<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/pramono-hut-ri-1183603430.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Balai Kota. (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Balai Kota. (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan membatalkan rencana pembentukan Jakarta Fund.</p> <p>Keputusan ini diambil setelah Pramono melakukan kajian mendalam dan berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta sejumlah ahli keuangan.</p> <p>Pramono mengungkapkan, keputusan membatalkan Jakarta Fund bukan langkah spontan, melainkan hasil pertimbangan panjang terkait regulasi dan risiko.</p> <p>"Tentang Jakarta funding. Jadi setelah mempelajari peraturan-peraturan yang ada dan saya sudah berkomunikasi, berkonsultasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga para ahli di bidang ini," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8).</p> <p>Sebagai pengganti Jakarta Fund, Pemprov DKI akan mendorong penerbitan obligasi daerah atau municipal bond.</p> <p>Skema ini memungkinkan Pemprov menerbitkan surat utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta berbagai program strategis.</p> <p>Investor nantinya akan memperoleh bunga secara rutin serta pengembalian dana pokok saat jatuh tempo.</p> <p>"Yang paling gampang, paling strategis yang bisa di-encourage dari Jakarta itu adalah municipal bond. Saya akan melakukan itu," tutur Pramono.</p> <p>Pramono menilai, opsi municipal bond lebih aman dibanding Jakarta Fund. Apalagi, Jakarta memiliki aset sebesar Rp 168 triliun, yang bisa dijadikan modal awal.&nbsp;</p> <p>"Jakarta ini kan tadi disampaikan punya aset kurang lebih Rp 168 triliun. Jadi asetnya aja bisa digunakan untuk menjadi modal awal di municipal bond tadi," terangnya.&nbsp;</p> <p>Diketahui, Jakarta Fund merupakan salah satu program yang dijanjikan Pramono - Rano Karno saat kampanye Pilkada DKI Jakarta lalu.</p> <p class="class-paragraph">JakartaFund akan dibentuk sebagai sumber daya keuangan yang dikelola secara profesional dan tepat sasaran.</p> <p>Program ini menjamin tambahan dana APBD yang akan dialokasikan untuk modal kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan pelatihan bersertifikat, serta penyediaan pangan murah bagi warga Jakarta.</p>

Gubernur Pramono Anung membatalkan Jakarta Fund dan memilih obligasi daerah untuk pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Batalkan Jakarta Fund dan Ganti Dengan Obligasi Daerah, Aset Rp 168 Triliun jadi Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/gwGOdqMo2y3w2BILEseBpwRRLlEi9o6KTsx0v1TU-1-568018906.jpg" alt="Sebanyak 8 Perjalanan kereta cepat whoosh dibatalkan akibat gempa Bekasi, rabu (20/8/2025) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 8 Perjalanan kereta cepat whoosh dibatalkan akibat gempa Bekasi, rabu (20/8/2025) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengumumkan telah membatalkan delapan perjalanan kereta cepat Whoosh imbas gempa bumi dengan kekuatan 4,9 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8) malam.&nbsp;</p> <p>GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyampaikan bahwa pembatalan perjalanan Whoosh pada malam ini dimulai untuk perjalanan mulai pukul 20.00 WIB hingga 21.25 WIB.&nbsp;</p> <p>"KCIC memutuskan untuk membatalkan perjalanan Whoosh mulai 20.00 hingga 21.25 yang belum diberangkatkan pada hari ini akibat gempa bumi yang terjadi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya," kata Eva dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (20/8).&nbsp;</p> <p>Dia menjelaskan, pembatalan perjalanan whoosh menjadi bagian komitmen KCIC dalam hal keselamatan operasional. Sebelum adanya pembatalan perjalanan, pihaknya telah menerima notifikasi gempa.&nbsp;</p> <p>Notifikasi tersebut terdeteksi melalui sistem earth quake early warning system yang terpasang di sepanjang jalur Whoosh, sehingga perjalanan dapat langsung diamankan. &nbsp;</p> <h3>Rincian 8 Perjalanan Whoosh yang Dibatalkan:&nbsp;&nbsp;</h3> <p>1. Keberangkatan dari Stasiun Halim: G1057, G1059, G1061, dan G1063<br />2. Keberangkatan dari Stasiun Tegalluar: G1058, G1060, G1062, dan G1064&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Eva memastikan penumpang yang terdampak pembatalan akan mendapatkan fasilitas pengembalian bea tiket 100 persen.</p> <p>Proses pengembalian dapat dilakukan melalui loket stasiun hingga H+3 setelah jadwal keberangkatan. Dana pengembalian dilakukan dengan metode cash dan transfer.&nbsp;</p> <p>"Selain memberikan pengembalian penuh, KCIC juga mengarahkan sejumlah penumpang terdampak di Stasiun Padalarang untuk melanjutkan perjalanan menggunakan Kereta Pangandaran tujuan Gambir dari Stasiun Padalarang KAI, keberangkatan pukul 22.21 WIB," jelas dia.</p> <p>Sejalan dengan itu, KCIC turut berkoordinasi dengan mitra penyedia transportasi daring yang telah bekerja sama untuk memaksimalkan layanan dan memastikan penumpang tetap dapat melanjutkan perjalanannya dengan nyaman.&nbsp;</p> <p>"Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi demi keselamatan penumpang, yang senantiasa menjadi prioritas utama KCIC," pungkasnya.</p>

