<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/ac1d9fb1-c59d-4eac-afa4-38bd685aa141-1-2627224276.jpg" alt="Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012&ndash;2014, Hari Karyuliarto bersama penasihat hukum Wa Ode Nur Zainab di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012&ndash;2014, Hari Karyuliarto bersama penasihat hukum Wa Ode Nur Zainab di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> - Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012&ndash;2014, Hari Karyuliarto, melalui tim penasihat hukumnya tengah menyiapkan surat pelaporan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY).</p> <p>Langkah ini ditempuh untuk meminta pengawasan terhadap jalannya persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).</p> <p>Penasihat hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menjelaskan bahwa Bawas MA dan KY memiliki kewenangan untuk mengawasi proses persidangan.</p> <p>Oleh karena itu, pihaknya secara resmi akan mengajukan permohonan pengawasan kepada kedua lembaga tersebut melalui surat tertulis.</p> <p>&ldquo;Kita kawal bersama. Jika Pak Hari terbukti bersalah, silakan dihukum secara wajar. Namun jika tidak bersalah, maka harus dibebaskan demi hukum dan keadilan,&rdquo; kata Wa Ode di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/2).</p> <p>Meski demikian, Wa Ode mengakui hingga saat ini proses persidangan berjalan cukup baik. Ia menilai, majelis hakim telah bersikap bijaksana dalam memimpin jalannya persidangan.</p> <p>Ia juga meyakini, dengan adanya pengawalan dari lembaga pengawas, kualitas persidangan ke depan akan semakin baik.</p> <p>Menurutnya, dalam perkara ini tidak ditemukan pelanggaran prosedur, tidak terdapat kerugian negara, serta tidak ada indikasi intervensi.</p> <p>&ldquo;Perkaranya sangat jelas. Persidangan ini sangat klir&nbsp;bahwa Pertamina itu untung," tegasnya.</p> <p>Hari Karyuliarto didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) di PT Pertamina dan sejumlah instansi terkait pada periode 2011&ndash;2021.</p> <p>Selain Hari, kasus ini juga menjerat mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012&ndash;2013, Yenni Andayani, sebagai terdakwa.</p> <p class="class-paragraph">Keduanya diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar USD 113,84 atau sekitar Rp 1,77 triliun.</p> <p>Perbuatan tersebut diduga menguntungkan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009&ndash;2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, sebesar Rp 1,09 miliar dan USD 104.016, serta menguntungkan CCL senilai USD 113,84 juta.</p> <p>Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>&nbsp;</p>

Terdakwa korupsi LNG Hari Karyuliarto minta Bawas MA dan KY awasi persidangan. Kasus ini diduga rugikan negara Rp 1,77 triliun.

