<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/JKT_PEREKAMAN-PASPOR-CALON-JAMAAH-HAJI_HANUNG-HAMBARA_15102025-7-1144625422.jpg" alt="Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aturan baru dalam UU Haji dan Umroh berpotensi berimbas pada sejumlah calon jamaah haji (CJH) yang dijadwalkan berangkat pada 2026. Terutama CJH yang sudah pernah haji namun jaraknya belum genap 18 tahun dengan jadwal keberangkatan 2026. Mereka terancam tertunda keberangkatannya sampai jarak dengan haji sebelumnya 18 tahun. Dalam pasal 5 ayat 1c, pada intinya CJH yang sudah pernah berhaji boleh berangkat haji lagi minimal setelah 18 tahun. Bila aturan itu mulai berlaku untuk Haji 2026, maka yang bisa berangkat tahun 2026 adalah mereka yang belum pernah haji atau pernah berhaji namun berangkatnya maksimal tahun 2008. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Ar Roudloh Gresik, Thohurin, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar soal aturan tersebut. Namun hingga kini pihaknya juga belum bisa memastikan berapa jamaah yang masuk kelompoknya. &ldquo;Nunggu 19 November kemungkinan. Nanti akan muncul pada sistem,&rdquo; ujarnya. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Gresik Lulus mengatakan bahwa porsi yang dikeluarkan saat ini berjumlah 2.569 jemaah. Atau 90 persen dari total kuota 2026. Pihaknya membenarkan adanya regulasi baru dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait batas selisih waktu haji satu dengan berikutnya, dari sebelumnya 10 tahun menjadi 18 tahun. &ldquo;Kemungkinan nanti yang belum 18 tahun maka akan tertunda. Otomatis diganti dengan porsi selanjutnya,&rdquo; ucapnya. Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui jumlah jamaah yang masuk kuota 2026 namun belum genap 18 tahun dari haji sebelumnya. Nantinya jamaah tersebut akan otomatis tertolak saat akan melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). &ldquo;Informasinya pelunasan dimulai 19 November mendatang. Syaratnya jamaah sudah istithoah,&rdquo; imbuhnya. Sebagai informasi, kuota haji Kabupaten Gresik tahun 2026 sudah mendapat tambahan sekitar 500 jamaah dari porsi 2025. Tambahan itu membuat jamaah yang dijadwalkan pada 2027 bisa berangkat lebih awal. Kemungkinan jamaah yang terjadwal berangkat 2027 kembali bertambah setelah aturan baru itu berlaku.

Beberapa calon jamaah haji 2026 terancam tertunda keberangkatannya akibat aturan baru Kemenag mengenai jarak dengan haji sebelumnya.

Imbas Aturan Berhaji Lagi Minimal 18 Tahun, Sebagian CJH terjadwal 2026 Berpotensi Batal Berangkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/baim-6-853832448.png" alt="Baim Wong." width="100%">
<figcaption>Baim Wong.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Agus Widodo dari Cahaya Kaabah Al Haramain menegaskan bahwa pihaknya tidak ada masalah dengan Baim Wong buntut dari batalnya keberangkatan suami Paula Verhoeven itu ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Keputusan Baim Wong tidak berangkat haji memang agak mengganjal. Pasalnya, Baim sudah berada di atas pesawat untuk bersiap dan menantikan detik-detik take off. Untuk membuktikan tidak ada masalah dengan Baim Wong, pihak travel sedikitnya mengungkapkan 2 hal untuk memperlihatkan batalnya keberangkatan tersebut bukan berasal dari pihaknya. Pertama, Agus mengatakan pihaknya siap menggelar jumpa pers apabila diajak oleh Baim Wong untuk bertemu dengan awak media, sebagaimana sempat dijanjikan Baim supaya tidak ada miskomunikasi. "Kita siap saja nggak ada masalah kalau untuk jumpa pers. Tapi sejauh ini belum ada ajakan dari Baim Wong untuk jumpa pers," kata Agus kepada&nbsp;JawaPos.com. Selain itu, pembuktian lain kalau bukan dari pihaknya Baim Wong batal melaksanakan ibadah haji tahun ini, pihak travel masih membuka kesempatan untuk Baim Wong berangkat ke tanah suci di tahun ini. Karena katanya semua akomodasi Baim sudah siap baik di Makkah ataupun di Madinah. Meski demikian, pihak travel sangat menghargai apa pun keputusan Baim. Karena ibadah haji bukan hanya ibadah rohani, tapi juga melibatkan fisik. Dengan demikian, jamaah haji dituntut kesiapan secara lahir dan batin sekaligus. "Mas Baim sempat bilang ada masalah kesehatan. Kita tidak tahu itu masalah kesehatan mas Baim atau keluarga. Itu kan privacy mas Baim ya kita tidak bertanya. Untuk masalah ini dia yang bisa menjelaskan," tutur Agus.

