<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/pln-ip5-2320793741.jpg" alt="Ilustrasi proyek pembangunan Pembangkit EBT." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proyek pembangunan Pembangkit EBT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2025-2034, di Jakarta, Senin (26/5). RUPTL PLN 2025-2034 itu diklaim menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. &rdquo;Komitmen Paris Agreement terkait transisi energi tidak lagi menjadi komitmen bersama dan beberapa negara keluar dari komitmen awal, namun kita harus konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76 persen kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage. Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu tenaga surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor kecil di Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW. Untuk mendukung distribusi dan keandalan sistem, pembangunan infrastruktur kelistrikan juga diperkuat. Pemerintah menargetkan jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk dengan kapasitas total 108.000 MVA, yang akan tersebar di seluruh Indonesia--dari Sumatera hingga Papua. "Semua desain ini, kalau jaringannya sudah mampu kita lakukan, tidak ada lagi masalah terhadap pembangkit yang kita akan bangun untuk energi baru terbarukan itu. Karena selama ini kalau kita bangun, tidak ada jaringannya, kasihan PLN bayar take or pay-nya 80 persen itu. Kita harus dukung penuh dengan memasang jaringan," urai Bahlil. Dari sisi investasi, RUPTL PLN itu disebut membuka peluang senilai Rp2.967,4 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan program listrik desa. Menariknya, sekitar 73 persen dari total kapasitas pembangkit direncanakan berasal dari skema kemitraan dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP), sementara sisanya akan dikelola oleh Grup PT PLN. Implementasi dari rencana penyediaan usaha tenaga listrik ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, salah satunya dengan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Peluang ini tersebar di berbagai tahap proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasional, termasuk sektor manufaktur pendukung. EBT menjadi kontributor utama serapan tenaga kerja, sejalan dengan arah transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan. Bahlil menegaskan, RUPTL PLN 2025-2034 juga memberi perhatian besar pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok negeri, bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh. "Bagi saya energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus kita lakukan dari Aceh sampai Papua. Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar di desa-desa yang belum ada listrik agar segera kita pasang. Jadi kita akan lakukan ini sampai 2029 selesai dan mulai dari sekarang bertahap kita lakukan," pungkas Bahlil. Paparan terbaru pemerintah tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Beberapa catatan datang dari pengamat menanggapi rilis RUPTL PLN. Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengkritik, masih besarnya porsi energi fosil dalam RUPTL terbaru menunjukkan rencana kelistrikan belum sejalan dengan visi pemerintah untuk berhenti menggunakan pembangkit fosil pada 2040, sebagaimana disampaikan saat KTT G20 di Brasil. "Ini akan memberi ketidakpastian bagi publik, lembaga keuangan, dan sektor swasta yang ingin beralih ke energi terbarukan. Dengan RUPTL seperti ini, komitmen Indonesia keluar dari ketergantungan pembangkit energi fosil di tahun 2040 mustahil tercapai," ujarnya. Menurut Tata, meski porsi energi terbarukan dalam RUPTL terbaru diklaim hingga 76 persen, porsi listrik hijau itu memasukkan pembangkit listrik tenaga nuklir 500 megawatt (MW) pada 2032-2033, masing-masing 250 MW di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, perencanaan listrik nasional juga memproyeksikan penambahan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara 6,3 GW dan gas 10,3 GW, setara 24 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit. "Perlu revisi RUPTL dalam kerangka industrialisasi hijau, di mana industri energi terbarukan menjadi andalan untuk mendorong industri manufaktur Indonesia yang mengalami kemandekan sejak awal tahun 2000-an. Indonesia dapat seharusnya fokus pada pengembangan industri rantai pasok panel surya, baterai, dan kendaraan listrik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," tegasnya. Senada, Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menambahkan, RUPTL 2025-2034 lebih banyak mengakomodasi kepentingan energi fosil baik batu bara dan gas. Langkah tersebut menjadi ganjalan bagi iklim investasi energi terbarukan di Indonesia. "Investor maupun pendanaan di sektor energi terbarukan dan pembangunan transmisi akan bingung dengan RUPTL, karena pemerintah tidak memiliki rencana yang ambisius dalam transisi energi. Misalnya mereka mau membangun industri komponen lokal panel surya dan baterai, ternyata arah pemerintah masih berkutat di instalasi pembangkit batu bara dan teknologi yang mahal. Ada ketidakpastian dari sisi investasi yang membuat daya saing Indonesia tertinggal," urai Bhima.&nbsp;

Kementerian ESDM mengumumkan RUPTL PLN 2025-2034 dengan target 76 persen dari EBT, membuka peluang investasi besar.

