<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/Kopasus-2JPG-582805461.jpg" alt="Sejumlah prajurit TNI gabungan saat mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Peringatan HUT ke-80 TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. (Dery Rid" width="100%">
<figcaption>Sejumlah prajurit TNI gabungan saat mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Peringatan HUT ke-80 TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. (Dery Rid</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan pembangunan kekuatan TNI pada 2025-2029. Dalam rakor tersebut, dibahas mengenai sejumlah penambahan satuan, pasukan, dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk 3 matra TNI.&nbsp; Berdasar keterangan resmi Kemenko Polkam yang dikutip pada Jumat (31/10), disampaikan bahwa pemerintah mendukung penuh implementasi konsep Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat RPJMN 2025&ndash;2029. Konsep OEF diharapkan mampu mewujudkan kekuatan ideal TNI. Mencakup kesiapan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam), pangkalan, dan personel. Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo menyampaikan bahwa tujuan utama rakor tersebut adalah menyelaraskan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara dengan memastikan perencanaan antar-matra berjalan terintegrasi. Selain itu, Kemenko Polkam mengidentifikasi berbagai peluang, kendala, dan kebutuhan.&nbsp; &rdquo;Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025&ndash;2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,&rdquo; kata dia. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arah pembangunan kekuatan pertahanan nasional dengan menitikberatkan pada strategi pertahanan pulau-pulau besar dan pulau-pulau strategis. Srenum TNI menyebut, pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan pada pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk memperkuat kemampuan pertahanan mandiri.&nbsp; Rinciannya, TNI AD fokus pada penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, dan menargetkan pembentukan 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) hingga 2029. TNI AL berencana membentuk 5 Komando Armada (Koarmada) dan 15 Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal. Sementara TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional. Selain itu, turut disinggung soal &nbsp;penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) sebagai respons atas meningkatnya ancaman non konvensional.&nbsp; Penambahan alutsista strategis termasuk kapal selam dan radar pertahanan udara, integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare dan peningkatan interoperabilitas antar-matra, tantangan penyediaan lahan untuk pembangunan satuan dan pangkalan baru, terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) Juga turut dibahas bersama.

Kemenko Polkam membahas pembangunan kekuatan TNI untuk 2025-2029, dengan fokus pada alutsista dan integrasi antar-matra.

Target Pembangunan Kekuatan TNI 2025-2029: 750 Batalyon TNI AD, 5 Armada TNI AL, dan 33 Satrad TNI AU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperiksa-kpk-tb-hasanuddin-blakblakan-soal-satelit-monitor-bakamla_m_225539.jpg" alt="Politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin ketika memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung KPK, Kamis (5/7)." width="100%">
<figcaption>Politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin ketika memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung KPK, Kamis (5/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengkritisi rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang akan merekrut 24 ribu tamtama guna membentuk batalyon teritorial pembangunan. Ia mengingatkan, pentingnya pemahaman terhadap peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta serta ketahanan pangan nasional. Hasanuddin mengingatkan, prajurit militer sejatinya disiapkan untuk kepentingan tempur dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). &ldquo;Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,&rdquo; kata TB Hasanuddin, kepada wartawan, Kamis (12/6). Rencana perekrutan 24 ribu tamtama itu sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispen TNI AD), Brigjen Wahyu Yudhayana. Perekrutan itu dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yakni Batalyon Teritorial Pembangunan. Batalyon ini akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni. Nantinya, Batalyon Teritorial Pembangunan akan tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Karena itu, Hasanuddin mengingatkan Indonesia yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta, seharusnya potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara. Doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai. &ldquo;Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,&rdquo; tegasnya. Sedangkan dalam keadaan damai seperti saat ini, lanjut TB Hasanuddin, tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional, yaitu Kementerian Pertanian. &ldquo;Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,&rdquo; pungkasnya.

TB Hasanuddin, mengkritisi rencana TNI AD untuk merekrut 24 ribu tamtama dalam pembentukan batalyon teritorial pembangunan.

Kritisi Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, Komisi I DPR Ingatkan Tupoksi TNI Jaga Pertahanan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/zh8hiRKxId0sHeHgFV6XHCwSPQmQ7QlYETEU73Pq-1-879888327.jpg" alt="Potret Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>Potret Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana TNI AD menambah 24 ribu prajurit tahun ini merupakan bagian dari kebutuhan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan oleh Angkatan Darat. Mereka berniat membangun batalyon tersebut di seluruh Indonesia. Tujuannya mendukung stabilitas dan pembangunan 514 kabupaten dan kota. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, masing-masing Batalyon Teritorial Pembangunan akan berdiri di atas lahan dengan luas 30 hektar. Setiap batalyon bakal dilengkapi dengan kompi-kompi yang memiliki spesifikasi khusus. Kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat,&rdquo; kata Wahyu dikonfirmasi pada Selasa (10/6).&nbsp; Wahyu pun membeber kompi-kompi yang dia maksud. Yakni kompi pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional, kompi peternakan untuk memperkuat penyediaan protein hewani, kompi medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana, serta kompi zeni yang akan fokus pada pembangunan sarana prasarana terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana. &rdquo;Dengan pendekatan ini, prajurit TNI AD tidak hanya dituntut siap tempur, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di tengah masyarakat,&rdquo; terang dia.&nbsp; Dari rencana itu, lanjut Wahyu, tergambar jelas bahwa TNI AD membutuhkan tambahan banyak personel dan prajurit baru. Karena itu, mereka melakukan rekrutmen besar-besaran. Khususnya pada level tamtama. Pihaknya yakin kebutuhan itu bisa dipenuhi.&nbsp; &rdquo;Karena pada dasarnya animo dan semangat anak muda Indonesia untuk mengabdi lewat TNI AD sangat tinggi dan terbukti secara data numerik,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Rencana TNI AD menambah 24 ribu prajurit untuk mendukung pembangunan dan stabilitas di seluruh Indonesia.

Tambah 24 Ribu Prajurit Tahun Ini, TNI AD Berniat Bentuk Batalyon Teritorial Pembangunan, Dilengkapi Kompi Pertanian Hingga Peternakan

Batalyon baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Batalyon baru

Berita Terkini

Target Pembangunan Kekuatan TNI 2025-2029: 750 Batalyon TNI AD, 5 Armada TNI AL, dan 33 Satrad TNI AU

Kritisi Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, Komisi I DPR Ingatkan Tupoksi TNI Jaga Pertahanan Negara

Tambah 24 Ribu Prajurit Tahun Ini, TNI AD Berniat Bentuk Batalyon Teritorial Pembangunan, Dilengkapi Kompi Pertanian Hingga Peternakan

Download Aplikasi JawaPos.com