"Kita siap saja nggak ada masalah kalau untuk jumpa pers. Tapi sejauh ini belum ada ajakan dari Baim Wong untuk jumpa pers," kata Agus.

Soal Batal Berangkat Haji, Pihak Travel Sebut Tak Ada Masalah dengan Baim Wong, Ungkap Dua Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/UMRAH-JEMAAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief tidak menampik adanya sejumlah calon jemaah haji (CJH) yang membatalkan pendaftarannya. Tetapi mereka bukan dari kelompok CJH yang bakal berangkat tahun ini.  Informasi tersebut disa sampaikan dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual pada Senin (27/2). ’’Saat ini masih cukup tinggi pembatalannya. Memang lebih banyak disebabkan antrean cukup panjang,’’ ungkap Hilman.  Dengan antrean yang panjang tersebut, para CJH yang memutuskan batal itu merasa sadar diri. Khususnya dikaitkan dengan usianya saat ini. Misalnya ada yang saat ini usianya sudah di atas 60 tahun. Kemudian antrenya masih 12 tahun lagi. ’’(Akhirnya memilih) Pindah ke umrah,’’ jelasnya.  Hilman menuturkan saat ini ada kebijakan baru terkait dengan pembatalan haji. Yaitu adanya sistem pelimpahan nomor porsi atau nomor antrean. Jadi daripada dibatalkan, bisa dilimpahkan ke keluarga. Sehingga keluarga tidak perlu berada di antrean paling buncit.  Dia menegaskan CJH yang membatalkan pendaftaran tersebut bukan bagian dari CJH yang bakal berangkat tahun ini. Hilman mengatakan belum menerima laporan adanya CJH nomor porsi pemberangkatan tahun ini yang batal. Apalagi alasan pembatalannya karena masalah finansial. Meskipun begitu jika ada CJH yang menunda pemberangkatan dengan alasan kesehatan, finansial, atau urusan penting lainnya, bakal masuk dalam daftar prioritas pemberangkatan tahun depan.  Forum diskusi itu juga dihadiri mantan Irjen Kemenag M. Jasin. Dia menyoroti hasil investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Mantan pimpinan KPK itu menuturkan secara undang-undang BPKH diberikan kewenangan untuk mengelola dana haji. Harapannya bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar.  Jasin tidak cocok penggunaan istilah subsidi nilai manfaat. Dia menegaskan bahwa hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH itu sejatinya adalah uang jemaah juga. Sehingga harus dikembalikan lagi kepada jemaah. Tujuannya untuk meringankan biaya haji. ’’Jadi itu bukan subsidi,’’ tandasnya.  Dia lantas membandingkan dengan Tabung Haji milik Malaysia. Jasin mengungkapkan Tabung Haji investasinya sudah sangat luas. Bahkan Tabung Haji Malaysia memiliki perkebunan Sawit di Indonesia. Selain itu juga memiliki unit apartemen di Australia. Kemudian juga hotel di Arab Saudi. (*)

