<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="aju"> <div class="aCi">&nbsp;</div> </div> <div class="gs"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/WhatsApp-Image-2023-11-07-at-124217-1781375515.jpeg" alt="Jokowi dalam membuka Rakernas LDII 2023." width="100%">
<figcaption>Jokowi dalam membuka Rakernas LDII 2023.</figcaption>
</figure> <div class=""> <div class="aHl">&nbsp;</div> <div id=":t6" tabindex="-1">&nbsp;</div> <div id=":sw" class="ii gt"> <div id=":sv" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan syarat minimal usia menjadi capres-cawapres 40 tahun atau yang berpengalaman menjadi kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lembaga Indopol merilis survei terbaru tentang kondisi hukum pasca Keputusan MK Nomor 90 tersebut. Hasilnya, kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami penurunan 7,2 persen sejak Juni 2023, dengan angka 60,48 persen menjadi 53,3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen (dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen),&rdquo; ujar Ratno Sulistyanto selalu Direktur Eksekutif Indopol Survei di Jakarta, Selasa (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu evaluasi kinerja pemerintah Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin pada November 2023 ini kepuasan rendah berada pada bidang pembukaan lapangan kerja (49,76 persen), serta penanganan pengangguran dan kemiskinan (49,44 persen).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pasca keputusan MK Nomor 90 dan sidang etik oleh MKMK terkait dugaan pelanggaran Etik Ketua Hakim MK terkait putusan syarat pendaftaran capres-cawapres memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia," jelas Ratno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">62,1 persen responden menyatakan mengetahui tentang keputusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres 2024 tersebut. Mereka menyatakan tidak setuju sebesar 51,45 persen dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19,92 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alasan publik tidak setuju karena kepututusan MK tersebut penuh dengan unsur politis karena memberikan karpet merah anak presiden,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, keputusan MK tersebut menciderai rasa keadilan hukum di Indonesia. Pun karena keputusan MK tidak etis dalam penyelenggaraan negara karena penuh dengan praktik nepotisme, mengingat Anwar Usman, mantan Ketua MK adalah paman Gibran Rakabuming Raka dan adik ipar Presiden Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013336653/kpk-masih-enggan-ungkap-peran-tersangka-m-suryo-dalam-kasus-dugaan-suap-djka">KPK Masih Enggan Ungkap Peran Tersangka M Suryo dalam Kasus Dugaan Suap DJKA</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ratno menerangkan, jika membaca data hasil Indopol tentang buruknya situasi penegakan hukum di Indonesia, secara kualitatif sepertinya kandidat potensial yang dapat memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam paslon (capres-cawapres) ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menkopolhukam dia membentuk tim reformasi hukum di Kemenkopolhukam,&rdquo; kata dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan survei Indopol yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada 6 - 12 November 2023 terkait Pasca Putusan MK No.90 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, kinerja pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya mendapatkan rapor merah,&rdquo; pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen

Akibat Putusan MK Soal Batas Usia, Jokowi dapat Rapor Merah Soal Kepuasan Publik

<div id="m#msg-f:1783507947257248254" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Mantan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-MK-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-1JPG-2124806090.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Elemen mahasiswa terus menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti, pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi batas usia capres-cawapres yang dinilai memuluskan jalannya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (BEM Unsoed) Bagus Hadikusuma&nbsp; mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut putusan MK itu cacat etika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sangat jelas, putusan MK 90 itu putusan cacat etika. Prinsip-prinsip hukum seperti azas tentang sopan santun, azas keberpihakan, azas tentang objektifitas tidak dikedepankan oleh ketua MK Anwar Usman," kata Bagus Hadikusuma, melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BEM Unsoed meyakini Implikasi dari putusan MK ini sangat jelas semata-mata untuk memuluskan dan melanggengkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres salah satu capres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan ini jelas merupakan karpet merah untuk Gibran menjadi cawapres," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagus mengaku, dirinya sedih dan marah terhadap praktek politik dinasti yang sedang dibangun Presiden Jokowi dengan cara yang tidak patut, yakni mengakali konstitusi demi kepentingan pribadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata Bagus, MK merupakan lembaga negara produk reformasi yang dibentuk untuk menjaga dan mengawal konstitusi demi tegaknya demokrasi yang bermartabat dan bisa dipercaya masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami BEM Unsoed sedih, marah, dan mengutuk perilaku penguasa yang mengakali konstitusi demi kepentingan pribadinya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK&nbsp;mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MK&nbsp;menetapkan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan itu menuai kontroversi, yang berujung pada Majelis Kehormatan MK (MKMK) menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat. Sehingga diberhentikan dari jabatan Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Kami BEM Unsoed sedih, marah, dan mengutuk perilaku penguasa yang mengakali konstitusi demi kepentingan pribadinya," kata Bagus.

