<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/8c578376-a407-4d27-a667-ed3319266537-2490020403.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengecek prajurit di Yon TP 848/Satya Pandya Cakti di Lampung Tengah. (Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengecek prajurit di Yon TP 848/Satya Pandya Cakti di Lampung Tengah. (Kemhan)</figcaption>
</figure> <div class="mt-5"> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin kembali mengingatkan pentingnya peran TNI dalam menjaga keamanan sosial masyarakat. hal itu dia sampaikan saat&nbsp;meninjau langsung kesiapsiagaan prajurit di Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) 848/Satya Pandya Cakti di Lampung Tengah pada Kamis (26/2). &rdquo;Kehadiran satuan harus dirasakan rakyat sebagai pelindung dan pengayom. Dengan demikian, tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap TNI,&rdquo; ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Kemhan pada Jumat (27/2). Yon TP 848/Satya Pandya Cakti merupakan bagian dari Brigade Infanteri (Brigif) TP 88/Ksatria Bukit Kaba yang berada di bawah jajaran Kodam II/Sriwijaya. Yon TP tersebut berada di wilayah Anak Tuha, Lampung Tengah. Sjafrie datang langsung ke batalyon itu sebagai bentuk perhatian terhadap kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Sjafrie menekankan pentingnya kehadiran TNI dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dia juga ingin para prajurit turut serta mendorong pelaksanaan patroli bermotor bersenjata dengan buddy system sebagai langkah preventif. Tujuannya untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas seperti begal dan peredaran narkoba. &rdquo;Prajurit harus memiliki kemampuan, tetapi lebih dari itu harus memiliki kesanggupan untuk hadir dan mengabdi kepada rakyat,&rdquo; tegasnya. Pesan itu disampaikan oleh Menhan Sjafrie usai mendapat laporan dari Komandan Yonif TP 848. Dalam laporan tersebut disampaikan perkembangan atas pengembangan satuan dalam mendukung ketahanan wilayah melalui sejumlah program produktif. Di antaranya pengelolaan lahan jagung, lahan tebu, pengembangan peternakan kambing, dan serta budidaya ayam petelur. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan peran satuan yang tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah penugasan. Kemhan dan TNI terus mendorong pembangunan Yon TP di berbagai wilayah Indonesia sesuai target. Yakni mencapai 150 batalyon per tahun hingga 2029 mendatang. </div>

Sjafrie menekankan pentingnya kehadiran TNI dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, antisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Cek Prajurit Yon TP  848 di Lampung Tengah, Menhan Sjafrie Ingatkan Peran TNI Jaga Keamanan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pkb-desak-susi-buka-dialog-dengan-nelayannbsp_m_126422.jpeg" alt="Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menanggapi rencana pembentukan 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ketahanan pangan sebaiknya tetap ditangani oleh kementerian teknis dan masyarakat sipil, bukan dialihkan ke struktur militer. Daniel menilai penguatan sektor pertanian lebih tepat diarahkan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem distribusi, peningkatan produktivitas lahan, serta pengembangan teknologi pertanian. &ldquo;Urusan ketahanan pangan sebaiknya jangan dialihkan ke struktur militer,&rdquo; kata Daniel kepada wartawan, Selasa (26/8). Ia menekankan, pendekatan pembangunan pangan harus berbasis masyarakat dengan menyasar langsung kelompok tani, nelayan, dan peternak agar manfaatnya nyata, serta berkelanjutan.&nbsp; Menurutnya, kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, maupun BUMN di bidang pangan memiliki kompetensi langsung dalam pengelolaan produksi, distribusi, hingga stabilisasi harga pangan. Sebab, pemerintah menargetkan pembangunan 500 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun, dengan 100 batalyon dibentuk setiap tahunnya. Yonif TP merupakan satuan multifungsi di bawah Kementerian Pertahanan yang dirancang untuk memperkuat pertahanan sekaligus mendukung sektor strategis, termasuk pangan, kesehatan, dan energi. Meski begitu, Daniel mengingatkan agar kompi produksi pertanian, perikanan, maupun peternakan yang dijalankan militer difungsikan sebagai perpanjangan tangan kementerian teknis.&nbsp; &ldquo;Dengan mekanisme ini, program ketahanan pangan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat,&rdquo; jelasnya. Ia menambahkan, pendekatan sipil memungkinkan adanya pengawasan anggaran yang lebih transparan serta pengukuran kinerja yang jelas dan berkesinambungan.&nbsp; &ldquo;Sehingga pembangunan sektor pangan benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Legislator ingatkan ketahanan pangan sebaiknya ditangani oleh kementerian teknis dan masyarakat sipil, bukan militer.

