<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/BNPP-4138268132.jpg" alt="Jumpa pers Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor, Selasa (18/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor, Selasa (18/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menetapkan target besar dalam pengelolaan perbatasan untuk periode RPJMN 2025&ndash;2029.&nbsp; Melalui Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) 2025 yang digelar Selasa (18/11), pemerintah pusat dan daerah menyepakati percepatan penyelesaian segmen batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembentukan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan terluar Indonesia. Rapat strategis yang dipimpin Menko Polhukam sekaligus Ketua Pengarah BNPP Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago serta Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian itu menandai konsolidasi awal kebijakan perbatasan dalam lima tahun ke depan.&nbsp; Keduanya menekankan bahwa pembangunan perbatasan tidak lagi hanya berorientasi pada pengamanan, melainkan juga penguatan kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa seluruh program lintas kementerian/lembaga harus mengikuti Rencana Induk (Renduk) BWNKP agar pembangunan perbatasan berjalan terpadu.&nbsp; Ia mengingatkan bahwa kawasan perbatasan adalah beranda terdepan bangsa yang harus dikelola secara serius agar memberikan manfaat nyata bagi warga yang tinggal di garis terluar.&nbsp; "Pemerataan pembangunan di daerah perbatasan, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah," kata Djamari melalui acara yang digelar di Bogor, Jawa Barat itu. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memaparkan tiga mandat utama BNPP dalam periode mendatang. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, baik darat maupun laut, termasuk titik-titik krusial seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, serta Pulau Sebatik.&nbsp; Ia memastikan komunikasi dengan negara tetangga terus dibangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas dan cepat. Mandat kedua adalah penguatan pengelolaan PLBN. Tito menyebut kualitas PLBN Indonesia kini sudah lebih maju dibandingkan beberapa negara di kawasan, dan pemerintah berencana menambah 11 PLBN baru dalam waktu dekat.&nbsp; "Kami berharap pembangunan fisik tersebut dapat segera diselesaikan Kementerian PUPR," ujar Tito. PLBN, katanya, tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga wajah pelayanan pemerintah melalui unsur CIQS yang berada di dalamnya. Hingga saat ini, BNPP telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 PLBN sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Peningkatan fasilitas PLBN diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi lintas batas, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat mobilitas masyarakat serta barang. Tito juga menyoroti mandat ketiga, yakni mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan perbatasan tidak hanya soal infrastruktur dan batas negara, tetapi juga tentang menciptakan produktivitas ekonomi yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. Kawasan perbatasan, tegasnya, harus mampu menjadi buffer zone yang memperkuat sistem pertahanan nasional, namun tetap hidup secara ekonomi. Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi menambahkan bahwa sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah prasyarat utama keberhasilan pembangunan perbatasan.&nbsp; Tanpa keselarasan program, katanya, pembangunan akan sulit mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, Rakorendal tahun ini menjadi forum yang menentukan arah koordinasi lima tahun ke depan. Rakorendal 2025 dihadiri 18 gubernur dari provinsi perbatasan, para bupati dan wali kota, kepala Bappeda, serta perangkat daerah yang menangani urusan batas wilayah. BNPP sendiri menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025&ndash;2029. Dengan target besar dan koordinasi antarsektor yang semakin solid, BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia ke depan akan semakin tangguh, berdaulat, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah terdepan negara.

BNPP RI menetapkan target besar dalam pengelolaan perbatasan untuk periode RPJMN 2025-2029, fokus pada kesejahteraan dan kedaulatan.

BNPP Target Tuntaskan Batas Negara dan Bangun 11 PLBN Baru pada RPJMN 2025–2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/KAPAL-2651786870.jpg" alt="Ilustrasi kapal nelayan di Banda Aceh." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal nelayan di Banda Aceh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Thailand dikabarkan telah mencegat dua kapal pukat ikan asal Aceh yang berisi sebanyak 29 orang. Mereka ditangkap oleh angkatan laut Thailand setelah kedapatan memasuki batas teritorial laut negara tersebut. Panglima Laot Aceh, Miftach Tjut Adek, mengungkapkan bahwa 29 orang yang diamankan itu menggunakan kapal KM Bintang Mayor dan KM Salsabila. Kesemuanya itu merupakan nelayan dari wilayah Aceh Timur, yang mulai berlayar sejak Rabu 23 Agustus 2023 lalu. &ldquo;Saat ini mereka sedang diperiksa oleh angkatan laut atau penjaga pantai di sana,&rdquo; kata Miftach, seperti dilansir dari Antara, Senin (28/8). Miftach menjelaskan, nelayan tersebut memasuki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Thailand atau sekitar 40 mil laut lepas Pantai Phuket. Menurutnya, mereka disinyalir tak tahu soal batas negara sehingga tak sadar telah memasuki wilayah Thailand. Lebih lanjut, Miftach telah menindaklanjuti perkara ini dengan melaporkannya ke pemerintah Aceh dan beberapa pihak terkait. &ldquo;Kita sudah melaporkan masalah ini ke Pemerintah Aceh, PSDKP Pusat. Mereka minta kota terus berikan perkembangan terbaru,&rdquo; lanjutnya. Sebagai informasi, perbatasan laut Indonesia dan Thailand terletak di bagian selatan Selat Malaka dan di Laut Andaman, di tenggara Pulau Sumatera (Indonesia) dan di barat pantai selatan Thailand. Adapun batas laut tersebut berada di antara titik pertemuan tiga batas negara, yakni antara India-Indonesia-Thailand di utara dan antara Indonesia-Malaysia-Thailand di selatan.