ESDM Umumkan RUPTL PLN 2025-2034, Porsi EBT Capai 76 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-jonan-sebut-pakai-gas-bumi-bantu-kurangi-impor-elpiji_m_187525.jpeg" alt="Jargas Kota Mojokerto" width="100%">
<figcaption>Jargas Kota Mojokerto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - LEMIGAS Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyebutkan penggunaan gas bumi mampu menekan emisi bahan bakar elpiji dan minyak solar. Kepala LEMIGAS Ditjen Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas bumi antara lain melalui program jaringan gas kota (jargas) dan gas terkompresi (compressed natural gas/CNG). "Berdasarkan kalkulasi LEMIGAS, pemanfaatan jargas akan menurunkan emisi 12 persen dibanding elpiji. Sedangkan, di sektor industri, pemanfaatan gas bumi yang umumnya mensubstitusi solar, akan menurunkan emisi 23 persen," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/2). Di samping tentunya, lanjut Ariana, pemanfaatan jargas berpotensi mengurangi subsidi dan impor elpiji. Menurut dia, dari jargas, yang telah terpasang saat ini sekitar 900 ribu sambungan rumah (SR) dan diasumsikan menggantikan elpiji 3 kg, maka setara dengan penghematan subsidi elpiji sekitar Rp 1,6 triliun dan penghematan devisa sekitar 140 juta dolar AS. "Ini tentu makin menguatkan posisi gas bumi sebagai pilihan utama di era transisi energi," ujar Ariana Soemanto. Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyatakan pemerintah berkomitmen terus meningkatkan konsumen gas bumi di dalam negeri. Pemerintah mencatat realisasi porsi pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri pada 2023 mencapai 68,2 persen dan sisanya untuk ekspor. Menurut dia, berdasarkan data realisasi pada 2023, pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sebesar 3.745 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) atau sebesar 68,2 persen dari total produksi nasional. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas untuk sektor industri sebesar 1.516 MMSCFD. Sedangkan, untuk jargas sekitar 16 MMSCFD dengan 900 ribu SR dan akan terus diperluas ke depannya. "Pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sudah mencapai 68,2 persen. Jadi, sudah 2/3-nya untuk dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri," ujar Tutuka&nbsp;beberapa waktu lalu.

"Di sektor industri, pemanfaatan gas bumi yang umumnya mensubstitusi solar, akan menurunkan emisi 23 persen," ujarnya.