Soroti Pembentukan 500 Batalyon Teritorial Pembangunan, Legislator Ingatkan Ketahanan Pangan Sebaiknya Tak Libatkan Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/D1JUJRVJ2hA5lmY4KKsPMHHrNJUZdCDca82LLm84-1442319346.jpg" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin&nbsp;meninjau&nbsp; batalyon teritorial pembangunan di Cibitung, Jabar, pada Rabu (20/8). (Biro Infohan Setjen Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin&nbsp;meninjau&nbsp; batalyon teritorial pembangunan di Cibitung, Jabar, pada Rabu (20/8). (Biro Infohan Setjen Kemhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto sudah meresmikan 100 batalyon teritorial pembangunan baru. Salah satunya Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV) di Desa Wanajaya, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berharap ratusan batalyon teritorial pembangunan bisa menjalankan 2 fungsi kesehatan.&nbsp;Hal itu disampaikan oleh Budi usai menyambangi Yonif TP 843/PYV pada Rabu (20/8). Kedatangannya ke ke batalyon tersebut atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Selain Budi, Sjafrie turut mengajak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Mereka datang ke batalyon tersebut untuk melihat secara langsung proses pembangunannya.&nbsp; &rdquo;Jadi tindak lanjut dari meeting ini adalah kami nanti akan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan untuk memastikan bahwa kompi kesehatan yang ada di setiap batalyon itu bisa menjalankan 2 fungsi,&rdquo; kata Budi. Fungsi pertama adalah fungsi pertahanan dari ancaman biosecurity atau juga ancaman pandemi yang sempat dialami Indonesia saat Covid-19 mewabah di seluruh dunia. Dia menyebut, Covid-19 telah membunuh jutaan manusia. Batalyon teritorial pembangunan yang dilengkapi kompi kesehatan diharapkan bisa menjalankan fungsi pertahanan atas ancaman biosecurity semacam Covid-19.&nbsp; &rdquo;Dan fungsi yang kedua adalah fungsi keamanan, dimana batalyon-batalyon itu, yang ada kompi kesehatannya, bisa merespons dengan cepat kalau ada bencana alam yang (mencapai) 3 ribu sampai 4 ribu setahun terjadi di seluruh Indonesia dan juga dari ancaman penyakit,&rdquo; imbuh Budi. Menurut dia, 2 fungsi kesehatan pada ratusan batalyon teritorial yang sudah diresmikan Presiden Prabowo Subianto sangat penting. Jika dapat dilaksanakan, (Kementerian Kesehatan) Kemenkes akan sangat terbantu keberadaan ratusan batalyon teritorial yang baru saja dibentuk pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI.&nbsp; &rdquo;Sehingga 2 fungsi baik pertahanan dan keamanan dari sektor kesehatan untuk menjaga keselamatan seluruh masyarakat Indonesia itu kita bisa dibantu TNI,&rdquo; ujar Budi.&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 100 batalyon teritorial, Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap bisa jalankan fungsi kesehatan