KCIC membatalkan 8 perjalanan kereta cepat Whoosh akibat gempa 4,9 Skala Richter di Bekasi, penumpang dapat pengembalian tiket 100 persen.

KCIC Batalkan 8 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Imbas Gempa Bekasi, Siapkan Refund Tiket 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/Lkvf3KIwnWkPoBoaEJFz3zp3a9soyRgvnlI1Q26W-1-4122022665.jpg" alt="Momen saat DJ Bravy pasang badan untuk Erika Carlina mendampinginya di persalinan hingga dia menimang anak Erika. (Instagram @bravyson.vconk)" width="100%">
<figcaption>Momen saat DJ Bravy pasang badan untuk Erika Carlina mendampinginya di persalinan hingga dia menimang anak Erika. (Instagram @bravyson.vconk)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- DJ Bravy benar-benar pasang badan untuk Erika Carlina setelah hubungan sang aktris dengan DJ Panda yang diduga sebagai ayah biologis dari anaknya kurang baik akibat terjadi ketegangan.&nbsp;</p> <p>DJ Bravy benar-benar membuktikan bahwa dirinya ada untuk Erika Carlina dengan mendampinginya sejak awal masuk rumah sakit hingga saat proses persalinan berlangsung hari ini.</p> <p>Bahkan setelah anak Erika Carlina yang diketahui bernama Andrew Raxy Neil terlahir ke dunia, DJ Bravy ada mendampingi Erika dan menggendong buah hatinya selayaknya seorang ayah. Sejumlah momen itu diunggah Bravy di akun Instagram pribadinya.</p> <p>Pada saat Erika Carlina melahirkan, DJ Bravy sejatinya ada tanggung jawab manggung. Akan tetapi, dia memilih membatalkan job manggungnya tadi malam supaya bisa totalitas mendampingi Erika.</p> <p>"Dengan sangat menyesal, penampilan saya hari ini di Big Brother Kemang harus dijadwalkan ulang karena situasi mendesak yang tidak bisa saya tinggalkan. Pertunjukan akan dijadwalkan ulang. Terima kasih atas pengertian semua pihak," ungkap DJ Bravy.</p> <p>Netizen terharu melihat DJ Bravy benar-benar pasang badan untuk Erika Carlina.</p> <p>"Salut sama Bravy, dia batalin jadwal DJ saat Erika mau lahiran. Dia yang selalu di samping Erika,tulus banget kalau bapaknya nggak mau akui," komentar salah satu netizen.</p> <p>"Panda apa nggak sedih nama anaknya Raxy itu dari Bravy. Pertama dia lahir di bumi dia nggak ada di samping Andrew," timpal yang lainnya.</p> <p>Erika Carlina melahirkan anak diduga hasil hubungannya dengan DJ Panda pada hari ini, Jumat (1/8) di salah satu rumah sakit. Sayangnya di hari persalinannya, Panda tidak tampak menemani Erika di rumah sakit.</p> <p>DJ Panda tak bisa mendampingi Erika Carlina mengingat hubungan mereka sedang kurang baik buntut adanya kasus pengancaman dilakukan DJ Panda ke Erika yang melibatkan penggemarnya.</p> <p>Dia juga sempat merencakan hendak menyangkal anak Erika sebagai buah hatinya.</p> <p class="class-paragraph">Kabar kehamilan Erika Carlina selama ini tak diketahui oleh siapapun kecuali orang terdekat. Kabar kehamilan terungkap ke publik setelah Erika muncul dalam podcast Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Erika mengaku sedang hamil 9 bulan dan mengaku mendapat pengancaman kariernya akan dihancurkan oleh ayah si bayi, yang diduga adalah DJ Panda.</p>