Gas Bumi Turunkan Emisi 12 Persen dari Pembakaran di Rumah Tangga, Pangkas 23 Persen di Sektor Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/plts-terapung-cirata-4262279818.jpg" alt="PLTS Cirata terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia." width="100%">
<figcaption>PLTS Cirata terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komitmen pemerintah terhadap transisi energi dipertanyakan menyusul rencana revisi target bauran energi terbarukan dari 23 persen menjadi 17-19 persen pada 2025. Rencana revisi target tersebut tertuang dalam&nbsp;draf revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN). &nbsp; Manajer Program Transformasi Energi Institute of Essential Services Reform (IESR),&nbsp;Deon Arinaldo menuturkan, alih-alih menurunkan target energi terbarukan, pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini. "Karena, walau masih dalam draf RPP KEN, indikasi penurunan target dapat memberikan dampak negatif pada kepercayaan investor terhadap investasi energi terbarukan di Indonesia, tegas Deon yang menjadi bagian dari&nbsp;Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih ini. Menurut Arif Adiputro, Divisi Kajian Indonesian Parliamentary Center (IPC), revisi target bertentangan dengan netral karbon 2060 dan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca 29-31 persen. Pasalnya, untuk mencapai kedua target ini, Indonesia seharusnya meningkatkan target bauran energi terbarukan menjadi 45 persen pada 2030.&nbsp; "Penurunan target bauran energi terbarukan menghambat upaya mendorong pengembangan energi terbarukan. Hal ini dapat berdampak negatif pada upaya transisi energi di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca," kata Arif. bBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014020094/dikeluhkan-cak-imin-dalam-debat-benarkah-target-bauran-ebt-diturunkan-jadi-17-persen">Dikeluhkan Cak Imin dalam Debat, Benarkah Target Bauran EBT Diturunkan jadi 17 Persen?</a> Selain menurunkan target energi terbarukan, draf revisi KEN juga tetap ngotot memasukkan sejumlah solusi palsu dan semu dalam strategi transisi energi. Rincinya, pemanfaatan biodiesel berbasis sawit hingga menyentuh campuran 60 persen (B60), pemasangan teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS) di seluruh pembangkit listrik berbasis fosil, hingga pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 250 megawatt (MW). Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law, Grita Anindarini menuturkan bahwa revisi PP tentang KEN ini seharusnya dijadikan peluang untuk memastikan target bauran energi nasional sejalan dengan target iklim yang aman. Karenanya, revisi yang disusun seharusnya justru menetapkan target ketat pengakhiran ketergantungan pada energi fosil dan mengutamakan pengembangan energi terbarukan.&nbsp; "Memasukkan PLTN membawa risiko besar terhadap perlindungan hak asasi manusia berupa risiko toksik serius dan sangat sulit dipulihkan. Hal ini membawa risiko terhadap perlindungan hak hidup maupun hak atas kesehatan," ujar Grita. Risiko lain yang dihadapi dengan diturunkannya target adalah berkurangnya potensi pekerjaan hijau (green jobs). Direktur Program Koaksi Indonesia, Verena Puspawardani memperkirakan prospek ketersediaan lapangan kerja bidang teknik energi terbarukan dapat mencapai 432 ribu pada 2030, jika pemerintah konsisten dengan target 23 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 31 persen pada 2050. Potensi lapangan kerja ini tercatat 10 kali lipat dari 2019 dan melebihi jumlah tenaga kerja di sektor energi fosil pada saat ini. "Ketika target ini diturunkan, maka prospek penciptaan green jobs dari sektor energi terbarukan akan ikut menurun. Padahal potensi green jobs yang meningkat akan berkontribusi pada pencapaian target Indonesia mendapatkan investasi untuk pengembangan industri hijau, menjawab kebutuhan pekerjaan di masa depan, dan dukungan masyarakat pada energi terbarukan," tutur Verena. Harus Meningkat Deon menambahkan, jika ditilik dari pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, aspek ekonomi sudah tidak lagi menjadi hambatan pengembangan energi terbarukan. Karena harga listrik energi terbarukan, terutama surya dan angin beserta biaya integrasinya ke jaringan kelistrikan, diakui sudah dapat bersaing dengan PLTU yang mendapat insentif harga batu bara USD 70 per ton. "Jadi, masalahnya bukan di keekonomian energi terbarukan tapi proses pengembangan dan pengadaannya. Ini yang perlu diperbaiki dengan cepat. PLN sudah merencanakan membangun energi terbarukan 20,9 gigawatt (GW) di RUPTL 2021-2030, namun realisasi masih lambat sampai saat ini,"&nbsp;jelas Deon. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/WhatsApp-Image-2023-11-21-at-192416-2568281854.jpeg" alt="ILUSTRASI. Gambaran deforestasi hutan dan lahan demi mencapai target bauran energi dari biomassa kayu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Gambaran deforestasi hutan dan lahan demi mencapai target bauran energi dari biomassa kayu.</figcaption>
</figure> Untuk itu, PLN disebutnya perlu didorong untuk mengubah proses pengadaan energi terbarukan menjadi lebih masif, dilakukan secara berkala, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung dan membuka peluang bagi sektor industri, komersial, dan masyarakat untuk berkontribusi mengembangkan energi terbarukan. "Pemerintah sudah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) PTLS atap 3,6 GW pada 2025, namun regulasi PTLS atap, yakni Peraturan Menteri ESDM 26/2021 masih tertunda implementasinya. Hambatan ini harus diselesaikan," kata Deon. Menurut Arif, pemerintah perlu membuat kebijakan yang berpihak pada energi terbarukan seperti memberikan insentif fiskal dan non-fiskal. "Insentif itu dapat mengurangi biaya pengembangan energi terbarukan. Selain itu, DPR dan DPD perlu mengkritisi dan mengajukan hak angket kepada pemerintah terkait revisi target bauran energi terbarukan yang tidak selaras dengan komitmen ratifikasi UU Paris Agreement," kata Arif. Draf revisi KEN sebenarnya menargetkan energi terbarukan hingga 52-54 persen pada 2050, jauh lebih tinggi dari target saat ini 31 persen. Namun, selama masih disisipi solusi palsu dan semu yang membuat Indonesia terjebak dalam sumber energi yang merusak lingkungan. Pemerintah Indonesia perlu mengubah kebijakan dan strateginya dengan benar-benar mendorong pengembangan energi terbarukan.