Terdakwa Dugaan Korupsi LNG Hari Karyuliarto Minta Bawas MA dan KY Pelototi Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/SIDANG-BAIM-PAULA_IMAM-HUSEIN-1-3946341607.jpg" alt="Paula Verhoeven saat bersiap menjalani sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Paula Verhoeven saat bersiap menjalani sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Pengacara Hotman Paris sempat menyarankan Paula Verhoeven dan pengacaranya untuk membuat laporan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung buntut adanya putusan yang dianggap merugikan Paula.</p> <p>Saran Hotman Paris tersebut rupanya didengarkan. Terbukti, Paula Verhoeven resmi melaporkan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menangani perkara perceraiannya dengan Baim Wong ke Bawas MA.</p> <p>Paula Verhoeven membuat laporan ke Bawas MA melalui kuasa hukumnya Erwin Natosmal Oemar dan Siti Aminah Tardi karena merasa ada kejanggalan dalam kasus perceraiannya.</p> <p>Dalam laporannya ke Bawas MA, sedikitnya terdapat 3 poin yang dipermasalahkan Paula. Pertama, terkait sidang pembacaan putusan cerai yang seharusnya tidak perlu datang ke persidangan secara langsung karena sidang putusan dilakukan secara e-court. Akan tetapi, Baim Wong dan kuasa hukumnya malah datang persidangan.</p> <p>"Ada dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Putusan tersebut dibacakan langsung tidak ada pemberitahuan kepada kami," ujar Siti saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat.</p> <p>Poin kedua yang dipersoalkan Paula Verhoeven adalah putusan cerai yang tersebar. Menurut pihak Paula, putusan tersebut belum waktunya tersebar ke publik karena masih dalam tahap minutasi.</p> <p>"Putusan masih dalam tahap minutasi dan belum diunggah secara resmi ke situs Mahkamah Agung, seharusnya tidak boleh disebarluaskan terlebih dahulu sesuai aturan dalam SK MA Nomor 144,&rdquo; kata Erwin.</p> <p>Poin ketiga terkait kebocoran data pribadi dalam masalah perceraian Paula dan Baim Wong. Data pribadi dimaksud adalah bocornya catatan kesehatan Paula.</p> <p>&ldquo;Data pribadi dalam kasus perceraian seharusnya dilindungi secara ketat. Kalaupun nanti diumumkan ke publik, harus melalui proses anonimisasi sesuai standar,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Erwin menyebut, kebocoran data pribadi merupakan hal yang paling dilanggar dalam hal ini. Sebab, katanya, data pribadinya seharusnya tidak perlu diumbar ke publik.</p> <p>Sebelumnya, Paula Verhoeven juga sempat mengadukan kasus dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim yang menangani masalah perceraiannya dengan Baim ke Komisi Yudisial (KY). Paula menganggap majelis hakim telah melakukan pelanggaran kode etik.</p> <p>&nbsp;</p>

Paula Verhoeven melaporkan majelis hakim perceraiannya ke Bawas MA setelah saran Hotman Paris. Ada dugaan pelanggaran dalam proses sidang.

 Ikuti Saran Hotman Paris, Paula Laporkan Majelis Hakim yang Menangani Perceraiannya ke Bawas MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/69_jaksa_2-4084788451.jpg" alt="Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) mengakui</div> <div dir="auto">sudah menggagas tim pemeriksa guna mengusut pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang memvonis bebas terdakwa kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, tiga hakim PN Surabaya yang dilaporkan itu yakni&nbsp;Erintuah Damanik sebagai hakim ketua, serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan pengaduan terhadap majelis hakim pemeriksa perkaraan. Terdakwa Ronald Tannur yang tadi baru saja masuk, Bawas telah selesai melakukan penelaahan dan langsung membentuk tim pemeriksa," kata Kepala Bawas MA Sugiyanto kepada wartawan, Jumat (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugiyanto menjelaskan, tim dari Bawas telah bekerja. Salah satu yang dilakukan ialah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan guna keperluan pemeriksaan terhadap hakim terlapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya dalam waktu dekat tim akan meluncur ke Surabaya untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait dan para terlapor untuk memastikan apakah benar ada pelanggaran KEPPH dalam penjatuhan putusan perkara tersebut atau tidak," ucap Sugiyanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum keluarga koeban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura sebelumnya melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), Rabu (31/7). Laporan ini buntut dari putusan tiga hakim tersebut yang memvonis bebas Ronald Tannur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami hari ini adalah melaporkan tiga majelis halim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara kami, perkara almarhum Dini Sera Afriyanti," ucap Dimas di Gedung Bawas MA, Jakarta, Rabu (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimas menjelaskan, ketiga hakim itu dilaporkan karena tidak bersikap adil pada saat memimpin sidang perkara pembunuhan Dini. Para hakim itu juga dinilai tidak bersikap jujur dan bijaksana saat memutus perkara yang merenggut nyawa Dini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena disana kami melihat, saya juga mengalami bahwasanya dalam pemeriksaan saksi ada sikap-sikap hakim yang lebih ke tendensius menghentikan saksi ketika memberikan keterangan," cetus Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimas menyebut hakim yang kontradiktif antara pertimbangan dengan fakta hukum yang ada dalam perkara tersebut. Sebab dalam pertimbanganya, hakim seolah meniadakan alat bukti yang sah tanpa membandingkan dengan alat bukti yang sah lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu ini sangat mencederai asas-asas kebenaran dalam menentukan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Salah satu yang dilakukan ialah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan guna keperluan pemeriksaan terhadap hakim terlapor.