Presiden Prabowo Resmikan 100 Batalyon Teritorial, Menkes Budi Gunadi Sadikin Berharap Dapat Jalankan Fungsi Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/1zM2u1sQfQfqwaeASI4ZhxhBNtOPzhHLeb1FMCKk-100484233.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menkeu Sri Mulyani, Mentan Andi Amran Sulaiman, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin di Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa, Cibitung, Jabar, pada Rabu (20/8). (Kemenhan)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menkeu Sri Mulyani, Mentan Andi Amran Sulaiman, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin di Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa, Cibitung, Jabar, pada Rabu (20/8). (Kemenhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengajak 3 menteri ke Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan (TP) 843/Patriot Yudha Vikasa pada Rabu (20/8). Ketiga menteri yang diajak tersebut terdiri atas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.&nbsp; Ketiga menteri tersebut diajak meninjau Yonif TP yang bermarkas di Cibitung, Jawa Barat (Jabar) lantaran batalyon tersebut memiliki beberapa kompi. Termasuk kompi kesehatan dan kompi pertanian. Ditemui usai peninjauan batalyon tersebut, Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah ingin menegaskan dukungan terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; &rdquo;Intinya Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa batalyon teritorial pembangunan akan mendukung program hilirisasi, mengamankan program hilirisasi, dan juga mengamankan program swasembada,&rdquo; kata dia kepada awak media di Jakarta.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa hilirisasi yang dimaksud oleh Sjafrie adalah hilirisasi pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Menurut dia, Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa adalah contoh yang tepat. Sebab sudah mengintegrasikan semua itu. Karena itu,dia ingin TNI juga mengawal program yang dilaksanakan oleh Kementan. &rdquo;Ini akan diresonansikan ke seluruh Indonesia. Dan petani-petani sekitarnya pasti ikut. Oleh karena itu, dengan percontohan tadi, itu sangat menarik untuk sektor pertanian. Sehingga kami sudah memohon kepada pak menhan, agar perkebunan hortikultura di pertanian yang akan datang, yang kami akan hilirisasi, itu dikawal oleh TNI,&rdquo; pintanya.&nbsp; Amran berharap besar Kemhan dan TNI bersedia membantu Kementan. Sehingga nantinya semua pihak berkolaborasi untuk mensukseskan hilirisasi pangan. Apabila berhasil, dia percaya program tersebut akan menghadirkan kesejahteraan bagi petani Indonesia. Dan tentu saja membuat program swasembada pangan semakin cepat terwujud. Berdasar informasi dari Kemhan, kunjungan Sjafrie bersama tiga menteri lain ke Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa di Cibitung merupakan inisiatif murni dari mantan panglima Kodam Jaya tersebut untuk melakukan langkah-langkah komprehensif bersama kementerian dan lembaga lain. Tujuannya untuk mendukung program Presiden Prabowo yang telah membantu 100 batalyon teritorial baru di Indonesia.&nbsp; Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa merupakan salah satu batalyon baru yang menjadi percontohan dan prototipe bagi batalyon-batalyon serupa lainnya. Pada batalyon tersebut sudah dilengkapi kompi kesehatan, kompi pertanian, hingga kompi yang memiliki fungsi tempur atau pertahanan.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Pertahanan dan tiga menteri lainnya tinjau Yonif TP 843 di Cibitung, dukung program hilirisasi pangan untuk kesejahteraan petani.

Ajak Menkeu, Menkes, Hingga Mentan, Menhan Sjafrie Tinjau Batalyon Teritorial Pembangunan di Cibitung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rencana-dwi-fungsi-tni-ditolak-lipi-belum-ada-kebutuhan-itu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: TNI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: TNI</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dugaan penganiayaan senior kepada junior di barak TNI menyebabkan seorang prajurit muda Prada Lucky Chepril Saputra Namo meninggal dunia. Komisi I DPR menyesalkan kematian personel Batalyon Teritorial Pembangunan 843/Wakanga Mere tersebut.&nbsp; Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mengecam keras insiden yang menyebabkan kematian Prada Lucky di asrama batalyon yang berbasis di wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), tersebut. Dia meminta TNI mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan memberikan hukuman berat kepada pelaku.&nbsp; &rdquo;Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Tidak boleh ada pembiaran. Pelakunya harus diadili dan dihukum setimpal. Kekerasan di tubuh TNI tidak boleh lagi terjadi,&rdquo; kata Oleh kepada awak media di Jakarta pada Jumat (8/8). Menurut legislator yang pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat tersebut, insiden yang dialami Prada Lucky bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga merusak citra dan kehormatan institusi TNI. Kematian Prada Lucky betul-betul mencoreng nama baik Angkatan Darat.&nbsp; &rdquo;TNI adalah penjaga kedaulatan negara. Disiplin dan jiwa korsa seharusnya menjadi kekuatan positif, bukan digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap sesama prajurit,&rdquo; jelas Oleh Soleh. Oleh meminta Polisi Militer yang menangani kasus tersebut bergerak cepat mengusut dan mengungkap pelaku di balik insiden itu. TNI segera mengumumkan pelaku. Kemudian menyeret pelaku ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. &rdquo;Keluarga korban berhak mendapatkan keadilan. TNI harus membuktikan bahwa mereka tegas menindak anggotanya yang bersalah, tanpa pandang bulu,&rdquo; tegas Oleh Soleh.&nbsp; Tidak hanya TNI AD, Oleh meminta Mabes TNI di bawah komando Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan bahwa budaya kekerasan di lingkungan asrama dan satuan TNI diberantas sampai ke akar. Perlu ada perbaikan sistem pembinaan prajurit, termasuk penegakan hukum internal yang tegas.&nbsp;

Kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo akibat dugaan penganiayaan di barak TNI memicu kecaman dari Komisi I DPR

