Desa Slawu, KEcamatan Patrang. Dia merupakan satu di antara lima warga Jember bernama Tuhan yang tercatat dalam DPT. (Nur Hariri/Jawa Pos Radar Jember)" width="100%">
<figcaption>LAGI SANTAI: Tuhan menunjukkan e-KTP di rumahnya di Desa Slawu, KEcamatan Patrang. Dia merupakan satu di antara lima warga Jember bernama Tuhan yang tercatat dalam DPT. (Nur Hariri/Jawa Pos Radar Jember)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – KPU di 19 kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentak 2020 Jatim telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Hasilnya, 18,61 juta warga memperoleh hak suara dalam hajatan lima tahunan kali ini.  Meski demikian, jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT itu masih potensial berubah. Dinamisnya pergerakan data kependudukan menjadi faktor utama. Selain itu, sejumlah temuan masih muncul di DPT.  Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Aang Kunaifi menyebutkan, data pemilih yang masuk DPT memang sudah final. Namun, tetap akan ada perubahan. Sebab, dalam DPT tersebut, ada data pemilih yang ditandai karena berstatus tak memenuhi syarat (TMS). ”Misalnya, masih ada warga yang meninggal atau pindah. Semua sudah ditandai,” katanya.  Selain itu, kata Aang, masih cukup banyak warga yang potensial punya hak pilih, tapi belum masuk DPT. Salah satu faktornya karena belum perekaman e-KTP. ”Mereka masih berpotensi masuk daftar pemilih,” katanya.  Hingga kini, warga di daerah pelaksana pilkada yang belum ber-KTP elektronik cukup banyak. Di Kota Blitar, tercatat ada 5.245 orang. ”Kini kami sedang gencar untuk melakukan perekaman e-KTP sebagai kebutuhan untuk pilwali Kota Blitar,” kata Kabid Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dispendukcapil Sad Wahjuningtyas. Temuan serupa terjadi di daerah lain.  Berdasar DPT yang telah ditetapkan KPU 19 kabupaten/kota, total pemilih sebanyak 18.615.191 orang. Mereka bakal menggunakan hak pilih di 48.607 TPS di 4.789 desa/kelurahan di 386 kecamatan.  Sejumlah temuan unik muncul pasca penetapan DPT. Di Jember, dalam pilkada nanti, ada lima ”Tuhan” yang bakal menggunakan hak pilih. Tentu saja, yang dimaksud adalah warga bernama Tuhan. Sesuai dengan KTP-nya.  Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi mengatakan, ada lima warga bernama Tuhan yang memiliki hak suara. Tuhan yang pertama bertempat tinggal di Slawu. ”Empat lainnya tersebar di Kecamatan Balung, Kencong, Arjasa, Patrang, dan Tuhan yang tinggal di Kecamatan Sumberbaru,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qWs0upAY2WI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Nama Unik, Lima ”Tuhan” Nyoblos di Pilkada Jember

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bawaslu jatim

Berita Terkini