Bawas MA Segera Periksa Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/WhatsApp-Image-2024-07-30-at-161549-1402195574.jpg" alt="Ayah Dini Sera Afrianti Ujang Suherman beserta adik Dini, Alfika Risma, di  Podcast Deddy Corbuzier didampingi Rieke Diah Pitaloka. (Tangkapan layar Podcast Deddy Corbuzier. Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ayah Dini Sera Afrianti Ujang Suherman beserta adik Dini, Alfika Risma, di  Podcast Deddy Corbuzier didampingi Rieke Diah Pitaloka. (Tangkapan layar Podcast Deddy Corbuzier. Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), Rabu (31/7). Laporan ini buntut dari putusan tiga hakim tersebut yang memvonis bebas Ronald Tannur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaporan ini dilayangkan setelah pihak keluarga korban sebelumnya melaporkan tiga Hakim PN Surabaya ke Komisi Yudisial (KY). Adapun, tiga hakim yang dilaporkan itu yakni&nbsp;Erintuah Damanik sebagai hakim ketua, serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agenda kami hari ini adalah melaporkan tiga majelis halim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara kami, perkara almarhum Dini Sera Afriyanti," kata Dimas di Gedung Bawas MA, Jakarta, Rabu (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014910867/ada-4-weton-yang-bakal-hoki-dan-beruntung-di-sepanjang-bulan-safar-menurut-primbon-jawa">Ada 4 Weton yang Bakal Hoki dan Beruntung di Sepanjang Bulan Safar Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimas menjelaskan, ketiga hakim itu dilaporkan karena tidak bersikap adil pada saat memimpin sidang perkara pembunuhan Dini. Para hakim itu juga dinilai tidak bersikap jujur dan bijaksana saat memutus perkara yang merenggut nyawa Dini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena disana kami melihat, saya juga mengalami bahwasanya dalam pemeriksaan saksi ada sikap-sikap hakim yang lebih ke tendensius menghentikan saksi ketika memberikan keterangan," ucap Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimas menyebut hakim yang kontradiktif antara pertimbangan dengan fakta hukum yang ada dalam perkara tersebut. Sebab dalam pertimbanganya, hakim seolah meniadakan alat bukti yang sah tanpa membandingkan dengan alat bukti yang sah lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu ini sangat mencederai asas-asas kebenaran dalam menentukan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Keluarga korban&nbsp;Dini&nbsp;Sera&nbsp;Afrianti tak terima atas vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur, pelaku dugaan pembunuhan. Ayah&nbsp;Dini&nbsp;Sera, Ujang mengaku kecewa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ayah&nbsp;Dini&nbsp;Sera&nbsp;rela bertolak dari Surabaya ke Jakarta untuk mencari keadilan atas meninggalnya anaknya itu. Berbekal bukti persidangan, Ayah&nbsp;Dini, bersama tim kuasa hukum Dimas Yemahura melaporkan Tim Majelis Hakim PN Surabaya ke Komisi Yudisial (KY).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, tiga hakim yang dilaporkan ke KY itu yakni,&nbsp;Erintuah Damanik sebagai hakim ketua, serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapannya hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya," kata Ujang di kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia merasa kecewa atas vonis yang dijatuhkan PN Surabaya terhadap Ronald Tannur.&nbsp; "Enggak masuk di akal buat bapak ini, orang bodoh bapak juga ini, apalagi orang pintar," pungkas Ujang.</div> </div>

Kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ke Bawas MA.

