<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/demo-depan-MK-3821801251.jpg" alt="Demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dinamika politik yang terjadi akhir akhir ini tidak lagi terjadi gesekan antara eksekutif dan legislatif karena adanya mekanisme kontrol atas jalannya pemerintahan. Konflik justru terjadi antara DPR dengan masyarakat sipil setelah adanya dugaan upaya melanggengkan kekuasaan dengan membegal demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan angin segar untuk tumbuh suburnya demokrasi di masa yang akan datang dengan adanya kemudahan bagi partai politik untuk mencalonkan kader terbaik mereka menjadi kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun angin segar yang seharusnya disambut dengan tepuk tangan gembira oleh partai politik ini malah diduga akan dijegal oleh perpanjangan tangan sejumlah partai politik di DPR lewat RUU Pilkada. Mereka justru hendak menafikan kompetisi yang sehat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alif Iman, salah satu peserta aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan, pihaknya bersama sejumlah tokoh seperti Burhanuddin Muhtadi, Gunawan Mohamad, Sinta Nuriyah Wahid, Omie Komariah Madjid, Erry Riyana Hardjapamekas, Henny Supolo, Franz Magniz Suseno, Usman Hamid, dan lain-lain, akan melakukan gugatan ke MK apabila DPR mengesahkan RUU Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada kawan-kawan bidang konstitusi yang akan mengajukan gugatan kembali. Tapi seruan kami apabila Presiden (Jokowi) dan DPR tetap nekat secara ugal-ugalan membegal demokrasi, kita kami serukan untuk boikot Pilkada," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, langkah yang juga akan ditempuh selain mengajukan gugatan ke MK, juga dengan membuat seruan untuk masyarakat memboikot pilkada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukti kita tidak mencoblos, tidak ada noda tinta warna ungu di jari kita," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, aksi mengawal putusan MK ini akan terus dilanjutkan ke depannya hingga sampak ke daerah-daerah. Mereka akan terus menyuarakan perlawanan kepada kekuasaan yang dijalankan secara ugal ugalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan lanjutkan di beberapa kota juga. Karena proses di DPR ini sangat cepat sekali," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlepas dari hal itu, massa aksi meminta&nbsp; DPR untuk mendengarkan hati nuraninya dengan tidak mengesahkan RUU Pilkada yang berpotensi menghancurkan demokrasi. Mereka meyakini para anggota DPR yang dipilih oleh rakyat tahu betul bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang salah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari fraksi PPP menyebut, kami ini yang punya wewenang bikin UU, terserah kami mau bikin UU apa. Mereka pongah, sombong," katanya.</div>

"Apabila Presiden (Jokowi) dan DPR tetap nekat secara ugal-ugalan membegal demokrasi, kita kami serukan untuk boikot Pilkada," paparnya.

Jika DPR Sahkan RUU Pilkada, Aksi Massa di MK Pastikan Bakal Boikot Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_9341JPG-3259294321.jpg" alt="Massa aksi saat berunjuk rasa meolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi saat berunjuk rasa meolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komika Adjis Doaibu menyatakan sudah tak bisa lagi percaya kepada anggota DPR RI. Hal itu sehubungan dengan langkah DPR yang hendak menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) nomor 60 tentang Pilkada.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Tadinya, kita gak mau dateng, mau percaya sama DPR, tapi enggak bisa, Yura (aku) percaya sama DPR," ujar Adjis Doaibu saat orasi di atas mobil komando, Kamis (22/8)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, komika lain, Abdur Arsyad menegaskan bahwa saat ini tak ada lagi yang lebih lucu daripada anggota DPR, termasuk para komika. "Karena lebih lucu yang di dalam (Gedung DPR RI), di sana kumpulan orang tolol," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita semua cari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Kawal putusan MK, seharusnya yang sudsh ditetapkan oleh MK itu sudah final dan kita taati," pungkas Abdur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih.</div>

"Tadinya, kita gak mau dateng, mau percaya sama DPR, tapi enggak bisa, Yura (aku) percaya sama DPR," ujar Adjis Doaibu.