BEM Unsoed Sebut Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Cacat Etika

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pemilu tak bisa dijadikan objek hak angket oleh DPR RI. Sebab, MK merupakan lembaga yudikatif, sehingga bukan kewenangan parlemen untuk mengawasinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hak angket itu kan dalam konteks hubungan antara pengawas dengan yang diawasi oleh pemerintah eksekutif," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yudikatif itu kalau di trias politika lembaga lain lagi enggak bisa jadi objek hak angket," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan, jika ada anggota DPR yang ingin mengajukan hak angket terhadap putusan MK, itu sangat salah alamat.&nbsp;"Jadi, kalau ada orang yang mengajukan hak angket apalagi latar belakang politik kan kita tahu kan, ya enggak? Ya, silakan sajalah dia menari-nari sampai puas hatinya," ucap Habiburokhman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Habiburokhman, seharusnya seluruh anggota parlemen memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ia pun menyebut wacana hak angket itu bertolak belakang dengan akal sehat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi menurut saya ini aduh bikin kita bingung, ya. Dibalik-balik ya akal sehat karena urusan politik kan kita benar-benar prihatin juga gitu. Kita boleh politisi punya sikap politik, punya idealisme politik sendiri ya berbeda satu sama lain, tapi jangan perkosa sistem hukum, jangan atas nama politik," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Masinton Pasaribu mengajak kepada seluruh anggota parlemen untuk mengajukan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini buntut putusan MK, yang mengeluarkan putusan terkait mengizinkan kepala daerah belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menggunakan hak konstitusi saya untuk melakukan hak angket ke Mahkamah Konstitusi," pungkas Masinton dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (31/10) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dia menilai, jika ada anggota DPR yang ingin mengajukan hak angket terhadap putusan MK, itu sangat salah alamat.

Elite Gerindra Tegaskan Putusan MK Tak Bisa Dijadikan Objek Hak Angket

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/debat-capres-ke-4-jokowi-diklaim-punya-kejutan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pilpres 2024" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pilpres 2024</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyepakati revisi Peraturan KPU (PKPU), terkait syarat batas minimal usia capres dan cawapres. Revisi ini dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat minimal usia capres-cawapres 40 tahun dan pernah/sedang menjadi kepala daerah. Sehingga, Pasal 13 Ayat (1) Huruf q PKPU 19/2023 yang sebelumnya menyatakan syarat capres dan cawapres berusia minimum 40 tahun diubah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan yang baru, terdapat tambahan diksi menjadi, '40 tahun atau pernah/sedang menjadi kepala daerah sebagaimana yang diputuskan oleh MK.'</div> <div dir="auto" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepakatan itu diambil dalam rapat bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada Selasa (31/10) malam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama ini, PKPU, Bawaslu ini secara letterlijk mengadopsi apa yang menjadi peraturan di Undang-Undang. Jadi kalau ada perubahan Undang-Undang, harus menyesuaikan," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Komisi II DPR RI bersama penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP menyetujui pengubahan PKPU 19/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," ucap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012963390/soal-uji-materi-batas-usia-cawapres-pakar-anggap-bisa-bahayakan-kredibilitas-jokowi">Soal Uji Materi Batas Usia Cawapres, Pakar Anggap Bisa Bahayakan Kredibilitas Jokowi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, revisi PKPU 19/2023 hanya tinggal menunggu secara formil harmonisasi dan pengundangan di lembaga yang memiliki kewenangan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sepanjang keputusan MK tidak diubah, kami mengikuti peraturan ini,&rdquo; tegas Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain merevisi soal PKPU soal batas usia minimal pendaftaran capres-cawapres, rapat ini juga menyepakati dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) soal peraturan tentang pengawasan capres-cawapres dan pengawasan dana kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK menerima uji materi yang diajukan seorang mahasiswa asal Kota Solo bernama Almas Tsaqibbirru Re A. terkait batasan usia capres-cawapres dalam pasal 169 huruf q UU Pemilu. Perkara itu bernomor 90/PUU-XXI/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemohon, ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Putusan MK itu menjadi pintu masuk bagi pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Kendati masih berusia 36 tahun, ia bisa diusung sebagai cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan disahkannya revisi PKPU ini, Gibran tidak akan memiliki hambatan secara administratif untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Gibran dan Prabowo telah mendaftar ke KPU dan proses verifikasinya akan selesai pada 13 November 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Dalam aturan yang baru, terdapat tambahan diksi menjadi, '40 tahun atau pernah/sedang menjadi kepala daerah sebagaimana yang diputuskan MK