Setelah ke KY, Keluarga Korban Dini Sera Laporkan 3 Hakim PN Surabaya ke Bawas MA

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) menjatuhkan sanksi sedang terhadap tiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan Pemilu 2024. Hukuman berupa sanksi sedang terhadap tiga hakim itu berupa mutasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga hakim itu yakni, T Oyong sebagai hakim ketua, sementara H Bakri dan Dominggus Silaban masing-masing sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"T,O, (T Oyong), Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hukuman disiplin yang dijatuhkan yakni sanksi sedang berupa mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah yaitu Pengadilan Negeri Bgl sebagai Hakim Anggota," bunyi sanksi Bawas MA, sebagaimana dikutip pada Selasa (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, H Bakri dimutasi ke Pengadilan Negeri Padang dan Dominggus Silaban dimutasi ke Pengadilan Negeri Jambi. Keduanya dimutasi sebagai Hakim Anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peraturan yang dilanggar SKB Ketua MA dan Ketua KY No.047/KMA/SK/IV/2009 - No 02/SKB/<a href="http://p.ky/IV/2009" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://P.KY/IV/2009&amp;source=gmail&amp;ust=1692782331519000&amp;usg=AOvVaw1lk2uA2nk-6PekeUOoB_VX">P.KY/IV/2009</a>&nbsp;pengaturan huruf C. Pengaturan angka 10 Jo. PB MARI dan KY no 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/<a href="http://p.ky/09/2012" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://P.KY/09/2012&amp;source=gmail&amp;ust=1692782331519000&amp;usg=AOvVaw1iSor_Xvrr1iHSutHUkizV">P.KY/<wbr />09/2012</a>&nbsp;Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (4)," bunyi keterangan sanksi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012764995/shane-lukas-menangis-aku-minta-maaf-sudah-mempermalukan-ayah">Shane Lukas Menangis: Aku Minta Maaf Sudah Mempermalukan Ayah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Dalam amar putusannya, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara tersebut pun menuai sorotan. Mereka adalah T Oyong SH MH sebagai hakim ketua, H Bakri SH MHum, dan Dominggus Silaban SH MH masing-masing sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi Yudisial (KY) pun telah memutuskan usulan sanksi skors dua tahun nonpalu, kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan terlapor 1 Tengku Oyong SH MH, terlapor 2 H Bakrie SH MH dan terlapor 3 Dominggus Silaban SH MH untuk dijatuhi sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun," bunyi petikan putusan KY.</div>

Ketiga hakim itu yakni, T Oyong sebagai hakim ketua, sementara H Bakri dan Dominggus Silaban masing-masing sebagai hakim anggota.

Bawas MA Hanya Jatuhkan Sanksi Sedang Kepada 3 Hakim PN Jakpus yang Putuskan Tunda Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seorang pegawai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Pegawai berinisial S itu diduga diamankan terkait suap penanganan perkara.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Benar (ada OTT) tapi bukan oleh KPK tapi oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Pengawas internal dari MA pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Kantor PN Jakarta Barat juga," kata Humas PN Jakarta Barat Yulisar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan adalah salah satu juru sita senior di PN Jakarta Barat," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688838/di-hadapan-ratusan-investor-singapura-menteri-pupr-basuki-nyanyi-what-a-wonderful-world">Di Hadapan Ratusan Investor Singapura, Menteri PUPR Basuki Nyanyi 'What A Wonderful World'</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yulisar tak menjelaskan secara rinci ihwal perkara tersebut. Hanya saja, ia mengatakan bahwa S diduga menunda eksekusi terhadap suatu kasus tanpa kewenangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang ada (diduga menerima suap) tapi tidak tahu jumlahnya karena belum ada penjelasan resmi dari Badan Pengawasan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga sejauh ini, Yulisar menyebut bahwa Bawas MA masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena yang tangkap Badan Pengawasan MA, PN Jakarta Barat menunggu aja keputusan MA," pungkasnya.</div>