DJ Bravy membatalkan job manggung demi mendampingi Erika Carlina saat melahirkan, netizen terharu akan sikapnya.

Demi Dampingi Erika Carlina Melahirkan, DJ Bravy Batalkan Job Manggung, Unggah Foto Gendong Bayi di RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/lHXpMEGBfGEfZuXRo4KKUeSsTaPjFVNbbNz30iEt-1952264843.jpg" alt="Menteri PKP Maruarar Sirait. (Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Menteri PKP Maruarar Sirait. (Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi membatalkan rencana memperkecil luas minimal rumah subsidi di Indonesia. Sebelumnya, Ara berencana mengubah luas minimal rumah subsidi menjadi 18 meter persegi.</p> <p>Ara menyebut pembatalan ini seiring dengan banyaknya masukan yang sudah diterima oleh dirinya, termasuk salah satunya dari sejumlah anggota Komisi V DPR RI.</p> <p>Sembari memastikan pencabutan rencananya itu, ia menyampaikan permohonan maaf terkait idenya yang mungkin kurang tepat tersebut.</p> <p>"Saya sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota Komisi V DPR RI, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu," kata Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (11/7).</p> <p>Dalam rapat, Ara juga menuturkan bahwa sebetulnya rencana untuk memperkecil luasan rumah subsidi berawal dari banyaknya keinginan anak muda yang ingin tinggal di kota, namun harga tanahnya sudah mahal. Bahkan, ia menyadari bahwa rencananya itu kurang tepat.</p> <p>&ldquo;Saya punya ide mungkin yang kurang tepat, tapi tujuannya mungkin cukup baik. Tapi mungkin kami harus terus belajar bahwa ide-ide di ruang publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, pemerintah berencana bakal memperkecil luas minimal rumah subsidi di Indonesia. Pemangkasan ini akan berlaku untuk luas tanah dan juga luas lantai rumah tapak yang masuk dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).</p> <p>Rencana tersebut nantinya akan tertuang dalam aturan baru Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor/KPTS/M/2025.</p> <p>Dalam draft aturan baru yang beredar, tercantum bahwa luas tanah rumah tapak bersubsidi akan diperkecil menjadi terendah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sedangkan untuk luas bangunan paling rendah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi.</p> <p>Merespons hal itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai rencana pemerintah untuk memperkecil luas tanah dan bangunan rumah subsidi tidak ideal.</p> <p>Ketua Apersi, Junaidi Abdillah mengatakan, dengan luas tanah sebesar 25 meter persegi dan 18 meter persegi, luas lantai rumah subsidi tidak cocok dijadikan sebagai rumah masa depan.</p> <p class="class-paragraph">Pasalnya, dengan ukuran tersebut, Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) tidak bisa memperluas bangunan. Bahkan dinilai tidak layak untuk keluarga kecil yang memiliki keturunan.</p> <p>"Tidak ideal. MBR tidak bisa tambah luas bangunan, tidak layak untuk yang mempunyai keturunan. Hanya menjadi rumah sementara, bukan rumah masa depan," kata Junaidi kepada JawaPos.com, Minggu (1/6).</p>

Menteri PKP Maruarar Sirait membatalkan rencana memperkecil luas rumah subsidi setelah menerima masukan dari DPR RI dan masyarakat.

