<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Budi-Arie-Setiadi-Dery-Ridwansah-2JPG-2479584743.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kecepatan internet di Indonesia diklaim naik sepuluh kali lipat. Dari 2,5 Mbps pada 2014 menjadi 25 Mbps pada 2024. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah mengejar target kecepatan internet di angka 100 Mbps. "Target tersebut diharapkan dapat tercapai pada 2029,&rdquo; ujar Budi kemarin (8/10). Meski naik sepuluh kali lipat, kecepatan internet di Indonesia masih tergolong memble di antara para negara anggota ASEAN. Berada di peringkat kedelapan dari sembilan negara. Kecepatan internet Indonesia hanya lebih bagus daripada Kamboja. Menurut Budi, untuk mengejar target tersebut, ada sejumlah tantangan. Di antaranya, cakupan koneksi internet yang belum merata antara perkotaan dan pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah proyek pembangunan sejumlah menara base transceiver station (BTS) yang berhenti. Instruksi dari presiden, lanjut dia, pembangunan BTS 4G itu harus dilanjutkan. Tanpa harus mengganggu perkara hukum yang menyelimuti. Pembangunan menara BTS 4G itu menjadi garapan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kominfo. Sampai Juni lalu, total BTS 4G yang sudah terbangun sebanyak 6.663 unit. Selain itu, membuka 18.697 titik akses internet untuk pelayanan publik. Di antaranya, 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, dan 2.606 layanan kesehatan. Tantangan lainnya adalah pembangunan menara BTS 4G di kawasan Papua. Pembangunan di sana kerap menghadapi kondisi darurat. Khususnya dari sisi keamanan. &rsquo;&rsquo;Misalnya pada 2022, terjadi penembakan delapan orang pahlawan telekomunikasi di Kabupaten Puncak,&rsquo;&rsquo; katanya. (wan/c7/ttg)

Kecepatan internet di Indonesia diklaim naik sepuluh kali lipat. Dari 2,5 Mbps pada 2014 menjadi 25 Mbps pada 2024.

Walau Kecepatan Internet di Indonesia Sudah Naik 10 Kali Lipat, tapi Masih Nomor 8 di ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/bts-bakti-4104513492.jpg" alt="Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Saksi mahkota kasus BTS (base transceiver station) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Anang Achmad Latif mengakui telah diminta menyetor uang ke mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Bantuan itu atas permintaan Plate kepada Anang. Selain setoran bulanan, mantan Dirut Bakti Kominfo tersebut juga membenarkan pemberian uang untuk tutup kasus. Pernyataan itu disampaikan Anang ketika jaksa dari Kejagung mempertanyakan setoran uang Rp 500 juta. Mulanya jaksa bertanya mengenai hubungannya dengan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan. Anang menjawab bahwa dirinya kenal lama, sejak SMP di Bandung. Setelah itu Anang menjawab soal permintaannya kepada Irwan untuk membantunya. &rdquo;Pertama, terkait adanya permintaan Rp 500 juta per bulan,&rdquo; ucapnya di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Anang mengatakan kepada jaksa bahwa uang itu diminta oleh Plate. Sebagai bentuk tambahan uang kepada anak buahnya. &rdquo;Nang, ini anak-anak butuh biaya tambahan untuk kerja kerasnya,&rdquo; ucap Anang menirukan perintah Plate waktu itu. Anang pun lalu mengontak Irwan untuk mencarikan uang itu. Dari sana Irwan langsung mengontak Heppy Endah Palupi yang merupakan sekretaris Plate. Dalam sidang kemarin (27/9), Anang juga membenarkan pernyataan terkait upaya pihak ketiga dalam menutup kasus BTS agar selesai. Saat itu dia bertemu dengan seseorang bernama Edward Hutahaean, yang mengaku sebagai lawyer di sebuah restoran di golf Pondok Indah. Sementara itu, Plate yang juga hadir sebagai saksi mahkota mengatakan, dirinya tidak pernah meminta untuk menyelesaikan kasus ini kepada pihak ketiga. Dia menyebutkan justru meminta Anang untuk menyelesaikan masalahnya. &rdquo;Di Bakti kan ada bagian legal.&rdquo; (elo/c9/ttg)

Saksi mahkota kasus BTS (base transceiver station) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Anang Achmad Latif mengakui telah diminta