DPR dan KPU Sepakat Revisi PKPU Soal Usia Batas Usia Capres dan Cawapres 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/usman-hamid.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Berbagai tokoh lapisan masyarakat menyampaikan keprihatinannya atas putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Juru Bicara Maklumat, Usman Hamid menyesalkan hadirnya putusan MK tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Usman ingin mengembalikan marwah politik yang berasaskan kedaulatan rakyat. Ia menegaskan, reformasi dan demokrasi yang telah ditegakkan dalam 25 tahun terakhir ini terjadi kemunduran dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat, prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar sejak era orde baru atau rezim Soeharto," kata Usman pada Maklumat Juanda yang berjudul 'Reformasi Kembali ke Titik Nol' di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Senin (16/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013082454/cek-syarat-dan-cara-menukar-uang-rusak-tak-layak-edar-ke-bank">Cek Syarat Dan Cara Menukar Uang Rusak Tak Layak Edar Ke Bank</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia itu menyesalkan hadirnya jalannya dinasti politik yang terus berjalan di Indonesia. Ia menyebut, Presiden melalukan manuver untuk memuluskan langkah demi menjamin kepentingan sendiri dan dinasti keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, putusan MK yang menambah aturan baru ihwal syarat capres-cawapres, semakin mewarnai jalannya pesta demokrasi serentak 2024. Hal ini</div> <div dir="auto">dinilai sebagai upaya memuluskan jalan dinasti politik di Indonesia, agar langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 tidak ada hambatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Politik dinasti terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik, maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa statusnya sebagai anak kepala negara atau anak presiden yang sedang berkuasa," ucap Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013082450/presiden-mesir-menunda-masalah-palestina-akan-perpanjang-penderitaan-rakyatnya">Presiden Mesir: Menunda Masalah Palestina Akan Perpanjang Penderitaan Rakyatnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, para tokoh mendesak agar para pemimpin bangsa, terutama kepala negara memberikan teladan yang baik dan benar. Bukan malah memberi contoh buruk untuk memperpanjang dan membangun dinasti politik bagi keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendesak para pemimpin bangsa terutama kepala negara, Presiden Joko Widodo agar memberi teladan dan bukan memberi contoh buruk, memperpanjang kebiasaan, membangun kekuasaan bagi keluarga," pungkasnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MK menetapkan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013082445/jadi-tersangka-kasus-dengan-antonius-ns-kosasih-kamaruddin-simanjuntak-ayo-limpahkan-atau-di-sp3">Jadi Tersangka Kasus dengan Antonius NS Kosasih, Kamaruddin Simanjuntak: Ayo Limpahkan atau di-SP3</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar berpendapat, MK berwenang mengadili permohonan uji materi tersebut dan menilai para pemohon memilki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagiannya," ucap Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi capres atau cawapres, jika sudah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, meskipun belum berusia 40 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," pungkas Anwar.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Reformasi dan demokrasi yang telah ditegakkan dalam 25 tahun terakhir ini terjadi kemunduran dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti.

