<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/SUPARTO-WIJOYO-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KASUS limbah radioaktif di Perumahan Batan Indah, Tangsel, Banten, merupakan tragedi ekologis aspek ketenaganukliran yang serius. Ini berkenaan dengan kontaminasi radioaktif di sebidang ”tanah permukiman” yang mengandung material logam dan serpihan sesium (caesium/Cs) 137 yang paparannya mencapai 200 microsievert (microSv)/jam. Paparan itu berarti lebih dari 6.600 kali nilai ambang batas radiasi yang ditoleransi: 0,03 microSv/jam. Bahkan, saat penggalian tanah di lokasi, terjadi peningkatan paparan hingga 680 microSv/jam dan turun menjadi 90 microSv/jam sampai ”meluncur” hingga 7 microSv/jam. Radiasi tersebut, menurut kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), bersumber dari zat radioaktif Cs-137.  Mengikuti arahan K. Bhushan dan G. Katyal dalam karyanya, Nuclear, Biological and Chemical Warfare (2002), mutlak dilakukan upaya dekontaminasi pada titik netral. Di tahapan ini langkah Bapeten berada pada jalan yang benar dengan berikhtiar mengembalikan ke angka normal 0,03 microSv/jam. Dinamika data yang tersaji kemudian mengungkapkan bahwa pancaran radiasi turun 90 persen jika dibandingkan dengan temuan awal atau tinggal sekitar 14,9 microSv/jam, setara 74,5 kali kondisi normal.  Fakta tersebut merupakan peristiwa hukum ketenaganukliran yang dapat diminta pertanggungjawaban yuridis. Terdapat banyak pihak yang sejatinya ”takut atas radiasi sunyi” tanpa akuntabilitas hukum. Terpotret ada pengguna Cs-137 yang sembarangan membuang ”limbah nuklirnya”. Menristek telah memberikan pernyataan lugas bahwa kasus itu bukan kecelakaan atau kedaruratan nuklir, melainkan pencemaran limbah radioaktif ke lingkungan. Pernyataan demikian diniscayakan memiliki korespondensi terhadap permasalahan yang menyangkut ketenaganukliran. Sebab, secara historis Cs-137 pernah mencemari lingkungan (pada peristiwa kecelakaan reaktor nuklir yang mencengangkan dunia saat itu) di Chernobyl, Ukraina, 1986.  Dalam perspektif hukum lingkungan, kasus itu dapat memantik perhatian publik yang selama ini nyaris tidak mendengar keberlakuan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang sekarang tengah memasuki program legislasi di DPR untuk direvisi. Khalayak ramai pun mempertanyakan kegunaan norma penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kontaminasi radioaktif. Hal tersebut mengingatkan ”semacam pengakuan Bapeten dalam Rapat Koordinasi dan Penegakan Hukum Ketenaganukliran pada 22 Oktober 2019 bersama Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan polrestro di wilayah hukum Polda Metro Jaya serta Kejaksaan Agung: betapa lemahnya penegakan hukum (law enforcement) kasus-kasus pencemaran radioaktif.  Terhadap ”pembuangan Cs-137 dapat dilakukan penegakan hukum lingkungan (environmental law enforcement) dengan menerapkan tiga jerat hukum, yaitu: administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Aspek administratif dilakukan aparatur (Batan dan Bapeten), langkah kepidanaan melalui prosedur peradilan, dan upaya keperdataan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.  Organ pemberi ”izin ketenaganukliran adalah aparatur penegak hukum pertama dan utama. Seluruh pengguna Cs-137 pastilah terekam dalam manifes yang dapat digunakan sebagai alat kontrol ketaatan dalam pengusahaan ketenaganukliran. Pengawasan yang diatur dalam beragam regulasi lingkungan merupakan mekanisme preventif guna mencegah terjadinya tragedi ”limbah radioaktif. Indonesia mempunyai pusat teknologi limbah radioaktif. Dalam koridor itulah, apabila di suatu wilayah terjadi ”ceceran limbah radioaktif tanpa terdeteksi pelakunya, hal tersebut menandakan naifnya pengawasan sekaligus rendahnya kinerja pengamanan tenaga nuklir. Pejabat pengawas yang main-main dengan tugasnya dapat dikualifikasi melakukan tindak kriminal ketenaganukliran.  Jerat kedua adalah rumpun kepidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku ”pencemaran radioaktif” secara perseorangan maupun korporasi. Kejahatan korporasi mutlak menjadi prioritas penanganan kasus itu sejurus terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma tersebut telah melengkapi UU Lingkungan Hidup yang telah menuangkan norma kejahatan korporasi. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman memiliki panduan dalam menindak kejahatan ketenaganukliran oleh korporasi. Korporasi memikul pertanggungjawaban pidana (criminal liability).  Pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus (corporate officers) atau pimpinan (chief executive officers) juga diatur di Amerika Serikat (AS). UU Pengendalian Pencemaran Air dan UU Konservasi Amerika menyebutkan bahwa korporasi itu digolongkan dalam pengertian persons yang dapat dikenai sanksi pidana karena dipandang mengetahui atau semestinya telah mengetahui (should have known) terjadinya pelanggaran lingkungan. Pasal 51 KUHP Belanda (Stb 1998 No 35) memuat pula sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi serta pengurusnya.  UU Ketenaganukliran memberikan proteksi dari radiasi nuklir kepada pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Gugatan atas kerugian yang ditanggung korban ”limbah radioaktif” memiliki landasan konstitusional pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28 Piagam HAM (Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998): ”setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Gugatan itu dapat diajukan individu, kelompok masyarakat (class action), LSM (legal standing), pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Gugatan lingkungan tidak hanya bersandar pada tanggung gugat berdasar kesalahan, tetapi juga ”strict liability” (tanggung jawab mutlak).  Penegak hukum dapat berkreasi menerapkan prinsip ”market share liability” dengan premis: ”setiap tergugat (pengguna Cs-137 yang mencemarkan) bertanggung gugat terhadap bagian kerugian yang timbul sesuai dengan kontribusinya dalam pencemaran” alias ”pollution share liability”. Lebih dahsyat lagi apabila diberlakukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Terorisme sejujurnya dapat diterapkan untuk memproses hukum kejahatan lingkungan (milieu-delicten). Dengan UU itu, lahirlah terminologi baru berupa kejahatan terorisme, termasuk munculnya istilah teroris lingkungan sebagai elaborasi kontekstual ”UU Terorisme”. (*)  <hr />  *) Suparto Wijoyo, Dosen Hukum Lingkungan dan Koordinator Magister Sains Hukum &amp; Pembangunan Sekolah Pascasarjana Unair