Komisi I DPR Sesalkan Kematian Prada Lucky, Desak TNI Usut Tuntas dan Hukum Berat Pelaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/IMG_20250808_165356-4047399756.jpg" alt="Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan sekitar 24 orang sudah diperiksa dalam kasus meninggalnya prajurit TNI AD di Nusa Tenggara Timur. Prada Lucky Chepril Saputra Namo meninggal diduga dianiaya seniornya. Wahyu mengatakan mereka yang diperiksa adalah terduga pelaku penganiayaan dan saksi atas meninggalnya Prajurit Dua (Prada) Lucky Chepril saat bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). &rdquo;Hingga saat ini, ada lebih dari 24 orang yang sedang diperiksa, baik sebagai terduga pelaku maupun saksi. Semua dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan ini,&rdquo; kata Wahyu seperti dilansir dari Antara di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Jumat (8/8). Saat ini, kata Kadispenad, semua terduga pelaku penganiayaan Prada Lucky dan saksi dalam kasus yang terjadi di salah satu satuan di bawah Kodam IX/Udayana itu tengah diperiksa intensif oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) di Kupang, NTT. &rdquo;Setelah ditemukan bukti dan fakta serta tingkat keterlibatan masing-masing personel, pimpinan TNI AD telah menyampaikan bahwa proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; tutur Wahyu Yudhayana. Wahyu mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengikuti dan menunggu hasil pemeriksaan yang sedang dilakukan jajaran Polisi Militer Kodam IX/Udayana dan Detasemen Polisi Militer di Kupang. &rdquo;Tentu atas kejadian ini, kami dari jajaran TNI AD menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga penyesalan peristiwa ini harus terjadi. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan, terutama terkait personel yang terbukti terlibat dan akan menjalani proses hukum sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,&rdquo; tambah Wahyu. Seorang prajurit TNI AD bernama Prada Lucky Chepril Saputra Namo dilaporkan meninggal dunia pada Rabu (6/8) pukul 10.30 wita setelah mendapatkan perawatan intensif selama empat hari di Rumah Sakit Umum Aeramo, Nagekeo, NTT. Prada Lucky baru dua bulan menjadi prajurit TNI dan resmi bergabung dengan TNI AD pada Mei 2025. Setelah menyelesaikan pendidikan di Buleleng, Bali, Prada Lucky ditempatkan di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo, NTT.

Kedispenad mengungkapkan 24 orang sudah diperiksa dalam kasus meninggalnya prajurit TNI AD Prada Lucky di NTT diduga dianiaya seniornya

Kadispenad Sebut 24 Orang Diperiksa Kasus Meninggalnya Prajurit TNI Prada Lucky Chepril Saputra Namo di NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/1000841916-3140283461.jpg" alt="Waka Pendam IX/Udayana Letkol Inf. Amir Syarifudin memberikan keterangan terkait kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. (Rolandus Nampu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Waka Pendam IX/Udayana Letkol Inf. Amir Syarifudin memberikan keterangan terkait kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. (Rolandus Nampu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto meminta proses investigasi kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, NTT, dilakukan secara transparan dan profesional. Hal tersebut disampaikan Waka Pendam IX/Udayana Letkol Inf. Amir Syarifudin saat dimintai keterangan terkait pengusutan kasus kematian Prada Lucky yang diduga dianiaya. &rdquo;Pangdam merasa kecewa atas kejadian ini, beliau marah sehingga langsung gerak cepat untuk investigasi, diminta segera respons agar kejadian ini mendapat jawaban yang tepat,&rdquo; kata Amir seperti dilansir dari Antara. Amir menjelaskan, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kematian Prada Lucky diduga akibat disiksa/dianiaya atau pun ada sebab lain. Tim investigasi dari Sub Detasemen Polisi Militer (Sudenpom) Kupang dan Intelijen masih melakukan penyelidikan. &rdquo;Kami tidak bisa jawab kalau ini penganiayaan atau tidak, alasannya karena itu tadi, semua itu bisa terjadi, bisa karena penganiayaan, bisa saja karena dia cedera lain,&rdquo; ujar Amir Syarifudin. Terkait sanksi yang akan diterapkan bagi prajurit yang terbukti terlibat dalam kasus kematian Prada Lucky akan ditentukan hakim saat persidangan. Pihaknya berharap pendekatan humanis tanpa kekerasan guna meningkatkan sumber daya manusia prajurit TNI. Berkaca dari peristiwa tersebut, pihaknya akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas di masing-masing satuan. &rdquo;Kami selalu melaksanakan pengawasan penekanan bahwa tidak boleh lagi (kekerasan) di era digital begini, yang perlu saat ini adalah mengedepankan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita kurangi yang namanya kontak kontak fisik, kita lebih mengedepankan yang namanya humanisme,&rdquo; tandas Amir Syarifudin.

Pangdam IX/Udayana minta investigasi kasus kematian Prada Lucky,  anggota Batalyon Teritorial di NTT, dilakukan transparan dan profesional

Pangdam Udayana Minta Investigasi Kematian Prada Lucky Transparan 