"Ketika target ini diturunkan, maka prospek penciptaan green jobs dari sektor energi terbarukan akan ikut menurun," tuturnya.

Berharap DPR Gunakan Hak Angket Agar Target Bauran Energi Terbarukan Tak Diturunkan jadi 17-19 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/garap-geothermal-aceh-perusahaan-turki-siap-danai-rp-13-triliun_m_201887.jpeg" alt="Ilustrasi: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com  - Pemerintah Indonesia berkomitmen memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) masing-masing sebesar 23 dan 24,2% pada 2025 dan 2030. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina (Persero) menjadi garda terdepan untuk merealisasikan komitmen ini.  Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 mencatat bahwa pembangkit listrik panas bumi, yang dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar dan ramah lingkungan, menjadi kunci pencapaian target EBT 23% pada 2025 dan 24,2% pada 2030. Hingga 2021, bauran energi EBT baru sebesar 11,5%.  Berdasarkan RUPTL 2021-2030, PLN memproyeksikan akan ada tambahan pembangkit EBT yang terakumulasi sebesar 10,6 GW hingga 2025 dan 18,8 GW hingga 2029. Peningkatan bauran energi EBT ini pun merupakan bagian dari komitmen menuju net zero emission pada 2060.  Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yuniarto menegaskan panas bumi sebagai salah satu komponen utama bauran energi menjadi pilihan karena karakteristiknya yang ramah terhadap lingkungan, tidak hanya dalam aspek produksi tetapi juga aspek penggunaan, sehingga berperan positif dalam transisi energi di Tanah Air.  Pada saat menjalankan proses pengembangan dan pembuatan, tenaga panas bumi sepenuhnya juga hampir bebas dari emisi. Tidak ada karbon yang digunakan untuk produksi, kemudian seluruh prosedur juga telah bebas dari sulfur yang umumnya telah dibuang dari proses lainnya yang dilakukan.  “Itu keuntungan menggunakan energi panas bumi jika dibandingkan dengan energi konvensional. Jika dibandingkan dengan sesama energi baru terbarukan, panas bumi tidak memiliki dampak terhadap ekologi maupun limbah radioaktif, teknologi yang sudah lebih mature, dan stabil seiring dengan tingginya potensi yang dimiliki Indonesia,” ujar Ahmad.  Indonesia memiliki potensi besar cadangan energi baru terbarukan, salah satunya yaitu panas bumi. RUPTL 2021-2030, mencatat potensi panas bumi di Indonesia mencapai 29.544 MW.  Meskipun potensi panas bumi tersebut masih kalah ketimbang surya dengan potensi 207.898 MW, hydro (75.091 MW), angin (60.647 MW), dan Bioenergi (32.654 MW), namun panas bumi yang dimiliki Indonesia mencakup 40% dari energi panas bumi di dunia dan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil energi panas bumi terbesar dunia.  Sebagai salah satu negara dengan jumlah gunung api terbanyak, potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia memang menjadi yang terbesar di dunia.  Dari total kapasitas terpasang energi panas bumi sebanyak 2.347,63 MW tersebut, PGE mengelola 13 wilayah kerja panas bumi dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.877 MW. Rinciannya, sebanyak 672 MW dikelola langsung dan 1.205 MW melalui operasi bersama (join operation contract).  Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 menargetkan pada 2025 akan ada tambahan kapasitas terpasang energi panas bumi sebanyak 870 MW, dari proyeksi 2024 hanya sebanyak 141 MW. Sepanjang 2021-2030, ditargetkan ada tambahan kapasitas terpasang panas bumi sebesar 3.355 MW.