Otoritas Thailand dikabarkan telah mencegat dua kapal pukat ikan asal Aceh yang berisi sebanyak 29 orang.

Diduga Tak Tahu Batas Negara, Dua Kapal Nelayan Aceh Ditangkap Otoritas Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Lemkaji-MPR-Rully.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman yang menyerang Indonesia tak lagi datang dalam bentuk fisik dan perang senjata, tetapi meluas hingga ancaman perang dagang, narkoba, hingga terorisme. Kondisi itu diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar.  Menurutnya, Indonesia berada di wilayah yang strategis, di antara dua samudera dan dua benua. Sebagai negara yang memiliki ribuan pulau dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, posisi yang strategis tersebut membuat Indonesia sejak dahulu hingga masa depan akan menjadi rebutan banyak negara.  “Masalah yang mengancam Indonesia semakin menjadi-jadi ketika dunia semakin terbuka serta memanasnya hubungan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat,” jelas Rully, saat Konferensi Press di Plaza Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Selasa, Jakarta (1/06).  Menyikapi hal itu, Lembaga Pengkajian MPR RI akan membahasnya secara mendalam dalam Round Table Discussion (RTD) yang digelar pada 2 Juli 2019, di Gedung Nusantara IV. Dalam diskusi itu menghadirkan 14 pembicara dari pihak yang terkait dan para pakar di bidangnya. Akan hadir Kepala Staf AD Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf AL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Kepala Staf AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna.  Hadir pula pakar hukum laut internasional Prof. Hasim Jalal, pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana, Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Hasanuddin Zainal Abidin, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinca Siburian; pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga menjadi pembicara dalam RTD.  Senada dengan itu, Wakil Ketua Lembaga Pengkajian, M. Jafar Hafsah, menambahkan RTD ini penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan 17.508 pulau. Sebagai negara maritim, luas wilayah laut mencapai tiga perempat dari luas total Indonesia.  “Kita juga sebagai negara yang memiliki garis terpanjang di dunia. Ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang besar, baik wilayah darat dan laut,” tutur Jafar.  Ketua Steering Committee (SC) RTD Pataniari Siahaan, dalam kesempatan yang sama mengatakan kegiatan yang dilaksanakan itu sangat relevan bagi pemerintah. Masalah-masalah terhadap wilayah negara dan sistem pertahanan dan keamanan diharap dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).  Diharapkan Round Table Discussion dapat mencapai tujuan, di antaranya, pertama, mencari solusi terhadap masalah yang timbul dalam menjaga keutuhan NKRI dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara.  Kedua, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait partisipasi dan syarat keikutsertaan warga negara dalam bela negara serta pertahanan dan keamanan negara.  Ketiga, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.  Keempat, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu. Kelima, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait terhadap implementasi hubungan kewenangan antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan relasi dengan lembaga negara yang lain.  Keenam, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait perkembangan wilayah negara dan sistem hankam dari aspek ancaman militer maupun non-militer. Ketujuh, penguatan upaya mengantisipasi dampak globalisasi serta memanfaatkan kiat dan aksi globalisasi untuk kepentingan penguatan wilayah dan kepentingan nasional.  Proses pengkajian topik Wilayah, Pertahanan, dan Keamanan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 ini, menurut Pataniari sudah diawali oleh serangkaian kajian internal sejak 12 Februari 2019. Selanjutnya, pada 27 Februari 2019, dilakukan pleno khusus.  Guna mempertajam hasil-hasil dari serangkaian proses itu, diadakan pula Focus Group Discussion (FGD) di empat kampus, yaitu di Universitas Sam Ratulangi di Sulawesi Utara, Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat, Universitas Batam di Kepulauan Riau, dan Sekolah Staf dan Komando TNI di Jawa Barat.