Ikut Orasi di Demo Depan Gedung Senayan Tolak Revisi UU Pilkada, Adjis Doaibu: Gak Bisa Yura (Aku) Percaya Sama DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/WhatsApp-Image-2024-08-22-at-114241-4077994019.jpeg" alt="Sejumlah selebritas hadir di tengah-tengah massa berdemo dan ikut berorasi di depan gedung DPR/MPR, Kamis (22/8). (Tazkia Royyan Hikmatiar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah selebritas hadir di tengah-tengah massa berdemo dan ikut berorasi di depan gedung DPR/MPR, Kamis (22/8). (Tazkia Royyan Hikmatiar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komika Bintang Emon membeberkan alasan dirinya ikut melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Dengan langkah DPR yang hendak menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK), ia merasa dianggap tolol.</p> <div dir="auto">"Kita berkumpul di sini datang perseorangan, tidak bela partai apapun. Kita dikumpulkan dengan kemarahan kita, kita dianggap tolol, Teman-teman," ujarnya saat memberikan orasi di atas mobil komando, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bintang merasa dianggap tolol karena&nbsp;langkah-langkah akrobat DPR yang begitu cepat ingin mengubah putusan MK soal Pilkada.&nbsp;"Kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berikan kami kompetisi yang baik untuk hasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita," sambung Bintang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, ia juga menyindir anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang hendak mencalonkan diri di Pilkada meski belum cukup umur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Buat teman-teman yang gak bisa hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan nyalon dulu. Jangan, ya dek ya," pungkas Bintang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih.</div>

"Kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan," tegas Bintang Emon.

Bintang Emon Ikut Demo DPR yang Hendak Anulir Putusan MK: Ketika Kita Dianggap Tolol, Lawan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/demo-depan-dpr-1-2768138601.jpg" alt="Unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR buntut rencana Baleg menganulir putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Kamis (22/8). (Supriyanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR buntut rencana Baleg menganulir putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Kamis (22/8). (Supriyanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang secara tegas menolak pengesahan Revisi UU Pilkada yang semula dijadwalkan pada hari ini, Kamis (22/8). Anggota DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu berharap rapat hari ini tidak memenuhi kuorum, sehingga pengesahan RUU Pilkada yang menuai amarah publik itu bisa dibatalkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nah, kalau ini dipaksakan ya, dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang final dan mengikat ini, ini kita berada dalam situasi darurat konstitusi. Raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah,&rdquo; kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan aktivis '98 itu pun berharap para generasi muda yang cinta Tanah Air untuk tidak berdiam diri melihat kesewenang-wenangan penguasa. Ia mengajak untuk bersama-sama turun ke jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anak-anak muda patriotik turunlah ke jalan, selamatkan republikmu,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, DPR RI sebelumnya telah memutuskan untuk menunda pengesahan RUU Pilkada, dalam rapat paripurna yang sedianya diagendakan pada hari ini, Kamis (22/8). Penundaan pengesahan RUU Pilkada itu lantaran rapat paripurna tidak memenuhi kuorum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa dilanjutkan," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco belum dapat mengungkap jadwal rapat paripurna berikutnya untuk mengesahkan revisi UU Pilkada. Ia hanya menyebut, rapat paripurna berikutnya akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sidang hari ini, ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi, pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak akan terjadi," pungkasnya.</div> </div>

Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang secara tegas menolak pengesahan Revisi UU Pilkada.