Aktivis HAM Sesalkan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Hadirkan Kemunduran Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mk-minta-dpr-ubah-undang-undang-perkawinan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Konstitusi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Konstitusi</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamanan dilakukan karena MK akan membacakan putusan gugatan judicial review atas aturan batas minimal seseorang mencalonkan diri menjadi capres-cawapres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses pengamanan di Gedung MK pada kegiatan tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ribuan personel dikerahkan menjaga sekitar MK. Sebab, ada informasi pula akan ada aksi demonstrasi pada hari pembacaan putusan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013079096/menlu-as-akan-kembali-ke-israel-setelah-singgah-di-negara-negara-arab-untuk-menghindari-konflik-lebih-luas">Menlu AS Akan Kembali ke Israel Setelah Singgah di Negara-Negara Arab untuk Menghindari Konflik Lebih Luas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Personel yang melaksanakan pengamanan sejumlah 1992 personel gabungan baik Polda Metro Jaya, Polrestro Jakarta Pusat dan TNI serta Pemerintah Propinsi DKI Jakarta," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trunoyudo meminta kepada masyarakat yang turun ke jalan agar bersikap tertib. Serta tidak menjadi provokator yang bisa memicu kerusuha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghimbau kepada seluruh elemen turut serta menjaga ketertiban dan keamanan pra, saat dan pasca keputusan tersebut," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013079088/sempat-mangkir-hari-ini-polisi-panggil-lagi-pegawai-kpk-soal-dugaan-pemerasan-syl">Sempat Mangkir, Hari Ini Polisi Panggil Lagi Pegawai KPK Soal Dugaan Pemerasan SYL</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun akan menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sifatnya situasional namun kembali lagi kepada seluruh masyarakat agar turut serta menjaga kamseltibcar lantas," pungkas Trunoyudo.</div>

Pengamanan dilakukan karena MK akan membacakan putusan gugatan judicial review atas aturan batas minimal usia Capres dan Cawapres.

Hari Ini Bacakan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Polisi Terjunkan 1.992 Personel

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/larang-1.jpg" alt="Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta agar Indonesia tak perlu meniru negara lain dalam memutuskan usia batas capres-cawapres. Hal itu sehubungan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres yang akan segera diputuskan pada Senin, (16/10).</p> <div dir="auto">Mulanya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa di era kepemimpinan Islam yang lalu, pemimpin bermacam-macam usia di berbagai era. Nabi Muhammad misalnya menjadi rasul saat berusia 40 tahun. Sedangkan di era Khulafaur Rasyidin, Usman bin Affan juga terhitung jadi pemimpin di usia yang mulai senja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi ada juga yang usianya sangat muda, Umar bin Abdul Aziz itu jadi Khalifah bani Umayyah itu umur 35," katanya kepada wartawan, Rabu (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menjelaskan ada beberapa perdana menteri di negara lain yang usianya cukup muda. Namun, terlepas dari hal itu, Mu'ti menyebut bahwa Indonesia tak harus meniru hal itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut saya Indonesia tidak harus meniru yang seperti itu dalam pengertian apakah tiru Usman, apakah tiru Umar Abdul Aziz, itu kan hanya sekadar referensi saja bahwa siapapun sebenarnya bisa saja tampil memimpin di jabatan-jabatan publik di usia berapapun," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013061518/mk-putus-uji-materi-batas-usia-capres-cawapres-pada-senin-pekan-depan">MK Putus Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres pada Senin Pekan Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kultur dan karakter sendiri terkait dengan usia matang pemimpin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia adalah Indonesia dan semuanya tentu harus mengikuti peraturan yang berlaku," tegas Mu'ti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, ya bagi Muhammadiyah berapa pun usia calon presiden calon wakil presiden tidaklah menjadi persoalan. Yang penting dia punya kompetensi, kemampuan, dan dia punya integritas yang memang tidak kita ragukan untuk menjadi pemimpin bangsa yang sangat besar ini," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia menyerahkan putusan soal batas usia capres dan cawapres ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang berhak untuk memutuskan akan lebih rendah dari 40 tahun atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"ami nggak punya otoritas itu, biarlah lembaga yang berwenang memutuskan," tandas Mu'ti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Tapi ada juga yang usianya sangat muda, Umar bin Abdul Aziz itu jadi Khalifah bani Umayyah itu umur 35," katanya kepada wartawan

Soal Batas Usia Capres-cawapres, Muhamadiyah Sebut Tak Perlu Tiru Negara Lain