Perspektif Yuridis Kontaminasi Radioaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Radiasi-ANtara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mengatakan bahwa kontaminasi paparan radiasi nuklir yang ditemukan di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan, tidak akan meluas. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Bapeten, Indra Gunawan.  "Kemungkinan tidak akan meluas. Hanya pada radius 10 meter kali 10 meter yang ada di lokasi saja," sebut Indra saat dihubungi, Sabtu (15/2).  Indra menambahkan bahwa Bapeten dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) telah mengeruk tanah yang terkontaminasi hingga ketebalan 10 centimeter dan paparan radiasi di lokasi sudah menurun meski masih di atas ambang batas normal. "Bila diperlukan, maka tanah yang dikeruk akan lebih dalam," imbuhnya.  Seperti diketahui, area di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Serpong, diduga terpapar radioaktif. Hal itu dikemukakan dalam pernyataan resmi Bapeten tertanggal 14 Februari 2020. Pada 30-31 Januari 2020, Bapeten melakukan pemantauan. Hasilnya, Perumahan Batan Indah mempunyai nilai paparan radiasi di atas ambang batas normal.  Sementara itu, terkait dengan kondisi warga, Indra mengatakan Bapeten dan BATAN memeriksa warga yang mau diperiksa secara sukarela untuk mengetahui apakah ada dampak atau tidak. "Warga yang diperiksa terutama yang tinggal di sekitar lokasi ditemukannya materi yang memancarkan radiasi nuklir yang sudah diamankan dan sedang diperiksa di laboratorium BATAN," jelasnya.  Tentang sumber materi yang memancarkan radiasi nuklir tersebut, Indra mengatakan masih akan diselidiki lebih lanjut. Begitu pula terkait bagaimana materi tersebut bisa ada di permukiman warga. "Logikanya kan tidak mungkin tiba-tiba ada di situ. Pasti ada yang membuang atau meletakkan di situ, entah sengaja atau tidak," sebut Indra.  BATAN sendiri membersihkan daerah yang terpapar radiasi nuklir di depan Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Serpong. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BATAN, Heru Umbara mengatakan dengan fasilitas laboratorium dan pengolahan limbah radioaktif, Bapeten meminta BATAN untuk membantu proses pembersihan dan analisis material penyebab paparan radiasi tinggi.  "Dari hasil clean-up, bahan penyebab paparan radiasi ditemukan telah bercampur dengan tanah. Temuan itu saat ini sedang dianalisis di laboratorium BATAN," sebut Heru.  Heru menambahkan, pembersihan merupakan upaya pertama yang dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan dari paparan radiasi. Sebanyak 52 drum berkapasitas 100 liter digunakan untuk membawa vegetasi dan tanah dari lokasi.

Bapeten Sebut Paparan Radiasi di Batan Indah Serpong Tak Meluas

batan indah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#batan indah

Berita Terkini

Perspektif Yuridis Kontaminasi Radioaktif

Bapeten Sebut Paparan Radiasi di Batan Indah Serpong Tak Meluas

Download Aplikasi JawaPos.com