Tolak RUU Pilkada, Masinton PDIP: Anak Muda Patriotik Turunlah ke Jalan, Selamatkan Republikmu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/Screenshot_2024-08-20-10-56-46-629_comgoogleandroidgm-edit-1857151125.jpg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan berbeda dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2019 dan 2024. Saat 2019 lalu, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.</p> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat menanggapi putusan MK terkait hasil sidang sengketa Pemilu 2019. Jokowi menekankan pentingnya menghormati dan melaksanakan putusan MK secara bersama-sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Putusan MK adalah putusan yang bersifat final, dan sudah seharusnya kita hormati dan laksanakan Bersama-sama,&rdquo; kata Jokowi pada tahun 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, baru-baru ini Jokowi mengeluarkan pernyataan berbeda dalam menyikapi putusan MK. Hal itu menyikapi polemik putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah. Namun, putusan MK itu tidak diindahkan DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">MK mengubah ambang batas tersebut menjadi didukung oleh partai politik dengan perolehan suara antara 6,5 sampai 10 persen dari total suara sah. Angka persentase dukungan partai ini disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga memutuskan syarat calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak pendaftaran pasangan calon.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Baleg DPR menyiasati keputusan MK tersebut dengan merumuskan ambang batas sebesar 6,5 sampai 10 persen suara sah dalam RUU Pilkada hanya berlaku bagi partai politik non-kursi di DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baleg juga menentukan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Hal itu sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA). Sehingga Baleg tidak mengindahkan putusan MK.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi justru tidak memberikan pernyataan tegas dalam merespons putusan MK dan hadirnya revisi UU Pilkada. Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan bagian dari proses konstitusional yang lazim terjadi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi menyampaikan bahwa kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara harus dihormati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Iya kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara," ungkap Jokowi dalam siaran video Sekretariat Presiden, Rabu (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi nenegaskan, putusan MK itu merupakan produk konstitusi. Jokowi tidak memberikan pernyataan bahwa putusan MK final dan mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki," pungkas Jokowi.</div> </div> </div>

Saat 2019 lalu, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Beda Respons Jokowi atas Putusan MK pada 2019 dan 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/haedar-muti.jpg" alt="IMAM DAN MAKMUM: Haedar Nashir (kiri) dan Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>IMAM DAN MAKMUM: Haedar Nashir (kiri) dan Abdul Mu</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti sulit memahami langkah dan keputusan DPR yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang," kata Mu&rsquo;ti, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mu&rsquo;ti juga menekankan DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat dibanding dengan kepentingan politik kekuasaan semata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi," jelas Mu&rsquo;ti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mu&rsquo;ti menekankan, DPR tidak semestinya bersebarangan, berbeda, dan menyalahi&nbsp; keputusam MK dalam masalah persyaratan&nbsp; calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah DPR tersebut selain dapat menimbulkan masalah disharmoni dalam hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius dalam Pilkada 2024. Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yang dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan," tegas Mu&rsquo;ti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DPR dan Pemerintah hendaknya sensitif dan tidak menganggap sederhana terhadap&nbsp; arus massa, akademisi, dan mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum&nbsp; dan perundang-undangan.&nbsp;"Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas," pungkas Mu&rsquo;ti.</div>

"DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi," jelas Abdul Mu’ti.

Terhadap Putusan MK, Muhammadiyah Tegaskan DPR Seharusnya Menjadi Teladan dan Mematuhi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240821_163130-770950659.jpg" alt="Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id=":ym" class="ii gt"> <div id=":ze" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pada Kamis (22/8) pagi, topik terkait Gedung DPR dan tanda pagar (tagar) #GedungDPR memuncaki trending nomor satu di X (sebelumnya Twitter). Hal ini menyusul banyaknya seruan aksi yang menarget gedung DPR sebagai buntut penjegalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dipantau <em>JawaPos.com,</em> hingga pukul 08.00 WIB, <em>trending</em> Gedung DPR sudah dibahas lebih dari 136 ribu pengguna. Angka <em>posting</em>-an sebanyak itu berisi sumpah serapah dan kekesalan netizen, warganet di dunia maya atas DPR yang dinilai bobrok dan menjadi alat politik kelompok tertentu untuk melanggengkan praktik dinasti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga buruh, akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan depan Istana Kepresidenan pada hari ini, Kamis (22/8) #KawalPutusanMK,"&nbsp;</em>tulis akun X&nbsp;@C_D3pp.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lainnya juga kebanyakan menuliskan kekecewaan mereka terhadap DPR yang dianggap sebagai penghianat rakyat. Tak sedikit pula yang memberikan dukungan kepada massa aksi yang akan berdemo hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Beli beton dan kawat berduri dari uang rakyat dipakai untuk menghalau aspirasi rakyat. Jangan gentar ke gedung DPR tetap solid fokus ketujuan utama jangan mudah terprovokasi musuh kita bukan polisi atau tni tapi para perusak demokrasi. #KawalPutusanMK,"&nbsp;</em>kata akun X @ZulfaJanna2483.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait <em>trending</em> Gedung DPR pagi ini, Partai Buruh memastikan akan membawa sebanyak 5.000 massa dalam demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (21/8) besok. Hal itu untuk mengawal putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Pilkada yang justru mau dianulir DPR lewat Badan Legislasi (Baleg).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk aksi besok kami akan mengawal sidang DPR RI paripurna di baleg ya dalam rangka memantau siapa tau ada isu-isu, mungkin baleg akan mengubah MK nomor 60," ujar Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli, Rabu (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu kami akan hadir bersama kawan2 buruh tani dan nelayan se-Jabar DKI dan Banten dan sebanyak sekitar 5000-an," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ferri menegaskan bahwa pihaknya sudah berkonsolidasi dengan seluruh elemen untuk memastikan DPR tidak bertingkah dengan menganulir putusan MK yang final. Bila pun akhirnya DPR tetap bersikeras memutuskan untuk menganulir putusan MK soal ambang batas pencalonan peserta Pilkada oleh partai politik itu, ia pastikan akan melawan sampai titik darah penghabisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan lawan apabila keputusan MK ini dirubah atau digoyang atau diganggu. Kami akan kawal terus keputusan ini," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buruh yang turun ke jalan juga akan didampingi oleh mahasiswa dan aktivis mengangkat isu yang sama. Sejumlah elemen masyarakat juga dipastikan akan ikut demo ke Gedung DPR hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Baleg menyepakati RUU Pilkada dalam rapat hari ini. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak.</div> <div dir="auto">Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Baleg beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan MK itu.</div> </div> </div> </div>