Mantan Dirut Bakti Kominfo Akui Diminta Johnny G. Plate Setor Rp 500 Juta untuk Tutup Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-5-149371488.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) menyeret Menkominfo Johnny G. Plate. Padahal proyek pembangunan 1.200 proyek pemancar sinyal itu untuk mewujudkan tol langit alias kemudahan akses internet di wilayah Indonesia. Ke depan, proyek pembangunan tol langit itu harus tetap dilanjutkan, karena sudah menelan banyak anggaran. Untuk memimpin proyek tersebut, tetap harus ada menkominfo defenitif. Komisioner Ombudsman periode 2016-2021 Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, penangkapan Menteri Johnny membuat jabatan Menkominfo kosong. Untuk itu, Presiden Jokowi diminta dapat segera menunjuk penggantinya. Jika presiden tidak menetapkan Menkominfo defenitif, maka bisa memicu industri telekomunikasi jadi tertekan. "Jika industri telekomunikasi tertekan akan berpotensi membuat perekonomian nasional tergangu," ungkap Ahmad Alamsyah Saragih kepada wartawan, Jumat (19/5). Apalagi, kata Alamsyah, kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo mencapai Rp 8 triliun. "Penangkapan dan penetapan tersangka Menkominfo harus dijadikan Kejagung sebagai momentum penegakan hukum dan bersih-bersih di pemerintahan,&rdquo; ucap Alamsyah. Sejatinya, sambung dia, pembangunan BTS yang dilakukan BAKTI Kominfo merupakan cita-cita mulia dari Presiden Jokowi. Tujuannya, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati broadband. Proyek itu mesti dilanjutkan. Hanya saja ketika tak ada Menkominfo, maka dikhawatirkan pembangunan tol langit jadi mangkrak. Padahal, jika tol langit jadi terwujud, ekonomi digital Indonesia dapat berkembang. Alamsyah berharap Presiden Jokowi dapat memilih kandidat Menkominfo yang mengerti betul industri ICT dan tidak memiliki konflik kepentingan di bisnis yang saat ini. Sebaliknya, jika Presiden Jokowi memilih calon Menkominfo yang memiliki bisnis terkait dengan industri yang diawasi oleh Kemenkominfo, hal itu bisa memastikan akan banyak regulasi yang dikeluarkan Kemenkominfo bernuansa kepentingan pihak tertentu. Dia menyarankan, menkominfo ke depan pelaku langsung industri penyiaran dan telekomunikasi. Waktu tersisa dalam penuntasan proyek tol langit sangat singkat di periode pemerintahan saat ini. Untuk itu, menkominfo ke depan mesti memiliki tiga kriteria. Yaitu, berkemampuan negosiasi bisnis, merestrukturisasi pembiayaan proyek yang ada, dan relatif bebas dari benturan kepentingan. "Semua bergantung keputusan presiden. Itu hak prerogatif beliau,&rdquo; kata Alamsyah.

Penangkapan dan penetapan tersangka Menkominfo harus dijadikan Kejagung sebagai momentum penegakan hukum dan bersih-bersih di pemerintahan.

Presiden Disarankan Pilih Menkominfo Yang Jauh dari Kepentingan Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/Perkembangan-Kasus-Korupsi-BTS-Kominfo-Salman-Toyibi-1-1641313331.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanudin (tengah) bersama dengan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan kepada awak media terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastr" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanudin (tengah) bersama dengan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan kepada awak media terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastr</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah bekerja sejak Oktober tahun lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Kemenkominfo. Yakni, pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (Bakti) Kominfo tahun anggaran 2020&ndash;2022. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 8.032.084.133.795. Angka tersebut meliputi tiga hal. &rdquo;Biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark-up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun,&rdquo; beber Yusuf kemarin (15/5). Dia memastikan, angka sebesar Rp 8 triliun itu diperoleh dengan dokumen pendukung yang kuat. Dalam penghitungan kerugian keuangan negara itu, lanjut Yusuf, BPKP melibatkan beberapa pihak. Mulai penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ahli di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor, serta ahli keuangan negara. &rdquo;Dalam proses menghitung kerugian keuangan negara, BPKP melakukan analisis atas data dan dokumen,&rdquo; bebernya. BPKP juga turut mengklarifikasi pihak-pihak terkait. &rdquo;Dan juga melakukan observasi fisik bersama tim ahli BRIN dan penyidik ke beberapa lokasi,&rdquo; ujar Yusuf. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut langsung diserahkan kepada Kejagung dan disampaikan kepada publik. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sudah final. Karena itu, harus segera ditindaklanjuti. Dalam kasus tersebut, saat ini ada lima tersangka. Yakni, AAL, GMS, YS, MA, serta IH. Kecuali tersangka MA dan IH yang masih dalam proses pemberkasan, penyidikan tiga tersangka lainnya sudah selesai. &rdquo;Selanjutnya, kami segera melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan,&rdquo; katanya. Burhanuddin menyatakan, pihaknya akan mendalami hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang disampaikan BPKP. Juga, bertindak bila menemukan fakta dan bukti yang mengarah kepada pihak lain. Termasuk apabila terkait dengan Menkominfo Johnny G. Plate. &rdquo;Kalau nanti faktanya terbukti ada dan menyangkut ke beliau, kami tidak akan mendiamkan,&rdquo; ujarnya. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menambahkan, pihaknya tidak akan menutupi siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi bila kasus itu sudah dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan. &rdquo;Nanti lebih terbuka di persidangan tentunya. Di sana akan terbuka masing-masing peran para terdakwa,&rdquo; ujarnya. (syn/c6/fal)