Seorang pegawai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Juru Sita PN Jakarta Barat Kena OTT Bawas MA, Diduga Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/163-aparatur-peradilan-dijatuhi-sanksi-sepanjang-2018_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Suasana persidangan di pengadilan. Sepanjang 2018, Bawas MA menjatuhkan sanksi terhadap 163 aparatur pengadilan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Suasana persidangan di pengadilan. Sepanjang 2018, Bawas MA menjatuhkan sanksi terhadap 163 aparatur pengadilan.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Sepanjang 2018, sebanyak 163 orang aparatur pengadilan dikenakan sanksi disiplin. Sanksi itu akibat mereka telah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (MA).</p><br /> <p>Ketua MA Hatta Ali merinci, 163 orang yang dijatuhi sanksi disiplin itu terdiri atas 43 orang sanksi berat, 35 orang (sanksi sedang), dan 85 orang (sanksi ringan). Adapun aparatur pengadilan itu meliputi, hakim, panitera, panitera pembantu, maupun pegawainya.&nbsp;</p><br /> <p>"Sanksi disiplin yang dijatuhkan Bawas MA itu termasuk penjatuhan disiplin terhadap hakim yang direkomendasikan KY," ungkap Hatta Ali saat melakukan 'Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung 2018' di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).</p><br /> <p>Saat ini MA memiliki 30.999 personel yang tersebar di 910 satuan kerja (sakter). Semua itu berada di seluruh Indonesia. Sanksi yang diberikan itu dalam rangka pengawasan dan pembinaan secara berjenjang.</p><br /> <p>Ali menyatakan, meski pengawasan diklaim telah berjalan maksimal tapi pada kenyatannya masih terdapat 2.809 hakim yang dilaporkan ke Bawas MA. Sebagian dari laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawas MA.</p><br /> <p>"Sebanyak 1.134 pengaduan telah selesai diproses dan 1.675 pengaduan masih dalam proses penangan," pungkasnya.</p>

163 Aparatur Peradilan Dijatuhi Sanksi Sepanjang 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dianggap-tak-netral-gpd-adukan-hakim-ini-ke-bawas-ma_m_164944.jpeg" alt="Ilustrasi Hakim Ketua" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hakim Ketua</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Tak hanya mengadukan ke Komisi Yudisial (KY) saja, Ormas Gerakan Putra Daerah (GPD) Surabaya, Jawa Timur juga melaporkan Hakim Unggul Warso Mukti ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Kamis (26/10).</p><br /> <p>Hakim Unggul, diketahui bertindak selaku ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara pidana Henry J Gunawan.&nbsp;</p><br /> <p>Kepada awak media, Plt Sekjen GPD Surabaya, Amirrudin mengatakan, pengaduan tersebut tak beda jauh dengan pengaduannya di Komisi Yudisial (KY) RI, yang diadukan Rabu (25/10) kemarin.&nbsp;</p><br /> <p>Dalam pengaduan itu, GPD meminta agar Bawas MA RI ini tak hanya melakukan pengawasan saja, melainkan juga melakukan pemeriksaan terkait beberapa sikap hakim Unggul yang dinilainya tak netral.</p><br /> <p>&ldquo;Kami menilai hakim bersikap tidak netral serta membatasi saksi yang diajukan jaksa," kata Amirrudin usai melakukan pengaduan di Bawas RI, Kamis (26/10).&nbsp;</p><br /> <p>Selain menyerahkan pengaduan, lanjut Amiruddin, pihaknya juga melengkapi bukti-bukti beberapa rekaman persidangan.&nbsp;</p><br /> <p>"Dengan rekaman itu sebetulnya sudah sangat jelas. Jadi Bawas gak perlu susah- susah lagi cari bukti, rekaman itu sudah cukup," sambung Amiruddin</p><br /> <p>Pihak Bawas pun berjanji akan segera menindaklanjuti pengaduan GPD. "Secepatnya pasti ada tindakan," ujar Sahresa Harahap, staf bagian Pengaduan Bawas MA RI saat dikonfirmasi.&nbsp;</p><br /> <p>Seperti diberitakan sebelumnya, GPD Surabaya mengadukan permasalahan ini ke KY. Ada beberapa poin pada pengaduan itu, diantaranya,&nbsp;pemberian penetapan penangguhan penahanan secara lisan dan dikabulkan oleh Hakim Unggul.&nbsp;Lalu, Adanya pembatasan saksi fakta yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. &nbsp;</p><br /> <p>Bahkan, kata Amiruddin, Hakim Unggul melakukan pembiaran pada terdakwa atas aksi terdakwa Henry J Gunawan yang tidak menghormati saksi fakta, dengan menunjuk-nunjuk saksi sambil bernada emosional.&nbsp;</p><br /> <p>Perkara pidana Henry J Gunawan ini bermula dari laporan Notaris Caroline C Kalampung.&nbsp; Saat itu,&nbsp; Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).</p><br /> <p>Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry.&nbsp;</p><br /> <p>Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar.&nbsp;</p><br /> <p>Terdakwa Henry J Gunawan Ditahan Kejari Surabaya pada 10 Agustus 2017 lalu. Bos PT Gala Bumi Perkasa ini ditahan usai menjalani pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya.&nbsp;</p><br /> <p>Namun, status tahanan negara itu dialihkan menjadi tahanan kota oleh Hakim Unggul Warso Mukti dengan dalih sakit jantung.</p><br /> <p>Hingga berita ini diturunkan, JawaPos.com yang mencoba mengkonfirmasi hal itu hakim Unggul masih belum bisa mendapatkan jawaban.</p>