MPR Kaji Serius Persoalan Wilayah Negara dan Sistem Hankam 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-malaysia-tandatangani-kesepakatan-batas-negara-bagian-timur_m_-1.jpg" alt="Indonesia-Malaysia tentikan batas negara bagian timur." width="100%">
<figcaption>Indonesia-Malaysia tentikan batas negara bagian timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan The Joint Indonesia Malaysia (JIM) ke-42 menghasilkan satu kesepakatan batas negara bagian Timur Indonesia. Acara tersebut digelar kementerian dalam negeri bersama pemerintah Malaysia di El Royale Hotel, Bandung, Rabu (10/10). Ketua Delegasi Indonesia Hadi Prabowo bersama Ketua Delegasi Malaysia Dato' Tan Yew Chong, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli hadir dalam acara ini. Dalam hal ini Ketua Delegasi Indonesia mendapat kepercayaan menjadi pimpinan Persidangan JIM ke-42 atas persetujuan Ketua Delegasi Malaysia. Menurut Hadi, JIM ke-42 merupakan pembahasan batas negara antara Indonesia dan Malaysia pada sektor Timur. Acara tersebut berjalan lancar dan diwarnai semangat persaudaraan dan suasana yang bersahabat. "Akhirnya mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, dan yang lebih khusus bahwa kami duduk juga berupaya saling menguntungkan kedua negara. Akhirnya kami sepakati di sektor timur," kata Hadi di El Royale Hotel Bandung, Rabu (10/10). Sebanyak 3 agenda prioritas yang menjadi capaian kinerja kedua pihak dalam proses penegasan batas dan survei barsama. Diantaranya laporan kegiatan bersama survei 2016-2018, perkembangan penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) dua dan penandatangan MoU ke-21 pada 3 segmen area prioritas, di Kalimantan Utara Sabah dan Kalimantan Barat (Sarawak). "Artinya bahwa Malaysia sudah memahami untuk tidak jadi OBD. Hari ini MoU sudah ditandatangani namun untuk dua OBD itu sudah selesai," ujarnya. Perihal target 2020, pihaknya akan terus berupaya untuk menyelesaikan batas negara antara Indonesia-Malaysia. Hak itu juga dalam skala prioritas. "Kami berupaya menyelesaikan dan tentunya kami harapkan dengan beberapa catatan harus diprioritaskan. Kami akan selesaikan sektor Barat setelah Sektor Timur selesai," ungkapnya. Walaupun sudah ditetapkan target pada 2020, pihak Indonesia akan berupaya lebih cepat dan lebih baik. Karena kendala di lapangan selama ini yakni garis batas. Maka Indonesia- Malaysia memiliki keyakinan untuk menyelesaikan batas negara tersebut.

Indonesia-Malaysia Tandatangani Kesepakatan Batas Negara Bagian Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-malaysia-tandatangani-kesepakatan-batas-negara-bagian-timur_m_.jpg" alt="Indonesia-Malaysia tentikan batas negara bagian timur." width="100%">
<figcaption>Indonesia-Malaysia tentikan batas negara bagian timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan The Joint Indonesia Malaysia (JIM) ke-42 menghasilkan satu kesepakatan batas negara bagian Timur Indonesia. Acara tersebut digelar kementerian dalam negeri bersama pemerintah Malaysia di El Royale Hotel, Bandung, Rabu (10/10). Ketua Delegasi Indonesia Hadi Prabowo bersama Ketua Delegasi Malaysia Dato' Tan Yew Chong, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli hadir dalam acara ini. Dalam hal ini Ketua Delegasi Indonesia mendapat kepercayaan menjadi pimpinan Persidangan JIM ke-42 atas persetujuan Ketua Delegasi Malaysia. Menurut Hadi, JIM ke-42 merupakan pembahasan batas negara antara Indonesia dan Malaysia pada sektor Timur. Acara tersebut berjalan lancar dan diwarnai semangat persaudaraan dan suasana yang bersahabat. "Akhirnya mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, dan yang lebih khusus bahwa kami duduk juga berupaya saling menguntungkan kedua negara. Akhirnya kami sepakati di sektor timur," kata Hadi di El Royale Hotel Bandung, Rabu (10/10). Sebanyak 3 agenda prioritas yang menjadi capaian kinerja kedua pihak dalam proses penegasan batas dan survei barsama. Diantaranya laporan kegiatan bersama survei 2016-2018, perkembangan penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) dua dan penandatangan MoU ke-21 pada 3 segmen area prioritas, di Kalimantan Utara Sabah dan Kalimantan Barat (Sarawak). "Artinya bahwa Malaysia sudah memahami untuk tidak jadi OBD. Hari ini MoU sudah ditandatangani namun untuk dua OBD itu sudah selesai," ujarnya. Perihal target 2020, pihaknya akan terus berupaya untuk menyelesaikan batas negara antara Indonesia-Malaysia. Hak itu juga dalam skala prioritas. "Kami berupaya menyelesaikan dan tentunya kami harapkan dengan beberapa catatan harus diprioritaskan. Kami akan selesaikan sektor Barat setelah Sektor Timur selesai," ungkapnya. Walaupun sudah ditetapkan target pada 2020, pihak Indonesia akan berupaya lebih cepat dan lebih baik. Karena kendala di lapangan selama ini yakni garis batas. Maka Indonesia- Malaysia memiliki keyakinan untuk menyelesaikan batas negara tersebut.

batas negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#batas negara

Berita Terkini

BNPP Target Tuntaskan Batas Negara dan Bangun 11 PLBN Baru pada RPJMN 2025–2029

Diduga Tak Tahu Batas Negara, Dua Kapal Nelayan Aceh Ditangkap Otoritas Thailand

MPR Kaji Serius Persoalan Wilayah Negara dan Sistem Hankam

Indonesia-Malaysia Tandatangani Kesepakatan Batas Negara Bagian Timur

Indonesia-Malaysia Tandatangani Kesepakatan Batas Negara Bagian Timur

Download Aplikasi JawaPos.com