PGE Jadi Pemain Utama Pencapaian Bauran Energi EBT 23% Pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/plts-baru-palembang-siap-operasi-daya-listrik-bertambah-2-mw_m_185371.jpeg" alt="Konstruksi pembangunan PLTS Jakabaring rampung 100 persen." width="100%">
<figcaption>Konstruksi pembangunan PLTS Jakabaring rampung 100 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) untuk meningkatkan produktivitas. Sekaligus mengatasi masalah kekurangan sumber air untuk lahan tebu ketika musim kemarau. Perusahaan yang sebelumnya sudah memproduksi energi berbasis bioetanol itu kini menggandeng PT Sientratek Energi Indonesia dalam pemanfaatan energi surya. Direktur Utama PTPN X Dwi Satriyo Annurogo mengatakan, saat ini perseroan mempunyai lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan Jengkol, Sumberlumbu, Ngusri, dan Ngunut. Dari lahan-lahan tersebut, masih ada sisa lahan idle yang tidak digunakan untuk menanam tumbuhan. Lahan sisa tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). "Kami akan bangun sumur, pompa-pompa untuk mengalirkan air untuk keperluan lahan. Sebab, untuk mentransfer air itu, perlu ada sumber energi yang bisa mengalirkan air ke kebun," katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Sientratek Energi Indonesia Rabu (16/10). Dari lahan PTPN X yang luas totalnya 3.500 hektare, banyak yang tidak dekat dengan sumber air. Presiden Direktur PT Sientratek Energi Indonesia Iskandar mengatakan, kerja sama itu masih dikaji tim engineer. Targetnya, Januari dibangun pembangkit di lahan PTPN X di Kediri.

Awal Tahun Depan, PTPN X Bakal Bangun PLTS di Kediri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kampanye-negatif-masih-jadi-tantangan-ebt_m_.jpg" alt="Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)" width="100%">
<figcaption>Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Energi terbarukan serta gas alam diproyeksikan menjadi sumber terbesar pembangkit listrik global pada 2040 mendatang. Persentase pasokan energi yang dihasilkan dua sumber tersebut mencapai 85 persen.  Menurut Group Chief Economist BP Spancer Dale, energi terbarukan masuk ke dalam sistem energi global lebih cepat dibanding bahan bakar apapun dalam sejarah.  "85 persen pertumbuhan pasokan energi dihasilkan dari energi terbarukan dan gas alam pada 2040," kata Spancer Dale dalam BP Energy Outlook 2019 Jakarta Session di Jakarta Selatan, Rabu (16/10).  Pada 2040, kontribusi energi terbarukan -panas bumi, biomasa, panel surya serta angin- terhadap sistem energi global mendominasi. Menggeser batu bara, gas, dan nuklir.  Sementara permintaan energi global meningkat kurang lebih sepertiga pada 2040. Hal tersebut didorong meningkatnya standar kehidupan terutama di Tiongkok, India, dan negara-negara lain di benua Asia.  "Industri dan bangunan menyumbang sekitar 75 persen dari peningkatan permintaan energi keseluruhan. Sektor transportasi akan melambat drastis, meski efisiensi kendaraan semakin meningkat," kata Dale.  BP statistical review 2019 menyebutkan kontribusi EBT hanya 5,5 persen dari total pembangkit listrik yang ada di Indonesia pada 2018. Naik tipis dibandingkan 2017 sebesar 5,3 persen.