Batalkan Rencana Perkecil Ukuran Luas Minimal Rumah Subsidi jadi 18 Meter Persegi, Menteri PKP Maruarar Sirait Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/n0rLmr9PnUaqB0UDuGQaIcEcZwtetsV4ysa6jq9Z-3710744597.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara tentang pernyataan Forum Solidaritas Madura Indonesia. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara tentang pernyataan Forum Solidaritas Madura Indonesia. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Usai penyegelan sejumlah halaman parkir minimarket di Surabaya karena tak sediakan petugas resmi, masyarakat kembali digegerkan dengan pernyataan sikap Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI).</p> <p>Dalam video berdurasi satu menit yang beredar luas di media sosial, FSMI menyatakan akan menggelar aksi lima hari berturut-turut sebagai bentuk protes terhadap komentar negatif yang dinilai menyudutkan suku Madura.</p> <p>Namun tak berselang lama setelah viral dan menjadi bulan-bulanan warganet, FSMI mengurungkan niatnya. Aksi yang diklaim akan 'melumpuhkan Surabaya' itu batal digelar.</p> <p>Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tidak ada demonstrasi soal penertiban juru parkir. Ia mengaku telah bertemu dengan perwakilan FSMI di rumah dinasnya, Jumat (13/6) malam.</p> <p>"Insya Allah teman-teman apakah ada (demo)? itu Insya Allah nggak ada. Karena kita sudah terangkan, ini lah yang terjadi (minimarket di Surabaya wajib sediakan petugas parkir resmi dan berseragam)," tutur Eri, Sabtu (14/6).</p> <p>Seluruh petugas parkir yang menjadi bagian dari FSMI juga diminta untuk jujur dalam menjalankan tugas. Terpenting, lanjut Eri, tidak menarik uang parkir melebihi tarif yang tertera pada karcis.</p> <p>"Maka kalau kita ingin menjaga Surabaya, ketika menjadi petugas parkir, satu, jangan menarik parkir di atas karcis yang sudah ditentukan. Kedua, jangan menarik uang tanpa karcis, beres toh," sambungnya.</p> <p>Jika hal tersebut dilakukan dengan baik oleh petugas parkir, Eri optimistis masyarakat Surabaya tidak akan menyudutkan pihak mana pun, termasuk suku Madura. Hanya karena ulah satu orang, bisa membuat sekelompok orang merugi.</p> <p>"Karena kalau orang yang tidak mengerti kan akhire ada yang fitnah A, fitnah B, fitnah C. Tetapi ketika dijelaskan secara gamblang, loh ya sudah, berarti sudah benar. Makanya ayo kita jalan bersama," seru Eri.</p> <p>Bagi Eri, semua suku di Kota Surabaya memiliki kedudukan setara. Baik itu suku Jawa, suku Ambon, suku Madura, suku Batak, semuanya berhak mendapat perlakuan yang sama.</p> <p>"Warga Surabaya kan kepengin gitu saja toh (bebas jukir ilegal), aman, nyaman. Nah, yang kalau ternyata ada oknum yang itu (jukir liar) ya ayo kita lawan bersama, gitu loh, jangan diam saja" imbuhnya.&nbsp;</p>

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tidak ada demo soal penertiban jukir, setelah Forum Solidaritas Madura Indonesia batalkan protes.

Forum Solidaritas Madura Indonesia Batalkan Aksi Demo, Wali Kota Eri Cahyadi: Surabaya Milik Semua Suku, Tak Ada Diskriminasi