Kelamaan Antre, Calon Jemaah Haji Pilih Batal, Ganti Berangkat Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/JKT_REL-KERETA-TERGENANG-BANJIR_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Kereta Api melintas di jalur yang tergenang banjir di dekat Stasiun Senen, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Hujan lebat sejak malam hari menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi tergenang air.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Kereta Api melintas di jalur yang tergenang banjir di dekat Stasiun Senen, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Hujan lebat sejak malam hari menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi tergenang air.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tingginya curah hujan bersamaan dengan cuaca ekstrem membuat beberapa wilayah di Jakarta terendam banjir. Perjalanan kereta api pun terdampak. Di area Daop 1 Jakarta, wilayah antara Stasiun Kedunggedeh–Lemah Abang Km 55 +100 sampai KM 53+600 sempat terendam banjir pada Minggu (21/2). Ketinggian air mencapai 150 cm di atas kop rel.  Tidak hanya membuat jalur rel tergenang, banjir yang mengalir cukup deras juga mengakibatkan fondasi batu balas di rel tergerus air. Sehingga, memerlukan waktu untuk proses perbaikan prasarana jalur rel. Sampai dengan saat ini, tim PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki prasarana yang terdampak banjir tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak.  Melihat dampak tersebut, PT KAI Daop 8 Surabaya memutuskan untuk melakukan pembatalan perjalanan. Kabidhumas PT KAI Daop 8, Luqman Arif menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa kereta api atas pembatalan tersebut.  ”Karena dampak cuaca ekstrem sehingga berpengaruh pada kondisi prasarana dan operasional KA,” tutur Luqman pada Senin (22/2).  ”Secara total terdapat 7 KA yang dibatalkan dari area Daop 8 Surabaya. Tiga KA tujuan Stasiun Pasar Senen dan 4 KA tujuan Stasiun Gambir,” terang Luqman.  Perjalanan kereta jarak jauh tujuan Jakarta yang dibatalkan adalah KA Jayabaya relasi Malang–Pasar Senen, KA Jayakarta relasi Surabaya Gubeng–Pasar Senen, dan KA Dharmawangsa relasi Surabaya Pasar Turi–Pasar Senen. Sedangkan kereta tujuan Stasiun Gambir (Jakarta) yang dibatalkan adalah KA Argo Bromo Anggrek pagi relasi Surabaya Pasarturi–Gambir, KA Gajayana relasi Malang–Gambir, KA Bima relasi Surabaya Gubeng–Gambir, dan KA Argo Bromo Anggrek malam relasi Surabaya Pasarturi–Gambir.  Terkait pembatalan tersebut, Luqman menyampaikan, penumpang yang telah memiliki tiket keberangkatan tertanggal Senin 22 Februari tujuan Gambir maupun Pasar Senen, dapat melakukan pembatalan tiket hingga 30 hari ke depan.  ”Pembatalan dengan pengembalian 100 persen melalui loket pembatalan di stasiun,” ucap Luqman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/6u9mKF-m70I

Kereta Api Tujuan Jakarta Batal Berangkat karena Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/JUNAIDI-KHOTIB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Tak kurang dari 221 ribu calon jamaah haji (CJH) reguler dan khusus gagal menjalankan rukun Islam kelima tahun ini. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 mengenai pembatalan itu.  BUDI SETYAWAN, Kendal, Jawa Pos  ---  SIAP lahir batin, tetapi pasutri Sarnoto, 50, dan Sri Murniati, 45, kembali harus mengubur keinginan ke Tanah Suci. Tahun lalu mereka masuk daftar cadangan jamaah haji. Namun, gagal berangkat karena kuota penuh.  ”Tahun ini kami berharap berangkat, tapi malah ditunda,” kata Murniati, warga Desa Kebonadem, RT 01, RW 01, Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah.  Sarnoto menjelaskan, mereka sudah mengikuti manasik dan menghafal berbagai doa sejak Januari. Begitu pula dengan kain ihram, telah disiapkan. Murniati bahkan membeli oleh-oleh yang sedianya dibagikan saat pulang nanti. Ada sajadah, mukena, kopiah, sampai teko arab kuningan. ”Syukuran sebelum keberangkatan juga sudah siap,” tuturnya.  Meski sedih dan kecewa, mereka memaklumi kondisi. ”Yang terpenting, kami sudah ada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/06/2020/dana-haji-tidak-boleh-dialihfungsikan/">niat haji</a> dan memenuhi segala persyaratannya. Perihal penundaan itu di luar kuasa kami. Husnuzon saja, Allah pasti punya rencana yang lebih baik,” ucap Sarnoto.  *** <h3>Calon Amirulhaj</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/mereka-yang-batal-berhaji.jpg" alt="DISIMPAN DULU: Sartono dan sang istri, Sri Murniati, menunjukkan pakaian ihram yang rencananya dipakai pada ibadah haji tahun ini. (BUDI SETIAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>DISIMPAN DULU: Sartono dan sang istri, Sri Murniati, menunjukkan pakaian ihram yang rencananya dipakai pada ibadah haji tahun ini. (BUDI SETIAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure> Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Humas Pemprov Jabar)  ”UJIAN kepada kita, khususnya umat Islam, terus bertambah. Ibadah haji 2020 dari Indonesia terpaksa ditiadakan karena pandemi Covid. Insya Allah, ini keputusan terbaik walau sangat pahit. Kepada warga Jawa Barat yang tertunda hajinya, semoga dikuatkan kesabarannya. Saya pun sangat bersedih. Karena sedianya tahun ini akan mengawal 38 ribu jamaah haji Jawa Barat sebagai <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2020/dana-haji-diinvestasikan-dulu-ke-surat-berharga-syariah-negara/">amirulhaj</a>. Tentunya ini juga tertunda. Mari terus berdoa agar pandemi Covid segera berlalu dan ibadah haji bisa digantikan di tahun depan.”  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  <h3>Tetap Simpan Pelunasan</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200507-WA0072-1-e1589643677908.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   ”KECEWA pasti. Karena kami sudah antre dalam waktu yang sangat lama. Sepuluh tahun. Semua sudah dipersiapkan. Namun, alasan penundaan sangat kuat dan riil, kami pun bisa menerima dengan hati lapang demi kebaikan bersama. Ini kan penundaan dan diberangkatkan tahun depan. Biaya pelunasan bisa diambil, namun karena saya sudah niat untuk berhaji, jadi saya simpan saja untuk tahun depan. Semoga tahun depan tidak ada halangan lagi.”  Wakil rektor IV Universitas Airlangga Prof Junaidi Khotib   &nbsp; <h3>Menabung Sabar</h3> ”SEHARUSNYA saya berangkat haji tahun ini. Saya sudah mendaftar dengan istri sejak 10 tahun lalu. Sejak virus korona melanda seluruh dunia, saya tidak pernah lepas update berita tentang Arab Saudi. Dibukanya kembali Masjid Nabawi membuat saya ada harapan untuk berangkat. Namun, ternyata pemerintah membatalkan keberangkatan. Berbagai rangkaian persiapan sudah saya ikuti, seperti manasik haji, pada Januari lalu. Kemudian tes kesehatan. Kalau ingat itu, saya rasanya mbrebes mili, saya ingin ke Tanah Suci. Merinding rasanya kalau ingat akan ke sana. Namun, sepertinya Allah meminta saya untuk lebih ikhlas dan bersabar lagi kali ini.”  Hari Agung Irawan, pengusaha asal Surabaya