Dianggap Tak Netral, GPD Adukan Hakim ini ke Bawas MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/koalisi-masyarakat-antikorupsi-beberkan-kejanggalan-hakim-cepi_m_161029.jpeg" alt="Hakim tunggal Cepi Iskandar saat memimpin sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto." width="100%">
<figcaption>Hakim tunggal Cepi Iskandar saat memimpin sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto.</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Hakim Cepi Iskandar telah dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Hal ini berkaitan dengan pembatalan status tersangka Setya Novanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pelapornya yakni Kurnia Ramadhana, anggota koalisi yang juga merupakan penggiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW).</p><br /> <p>Dilaporkannya Hakim Cepi lantaran, mereka menemukan sejumlah kejanggalan sikap Cepi ketika memimpin sidang praperadilan. &ldquo;Total ada tujuh temuan (kejanggalan) selama proses praperadilan SN. Contohnya hakim Cepi tidak memutar rekaman yang diajukan oleh KPK. Dan saat proses pemeriksaan ahli dari KPK hakim Cepi menunda,&rdquo; kata dia di Gedung Badan Pengawasan MA, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).</p><br /> <p>Kejanggalan Cepi lainnya yakni menanyakan keberadaan lembaga KPK yang ad hoc. &ldquo;Itu bukan materi praperadilan dan sangat melenceng dari objek yang digugat SN,&rdquo; imbuhnya.</p><br /> <p>Dia menambahkan, selain melaporkan ke MA, mereka juga berencana melaporkan Cepi ke Komisi Yudisial. Namun hal itu masih perlu banyak pertimbangan. Terlebih Cepi juga beberapa kali dilaporkan ke KY.</p><br /> <p>&ldquo;Kami belum lihat putusan KY terhadap laporan (sebelumnya) itu, tapi yang kami nilai dalam praperadilan SN banyak kejanggalan. Kami berharap MA bertindak tegas,&rdquo; tambahnya.</p><br /> <p>Sebagai bukti laporan ke MA, mereka melampirkan kliping media online yang memberitakan jalannya persidangan. Di mana isinya menyatakan, hakim menunda keterangan ahli, kemudian menolak mendengarkan rekaman dari KPK.</p><br /> <p>&ldquo;Membuka rekaman itu menurut KPK adalah bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan SN dalam korupsi E-KTP. Kenapa itu tidak diakomodir hakim,&rdquo; tukasnya.&nbsp;</p>

Koalisi Masyarakat Antikorupsi Beberkan Kejanggalan Hakim Cepi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bawas ma

Berita Terkini