<div id="m#msg-f:1824617259523470843" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/Screenshot_2025-02-21-06-01-29-948_comgoogleandroidgm-edit-1383535661.jpg" alt="Aksi demonstrasi Indonesia Gelap di Surabaya, Senin (17/2) lalu. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi Indonesia Gelap di Surabaya, Senin (17/2) lalu. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1824617259523470843-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>AREK GERAK (Gerakan Rakyat) bersama Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya &amp; Jawa Timur akan menggelar aksi dan audiensi #IndonesiaGelap di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur,&nbsp;<a href="https://www.google.com/maps/search/Jalan+Indrapura+Nomor+1,%C2%A0Surabaya?entry=gmail&amp;source=g">Jalan Indrapura Nomor 1,&nbsp;Surabaya</a>, hari ini, Jumat (21/2), dari pukul 09.00 WIB sampai menang. Dalam aksi ini juga akan menampilkan pertunjukan teatrikal dan pembacaan puisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015671740/ramalan-shio-hari-ini-jumat-21-februari-2025-untuk-monyet-kelinci-kuda-dan-babi">Ramalan Shio Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025 untuk Monyet, Kelinci, Kuda, dan Babi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gerakan #IndonesiaGelap sendiri lahir sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi. Berikut adalah kajian substantif yang melandasi tuntutan aksi hari ini:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Mendesak Pengesahan Undang-Undang Pro Rakyat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull; RUU Masyarakat Adat: Konflik agraria dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus terjadi karena belum adanya payung hukum yang kuat. Tercatat 1,6 juta hektar tanah adat masih berkonflik dengan korporasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull; RUU Perampasan Aset: Kesulitan dalam menyita aset koruptor menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 200 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull; RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT): Sebanyak 4,2 juta pekerja PRT di Indonesia belum memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Menolak Undang-Undang Anti Rakyat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull; Revisi UU TNI &amp; POLRI: Revisi undang-undang ini berpotensi memperluas peran TNI-Polri di ranah sipil, yang dikhawatirkan dapat meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull; Revisi UU Minerba &amp; Kejaksaan: Revisi undang-undang ini dinilai hanya akan menguntungkan oligarki tambang dan melemahkan independensi hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Evaluasi Kebijakan yang Merugikan Rakyat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull; Efisiensi Anggaran &amp; Kabinet Gemuk: Pemborosan anggaran akibat kabinet yang gemuk menyebabkan pemangkasan anggaran di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull; Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG): Program ini dinilai bermasalah dalam distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan, dengan 30% makanan yang tidak layak konsumsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Membatalkan Kebijakan yang Membahayakan Demokrasi:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull; Multifungsi TNI-Polri: Kebijakan ini bertentangan dengan reformasi demokrasi dan berpotensi meningkatkan pelanggaran HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull; INPRES No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara: Alokasi APBN untuk proyek-proyek non-prioritas seperti ini dinilai akan menyebabkan defisit anggaran hingga Rp 150 triliun dalam 10 tahun. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Gerakan #IndonesiaGelap sendiri lahir sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.

Aliansi Masyarakat Sipil Jatim Gelar Aksi & Audiensi #IndonesiaGelap Hari Ini: Tuntutan dari UU Pro Rakyat hingga Batalkan Proyek IKN!

<div id="m#msg-f:1823116392064330742" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/25/SRI-MULYANI-25-740880497.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Antara)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823116392064330742-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk membatalkan program Beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025 atau Ministerial Shcolarship. Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015605421/harga-emas-antam-pecah-rekor-naik-rp-29000-jadi-rp-1650000-per-gram-kalau-jual-laku-segini"> Harga Emas Antam Pecah Rekor Naik Rp 29.000 jadi Rp 1.650.000 Per Gram, Kalau Jual Laku Segini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serta menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tanggal 31 Januari 2025, kami sampaikan bahwa Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025 sebagaimana telah diumumkan melalui Pengumuman NOMOR PENG-1/PP.2/2025 dibatalkan," bunyi informasi dalam pengumuman itu, dikutip Selasa (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi internal Kemenkeu untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembatalan beasiswa ini secara resmi disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-14/PP.2/2025 yang diteken oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni pada Jumat (31/1) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbas pembatalan penawaran beasiswa ini, Badan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial&nbsp;Kemenkeu pun menyampaikan permohonan maaf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025," ujar Wahyu Kusuma Romadhoni dalam pengumuman itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan," tutupnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Beasiswa Kemenkeu&nbsp; (Ministerial Scholarship) tahun 2025 ini diputuskan batal setelah resmi dibuka pendaftarannya selama 21 hari, terhitung mulai 11 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sekitar 8 hari jelang penutupan, yakni pada 31 Januari 2025, Kemenkeu justru memutuskan untuk membatalkan penawaran beasiswa tersebut melalui pengumuman Nomor PENG-14/PP.2/2025. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk membatalkan program Beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025 atau Mini

Hemat Anggaran Sri Mulyani Batalkan Beasiswa Kemenkeu

batalkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#batalkan

Berita Terkini