Angka posting-an sebanyak itu berisi sumpah serapah dan kekesalan netizen, warganet di dunia maya atas DPR yang dinilai bobrok.

Gedung DPR Trending di X, Mahasiswa dan 5.000 Buruh Demo Kepung Senayan Buntut Baleg Anulir Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/JKT-1-SIDANG-PHPU-PILEG-FED-1JPG-1189494833.jpg" alt="ILUSTRASI: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohon perkara nomor 69/PUU-XXII/2024 yang diajukan dua mahasiswa Universitas Indonesia (UI). (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohon perkara nomor 69/PUU-XXII/2024 yang diajukan dua mahasiswa Universitas Indonesia (UI). (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hari ini, Kamis (22/8) diprediksi akan terjadi unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta. Demo tersebut berkaitan dengan&nbsp;manuver Baleg DPR RI yang menganulir&nbsp;putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia pencalonan kepala daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, unjuk rasa akan terfokus di dua lokasi. Yakni depan Gedung DPR/MPR RI Senayan, dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamanan juga telah disiapkan aparat. "Di DPR 2.013 personel, yang di Patung Kuda 1.273 personel," kata Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menyiapkan personel pengamanan, kepolisian juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas. Akan tetapi, sifatnya situasional bila mana massa memadati lokasi yang mengganggu arus kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rekayasa lalin situasional ya," jelas Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh gugatan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada. Gugatan nomor 70/PUU-XXII/2024 itu diajukan oleh dua orang mahasiswa Fahrur Rozi, dan Anthony Lee. Mereka menggugat syarat minimal usi pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa calon gubernu berusia paling rendah 30 tahun dan wakil Gubernur. Kemudian berusia minimal 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan ini digugat karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan bahwa seseorang maju jadi calon kepala daerah berusia 30 tahun saat pelantikan, bukan ditetapkan sebagai calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati batas usia cagub-cawagub merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA). Yakni minimal 30 tahun sejak pelantikan kepala daerah terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepakatan ini diambil setelah disetujui oleh mayoritas fraksi, kecuali fraksi PDIP dalam rapat Panja RUU Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepakatan itu kembali membuka peluang Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk berlaga pada Pilkada Serentak 2024 di level provinsi alias pilgub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, peluang Kaesang tertutup untuk Pilkada 2024 level provinsi, karena Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan usia cagub-cawagub minimal 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon.&nbsp;</div>

Selain menyiapkan personel pengamanan, kepolisian juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas. Akan tetapi, sifatnya situasional.

Hari ini Ada Demo di Senayan dan Patung Kuda Buntut DPR Anulir Putusan MK, Polisi Kerahkan Lebih dari 3.000 Personel