Energi Terbarukan Diprediksi jadi Sumber Energi Utama Dunia pada 2040

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plts-baru-palembang-siap-operasi-daya-listrik-bertambah-2-mw_m_185371-640x421.jpeg" alt="Indonesia menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 mendatang (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Indonesia menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 mendatang (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang (review) Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) terkait bauran energi baru terbarukan (EBT). Dalam RUEN ditargetkan bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.  Bimasena Energy Executive Team Ari Soemarno menilai, target bauran EBT dalam RUEN tidak realistis. Dia menilai, sejauh ini tidak ada penjelasan dari pemerintah bagaimana kebijakan dan strategi untuk mencapai target tersebut.  "Tidak bisa dipaksakan. Sementara tidak ada kebijakan, bagaimana langkah, serta strategi capai target bauran EBT," ungkap Ari dalam acara BP Energy Outlook 2019 di Jakarta Selatan, Rabu (16/10).  Dalam RUEN, sambung dia, juga tidak dijelaskan skema pembiayaan untuk mencapai bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025. Hal itu membuatnya pesimistis target akan tercapai.  Data BP statistical review 2019 menyebutkan kontribusi EBT hanya 5,5 persen dari total pembangkit listrik yang ada di Indonesia pada 2018. Naik tipis dibandingkan 2017 yang sebesar 5,3 persen.  "Review target tersebut. Buat kajian yang lebih komprehensif, mulai dari tujuan, cara, strategi, pembiayaan, dan lainnya. Jangan cuma keinginan saja," pungkas Ari.  Sementara itu, BP memroyeksikan 85 persen pasokan energi akan dihasilkan melalui energi terbarukan dan gas alam. Energi terbarukan akan menjadi sumber terbesar pembangkit listrik pada 2040.  "Kecepatan energi terbarukan masuk dalam sistem energi global jauh lebih cepat dibanding bahan bakar apapun dalam sejarah," ungkap Group Chief Economist BP Spancer Dale.

Ari Soemarno: Target Bauran Energi Harus Lebih Realistis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/wk-migas-menyusut-capaian-lifting-belum-sesuai-target_c_165463.jpeg" alt="Ilustrasi kondisi WK Migas saat ini" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kondisi WK Migas saat ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsumsi energi primer Indonesia pada 2018 mengalami peningkatan 4,9 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Group Chief Economist BP Spancer Dale mengatakan, permintaan energi primer di Indonesia 2018 lebih tinggi dibandingkan satu dekade sebelumnya 2007-2017 pada angka 2,8 persen.  "Permintaan terhadap energi primer di Indonesia sepanjang 2018 naik 4,9 persen. Jauh di atas rata-rata tahunan 2,8 persen dalam 10 tahun terakhir," kata Dale dalam acara BP Energy Economics Report 2019 Jakarta Session di Jakarta Selatan, Rabu (16/10).  Dale menambahkam pertumbuhan ekonomi yang stabil pada 2018 di kisaran 5,2 persen menjadi faktor pendorong naiknya konsumsi dan permintaan terhadap energi primer. Meski pertumbuhan ekonomi 2018 di bawah rata-rata 2007-2017 sebesar 5,6 persen.  Minyak bumi menjadi penyumbang sebesar 45 persen dalam peningkatan bertahap penggunaan energi primer 2018. Hal tersebut didorong oleh penggunaan bahan bakar minyak atau BBM, diesel, dan avtur secara stabil.  "Hal tersebut mencerminkan pendapatan dan permintaan layanan transportasi yang stabil," ujar Dale.  Di saat yang sama, produksi minyak menurun sebanyak 3,5 persen. Penurunan produksi menjadi yang terburuk dibanding satu dekade sebelumnya yang hanya 1,5 persen.