Mereka yang Batal Berangkat Haji Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-09-at-20.17.05-1_1.jpg" alt="Calon penumpang pesawat melakukan check in di Bandara International Minangkabau pada Minggu (10/5). Angkasa Pura II/Antara" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat melakukan check in di Bandara International Minangkabau pada Minggu (10/5). Angkasa Pura II/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah penumpang pesawat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang Pariaman, Sumatera Barat, batal berangkat tujuan ke Jakarta pada Minggu (10/5). Hal itu karena mereka tidak memiliki surat keterangan bebas Covid-19.  Executive General Manager (EGM) PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Yos Suwagiono seperti dilansir dari Antara di Padang Pariaman menjelaskan, berdasar protokol pengamanan diri, calon penumpang pesawat harus melengkapi sejumlah dokumen.  ”Ada sejumlah penumpang yang batal berangkat ke Jakarta karena tidak memiliki dokumen bebas Covid-19 berdasar hasil pemeriksaan petugas di Tim Satgas Covid-19 BIM. Akhirnya para penumpang tersebut melakukan penjadwalan ulang keberangkatan untuk melengkapi dokumen perjalanan,” ujar Yos Suwagiono pada Minggu (10/5).  Selain itu, ada 35 calon penumpang yang telah memesan tiket tetapi tidak hadir di bandara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. ”Proses selanjutnya maskapai memfasilitasi penumpang untuk penjadwalan tiket memenuhi kriteria syarat pelaku perjalanan penerbangan atau pengembalian,” tutur Yos Suwagiono.  Dia menyebutkan, setelah melalui proses pemeriksaan, sebanyak 14 orang dibolehkan ikut dalam penerbangan pesawat rute Padang–Jakarta, tiga orang penjadwalan ulang karena mengurus kelengkapan dokumen, satu orang mengembalikan tiket, dan 35 orang tidak ada keterangan karena tidak hadir di BIM.  Yos menyatakan, sejumlah syarat perjalanan yang harus dipenuhi calon penumpang pesawat selama masa pandemi yaitu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh wajah. Kemudian menunjukkan identitas KTP, surat tugas perjalanan dinas bagi ASN, TNI, dan Polri, menunjukkan hasil tes uji cepat Covid-19 yang dinyatakan negatif.  ”Selain itu wajib membuat surat pernyataan di atas materai dengan ketahui kepala desa atau lurah,” terang Yos Suwagiono.  Dia menambahkan, calon penumpang sudah harus berada di bandara tiga sampai empat jam sebelum berangkat dalam rangka pemeriksaan dokumen. Saat akan berangkat penumpang akan menjalani pemeriksaan dokumen tersebut termasuk mengisi Health Alert Card, kemudian pemeriksaan kesehatan oleh petugas kantor Kesehatan Pelabuhan dengan menerbitkan surat clearance kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SWYMgjDOgOs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qkcLMnmRqJI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s7m36DnLRsM

Tak Punya Surat Bebas Covid-19, Penumpang Pesawat Batal Berangkat

batal berangkat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#batal berangkat