BPKP akhirnya mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Kemenkominfo. Yakni, pengadaan infrastruktur BTS.

Kejagung Segera Limpahkan Perkara ke Pengadilan Berkas Dugaan Korupsi BTS Bakti Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perayaan-nyepi-di-bali-operator-diimbau-matikan-layanan-data-internet_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Banjarmasin mempersiapkan penarikan retribusi menara telekomunikasi dengan target Rp 570 juta hingga akhir tahun ini.  Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika menyampaikan, penarikan retribusi itu setelah disahkannya APBD Perubahan 2022. Sebab, retribusi menara telekomunikasi itu masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang diusulkan pada APBD Perubahan 2022.  Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali), menurut dia, instansinya yang bertugas untuk memungut PAD dari sektor retribusi menara BTS (Base Transceiver Station).  ”Saat ini masih kita data jumlahnya, memang lebih 200 menara tersebar di kota ini, dengan ragam dimensi,” papar Windi seperti dilansir dari Antara.  Pihaknya pun dalam melaksanakan tugas itu sudah melakukan pendekatan dengan pengusaha menara telekomunikasi, hasilnya cukup positif. ”Responsnya baik dari mereka, kooperatif untuk memenuhi kewajiban,” ujar Windiasti Kartika.  Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi mengapresiasi akhirnya pemerintah kota bisa menarik retribusi di sektor menara telekomunikasi. Bertahun-tahun sektor itu tidak memberikan PAD bagi Kota Banjarmasin.  Namun menurut dia, penarikan retribusi tersebut tidak hanya tahun ini, tapi harus dihitung juga tahun-tahun sebelumnya. ”Jadi bisa berlaku ke belakang juga ditagih retribusinya,” kata Afrizaldi.

Pemkot Banjarmasin Persiapan Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tambah-menara-bts-smartfreen-siapkan-belanja-modal-usd-200-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk tahun ini berkisar USD 200 juta. Dana tersebut akan digunakan dalam pengembangan jaringan dengan menambah jumlah menara Base Transceiver Station (BTS).  Presiden Direktur FREN Merza Fachys menyebut, saat ini perseroan sendiri memiliki sekitar 16.768 menara BTS. Sementara pihaknya menargetkan perluasan BTS sekitar 20 ribu.  "Targetnya jadi 20 ribu BTS," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (20/2).  Merza mengungkapkan, dana capex tersebut diperoleh dari beberapa rencana aksi korporasi yang telah disetujui pada RUPSLB pada 25 September 2018 lalu.  “Itu sudah dilaksanakan di antara 16-30 November 2018,” tandasnya.  Sebagai informasi, ada 3 aksi korporasi yang disetujui, pertama right issue Rp 6,7 triliun.  Selain itu, lanjutnya, perusahaan akan menerbitkan waran seri II sebesar Rp 3,6 triliun yang masa pelaksanaannya mulai 16 Mei 2019 hingga 22 November 2021. M  Terakhir, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui penerbitan obligasi wajib konversi senilai Rp 1,2 triliun dengan periode pelaksanaan 25 September 2018 hingga 25 September 2020.

Tambah Menara BTS, Smartfren Siapkan Belanja Modal USD 200 Juta