Konsumsi Energi Primer Terus Meningkat, Produksi Makin Seret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/dirut-SMI-dan-corsec.jpg" alt="Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Edwin Syahruzad (kiri) dan Head of Corporate Secretary SMI Ramona Harimurti (kanan), dalam Media Meet Up 2019, di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Edwin Syahruzad (kiri) dan Head of Corporate Secretary SMI Ramona Harimurti (kanan), dalam Media Meet Up 2019, di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sedang gencar untuk membangun proyek pembangkit listrik bersumber energi terbarukan. Salah satunya adalah proyek pembangkit panas bumi atau geothermal. Proyek pembangkit panas bumi tengah digenjot guna mencapai target bauran energi baru terbarukan.  PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tengah mengajukan dana pinjaman sebesar USD 197,5 juta atau Rp 2,765 triliun (kurs 14.000) ke Bank Dunia untuk meningkatkan investasi panas bumi dengan mengurangi risiko eksplorasi tahap awal. Pinjaman ini disertai dana hibah senilai USD 122,7 juta atau Rp 1,71 triliun.  Direktur Utama PT SMI (Persero) Edwin Syahruzad mengatakan, nantinya dana tersebut bisa disalurkan ke badan usaha baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun swasta yang memenangkan tender eksplorasi panas bumi.  "Belum tanda tangan tetapi sudah mengurus programnya itu namanya GREM ke Bank Dunia untuk pengembangan kegiatan eksplorasi geothermal. Nyari reserve panas bumi perlu dana mahal,” paparnya Kamis (10/10) malam.  Melalui proyek Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM), pinjaman akan membantu pengembang baik sektor publik maupun swasta untuk mengurangi risiko eksplorasi panas bumi. Dia mengatakan, dana hibah tersebut tidak perlu dikembalikan jika memang eksplorasinya gagal.  Tetapi, jika berhasil menemukan cadangan yang memiliki nilai keekonomian maka korporasi yang mendapatkan dana hibah harus mengembalikannya ke Bank Dunia. Proyek ini juga akan membiayai bantuan teknis dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan utama sektor panas bumi.  "Nanti kami akan mencari dulu proyek mana yang potensial untuk disalurkan pembiayaan tersebut," ujarnya.  SMI sebelumnya juga pernah menggelontorkan pendanaan tahap pertama ke PT Geo Dipa Energy (Persero) untuk proyek PLTP Dieng small scale sebesar 10 megawatt (MW). Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mencatat untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 akan memerlukan kontribusi dari pengembangan panas bumi sekitar 7 persen atau setara 7 ribu MW. Ini merupakan pembangunan skala besar dan ambisius dengan total nilai investasi sebesar USD 35 miliar.

Eksplorasi Geothermal, SMI Ajukan Pinjaman Rp 2,76 T ke Bank Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/harga-batubara-acuan-desember-2017-ditetapkan-usd-9404-per-ton_m_174506.jpeg" alt="Ilustrasi di tempat pengiriman batubara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi di tempat pengiriman batubara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri manufaktur berperan penting dalam implementasi konsep circular economy atau ekonomi berkelanjutan. Selain akan menjadi tren dunia, konsep tersebut dinilai mempunyai kontribusi besar dalam penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.  Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Teddy Caster Sianturi menjelaskan, fly ash dan bottom ash (faba) dapat dimanfaatkan lagi menjadi substitusi bahan baku, sebagai substitusi sumber energi, ataupun bahan baku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faba adalah limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batubara pada pembangkit tenaga listrik.  "Dalam perkembangannya faba dapat diolah menjadi produk lain yang bermanfaat seperti genteng atau produk lain seperti paving block. Masalahnya, prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlalu rigid, karena didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 yang memasukkan faba sebagai limbah B3, dan dilakukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup," ujar Teddy.  Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Secara langsung maupun tidak, limbah B3 dapat merusak dan membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan.  Pemerintah sudah beberapa kali menggulirkan sejumlah paket penyederhanaan peraturan dalam bentuk paket kebijakan ekonomi. Namun, khusus untuk faba masih tetap dikategorikan sebagai limbah B3.  Dengan dikategorikan sebagai limbah B3, prosedur yang harus dilalui dirasa sangat sulit oleh pengusaha yang bergerak dalam industri tersebut.

Pemanfaatan Limbah Energi Terkendala Regulasi KLHK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bauran energi

Berita Terkini